petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

duit slot

nama situs slot gacor hari ini 774Jutaan kata 30346Orang-orang telah membaca serialisasi

《duit slot》

Banjir di Grobogan di Jateng rendam 2.662 rumah******

Banjir di Grobogan di Jateng rendam 2.662 rumah
Seorang anak menerobos banjir di samping rumah yang roboh di Desa Gubug, Gubug, Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (6/2/2024). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/nym/pri.
Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyebutkan bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Grobogan saat ini merendam setidaknya 2.662 rumah dan 56 hektare lahan persawahan.

"Penyebab banjir tersebut adalah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Senin malam, 5 Februari 2024," kata Nana, di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa.

Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng yang diterima pukul 12.00 WIB, banjir di Grobogan berdampak di 32 desa di 12 kecamatan di wilayah tersebut.

Tak hanya merendam rumah dan sawah, banjir juga menggenangi enam unit fasilitas pendidikan, satu rumah ibadah, satu kandang sapi, hingga merusak talud dan infrastruktur jalan.

Baca juga: Jalur KA tergenang banjir di Grobogan sudah bisa dilintasi kereta

Baca juga: Perjalanan sejumlah KA dibatalkan akibat banjir di Grobogan

Hujan deras yang terjadi pada Senin (5/2) malam, kata dia, mengakibatkan volume air di tiga daerah aliran sungai (DAS), yakni Sungai Lusi, Sungai Serang, dan Sungai Tuntang di Grobogan meluap.

Kecamatan yang terdampak banjir tersebut meliputi, Godong, Tawangharjo, Geyer, dan Tegowanu, Penawangan, Purwodadi, Toroh, Karangrayung, Kedungjati, Tanggungharjo, Grobogan, dan Gubug.

Di Kecamatan Gubug, banjir menyebabkan Jalan Raya Purwodadi-Gubug terendam limpahan air di sisi barat jembatan sehingga lalu lintas terputus.

Nana mengatakan bahwa kondisi banjir saat ini telah berangsur surut di beberapa titik, dan masih dalam penanganan BPBD Jateng bersama dengan BPBD Kabupaten Grobogan.

Terkait upaya penanganan, kata dia, BPBD Jateng terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Grobogan untuk memastikan kondisi di lapangan, baik evakuasi masyarakat terdampak, penyiapan dapur umum, dan distribusi logistik yang diperlukan.

"BPBD Kabupaten Grobogan bersama Pemprov Jateng dibantu TNI dan Polri terus melakukan langkah-langkah untuk evakuasi. Masyarakat yang terdampak kami arahkan ke beberapa tempat yang aman. Dapur lapangan dan pengiriman logistik juga dilakukan," katanya.

Selain itu, BPBD Grobogan juga berkoordinasi dengan perangkat desa untuk melakukan penanganan dan evakuasi warga yang terjebak banjir, termasuk pendistribusian nasi bungkus untuk warga yang terdampak.

Usai diwawancara, Nana bersama sejumlah jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng juga langsung bertolak menuju Kabupaten Grobogan untuk meninjau lokasi banjir.*

Baca juga: BPBD: Tanggul Sungai Jragung Grobogan jebol akibatkan banjir

Baca juga: Ganjar minta penanganan Sungai Lusi masuk prioritas Kementerian PUPR

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Ekonom optimistis ekonomi RI 2024 tumbuh 5,07 persen******

Ekonom optimistis ekonomi RI 2024 tumbuh 5,07 persen
Ilustrasi - Suasana bongkar muat kontainer pada kapal kargo di dermaga Pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Senin (15/1/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym.
Memasuki paruh kedua tahun, selesainya pemilu dan potensi penurunan suku bunga global diprediksi akan mengurangi tekanan ekonomi secara bertahap
Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Permata Josua Pardede optimistis perekonomian Indonesia pada 2024 dapat tumbuh 5,07 persen (year-on-year/yoy).

"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan tetap kuat, tumbuh sebesar 5,07 persen," kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Optimismenya itu menimbang kinerja perekonomian pada 2023 yang mampu tumbuh sesuai prediksi di atas 5 persen.

Menurut dia, perekonomian Indonesia pada 2023 menghadapi tantangan normalisasi dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2022 yang telah mencatatkan basis yang tinggi (high base) serta perlambatan ekonomi global.

Kendati begitu, ekonomi Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan 5,05 persen yoy sepanjang 2023.

Dengan ekspektasi pemulihan ekonomi terus berlanjut, Josua memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2024 akan ditopang oleh permintaan domestik.

Namun, pada paruh pertama tahun, perekonomian Indonesia menghadapi potensi tantangan dari faktor internal maupun eksternal.

Di dalam negeri, potensi peningkatan inflasi pangan akibat El Nino berpeluang memengaruhi konsumsi rumah tangga.

Selain itu, ketidakpastian akibat Pemilu 2024 membuat investor memilih wait and see, sehingga berpotensi memengaruhi pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Sementara dari sisi eksternal, risiko perlambatan kinerja ekspor akibat perlambatan ekonomi dinilai juga perlu menjadi perhatian.

"Meski begitu, peluang pertumbuhan tetap ada, termasuk peningkatan belanja pemerintah terkait dengan Pemilu 2024 dan percepatan proyek strategis nasional (PSN)," ujar Josua.

Memasuki paruh kedua tahun, selesainya pemilu dan potensi penurunan suku bunga global diprediksi akan mengurangi tekanan ekonomi secara bertahap. Dengan begitu, investasi langsung dan arus modal masuk diantisipasi akan meningkat.

"Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 juga akan didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang cenderung pro pertumbuhan," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 didesain sebagai shock absorber, akselerator transformasi ekonomi, sekaligus instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sementara, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran baik yang pro-stabilitymaupun pro-growthuntuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca juga: Airlangga: Pertumbuhan ekonomi RI 2023 jadi yang tertinggi di dunia
Baca juga: Ekonom sebut perekonomian 2023 mampu tumbuh sesuai prediksi
Baca juga: BPS sebut perekonomian RI 2023 tumbuh solid

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs slot gacor hari ini terpercaya

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
togel quezon hari ini keluar
erek erek timbangan
web slot terbaru
slot dadunation
prediksi togel hari ini 2023
situs slot 100
roket 123 slot
situs slot yang terpercaya
binjai play77
Daftar isi semua bab
Bab 1 yang lagi gacor
Bab 2 kredivo limit 30 juta
Bab 3 pinjol dibawah ojk
Bab 4 customer service kredivo whatsapp
Bab 5 mimpi 2d
Bab 6 buku seribu mimpi 2d bergambar lengkap
Bab 7 server thailand pg soft
Bab 8 cara ajukan cicilan di akulaku
Bab 9 cara mendapatkan voucher shopee 150 ribu
Bab 10 slot 5000 jp
Bab 11 mastermpo
Bab 12 nama game slot gacor
Bab 13 ringbet88
Bab 14 translot55
Bab 15 erek erek orang hamil
Bab 16 cara buat kredivo
Bab 17 slotgacor 889
Bab 18 agen slot gacor terpercaya
Bab 19 pola jamin maxwin
Bab 20 poker224
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6297bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

slot tergacor jp
Dinas PUPR Biak programkan bangun fasilitas air bersih Pamsimas
Program pembangunan sarana air bersih Pamsimas Kementerian PUPR.HO-Pamsimas
Untuk tahun 2023, program Pamsimas dilaksanakan di berbagai kampung dalam upaya menjawab kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat
Biak (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Biak Numfor, Papua pada 2024 masih mengandalkan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di kampung.

"Tahun ini kami melanjutkan pembangunan sarana air bersih melalui program Pamsimas," kata Kepala Dinas PUPR Biak Frans Wattimena di Biak, Senin.

Baca juga: Kementerian PUPR promosikan Pamsimas dalam World Water Forum Ke-10

Ia menyebut, menyediakan kebutuhan air bersih telah menjadi salah satu program andalan nasional untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak.

Kegiatan pemenuhan sanitasi dan air bersih, lanjut dia, dengan pola pendekatan berbasis masyarakat

Disebutkan Wattimena, program Pamsimas merupakan asset masyarakat yang dikelola oleh masyarakat.

Untuk tahun 2023, program Pamsimas dilaksanakan di berbagai kampung dalam upaya menjawab kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.

Untuk tahun 2024, lanjut dia, program Pamsimas tetap dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan sarana air bersih warga kampung.

Baca juga: Pemkab Gorontalo Utara terima aset Program Pamsimas Tahun 2023

Ia mengatakan, Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Serta meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.

"Pamsimas juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum," sebut dia.

Pada tahun 2022 Pamsimas dibangun di Distrik Biak Utara dan tahun 2023 di Kampung Maryendi Distrik Samofa dan Distrik Biak Timur.

Kebutuhan air bersih di kota Biak dan sekitarnya masih disuplai perusahaan daerah air minum War Besrendi Biak dengan melayani 12 ribu rumah tangga.

Baca juga: Proyek pembangunan Pamsimas 2023 di Lombok Tengah rampung

Pewarta: Muhsidin
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Binatang Buas

bunga pinjaman ada kami
BI: Cadangan devisa Januari 2024 turun jadi 145,1 miliar dolar AS
Arsip foto - Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak.
Penurunan posisi cadangan devisa ini antara lain dipengaruhi jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah
Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengatakan cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 tercatat sebesar 145,1 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2023 sebesar 146,4 miliar dolar AS.  "Penurunan posisi cadangan devisa ini antara lain dipengaruhi jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Rabu.
  Erwin mengatakan posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
  Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
  Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
  Selain itu, surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut pada Desember 2023 sebesar 3,31 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada November 2023 sebesar 2,41 miliar dolar AS.
  Bank Indonesia memandang perkembangan tersebut positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.
  Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Desember 2023 mencatat surplus 36,93 miliar dolar AS, melanjutkan capaian surplus pada periode yang sama tahun 2022 sebesar 54,46 miliar dolar AS.

Baca juga: BI: Modal asing masuk bersih ke Indonesia capai Rp8,51 triliun
 Baca juga: BI: Inflasi Januari 2024 terjaga berkat konsistensi kebijakan moneter

Baca juga: BI optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 di atas 5 persen 

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Murid legalis

laetoto rtp
Delapan ratus lebih APK langgar aturan KPU di Jakbar
Warga melintas di samping alat peraga kampanye (APK) pemilu 2024 yang terpasang di pembatas jalur sepeda (stick cone) di Jakarta, Senin (8/1/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pras.
Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 805 alat peraga kampanye (APK) di tujuh kecamatan di Jakarta Barat melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024.

"Tujuh kecamatan itu yakni Cengkareng, Grogol, Petamburan, Tambora, Kembangan, Kebon Jeruk dan Kalideres," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta, pada Senin.

Jumlah APK itu, katanya, merupakan hasil penertiban yang dilakukan dari Senin (30/1) malam sampai dengan Selasa (31/1) malam.

"Jumlah APK yang ditertibkan, 277 di Cengkareng, 345 di Grogol Petamburan, 80 di Tambora, 17 di Kalideres, enam di Kembangan dan 80 di Kebon Jeruk," katanya. 

Sementara itu, dia belum menerima laporan terkait jumlah APK yang ditertibkan di Palmerah pada Jumat (2/2).

Baca juga: Legislator desak DKI tertibkan APK tak layak untuk tekan kecelakaan

"Belum sempat," katanya.

Sebelumnya, penertiban alat peraga kampanye (APK) di wilayah Jakarta Barat pada Selasa (30/1) malam, difokuskan pada tiga ketagori pelanggaran yakni, APK di flyover, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan APK yang membahayakan masyarakat.

"Jadi fokus kita, satu (APK di) flyover, kedua di JPO dan ketiga spanduk atau baliho yang membahayakan (warga)," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (30/1).

Roup menjelaskan, penertiban APK di flyover khususnya bendera-bendera partai politik yang dipasang pada tiang dan berpotensi jatuh terkena hujan dan angin.

Baca juga: Pemkot Jakpus tertibkan 2.918 APK mayoritas dari Sawah Besar

"Kalau kaya di flyover gitu kan misalnya pakai tiang-tiang gitu ya. Nanti takutnya kena angin hujan, jatuh timpa pengendara kan bahaya itu, makanya kita tertibkan," kata Roup.

Pelarangan pemasangan APK pada gedung atau fasilitas milik pemerintah terdapat dalam pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

zaman prasejarah yang tak terbatas

rajaselot
Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo-Gibran tetap sah
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi jajaran anggota DKPP lainnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/am.
Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

slot gacor paling gacor
Dinas PUPR Biak programkan bangun fasilitas air bersih Pamsimas
Program pembangunan sarana air bersih Pamsimas Kementerian PUPR.HO-Pamsimas
Untuk tahun 2023, program Pamsimas dilaksanakan di berbagai kampung dalam upaya menjawab kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat
Biak (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Biak Numfor, Papua pada 2024 masih mengandalkan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di kampung.

"Tahun ini kami melanjutkan pembangunan sarana air bersih melalui program Pamsimas," kata Kepala Dinas PUPR Biak Frans Wattimena di Biak, Senin.

Baca juga: Kementerian PUPR promosikan Pamsimas dalam World Water Forum Ke-10

Ia menyebut, menyediakan kebutuhan air bersih telah menjadi salah satu program andalan nasional untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak.

Kegiatan pemenuhan sanitasi dan air bersih, lanjut dia, dengan pola pendekatan berbasis masyarakat

Disebutkan Wattimena, program Pamsimas merupakan asset masyarakat yang dikelola oleh masyarakat.

Untuk tahun 2023, program Pamsimas dilaksanakan di berbagai kampung dalam upaya menjawab kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.

Untuk tahun 2024, lanjut dia, program Pamsimas tetap dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan sarana air bersih warga kampung.

Baca juga: Pemkab Gorontalo Utara terima aset Program Pamsimas Tahun 2023

Ia mengatakan, Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Serta meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.

"Pamsimas juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum," sebut dia.

Pada tahun 2022 Pamsimas dibangun di Distrik Biak Utara dan tahun 2023 di Kampung Maryendi Distrik Samofa dan Distrik Biak Timur.

Kebutuhan air bersih di kota Biak dan sekitarnya masih disuplai perusahaan daerah air minum War Besrendi Biak dengan melayani 12 ribu rumah tangga.

Baca juga: Proyek pembangunan Pamsimas 2023 di Lombok Tengah rampung

Pewarta: Muhsidin
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Bepergian dengan Dewa Kematian

tafsir mimpi 51
Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo-Gibran tetap sah
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi jajaran anggota DKPP lainnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/am.
Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024