daftar pinjol terdaftar ojk

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

Kementerian BUMN Akan Jadikan Waskita Anak Usaha Hutama Karya******

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menjadikan PT Waskita Karya sebagai anak usaha PT Hutama Karya. Cara yang dilakukan adalah dengan menginbrengkan 70 persen saham pemerintah di Waskita Karya ke Hutama Karya.

"Ide sementara kita menginbrengkan saham pemerintah ke HK. Nanti porsi pemerintah kan publik ya. Saya lupa kalau tidak salah sekitar 70-an persen itu akan diinbrengkan ke Hutama Karya," ungkap Tiko, sapaan, akrabnya, di gedung DPR, Senin (5/6).

Jika opsi tersebut mau diambil, Tiko menyebut Waskita Karya harus menyelesaikan terlebih dahulu proses restrukturisasi keuangannya. Pasalnya Hutama Karya itu sendiri sudah memiliki tugas berat yaitu menyelesaikan Trans Sumatra.

Tiko menyebut dengan inbreng saham pemerintah tersebut, Waskita akan diuntungkan karena akan lebih mudah memperoleh proyek konstruksi. Hutama Karya akan memberikan proyek ke Waskita.

"Jadi tujuannya itu ke depan itu dia ada proyek yang steady dari atas gitu. Kalau sekarang kan dia ikut nge-bid di mana-mana tapi kalah bersaing. Nanti malah bukan untung malah boncos terus, dapat project rugi terus," papar Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Gubernur NTB Mau Ambil Alih Sirkuit Mandalika dari InJourney******

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah ingin mengambil alih pengelolaanSirkuit Mandalika jika InJourney tidak sanggup melanjutkan karena terlilit utang.

Politikus PKS itu bicara demikian menyikapi rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena harus merugi Rp100 miliar.

"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," kata Zulkieflimansyah di Mataram mengutip Antara, Sabtu (17/6).

"Alih-alih ingin menambah kegiatan dan atraksi motor di Sirkuit Mandalika. Ini malah mengurangi," ujarnya.

Dia mengamini bahwa kegiatan olahraga tidak selalu memberikan keuntungan saat pertama kali dihelat karena sponsor cenderung terbatas. Tak jarang pihak penyelenggaranya merugi.

Akan tetapi, Zulkieflimansyah berangkat dari sisi positif. Lebih baik terus ditingkatkan pengelolaan, promosi dan lain-lain agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan di kemudian hari.

"Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi penyelenggara boleh saja rugi tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," kata dia.

Zulkieflimansyah yakin Sirkuit Mandalika bisa meningkatkan pariwisata NTB secara signifikan lewat berbagai agenda kegiatan.

Sebut saja WSBK, MotoGP, MXGP, Enduro dan lain-lain. Menurutnya, agenda-agenda tersebut bisa menajamkan posisi NTB sebagai daerah sport tourism sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

"Kita butuh gagasan dan ide baru untuk menciptakan satu destinasi pariwisata baru beyondBali," ujar Zulkieflimansyah.

Sebelumnya, Holding BUMN pariwisata dan aviasi InJourney menyebut proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun.

Utang ini terdiri atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Imbas kondisi tersebut, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun.

Pedang Teratai Hijau

Sistem Bayar Tol Tanpa Setop Masih Tahap Uji Coba Terbatas******

Sistem pembayaran tol elektronik tanpa setop (nirhenti) berbasis Single Lane Free Flow (SLFF) yang pernah berjalan pada 2020 lalu hingga saat ini masih berjalan dalam tahap uji coba terbatas.

Teknologi yang diimplementasikan yaitu dengan menggunakan stikerRFID (Radio Frequency Identification) yang terintegrasi dengan aplikasi yang diberi nama Let ItFlo.

Sistem ini dikembangkan oleh anak perusahaan Jasa Marga yaitu PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO). Sistem ini untuk memenuhi arahan pemerintah dalam meningkatkan penetrasi pemakaian dan untuk mengurangi biaya alat yang dipasang di kendaraan pemakai.

Peningkatan itu, terutama terkait dengan kesulitan monitoring transaksi pembayaran tol, potensi kehilangan saldo maupun fisik uang elektronik hingga keterbatasan dalam melakukan top up uang elektronik.

"Pada dasarnya, Jasa Marga telah mengembangkan uji coba berbagai teknologi yang memudahkan masyarakat khususnya yang termasuk dalam transaksi nirhenti di jalan tol, bahkan jauh sejak sebelum diberlakukannya 100 persen penggunaan uang elektronik di jalan tol pada 2017," ujar Yoga dikutip Rabu (31/5).

Yoga menjelaskan, untuk implementasi uji coba terbatas Let It Flo saat ini dilakukan di total 100 titik ruas jalan tol di wilayah Jabodetabek dan Bali. Hingga saat ini, jumlah pengguna Let it Flo sudah mencapai lebih dari 13.000 pengguna aktif dengan rata-rata transaksi harian sebanyak 3.770 kendaraan.

"Uji coba terbatas masih terus berlangsung di internal Jasa Marga dan juga kalangan eksternal, di antaranya melibatkan Instansi Pemerintah, Perusahaan BUMN, Perusahaan Swasta hingga Komunitas, yang diajak untuk menguji keandalan sistem Let It Flo," ujarnya.

"Selain itu, kami juga mendengarkan berbagai masukan dari para pengguna sebagai catatan perbaikan dan pengembangan di JMTO," ujarnya.

Yoga menjelaskan mekanisme penggunaan sistem pembayaran tol nirsentuh ini. Mobil pengguna Let It Flo akan dipasangkan stiker RFID di lampu utama sisi kanan. Stiker yang digunakan ini nantinya akan terbaca saat melintas di tol tanpa harus berhenti dan tanpa harus menempelkan uang elektronik saat melintas gerbang tol.

"Walaupun dalam keadaan hujan maupun panas, pengguna Let It Flo tidak perlu khawatir, stiker tersebut tetap akan terbaca oleh sistem. Hanya dengan memperlambat laju kendaraan maksimal 20 KM/jam saat memasuki gerbang tol, mobil bisa langsung melintas," katanya.

"Pengguna juga mendapatkan kemudahan untuk melakukan monitoring dan top up saldo Let it Flo hanya dengan menggunakan aplikasi Let It Flo yang bisa didapatkan melalui Google Play dan AppStore," tambah Yoga.

Selain itu Yoga menambahkan, PT JMTO juga mengoperasikan Pusat Monitoring Let it Flo yang berfungsi sebagai pusat pemantau keberfungsian peralatan Let it Flo.

Pusat Monitoring ini terintegrasi dengan Customer Care Let it Flo untuk memastikan kendala dan aduan pengguna Let it Flo mampu ditangani dengan cepat dan tepat.

Saat ini PT JMTO juga bekerja sama dengan Bluebird sebanyak kurang lebih untuk 1.000 kendaraan. Hal ini memberikan kenyamanan, pengalaman yang unik dalam transaksi pembayaran tol bagi para pengguna Bluebird serta memberikan nilai tambah bagi Bluebird dalam monitoring transaksi tol untuk kendaraan operasionalnya.

Sehingga, kata Yoga, dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem bayar tol tanpa setop oleh PT JMTO sudah berjalan baik di Indonesia sejak tahun 2017.

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

akun profesional kaisar

IHSG Diramal Masih Tertekan Awal Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Senin (15/5) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal IHSG bisa saja kembali menguat atau menuju level support apabila berhasil menembus level 6.706. Tapi, perkiraan besar akan kembali melemah seperti penutupan akhir pekan lalu.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk hari ini, Ivan merekomendasikan beberapa saham yang bisa dicermati oleh investor, yakni ADRO (buy on weakness), BBCA (buy on weakness), BRPT (buy on weakness), ESSA (speculative buy), dan INCO (buy on weakness).

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga mengatakan IHSG berpotensi melemah hari ini.

Menurutnya, pekan pendek yang akan dilalui oleh IHSG terlihat masih betah berada dalam rentang konsolidasi wajar. Gelombang tekanan dalam pola gerak IHSG terlihat belum berakhir karena sentimen dari fluktuasi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta harga komoditas masih akan turut mewarnai pergerakan IHSG.

Lihat Juga : Mentan soal Flu Babi Afrika di Batam: Isolasi Total-Intervensi Vaksin

"Namun masih cukup besarnya potensi koreksi wajar tetap harus diwaspadai oleh para investor, sedangkan peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka pendek," imbuh William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.687 dan resistance 6.798 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni CTRA, BBRI, SMGR, BBCA, JSMR, ASII, LSIP.

Akhir pekan lalu, IHSG ditutup di level 6.707, melemah 48,17 poin atau minus 0,71 persen dari perdagangan Kamis kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,43 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Delegasi Asian Financial Leaders Program Studi Banding ke PNM******

Sejumlah delegasi Asian Financial Leaders Program (AFLP) melakukan studi banding ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Rabu (14/6). 40 Asian Financial Leader ini mewakili pimpinan industri keuangan di ASEAN.

Kunjungan ini bukan hanya untuk menjalin hubungan baik sebagai sesama pelaku jasa keuangan, tetapi juga berbagi insight terkait model bisnis group lending bagi perempuan prasejahtera yang telah sukses dijalankan oleh PNM.

Setelah melihat lebih dekat, mereka terpukau bagaimana PNM memberdayakan nasabah. Sebab, PNM mampu memberikan pendampingan kepada nasabah Mekaar yang seluruhnya adalah perempuan.

Tidak hanya perihal memberdayakan nasabah, AFLP juga merasa tertarik dengan cara PNM bisa sukses menggandeng perempuan muda sebagai pendamping nasabah di lapangan.

Menurut Sunar, pendamping nasabah PNM Mekaar didominasi oleh perempuan lulusan sekolah tingkat SLTA. PNM tidak hanya merekrut mereka sebagai karyawan tetapi juga mendukung peningkatan kompetensi dan menciptakan jenjang karir yang jelas.

"97.8 persen pendamping nasabah PNM adalah perempuan dan kami juga memberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliah bagi mereka yang berprestasi sehingga ini menjadi salah satu hal yang membuat mereka bersemangat," tambahnya.

Sunar meyakini bahwa berdasarkan riset para perempuan memiliki komitmen dan tanggung jawab lebih kuat dibanding laki-laki. Sehingga baik nasabah Mekaar dan para pendamping yang didominasi oleh perempuan merupakan motor penggerak stabilnya kualitas portofolio pembiayaan yang mendongkrak kinerja perusahaan.