88dewi

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

akulaku e commerce

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Keinginan Iblis

asiabetking

Postecoglou nilai Tottenham harusnya menang lebih mudah******

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Ange Postecoglou menilai Tottenham Hotspur seharusnya bisa menang lebih mudah saat menekuk Crystal Palace 3-1 pada pertandingan Liga Inggris pekan ke-27 di London, Sabtu (2/3).

Pada pertandingan di kandang yang disaksikan sekitar 62 ribu penonton itu, The Lily White justru tertinggal lebih dahulu melalui gol Eberechi Eze dari tendangan bebas.

Namun untuk ketiga kalinya dalam empat pertandingan kandang terakhir di liga, Spurs meraih kemenangan meski kebobolan lebih dulu. Kemenangan itu diraih berkat gol Timo Werner, Cristian Romero dan Son Heung-min.

"Pertandingan yang seharusnya kami menangkan dengan lebih mudah, namun kami memiliki keyakinan nyata dalam prosesnya dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan kami. Saya pikir mentalitas adalah yang utama," kata Postecoglou sebagaimana diwartakan AFP seusai pertandingan.

Baca juga: Tottenham Hotspur balikkan keunggulan Palace untuk menang 3-1

"Jelas kami kebobolan lebih dulu dan itu mengecewakan. Anda mencari reaksi dan saya pikir reaksinya luar biasa," kata juru taktik asal Australia itu.

Postecoglou juga puas dengan penampilan Werner kendati penyerang asal Jerman itu menyia-nyiakan peluang emas pada babak pertama saat gagal mengonversi umpan silang Brennan Johnson menjadi gol.

"Bagi semua penyerang, gol itu penting. Saya pikir dia bermain bagus secara umum,” tambah Postecoglou.

Tottenham bertahan pada posisi lima dengan 50 poin, terpaut lima angka dari Aston Villa pada peringkat empat atau zona Liga Champions. Pasukan Postecoglou itu juga masih unggul enam angka dari Manchester United yang menempati posisi keenam.

Baca juga: Fans Chelsea sebut nama Mourinho saat serukan pecat Pochettino 
 

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Jiang Qiao Zhanyi

cara mengecek pin kredivo

IDI diskusikan konsolidasi etik kedokteran******

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar seminar etik kedokteran bertema ‘Dilema Terapi Kedokteran dengan Pendekatan Penelitian Berbasis Pelayanan’ untuk mengkonsolidasi soal etik dalam profesi kedokteran.

“Seminar etik sekaligus sebagai upaya untuk konsolidasi etik di dalam profesi kedokteran, karena saat ini di dalam aspek pelayanan kesehatan diperlukan inti di dalam pelayanan, yakni etik profesi. Sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat penting, yakni upaya untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Adib menjelaskan dalam pelayanan kesehatan, etika profesi kedokteran menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi.

Baca juga: IDI tekankan pentingnya penguatan kode etik kedokteran

Baca juga: Menkes harap IDI bantu wujudkan transformasi sistem kesehatan

Pelayanan yang didasarkan pada bukti ilmiah dan dilakukan oleh dokter sesuai dengan kompetensinya, serta tetap memperhatikan etika profesi, menjadi jaminan bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.

Berdasarkan tema yang diangkat pada seminar ini, IDI menyoroti soal dilema etik yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan, baik di Indonesia maupun secara global. Era digitalisasi, sosial media, dan regulasi yang berlebihan telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga etika dalam pelayanan kesehatan.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menjadi lembaga otonom yang bertugas menjaga etika profesi kedokteran.

“Dalam unsur organisasi profesi, kita bicara soal berbagai permasalahan internal dan yang paham adalah kelompok sebayanya. Jadi kenapa ada majelis kehormatan etik? Karena untuk menjaga profesi ini tetap di dalam koridor yang juga kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakat,” jelas Adib.

Seminar ini juga menjadi wadah bagi dokter untuk memahami betapa pentingnya menjaga etika dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan memperkuat pemahaman tentang etika profesi, diharapkan dokter dapat terus menjaga kualitas pelayanan dan menjadi teladan yang baik bagi profesi kedokteran.

“Perlindungan soal pelayanan kepada masyarakat, perlindungan juga supaya menjamin dokter dokter di Indonesia tetap menjadi dokter yang baik, dokter yang sesuai dengan kompetensinya,” ujarnya.

Baca juga: Kode etik dan disiplin tak beri jaminan dokter hati-hati bertugas
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Mendampingi Putri Serangga

gudang4d

Yudha Saputera capai torehan 1.000 poin di IBL******

Jakarta (ANTARA) - Pemain Prawira Harum Bandung Yudha Saputera mencatatkan namanya dalam daftar pemain dengan torehan 1.000 poin pada kompetisi domestik Indonesia Basketball League saat laga melawan Borneo Hornbills di GOR C-Tra Arena Bandung, Sabtu kemarin.

Yudha yang beberapa pekan sebelumnya menjalani operasi amandel, kembali bermain untuk mencatat rekor pribadinya yang melengkapi kemenangan tim dengan capaian 1.000 poin di IBL. Hal itu dimulai sejak kiprahnya di Indonesia Patriots pada musim 2021.

Yudha bermain di IBL sejak 2021, saat masih membela Indonesia Patriots, yaitu tim bentukan Perbasi untuk program pelatihan timnas yang mengikuti kompetisi hanya sampai musim reguler dan tidak ikut memperebutkan gelar juara pada pascamusim.

Dia melanjutkan perjalanannya ke Prawira sejak 2022 hingga sekarang. Dalam rentang waktu empat musim, Yudha sudah bisa mengumpulkan 1.000 poin. Ini melengkapi catatan prestasi terbaiknya, setelah musim lalu menjadi juara IBL bersama Prawira.

"Bersyukur bisa 1.000 poin. Ini menjadi tantangan bagi saya untuk tetap fokus, biar poinnya semakin banyak lagi," kata Yudha seperti dikutip dari laman resmi IBL.

Baca juga: Prawira kembali menang usai kalahkan Borneo

Kemenangan kali ini memang didapat dengan susah payah. Prawira harus melewati babak tambahan untuk mengalahkan Borneo. Tapi, bila tidak ada overtime, mungkin saja Yudha belum mencapai 1.000 poin. Karena Yudha menyentuh poin ke-1.000 pada  awal overtime.

"Sebenarnya kurang puas dengan pertandingan hari ini, karena sebenarnya bisa lebih baik lagi. Tapi tetap bersyukur bisa memenangkan pertandingan," kata Yudha.

Juara bertahan IBL 2023 tersebut menjalani kompetisi yang sulit pada musim 2024. Mereka harus terima berada pada peringkat tujuh klasemen dengan catatan 3 menang dan 3 kalah. Prawira sempat merombak susunan pemain asingnya yang dibentuk awal musim, sekaligus mengembalikan pemain asing musim lalu Brandone Francis.

"Senang juga karena situasi di tim semakin bagus. Terutama dengan kembalinya Brandone Francis. Semoga bisa membawa aura positif bagi tim kami.," kata pemain andalan Timnas Indonesia itu.

Prawira Harum Bandung membuka kembali pertandingan IBL usai jeda dengan kemenangan 82-78 atas Borneo Hornbills. Mereka hampir kalah pada kuarter empat dengan tertinggal 70-65 dalam sisa satu setengah menit pertandingan, namun Prawira  menyamakan kedudukan untuk membawa laga ke overtimesampai akhirnya menang.

Baca juga: Rajawali Medan takluk 75-94 dari tamunya Pelita Jaya

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Wukong membaca obrolan pribadi

link slot asli

BRIN: Minyak sawit paling memungkinkan diolah jadi energi******

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan minyak sawit merupakan bahan baku energi baru terbarukan yang paling memungkinkan untuk menggantikan posisi bahan bakar fosil.
 "Hasil assesmentyang dilakukan oleh tim energi terbarukan BRIN, minyak sawit merupakan bahan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan," kata Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha di Jakarta, Sabtu. Yudhistira mengatakan ada tiga faktor yang menjadikan minyak sawit potensial, yakni kesiapan bahan baku; kesiapan teknologi dan hilirisasi; serta kebijakan pemerintah baik dari segi insentif, pendanaan, dan investasi.

Baca juga: BRIN teliti pemanfaatan limbah sawit sebagai sumber energi terbarukan Menurut dia, Indonesia merupakan penghasil minyak sawit mentah atau crude palm oil(CPO) terbesar di dunia dengan produksi diperkirakan mencapai 44,2 juta ton. "Potensi tersebut merupakan sumber yang sangat melimpah untuk digunakan sebagai sumber biodisel," kata Yudhistira. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemerintah sudah dan sedang menjalankan konversi bahan bakar minyak berbasis CPO, yaitu biodiesel B20 dan B30, serta ke depan B100 (green solar).

Baca juga: BRIN ungkap potensi rumput laut jadi sumber energi alternatif "Pengembangan teknologi produksi biofuelatau bahan bakar nabati berbasis minyak sawit mentah memerlukan biaya investasi yang tinggi, sehingga hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan bahan bakar alternatif tersebut," ujarnya. Yudhistira menuturkan pengembangan co-processingdalam memproduksi biofuelberbasis CPO perlu didorong agar dapat mewujudkan kemandirian energi di dalam negeri.

Baca juga: BRIN terus kembangkan riset energi baru terbarukan "Efisiensi produksi fossil fuelsaat ini masih lebih tinggi daripada biofuelperlu dipertimbangkan terkait green inflation, sehingga perlu kebijakan hati-hati dalam penerapan secara nasional agar tidak mempengaruhi keseluruhan perekonomian nasional," tuturnya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

toto jitu

Kemendag bahas hambatan perdagangan dalam putaran ke******

Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia dan Uni Eropa membahas penyelesaian kerja sama sistem pangan berkelanjutan, hambatan teknis perdagangan, dan ketentuan institusional pada putaran ke-17 perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(I-EU CEPA).

Direktur Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, pada putaran kali ini Indonesia dan Uni Eropa berhasil menjaga momentum positif, sehingga hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut. Kami sepakat untuk terus berdialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan serta mengedepankan sikap pragmatis dalam perundingan," ujar Johni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Wamendag Jerry sebut penyelesaian IEU CEPA diharapkan rampung 2024

Sebanyak 12 isu perundingan dibahas dalam putaran ini. Isu tersebut diantaranya perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama sistem pangan berkelanjutan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal barang, energi dan bahan mentah, hambatan teknis perdagangan, subsidi, kekayaan intelektual, ketentuan institusional, dan klausul antipenipuan.

"Saya berharap tren positif dalam dua putaran terakhir dapat terus dipertahankan sehingga target Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa untuk menyelesaikan perundingan I-EU CEPA di tahun ini dapat dicapai. Untuk itu, kami terus mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan pertemuan oleh kelompok runding," kata Johni.

Di sela-sela perundingan, kedua Ketua Delegasi yakni Johni Martha dan Deputy Head of Unit for South and South East Asia, Australia, and New Zealand European CommissionFabien Gehl melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha Indonesia dan Eropa.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Tidak kurang dari 25 perwakilan kamar dagang, asosiasi, dan perusahaan Indonesia dan Eropa turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan dukungan untuk segera menyelesaikan perundingan.

IEU CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa terkait perdagangan yang pada klausul-nya terdapat berbagai isu tentang kekayaan intelektual. Adapun penyelenggaraan Perundingan Putaran ke-17 IEU CEPA digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024