kacang slot 234Jutaan kata 354759Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot judi terpercaya》
Anggota DPR dorong pengangkatan pustakawan jadi ASN dimaksimalkan******
Ia mengatakan jumlah pustakawan cukup sangat bermanfaat dalam membangun perpustakaan-perpustakaan berakreditasi, membantu kegiatan belajar di sekolah, dan meningkatkan literasi siswa. Sejalan dengan persoalan itu, Komisi X DPR RI juga mendorong pemerintah memperluas rekrutmen pustakawan. Sebelumnya, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mencatat per tahun 2023 Indonesia kekurangan sebanyak 439.680 pustakawan.
Baca juga: Perpusnas alokasi Rp520 miliar bangun gedung perpustakaan di daerah
Baca juga: Provinsi Bengkulu bangun perpustakaan berstandar internasional Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, kekurangan 439.680 pustakawan itu terjadi di semua jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan umum dan khusus, sekolah negeri maupun swasta, serta perguruan tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyampaikan bahwa perekrutan pustakawan perlu diprioritaskan untuk menutupi kekurangan tersebut. ”Satu-satunya cara (memprioritaskan perekrutan pustakawan) ada pada kewenangan yang melekat pada pejabat pembina kepegawaian, yaitu bupati/wali kota, gubernur, pimpinan lembaga, dan lainnya,” ujar dia.
Hingga September 2023 lalu, Perpusnas mencatat terdapat sebanyak 164.610 perpustakaan di Indonesia. Sebanyak 2.057 di antaranya adalah perpustakaan perguruan tinggi dan 6.552 perpustakaan khusus.
Terkait akreditasi, perpustakaan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi berjumlah 558. Sementara itu, 1.499 perpustakaan lainnya berstatus belum terakreditasi. Lalu untuk perpustakaan khusus, sebanyak 179 sudah terakreditasi dan 6.373 perpustakaan belum terakreditasi.
Baca juga: Perpusnas bangun budaya baca lewat program 10 ribu perpustakaan desa
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******
"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov
Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.
"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.
Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.
Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba
Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.
Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).
Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi
Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.
AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.
Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi
Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.
Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.
Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.
Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.
Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.
Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.
Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.
Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.
Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
KI DKI kerja sama Biro Umum Setda perkuat layanan informasi publik******
Kami ingin mengajak Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) Provinsi DKI Jakarta untuk bisa bersinergi melaksanakan kegiatan bimtek e-monevJakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta bekerjasama dengan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) DKI Jakarta memperkuat sinergi tata kelola layanan informasi publik pada 2024. "Sebagai langkah awal kita membuat kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk layanan di bidang pengawasan dan evaluasi secara digital (e-monitoring dane-monev)," kata Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) KI DKI Aang Muhdi Gozali di Jakarta, Senin, saat melakukan audiensi dengan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI terkait sinergi kedua instansi. Aang menyebut kegiatan verifikasi dan klarifikasi (visitasi) dan bimbingan teknis (bimtek) ini merupakan bagian dari pengawasan (monitoring) terhadap badan publik di Jakarta. Selain untuk meningkatkan tata kelola layanan informasi publik, kegiatan tersebut juga memberikan asistensi serta menjamin kesiapan badan publik dalam mengikuti pelaksanaane-monitoring dan e-monev yang akan digelar pada Juni 2024. "Kami ingin mengajak Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) Provinsi DKI Jakarta untuk bisa bersinergi melaksanakan kegiatan bimtek e-monevuntuk badan publik kategori Biro di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," ujar Aang. Lebih lanjut, Aang menjelaskan melalui kegiatan bimtek, pihaknya akan memberikan pengarahan secara teknis kepada para peserta untuk dapat langsung memperbaiki layanan informasi publik. Hal itu sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Perbaikan tata kelola layanan informasi publik, kata Aang juga dapat dilakukan berdasarkan surat rekomendasi hasil e-monev pada tahun sebelumnya. "Harapannya, tentu saja, badan publik kategori biro yang belum informatif di lingkungan DKI Jakarta dapat semakin baik kualitas layanan informasi publik serta bisa meraih predikat informatif," ucap Aang. Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur Biro Umum dan ASD DKI Jakarta Sahar Mildino menyambut baik kerja sama kegiatan bimtek tersebut. "Kami siap bersinergi untuk kegiatan bimtek yang mungkin dapat kita laksanakan setelah Lebaran. Untuk kegiatannya semoga bisa dibuka oleh pak Sekda," kata Sahar. Menurut Sahar Biro Umum dan ASD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjaga kualitas layanan informasi publik seusai dengan UU KIP. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan meraih predikat informatif selama beberapa tahun ke belakang. “Kami berharap, melalui bimtek ini, Biro Umum dan ASD dapat mempertahankan kualitas layanan informasinya. Dan tentu saja biro-biro lain pun dapat semakin informatif," ujar Sahar.Baca juga: KI DKI gandeng PN Jakpus bentuk tim khusus untuk keterbukaan informasi
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Label:kangenslot、keris24d、mandalika4d
Terkait:betshelter、pinjol verifikasi cepat、erek erek 2d cincin、basic 4d slot、apa itu parlay dalam judi bola、pola gacor sweet bonanza 2023、angsuran kredivo、abc slot gacor、slot space 77、situs aman
bab terbaru:dapat uang tambahan(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Yang penting bagaimana semuanya bisa berjalan lancar, terutama juga menjaga keselamatan.Tangerang (ANTARA) - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengecek jalur Tol Jakarta-Merak untuk mempersiapkan kelancaran arus mudik pada momen Lebaran 2024. Pengecekan jalur itu dipimpin oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Slamet Santoso bersama Kementerian PUPR dan Jasa Marga. Pengecekan jalur dimulai dari memantau situasi Rest Area KM 43 Tol Jakarta-Merak yang disiapkan untuk skema delay system. "Pada tahun lalu sudah cukup baik, tahun ini kami wajib mempertahankan," kata Slamet di Rest Area KM 43 Tol Jakarta-Merak, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin. Slamet mengatakan bahwa pelaksanaan delay systemitu perlu pengelolaan dengan baik dengan cara memilah arus kendaraan yang perlu diarahkan masuk ke Rest Area KM 43 dan Rest Area KM 68. Adapun dua rest areaitu menjadi tempat pelaksanaan skema tersebut. Selain itu, dia juga meminta kepada polisi lalu lintas setempat guna menyiapkan kanalisasi untuk masuk ke rest areayang lebih panjang guna mencegah adanya persilangan arus kendaraan karena berpotensi menyebabkan kemacetan. "Yang penting bagaimana semuanya bisa berjalan lancar, terutama juga menjaga keselamatan," kata dia. Hal-hal lain yang perlu diantisipasi di sepanjang jalur Tol Jakarta-Merak, kata dia, adalah pencegahan kendaraan parkir di bahu jalan. Selain kendaraan yang mogok, hal tersebut juga menjadi gangguan arus lalu lintas. Sementara itu, Kasatlantas Polresta Tangerang AKP Jeany mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya soal menyiapkan Rest Area KM 43 untuk skema delay system. Kasatlantas menuturkan bahwa penambahan personel untuk kegiatan pengamanan arus mudik di ruas Tol Jakarta-Merak tersebut bakal dikoordinasikan dengan pimpinan Polresta Tangerang. "Penambahan kanalisasi akan kami laksanakan, jauh sebelum masuk rest area," kata Jeany. Selain mengecek jalur Tol Jakarta-Merak, Korlantas bersama Kementerian PUPR dan Jasa Marga akan memantau kondisi terkini Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan guna menyiapkan pengamanan arus mudik kendaraan yang menuju ke Pulau Sumatra pada momen Lebaran 2024.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
kalau enggak mau rasakan pahit, bisa minum ekstrak dalam kapsulJakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Dr (Cand.) dr Inggrid Tania, MSi. mengatakan ramuan daun pepaya segar bisa sebagai terapi kombinasi pasien DBD untuk mempercepat kenaikan trombosit.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
《situs slot judi terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek erek sempakHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot judi terpercaya》bab terbaru。