sidney angka jitu hari ini

Orang suci pertama sepanjang masa

Reseller Ungkap Motif Sebut Nabidz 'Wine Halal'******

Resellerminuman Nabidz, Aditya Dwi Putra, mengungkap alasan dibalik penyebutan produk jualannya sebagai 'wine halal' yang belakangan iniviral di media sosial.

Menurut Aditya, kata 'wine halal' yang disematkan dalam unggahan video viralnya tersebut bukanlah arti yang sebenarnya. Sebab, minuman Nabidz yang dipamerkan bukan wine sungguhan.

"Terkait penyebutan wine, itu ada di mindset saya yang saya sadur dari reviewbeberapa rekan yang sudah mencoba. Mereka menyebut ini sama seperti wine tanpa rasa alkohol," ujarnya kepada detikcom yang dikutip pada Rabu (26/7).

"Ini murni kealpaan saya, yang saya sharedi medsos saya. Karena banyak teman-teman saya bilang ini aroma dan rasanya mirip wine, 'ini wine halal ini' sambil guyon," imbuhnya.

Adit menjelaskan Nabidz sebetulnya produk minuman berupa jus buah anggur, yang terbuat dari varietas anggur hitam Italia dan Australia, kemudian diracik sedemikian rupa agar menjadi non-alkohol.

Ia mengklaim minuman ini memiliki manfaat kesehatan, mulai dari melancarkan peredaran darah, meningkatkan hormon dan gairah seksual memperlancar saluran pencernaan, dan menguatkan jantung.

Lihat Juga : Basuki Bakal Jadi Menteri Pertama Tinggal di IKN

Adit menyebut produk ini buatan Profesor Beni Yulianto. Jus anggur ini pun mendapat sertifikasi halal oleh Kementerian Agama dengan nama produk Jus Buah Anggur Nabidz dan nomor sertifikasi ID31110003706120523.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama membantah telah mengeluarkan sertifikat halal untuk produk wine.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham membetulkan memang memberikan sertifikasi halal, namun untuk produk jus buah merek Nabidz, yang telah diajukan pada 25 Mei 2023 melalui mekanismeself declaredengan pendampingan Proses Produk Halal (PPH).

Ia merinci pengajuan tersebut telah diverifikasi dan divalidasi pada 25 Mei 2023, dengan produk yang diajukan berupa jus atau sari buah anggur merek Nabidz.

Namun, karena heboh video tersebut, maka sertifikasi halal produk minuman Nabidz diblokir.

"Ini kami lakukan sampai dengan proses investigasi tim pengawasan selesai. Ini bagian tanggung jawab BPJPH dalam melaksanakan tugas jaminan produk halal," kata Aqil.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah perangkat lunak antivirus

Pengamat Beber Biang Kerok Harga Bawang Putih Melonjak******

Harga bawang putihmelonjak dalam beberapa waktu terakhir. Di DKI Jakarta, harganya mencapai Rp48 ribu per kilogram (kg).

Pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (14/7), di Pasar Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, harga bawang putih kupas menyentuh Rp48 ribu per kg. Padahal, komoditas pangan itu sebelumnya hanya dijual seharga Rp40 ribu per kg.

Kenaikan harga juga berlaku pada bawang putih yang belum dikupas alias gelondongan yang naik dari Rp33 ribu menjadi Rp40 ribu per kg.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan harga bawang putih di China sempat menembus angka US.300 atau setara Rp19,5 juta per ton (asumsi kurs Rp15.004 per dolar AS).

"Bawang putih merupakan salah satu komoditas pangan yang masih memerlukan tambahan pasokan dari luar negeri untuk memenuhi konsumsi domestik. Untuk itu, kondisi harga komoditas tersebut di dalam negeri tidak terlepas dari pengaruh harga internasional atau di negara asal," tulis keterangan resmi Bapanas, Selasa (30/5).

"Harga bawang putih di China berada di atas US.300 per ton. Hal tersebut yang turut menyebabkan harga di dalam negeri terkerek naik," sambung Bapanas.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan penyebab kenaikan harga bawang putih adalah naiknya harga di negara asal impor terutama China. Pasalnya, 95 persen kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari impor.

Kenaikan harga di negara asal impor disebabkan faktor cuaca, termasuk El Nino yang mengganggu produksi pangan termasuk bawang putih.

Ia menyebut pemerintah sejak 2019 sebenarnya sudah mewajibkan importir bawang putih menanam 5 persen dari volume impor. Tujuannya untuk menyokong produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

"Tapi dilihat dari masih besarnya peranan impor dapat dikatakan bahwa kewajiban menanam 5 persen dari total volume impor belum efektif mengurangi ketergantungan terhadap impor," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Eliza mengatakan yang menjadi titik persoalan dalam importasi adalah preferensi konsumen Indonesia yang lebih suka bawang putih ukuran besar. Sedangkan varietas bawang putih yang bisa ditanam di Indonesia ukurannya kecil dan produktivitasnya belum optimal.

Sementara itu, Peneliti Indef Rusli Abdullah mengatakan ada dua penyebab harga bawang putih melonjak. Pertama,suplai yang tersendat karena hambatan dalam proses impor. Hambatan tersebut bisa karena keterlambatan pengiriman dari negara pengekspor atau masalah administrasi seperti izin impor.

"Apa karena memang barangnya pengirimannya lama karena memang ada kendala teknis atau masalah administrasi. Itu perlu dikonfirmasi lebih lanjut ke Kemendag," katanya.

Penyebabkeduaadalah meningkatnya permintaan akan komoditas pangan, termasuk bawang putih. Hal ini lantaran meningkatnya aktivitas ekonomi setelah kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut.

"Jadi hampir semua barang-barang makanan itu meningkat harganya karena permintaan yang mulai normal kembali," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Bappebti Batal Rilis Bursa Sawit Juni Buntut Kasus Korupsi CPO******

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bursa minyak sawitmentah atau crude palm oil (CPO) batal rilis Juni 2023.

Target peluncuran di Juni merupakan arahan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Pembatalan dilakukan karena pihaknya hati-hati dalam meluncurkan bursa CPO. Kehati-hatian terutama dipicu kasus ekspor CPO yang sedang diproses Kejaksaan Agung.

Meski belum bisa menargetkan kapan bursa CPO akan diluncurkan, Didid berharap peraturan menteri perdagangan (permendag) terkait bursa CPO akan terbit Agustus ini.

Harapan disampaikan karena rancangan permendag itu telah selesai ditelaah oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan. Bappebti pun akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bursa CPO.

Didid menjelaskan tujuan utama pembentukan bursa CPO adalah agar RI memiliki harga acuan CPO sendiri. Apalagi Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia.

Ia berharap keberadaan harga acuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan bea keluar serta mengatur hingga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Sehingga petani sawit juga nanti akan diuntungkan dengan harga yang wajar. Saya tidak mengatakan harganya pasti naik, tapi harga yang fair, harga yang wajar sesuai dengan pasar permintaan dan pembelian," kata Didid.

Di sisi lain, Didit membantah bursa CPO RI bertujuan untuk menjantuhkan bursa Malaysia. Menurutnya, RI dan Malaysia justru sedang memperjuangkan CPO di tengah UU Anti Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa.

"Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia. Kita ingin punya harga acuan tersendiri, itu saja," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Zulkifli Hasan mendorong Bappebti membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Salah satunya, minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Januari lalu.

Panduan Dewi Bintang

Pemerintah Akan Bangun Tol Rp23 T untuk Sambung Kamal******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan membangun Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg sepanjang 38,60 kilometer (km).

Nilai investasi jalan tol ini mencapai Rp23,22 triliun. Jalan tol ini diharapkan bisa memperlancar distribusi logistik ke Pelabuhan Merak.

"Kalau dilihat jalurnya jalan tol ini akan tembus ke Jalan Tol Jakarta-Merak, sehingga nanti mudah-mudahan yang dari Barat tidak perlu lewat Jalan Tol Dalam Kota Jakarta," kata Basuki dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Basuki berpesan kepada kontraktor dan konsultan pengawas dalam pembangunan infrastruktur untuk terus memperhatikan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan dalam membangun jalan tol itu. Karenanya, ia menginstruksikan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk memonitor kualitas konstruksi mulai dari perencanaan desain hingga proses pembangunan.

"Jalur jalan tol ini melewati daerah pantai pasti banyak tanah lunak, harus ada ketelitian dalam penelitian geologi tanah. Untuk supaya dalam pelaksanaannya sesuai yang direncanakan, sehingga memperlancar konstruksinya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir mengatakan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg memiliki 8 Seksi yakni Seksi 1 (Sedyatmo-Kosambi) sepanjang 6,7 km, Seksi 2 (Kosambi-Teluknaga) 3,7 km, Seksi 3 (Teluknaga-Tanjung Pasir) 3,1 km, dan Seksi 4 (Tanjung Pasir-Kohod) 3,65 km. Kemudian Seksi 5 (Kohod-Surya Bahari) 5,15 km, Seksi 6 (Surya Bahari-Pakuhaji) 5,5 km, Seksi 7 (Pakuhaji-Mauk) 5,1 km, Seksi 8 (Mauk-Rajeg) 5,7 km.

Untuk Seksi 1 hingga 4, pihaknya menargetkan bisa beroperasi pada 2025. Sementara itu untuk seksi 5 hingga 8, pihaknya menargetkan selesai konstruksinya pada 2026.

Ia menambahkan proses pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg sudah disampaikan secara terbuka sejak 25 September 2020 berdasarkan Surat Menteri PUPR Nomor PB.02.01-Mn/1818.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri PUPR nomor PB 0201-Mn/1320 pada 22 Juni 2023, pihaknya menetapkan PT Duta Graha Karya sebagai pemenang lelang.

[Gambas:Video CNN]

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Mendag Tak Larang Semua Produk Impor Rp1,5 juta Dijual di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan menjual barang impor dimarketplacedi bawah US0 atau Rp1,5 juta berlaku hanya untuk skemacross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain itu, ia menjelaskan marketplacetidak boleh sekaligus menjadi produsen. Kemudian pedagang asing di e-commercejuga bakal diperlakukan sama dengan UMKM lokal.

"Perlakuannya harus sama dengan UMKM kita. Perizinan, bayar pajak kalau impor barang," katanya.

Ia menyebut revisi Permendag 50/22 tersebut saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

nabi yang tak terbatas

Mendag Tak Larang Semua Produk Impor Rp1,5 juta Dijual di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan menjual barang impor dimarketplacedi bawah US0 atau Rp1,5 juta berlaku hanya untuk skemacross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain itu, ia menjelaskan marketplacetidak boleh sekaligus menjadi produsen. Kemudian pedagang asing di e-commercejuga bakal diperlakukan sama dengan UMKM lokal.

"Perlakuannya harus sama dengan UMKM kita. Perizinan, bayar pajak kalau impor barang," katanya.

Ia menyebut revisi Permendag 50/22 tersebut saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]