tayo4d

Menantu paling kaya, Lu Feng

Kemenhub Jamin Motor Listrik Konversi Aman dan Layak Mengaspal******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin motor listrik konversi aman dan layak digunakan di jalan raya. Klaim ini didasari uji coba yang dilakukan pemerintah.

Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Danto Restyawan mengatakan setiap motor konversi yang disampaikan ke Kemenhub akan diuji, terlebih karena mesin motor BBM sudah hilang dan diganti dengan komponen kelistrikan.

"Kami uji...tiga komponen utama, yakni baterai, controller, dan motor listrik. Tiga-tiganya kami tes, ada alat untuk mengetes ini semua," katanya dalam sosialisasi konversi motor listrik di YouTube Kementerian ESDM, Selasa (4/4).

Sementara itu, Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo mengatakan baterai motor listrik adalah komponen paling penting dan paling mahal. Ia mengatakan ada dua sisi kesiapan baterai, yakni performancedan safety.

Untuk performance,kapasitas minimum baterai listrik yang digunakan dalam motor konversi adalah 1,44 kWh atau setara 20 Ah, dengan tegangan 72 volt. Dengan spesifikasi baterai tersebut, Gigih menyebut masyarakat bisa menempuh jarak 40-60 km dalam sekali pengisian daya.

Sedangkan terkait safety,Gigih mengatakan ini menjadi PR bersama antara Kementerian ESDM, Kemenhub, dan Kemenperin untuk memastikan bahwa baterai yang digunakan di motor listrik memenuhi standar internasional dan SNI.

"Kita harus bekerja sama dengan 3 kementerian ini melakukan pengujian dan sertifikasi oleh lembaga uji yang telah tersertifikasi di Kemenperin," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat paling kuat, Tang Seng

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Tiket Kereta Api Lebaran Baru Terjual 1,55 Juta******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAImencatat jumlah tiketkereta Lebaran baru terjual 1,55 juta per Kamis (6/4) ini.

"Untuk seluruh angkutan jarak jauh sudah terjual 1.550.000 tiket, atau sekitar 42,5 persen dari total tiket yang kami jual," ungkap Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa dalam Ngopi BUMN.

Ia pun menuturkan sejumlah rute favorit kereta Lebaran tahun ini. Seperti Surabaya Gubeng ke Stasiun Pasar Senen.

Kemudian, Surabaya Pasarturi ke Pasar Senen, Pasar Senen ke Surabaya Pasarturi, Malang ke Pasar Senen, Kiaracondong ke Surabaya Gubeng, dan Surabaya Gubeng ke Pasar Senen.

Lalu, Pasar Senen ke Malang, Purwosari ke Pasar Senen, Gambir ke Bandung, dan Pasar Senen ke Purwokerto.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi ada 123 juta pemudik saat libur Idulfitri 2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu.

Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research, dan research yang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (11/03) lalu.

Ratusan juta pemudik itu umumnya akan menuju ke wilayah Timur dan Barat Pulau Jawa. Oleh karena itu, segala infrastruktur dan sarana penunjangnya bakal dipersiapkan sejak jauh hari.

Budi memastikan pemerintah berkomitmen memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan pulang kampung saat Idulfitri 2023 nanti.

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

Basuki Pastikan 4.858 Km Jalan di Jawa Mulus dan Siap Dipakai Mudik******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ruas jalan nasional sepanjang 4.858 kilometer (km) di Jawa siap digunakan selamamudikLebaran tahun ini.

Ruas jalan itu terbagi atas Lintas Utara Jawa sepanjang 1.229 km dengan kemantapan 92 persen. Kemudian Lintas Tengah Jawa 1.197 km (mantap 95 persen), Lintas Selatan Jawa 888 km (mantap 97 persen), dan Pantai Selatan Jawa 1.543 km (mantap 93 persen).

"Sedangkan untuk jalan tol di Jawa seperti tahun lalu 1.716 km yang dilengkapi dengan 90 tempat istirahat," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (4/4).

Basuki mengatakan akan ada potensi jalan tol fungsional yaitu Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) seksi 4,5, dan 6. Tol ini akan mulai beroperasi pada 15 April mendatang.

"Kalau yang sudah operasi baru seksi 4 dan 6 di Malaka dan Dawuan 28,2 km sedangkan nanti seksi 4,5,6 akan dibuka fungsional 15 April. Jadi sudah tembus dari Bandung ke Cirebon," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah memetakan lokasi yang berpotensi mengalami penumpukan pemudik. Ia menyebut arus mudik di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) menjadi yang paling sulit diatur.

Kemudian titik lainnya adalah Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)

"Kita sudah lakukan koordinasi ke beberapa tempat. Dari seluruh Indonesia, kalau kita bisa petakan di Cipali paling struggling. Kedua di Merak, ketiga di Soetta," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai antisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak, kata Budi, Kemenhub akan menambah lima dermaga di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dengan total tujuh dermaga di Pelabuhan Merak dan lima dermaga di Pelabuhan Ciwandan maka  perbandingan volume dengan kapasitas kendaraan tidak akan sampai 0,6 sehingga tidak ada penumpukan.

Sementara itu untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Tol Cipali, ia mengatakan polisi akan dilakukan rekayasa lalu lintas, termasuk dengan menerapkan sistem one way. Selain itu, petugas lalu lintas dan rest areajuga akan ditambah. Kemenhub juga mempertimbangkan untuk sistem ganjil genap selama masa mudik.

"Ganjil genap akan kita pikirkan, saat akhir atau seminggu sebelumnya baru kita tetapkan perlu ditetapkan atau tidak," kata Budi.

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kode Istri Militer

Staf Erick Tegaskan Direksi BUMN Bisa Rangkap Komisaris Anak Usaha******

Staf Menteri BUMN Arya Sinulinggamenegaskan direksi perusahaan pelat merah bisa merangkap jabatan sebagai dewan komisaris, asalkan untuk anak usaha.

Menurutnya, aturan terkait hal ini memang sudah ada sejak lama.

"Iya (boleh jadi dewan komisaris) anak usaha dia, bukan di perusahaan lain. Kalau dia direktur jadi komisaris perusahaan lain, itu gak boleh. Tapi kalau anak usahanya sendiri, masih boleh dong," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/4).

Dalam Pasal 46 ayat (2) dijelaskan calon anggota dewan komisaris anak perusahaan dapat berasal dari anggota direksi BUMN yang bersangkutan, kecuali untuk jabatan sebagai komisaris utama anak perusahaan.

Sementara itu, pada Pasal 6 diatur untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi BUMN atau anggota direksi anak perusahaan seseorang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah.

- Tidak menjabat sebagai anggota direksi pada BUMN atau anak perusahaan yang bersangkutan selama dua periode.

- Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada
kementerian/lembaga, anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota direksi pada anak perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.

- Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi.

- Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

- Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]