cara supaya dapat uang banyak

Satu-satunya Dewa Dharma

IHSG Unjuk Gigi ke 7.053 Ditopang 301 Saham yang Menguat******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.053 pada Senin (24/10) ini. Indeks sahammenguat 35,27 poin atau 0,5 persen dibandingkan Jumat (21/10) kemarin.

Dilansir RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,85 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,74 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 301 saham menguat, 245 terkoreksi, dan 151 lainnya stagnan. Terpantau, tiga dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor teknologi sebesar minus 0,53 persen.

Bergeser ke bursa asing, bursa saham Asia nampak bergerak bervariasi. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,31 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 6,83 persen dan indeks Kospi di Korea Selatan menguat 1,04 persen.

Bursa saham Eropa juga bergerak bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,38 persen, indeks CAC 40 di Perancis naik 0,38 persen, dan indeks DAX di Jerman naik 0,65 persen.

Sementara itu, bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 naik 2,37 persen, indeks NYSE naik 2,19 persen, sementara indeks NASDAQ naik 2,31 persen.

[Gambas:Video CNN]

Senjata ilahi

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

YLKI soal Kasus Gagal Ginjal Akut: Usut Tuntas dari Hulu hingga Hilir******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengusut tuntas dari hulu ke hilir kasus masif gagal ginjal akutpada anak.

Kasus tersebut diduga kuat karena dampak cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirop.

"YLKI mendesak usut tuntas kasus dari hulu hingga hilir. Dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga pemasaran," tulis akun Twitter resmi YLKI, @YLKI_ID, Senin (24/10).

Oleh karena itu, kata YLKI, hal yang rasional jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.

"Juga pengawasan oleh produsen dalam proses produksinya. Sebab, proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek CPOB (cara pembuatan obat yang baik). Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality controldi internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," imbuh YLKI.

YLKI juga mendesak ada intervensi oleh tim independen dari hulu hingga hilir. Hal ini dilakukan agar persoalan menjadi tuntas dan pihak mana saja yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.

[Gambas:Twitter]

"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi, semuanya harus bertanggung jawab," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Sejauh ini ada 245 kasus gagal ginjal akut yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan. Sebanyak 141 pasien meninggal dunia.

Polri pun ikut mengusut dugaan pidana. Bareskrim Polri mengecek kandungan obat sirop yang diduga jadi penyebab utama penyakit gagal ginjal akut.

Sementara itu, Badan POM telah mengecek 102 obat yang digunakan para pasien gangguan ginjal akut. Hasilnya, 23 obat di antaranya dinyatakan aman dan dapat digunakan oleh masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

kegelapan ekstrem

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Komunitas Konsumen Desak Kemenkes Ungkap Merek Obat Berbahaya******

Ketua Komunitas KonsumenIndonesia (KKI) David Tobing mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan daftar nama produk yang mengandung bahan berbahaya, termasuk senyawa etilen glikol (EG) yang melebihi ambang batas.

"KKI mendesak Kemenkes juga segera publikasi nama-nama obat sirop mana yang mengandung bahan berbahaya, maupun yang tidak demi kenyamanan dan keamanan kepada pengguna obat (konsumen), terlebih lagi obat- obatan tersebut banyak beredar dan dijual bebas," ujar David dalam keterangan resmi, Jumat (21/10).

Dalam hal ini, ia mengapresiasi sikap BPOM yang mengumumkan lima obat sirop dengan kandungan senyawa EG yang melebihi ambang batas. Namun mereka tetap meminta pemerintah mempublikasikan 15 dari 18 obat yang dinyatakan Kemenkes mengandung senyawa (EG).

"Hal ini perlu agar tidak meresahkan anak dan orang tua si anak yang merupakan konsumen pengguna obat," ujarnya.

Sementara itu, Forum Advokat Peduli Anak (FAPA) menyampaikan bahwa penemuan kandungan berbahaya dalam obat tidak boleh sampai mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Maka dari itu, jangan sampai pembatasan obat sirop yang tidak jelas dan akurat informasinya justru malah mengabaikan kesehatan anak yang sedang membutuhkan obat-obatan dalam bentuk sirup yang belum ada penggantinya," ujar perwakilan FAPA, Maria Ardiningtyas.

FAPA berharap Kemenkes dapat terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sehingga para orangtua dapat mendapatkan informasi resmi mengenai obat sirop yang berpotensi menjadi penyebab gagal ginjal akut anak.

Selain itu, FAPA juga mengimbau adanya obat-obatan pengganti obat sirup secara gratis sebagai bentuk perlindungan anak.

"Amanat Pasal 45B dari UU Perlindungan Anak jelas menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan tumbuh kembang anak, dengan harus melakukan aktivitas yang melindungi anak," tegas Maria.

Adapun lima obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diterbitkan BPOM:

1. Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

4. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.

5. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

Ikatan Apoteker Minta Pemerintah Bijak Soal Larangan Obat Sirop Anak******

Ikatan ApotekerIndonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat siropanak di Indonesia.

Hal ini terkait dengan 66 anak meninggal akibat gagal ginjal yang merebak di Gambia, Afrika. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghindari penggunaan parasetamol sirop.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Keri menyebut pada akhirnya konsumsi obat beralih ke puyer. Padahal tidak semua obat bisa dijadikan obat puyer.

Karenanya, pemilihan bentuk sediaan obat, antara sirop atau puyer, tidak bisa disamaratakan.

"Ada juga faktor risiko dan benefit yang kami pertimbangkan. Contoh misalkan ada anak-anak dalam kondisi sulit menelan jika diberi puyer, maka harus diberi sirop. Nah, ada yang biasa konsumsi obat sirup tidak masalah. jadi tidak semua terdampak," imbuhnya.

Oleh karena itu, Keri mengatakan pihaknya sedang menyusun rekomendasi langkah bijak untuk menanggulangi risiko masalah ini. Apalagi, sejawat dokter Indonesia tidak mengklasifikasikan ini sebagai gagal ginjal, tapi anak dengan gangguan ginjal.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, IAI masih menunggu penjelasan dari Kemenkes tentang kadar EG yang diperbolehkan dalam obat sirop.

Keri menjelaskan, berdasarkan USP 43 tahun 2020, EG diethylene glycol adalah bisa jadi cemaran dari gliserin, propilen glikol, dan polietilena glikol (PEG).

"Mungkin saja EG pada sediaan yang mengandung gliserin/propilen dan kurang dari sama dengan 0,1 persen masih ditolerir. Yang jadi masalah jika diatas itu. ada juga PEG tidak boleh lebih dari 0,25 persen. Jadi temuan tersebut pada kadar berapa," kata Keri.

Ia juga mengatakan pihaknya akan menelisik anak-anak yang mengalami gangguan ginjal tersebut. IAI akan mencari tahu makan dan obat apa saja yang dikonsumsi si anak.

"Jadi harus bijak. Karena kalau hanya satu obat, ini mudah melihatnya karena pengguna obat tersebut bakal terdampak. Tapi ini tidak. Jadi ada berbagai kemungkinan," tandasnya.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril.

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.