slot paling gacor

patio set 217Jutaan kata 850346Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot paling gacor》

4.000 rumah di Kabupaten Demak terdampak banjir******

Akibat banjir yang terjadi sejak Senin (5/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB itu, terdapat sejumlah warga yang mengungsi

Demak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak Jawa Tengah memperkirakan jumlah rumah warga yang terdampak banjir menyusul adanya tanggul sungai yang jebol mencapai 4.000 rumah yang tersebar di lima desa.

"Keenam desa tersebut, yakni Desa Sidorejo dan Rejosari Kecamatan Karangawen, Desa Pilangwetan dan Kebonagung Kecamatan Kebonagung, dan Kalianyar Kecamatan Wonosalam," kata Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak M. Agus Nugroho Luhur P saat ditemui di sela-sela meninjau lokasi banjir di Desa Pilangwetan, Selasa.

Selain tempat permukiman dan areal pertanian yang luasannya mencapai 275 hektare, banjir juga berdampak pada enam bangunan sekolah, satu masjid, dan kantor kelurahan.

Sementara jumlah warga yang terdampak, katanya, tentunya juga ribuan jiwa.

Bahkan, akibat banjir yang terjadi sejak Senin (5/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB itu, terdapat sejumlah warga yang terpaksa mengungsi.

Mereka di antaranya di Desa Sidorejo ada yang mengungsi di masjid setempat sebanyak 62 jiwa, sedangkan di kantor UPTD sebanyak 54 jiwa.

Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, di antaranya ada yang disebabkan adanya tanggul jebol serta air sungai yang melimpas, menyusul air kiriman dari kawasan atas.

"Jika hujan yang terjadi di Kabupaten Demak saja, tentunya tidak sampai mengakibatkan banjir," katanya.

Adapun tanggul sungai yang jebol akibat hujan deras di wilayah hulu sehingga debet air meningkat, yakni tanggul kanan dan kiri di Dukuh Mangun, Desa Rejosari, Kecamatan
Karangawen.

Kemudian tanggul kanan Sungai Cabean di Dukuh Ngemplik, Desa Sidorejo, serta tanggul Sungai Tuntang di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing camat, agar berkoordinasi dengan masing-masing desa yang lebih mengetahui kondisi di lapangan untuk menyiapkan tempat pengungsian maupun kebutuhan logistik," katanya.

Sejauh ini, katanya, tidak ada permasalahan soal logistik, karena setiap dibutuhkan segera dipenuhi. Termasuk tim relawan, baik dari BPBD, PMI, Basnas, serta dari berbagai elemen masyarakat juga sudah siap diterjunkan.

"Saat banjir mulai terjadi pada malam hari, mereka juga sudah diterjunkan ke lokasi terdampak banjir, sehingga bisa membantu meringankan beban masyarakat serta meminimalkan potensi risiko yang terjadi," katanya.

Perbaikan tanggul sungai yang jebol, kata dia, tentunya akan segera ditangani oleh pihak terkait, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jratun Seluna.

Dampak tanggul Sungai Tuntang jebol di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, mengakibatkan beberapa rumah warga rusak serta menggerus jalan setempat hingga mengalami kerusakan parah.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs liga slot、kredit hp dengan kredivo、cicilan kredivo 10 juta

Terkait：top dewa slot gacor、wede777、voucher gojek juni 2022、slot paling hoki hari ini、situs terpercaya、jandaslot88、slot duniabet、rtp royal188、jam gacor hari ini olympus、jnt toto slot

---

---

bab terbaru：ambil hp tanpa dp（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08