indobmr

Pria sebelah suka menggoda orang

Mentan Bantah Pupuk Subsidi Langka Jelang Masa Tanam******

Menteri Pertanian (Mentan)Andi Amran Sulaiman menegaskan pupuk subsidi tidak langka menjelang masa tanam awal 2024 ini.

Ia mendengar banyak petani yang mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk, terutama pupuk subsidi, padahal ini penting bagi aktivitas tanam.

Karena itu, Amran langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, sehingga akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil menuturkan alokasi pupuk bersubsidi tiap-tiap daerah dan dipastikan sudah sesuai dengan usulan yang masuk dalam e-alokasi.

"Petani yang akan menebus pupuk bersubsidi datang ke kios resmi penjual pupuk bersubsidi dengan membawa Kartu Tani atau KTP. Namun yang perlu dipastikan adalah petani yang berhak menebus pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar sebagai penerima subsidi sesuai ketentuan," ungkap Ali.

Petani penerima pupuk bersubsidi dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan dan dapat melihat alokasinya melalui cek pupukbersubsidi.pertanian.go.id.

Masalah kelangkaan pupuk subsidi sempat disinggung calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ia mendengar keluhan petani pupuk bersubsidi langka saat dalam bertemu dengan buruh tani dan nelayan di Taman Marakas, Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

Ganjar mengatakan kelangkaan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, namun juga terjadi di wilayah lainnya seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi, sampai Kalimantan.

"Semuanya sulit dan kami bukan tidak bertanya, kami bertanya kepada kawan-kawan saya di DPR. Subsidinya kemarin dikurangi untuk beberapa jenis, dengan kebutuhan tinggi, pasti sulit," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ribuan hati

Beda Klaim Capres dan Mentan Soal Pupuk Langka untuk Petani******

Persoalan pupuk langkamenjadi perdebatan belakangan ini, terlebih ada beda klaim antara menteri pertanian, para petani, hingga calon presiden di Pilpres 2024.

Mulanya, isu pupuk langka menjadi perdebatan sengit antara capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Prabowo mengklaim banyak petani di Jawa Tengah yang mengeluh kepadanya soal kelangkaan pupuk.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ucap Prabowo kepada Ganjar.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," balas Ganjar.

Lihat Juga : Negara Habiskan Rp1.060 T untuk Bansos, Pupuk Petani, dan Subsidi BBM

Respons petani dan mentan 

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi menyebut permasalahan pupuk ini terletak pada validitas data. Ia mengungkapkan ada petani yang punya lahan, tetapi tak mendapat Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"Ada yang tidak punya lahan atau bukan petani, dapat Kartu Tani," katanya kepada CNNIndonesia.com (13/12).

Carut marut data penerima Kartu Tani membuat sejumlah petani memilih menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi. Sehingga Qomarun beranggapan langkah Presiden Joko Widodo mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KTP bukanlah hal baru.

Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pupuk sejatinya tidak langka. Ia menyebut stok pupuk di kios hingga distributor tetap tersedia.

Akan tetapi, APPI mengeluhkan alokasi pupuk subsidi yang dibatasi. Jumantoro mempermasalahkan alokasi tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan para petani di lapangan.

"Alokasinya memang sudah habis. Karena petani menggunakan pupuk, misal jagung kebutuhan 6 ton-7 ton per hektare, padi 5 ton-7 ton per hektare, lah alokasi pemerintah untuk padi dan jagung kurang lebih hanya 3 kuintal," kata Jumantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman membantah adanya kelangkaan pupuk. Namun, ia mengaku memang mendengar banyak keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk jelang masa tanam.

Lihat Juga : Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?

Ia mengklaim langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk mengatasi masalah ini. Amran menyebut akses petani terhadap pupuk bersubsidi kini jadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor," ucap Amran, dikutip dari Antara.

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

PBB Tinjau Pembangunan Proyek IKN******

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengunjungi proyek IKN Nusantara pada Minggu (17/12) untuk meninjau apakah proyek itu sudah selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) atau belum.

Kunjungan dilakukan melalui UNESCAP, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik.

Ada dua lokasi proyek IKN yang mereka kunjungi. Dua lokasi itu berkaitan dengan reforestasi di Nusantara dan pemberdayaan masyarakat.

Usai peninjauan Executive Director UNESCAP Armida Alisjahbana mengatakan proses pembangunan IKN telah selaras dalam prinsip dan tren global saat ini. Ia mengatakan pembangunan juga sudah mendukung keberlanjutan dalam pembangunan kota modern.

"Sustainability(keberlanjutan) merupakan poin utama yang saya lihat dalam kunjungan kali ini, dengan upaya Otorita IKN melakukan reforestasi serta memberikan upskilling (pemberdayaan) kepada warga sekitar dalam menunjang mata pencaharian yang berkelanjutan. Ini adalah langkah pertama yang bagus," ungkap Armida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/12).

Ia menambahkan dua program penghijauan dan pemberdayaan yang dikunjungi oleh UNESCAP di proyek IKN tersebut akan menjadi salah satu sumber data yang  menjadi laporan dalam VLR nusantara mengenai perkembangan SDGs di Indonesia pada High-Level Political Forum SDGs.

Forum itu sedianya akan dilaksanakan di New York pada 2024.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebut implementasi SDGs memang menjadi perhatian penting dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Perhatian pertama kami (Otorita IKN) dalam membangun Nusantara adalah menjadikannya sebagai sustainabledan livable city(kota layak hidup dan berkelanjutan), pengimplementasian SDG sudah kita masukkan dalam setiap proyek di Nusantara, di mana terlihat dalam Persemaian Mentawir sebagai langkah awal reforestasi serta Pertanian Hidroponik dari Warga Sepaku yang menjadi aksi dukungan usaha ekonomi yang berkelanjutan," katanya.

Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan Otorita IKN Diani Sadiawati menyebut saat ini Otorita IKN sudah membangun berbagai proyek yang berprinsip dengan SDGs.

Ia juga menyebutkan bahwa rencana pada groundbreaking Nusantara ketiga nantinya akan lebih banyak terkait dengan proyek keberlanjutan atau proyek hijau.

"Saat ini Otorita IKN sedang menyusun VLR didukung UNESCAP dan mitra/organisasi internasional lainnya untuk nantinya menjadi bentuk monitoring pelaksanaan SDGs di Nusantara secara berkelanjutan. Setidaknya, 9 dari 17 tujuan SDGs akan kami kembangkan dalam VLR mengingat ini adalah kota yang baru dibangun," kata Diani.

[Gambas:Video CNN]

Penjinak Jenius

Mentan Bantah Pupuk Subsidi Langka Jelang Masa Tanam******

Menteri Pertanian (Mentan)Andi Amran Sulaiman menegaskan pupuk subsidi tidak langka menjelang masa tanam awal 2024 ini.

Ia mendengar banyak petani yang mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk, terutama pupuk subsidi, padahal ini penting bagi aktivitas tanam.

Karena itu, Amran langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, sehingga akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil menuturkan alokasi pupuk bersubsidi tiap-tiap daerah dan dipastikan sudah sesuai dengan usulan yang masuk dalam e-alokasi.

"Petani yang akan menebus pupuk bersubsidi datang ke kios resmi penjual pupuk bersubsidi dengan membawa Kartu Tani atau KTP. Namun yang perlu dipastikan adalah petani yang berhak menebus pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar sebagai penerima subsidi sesuai ketentuan," ungkap Ali.

Petani penerima pupuk bersubsidi dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan dan dapat melihat alokasinya melalui cek pupukbersubsidi.pertanian.go.id.

Masalah kelangkaan pupuk subsidi sempat disinggung calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ia mendengar keluhan petani pupuk bersubsidi langka saat dalam bertemu dengan buruh tani dan nelayan di Taman Marakas, Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

Ganjar mengatakan kelangkaan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, namun juga terjadi di wilayah lainnya seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi, sampai Kalimantan.

"Semuanya sulit dan kami bukan tidak bertanya, kami bertanya kepada kawan-kawan saya di DPR. Subsidinya kemarin dikurangi untuk beberapa jenis, dengan kebutuhan tinggi, pasti sulit," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang ini

KCIC Buka Suara soal KA Feeder Whoosh Tabrak Mobil di Bandung******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang buntut insiden KA feeder Kereta Cepat Whoosh yang menabrak sebuah mobil minibus di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan akibat kejadian ini, KA feeder yang mengangkut 214 penumpang tujuan Padalarang itu terlambat sampai di stasiun karena harus menunggu di Stasiun Cimahi untuk memastikan jalur kembali aman.

"Pukul 13.33 WIB proses evakuasi mobil selesai dan KA Feeder kembali diberangkatkan dari Stasiun Cimahi pukul 13.42 WIB, selanjutnya tiba di Stasiun Padalarang sekitar pukul 13.55 WIB," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (14/12).

"Guna memberikan kenyamanan saat menunggu jadwal perjalanan kereta cepat selanjutnya, para penumpang tersebut diberikan service recovery berupa makanan dan minuman," katanya.

Sebuah mobil minibus tertabrak KA feeder Kereta Cepat Whoosh di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mobil berisi enam penumpang itu sempat terseret 500 meter.

Peristiwa nahas itu terjadi di Kampung Sumur Bor, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pada Kamis (14/12) sekitar pukul 13.00 WIB.

Mobil tersebut penyok di bagian kanan tertabrak KA feeder yang melaju dari arah Padalarang menuju Bandung. Sementara mobil tersebut melaju dari arah Ngamprah menuju Cimareme.

Dua balita penumpang minibus tewas sementara empat penumpang lainnya masih dalam perawatan karena insiden itu.

"Empat orang lainnya, dalam perawatan. Identitasnya dalam penyelidikan," ungkap Sudirianto, saat dihubungi CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Kementerian Investasi Konsisten Dorong Peningkatan Kompetensi UMKM******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) kembali menggelar Forum Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Bermitra dengan Usaha Besar. Acara ini yang digelar di Karawang, Jawa Barat, Selasa (12/12) lalu ini dihadiri oleh lebih dari 300 pelaku UMKM dari Karawang dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas Sri Suparni Bahlil menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjadi pilar kestabilan ketika situasi sulit.

"UMKM memiliki fleksibilitas, kreativitas, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan yang tak terduga sekalipun. Para pelaku UMKM ini adalah pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja, memberikan kontribusi pada pendapatan masyarakat, dan merawat keberlanjutan ekonomi lokal," ujar Sri.

Forum ini juga menyediakan meja layanan fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku UMKM yang ingin melakukan konsultasi terkait legalitas perizinan berusaha dan pembiayaan perbankan untuk UMKM.