gelora4d

Kemegahan Netheril

Ekonomi RI Stabil, IHSG Diprediksi Moncer Akhir Pekan******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (13/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat kenaikan yang terjadi dalam pola gerak IHSG masih bersifat teknikal rebound usai mengalami tekanan beberapa waktu sebelumnya.

Di lain sisi, para investor masih harus mewaspadai adanya potensi koreksi wajar dikarenakan IHSG masih bergerak dalam rentang konsolidasi wajar dan dibayangi gelombang tekanan yang masih cukup besar.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan AKRA, SMGR, AALI, BBRI, UNVR, TBIG, ASII, dan SMRA.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto melihat tekanan jual asing masih besar dengan perkiraan bahwa dana asing keluar karena sentimen pembukaan kembali ekonomi China.

"Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerakmixedcenderung melemah. Ini didasari oleh kegagalan IHSG menguat kembali di atas 6.640 yang sebelumnya adalah demand zone," jelasnya.

William Hartanto memprediksi hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support6.557 dan resistance6.640.

IHSG bangkit ke level 6.629 pada Kamis (12/1). Indeks saham menguat 45,48 poin atau plus 0,69 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,44 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,68 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Su Xian'er Han Jin

8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.

Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:

1. Outsourcing alias tenaga ahli daya

Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.

Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.

2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu

Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.

"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.

Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.

"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.

3. PKWT seumur hidup

Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.

"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.

Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.

4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu

Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.

Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.

Cuti Panjang Hingga Penghapusan Pesangon

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

KA Perintis Datuk Belambangan Resmi Kembali Beroperasi******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan secara resmi mengoperasikan kembali Kereta Api Perintis Datuk Belambangan.

Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin mengatakan KA Datuk Belambangan melayani perjalanan KA dengan relasi Stasiun Tebingtinggi - Stasiun Lalang (PP) atau total jarak tempuh perjalanan sekitar 35 km.

"Kereta api yang menggunakan rangkaian ekonomi premium ini menyediakan tempat duduk sebanyak 240 TD. Untuk harga tiket sebesar Rp5.000," kata Anwar, Sabtu (7/1).

Di sisi lain, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan DJKA juga membangun dua stasiun baru, yakni Tanjung Gading dan Lalang seiring dengan beroperasinya KA Datuk Belambangan.

"Guna mengakomodasikan kebutuhan masyarakat yang ingin berpergian di wilayah Tebing Tinggi sampai dengan Desa Lalang, Batu Bara, PT KAI bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan resmi mengoperasikan KA Datuk Belambangan," jelasnya.

Anwar mengajak masyarakat setempat dan pihak-pihak kewilayahan terkait bersama-sama mendukung perjalanan KA Datuk Belambangan.

"PT KAI Divre Sumut ingin menciptakan perjalanan KA yang aman, nyaman dan selamat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian," paparnya.

Kereta Api Perintis Datuk Belambangan resmi beroperasi kembali dengan harga tiket sekitar Rp5.000. (Arsip KAI)

Bagi pelanggan kereta api yang ingin menggunakan KA Datuk Belambangan dapat memesan tiket sekitar 24 jam sebelum jadwal keberangkatan melalui aplikasi KAI Access atau tiga jam sebelum keberangkatan di loket stasiun.

"Sebagai perjalanan perdananya melayani penumpang, hari ini KA Datuk Belambangan telah mengangkut sebanyak 75 penumpang," bebernya.

Berikut jadwal keberangkatan kereta api Datuk Belambangan.

-U64F (Tebing Tinggi - Lalang)

Stasiun Tebing Tinggi: pukul 10.50 WIB
Stasiun Bandar Tinggi: pukul 11.35 WIB
Stasiun Tanjung Gading: pukul 11.57 WIB
Tiba di Stasiun Lalang: pukul 12.32 WIB

-U63F (Lalang- Tebing Tinggi)

Stasiun Lalang: pukul 13.05 WIB
Stasiun Tanjung Gading: pukul 13.42 WIB
Stasiun Bandar Tinggi: pukul 14.05 WIB
Tiba di Stasiun Tebing Tinggi: pukul 14.35 WIB

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Kemnaker soal Isu BSU 2023 Cair: Kami Masih Tunggu Lanjut Atau Tidak******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal isu bantuan subsidi upah (BSU) 2023 yang dikabarkan cair.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan tidak ada pencairan BSU 2023 dalam waktu dekat. Sebab, pemerintah masih mengkaji apakah kebijakan itu akan dilanjutkan atau tidak di tahun ini.

"Kami masih menunggu kebijakan dilanjutkan atau tidak, mohon ditunggu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Aturan mengenai penyaluran BSU tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

Bantuan yang diberikan sejak pertengahan 2022 itu diberikan kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

Sesuai ketentuan, pemberian subsidi gaji juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), atau bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan ini disalurkan.

Lebih lanjut, bantuan dikecualikan bagi PNS dan TNI/Polri.

Sementara itu, pengeluarannya dilakukan melalui bank BUMN atau Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero).

Sekretaris Direktorat Jenderal PHI Jamsos Kemnaker Surya Lukita Warman mengatakan awalnya penyaluran BSU ditargetkan kepada 16,2 juta pekerja dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Kendati demikian, jumlah pekerja yang berhak menciut jadi 14,6 juta setelah proses verifikasi. Total anggaran yang diperlukan juga turun menjadi Rp8,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

Dow Jones Newswires Bakal PHK Karyawan Global******

Dow Jones Newswires, anak usaha News Corp yang mencakup outlet berita keuangan Wall Street Journal, Barron's dan MarketWatch, berencana melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Dow Jones mengatakan bahwa "Beberapa tim telah mengatur ulang sebagian untuk menyelaraskan dengan prioritas kami dan memposisikan kami untuk pertumbuhan lebih lanjut dan posisi tertentu telah dihilangkan".

Sementara IAPE, serikat pekerja yang mewakili karyawan Dow Jones mengatakan bahwa mereka saat ini tidak mengetahui jumlah total pekerja, lokasi kerja, dan departemen dari karyawan yang terkena PHK.

Namun, PHK disebut terjadi secara global sehingga karyawan di luar Amerika Serikat juga terkena dampaknya.

Melansir Reuters, Kamis (11/1), direktur IAPE untuk Amerika Serikat Tenggara mengatakan kepada karyawan Dow Jones yang diwakili serikat pekerja di Washington, D.C bahwa perusahaan belum menjelaskan sejauh mana PHK dilakukan.

Kendati demikian, pemangkasan karyawan disebut tidak terjadi di Wall Street.

Kabar tentang rencana PHK di Dow Jones muncul di tengah rencana pemangkasan karyawan di outlet berita lain, termasuk Washington Post. Menurut laporan Challenger, Gray & Christmas, industri berita mengumumkan 1.800 PHK tahun lalu, naik 20 persen dari 1.500 pada 2021.

Tak hanya industri media, perusahaan teknologi juga mengalami gelombang PHK. Perusahaan teknologi yang berada di Silicon Valley bahkan diprediksi makin memburuk pada tahun ini, ditandai dengan tidak adanya perekrutan hingga PHK besar-besaran.

Mengutip CNN Business, Selasa (10/1), CEO Amazon Andy Jassy pada pekan lalu mengumumkan perusahaannya memangkas lebih dari 18 ribu pekerja, hampir dua kali lipat dari yang sebelumnya dilaporkan sebanyak 10 ribu pekerja.

Keesokan harinya, platform mode digital Stitch Fix mengatakan berencana untuk memotong 20 persen dari staf bergaji, setelah memotong 15 persen dari staf bergaji tahun lalu.

Kondisi tersebut dipicu oleh permintaan yang menurun seiring longgarnya aturan covid-19, dan orang-orang kembali ke kehidupan normal.

Selain itu, kondisi itu diperburuk pada ancaman resesi di 2023, dan ketidakpastian ekonomi masih membebani pikiran konsumen dan pembuat kebijakan. Kenaikan suku bunga pun diperkirakan akan terus berlanjut.

Laporan perusahaan outplacement Challenger, Gray & Christmas menemukan PHK teknologi naik 649 persen pada 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan PHK dalam ekonomi secara keseluruhan selama periode yang sama hanya 13 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Mendag Respons Perppu Ciptaker Izinkan Impor Pertanian Meski Stok Aman******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ia mengatakan meski diperbolehkan, aturan itu harus selalu dijalankan. Namun, menurutnya itu hanya berlaku jika keadaan darurat.

"Kalau gak darurat, ya gak dipakai," ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis (12/1).

"Gini lah, gak ada pemerintah itu yang mau kesejahteraan petani kita gak ada. Kita mau petani kita makmur," ucapnya.

Perppu Cipta Kerja menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ketentuan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 30 di UU sebelumnya jelas mencantumkan larangan impor komoditas pertanian di saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi.

"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tak hanya itu, Pasal 101 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait sanksi bagi orang yang nekat melakukan impor komoditas pertanian meski ketersediaan cukup juga dihapus dalam Perppu Cipta Kerja.

Pasal 101 menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]