rajawin77

togelpakong2 565Jutaan kata 408337Orang-orang telah membaca serialisasi

《rajawin77》

Unpatti siap jadi tuan rumah KKN kebangsaan 2024******

KKN Kebangsaan menjadi program nasional yang dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, wawasan dan jiwa kebangsaan serta patriotisme mahasiswa

Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Maluku menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan 2024 dalam menyukseskan program nasional yang digagas oleh Kemendikbudristek.

"KKN Kebangsaan merupakan satu kegiatan dari perwujudan konsep Tridarma Perguruan Tinggi yang memadukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu kegiatan," kata Rektor Unpatti Prof Freddy Leiwakabessy di Ambon, Jumat.

Kegiatan itu kata dia dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setiap tahun, dengan mempercayakan salah satu perguruan tinggi sebagai tuan rumah.

"KKN Kebangsaan menjadi program nasional yang dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, wawasan dan jiwa kebangsaan serta patriotisme mahasiswa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya menjelaskan.

Ia menjelaskan KKN kebangsaan juga menjadi wadah komunikasi, pertukaran ide serta membangun jejaring bagi mahasiswa dari seluruh tanah air dalam mempersiapkan dan mematangkan diri sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang dan siap mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Baca juga: Peserta KKN Kebangsaan diharapkan implementasikan wawasan kebangsaan

Direncanakan para mahasiswa KKN Kebangsaan akan melakukan kegiatannya pada lima lokasi tujuan yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada Juli-Agustus 2024.

"Tentunya mereka harus menjalankan KKN kebangsaan dengan berbagai kegiatan dan program yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dan masyarakat setempat serta target kontribusi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa KKN Kebangsaan," kata Rektor.

Rektor berharap kesiapan Unpatti dalam pertemuan kali ini, dan berbagai arahan serta penguatan dari Tim  Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemendikbudristek, akan membuat Unpatti semakin siap pada bulan Juli dan Agustus 2024 sehingga para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik dan Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Keagamaan dapat mengikuti KKN Kebangsaan ini dengan baik .

Sementara itu perwakilan Tim Direktorat Belmawa Kemendikbudristek mengatakan nantinya para dosen pendamping lapangan (DPL) dari berbagai perguruan tinggi akan mengirimkan delegasi dan mengunjungi desa-desa dan memastikan kesiapan menerima mahasiswa KKN Kebangsaan.

Universitas Pattimura juga diminta untuk menjaga koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, serta  pemangku kepentingan pendukung lainnya untuk memuluskan kegiatan ini.

“Kami perlu melakukan koordinasi dan visitasi terhadap calon tuan rumah pelaksanaan KKN Kebangsaan ini sehingga menjadi kehormatan bagi Direktorat Belmawa atas pengajuan Universitas Pattimura, salah satu Universitas di Timur Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara KKN Kebangsaan,” ucap perwakilan Tim Direktorat Belmawa Kemendikbudristek Dhaniek Wardhanie.

Baca juga: 10 delegasi KKN Kebangsaan Unja dikirim ke perbatasan RI-Malaysia
Baca juga: KKN Kebangsaan di Kalteng dukung pengembangan lumbung pangan nasional

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

OIKN Sebut Istana Presiden di IKN Bisa Mulai Fungsional Juni 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sejumlah bangunan di IKN terbangun dan fungsional pada Juni 2024. Bangunan itu dibangun dengan dana APBN.

Bangunan antara lain; Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

Lihat Juga : Alasan Faisal Basri Bujuk Sri Mulyani, Basuki Cs Tinggalkan Jokowi

"Kemudian rumah tapak jabatan menteri yangfully furnisheddan fungsional pada Juni 2024," kata Bonie.

Bangunan lain yang juga siap fungsi; Gedung Bank Indonesia, Kawasan Beranda Nusantara, Plaza Bhinneka, Gedung Polrestabes dan Command Center.

Sebanyak 12 menara (tower) rumah susun untuk ASN dan personel Hankam juga ditargetkan terbangun serta fungsional pada Juni.

Kemudian pengembangan hunian pekerja konstruksi di IKN, pengelolaan sampah dan limbah di wilayah pengembangan (WP) 1A dan 1B, Gedung Gas Insulated Substation dari PLN serta rumah sakit berskala internasional dari Kementerian Kesehatan.

Sedangkan bangunan dan hunian dari pendanaan non-APBN yang ditargetkan terbangun serta fungsional antara lain Nusantara Superblok (mal, apartemen), Hotel Nusantara, Hotel Pakuwon, BSH Mandiri (Community Hub), PSSI Training Center, Telkom Smart Office (Fase 1), Taman Tematik/Botanical Garden, Bluebird Park and Ride, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina.

Bonie mengatakan OIKN sering mengadakan monitoring dan evaluasi dengan Kementerian PUPR terkait dengan progres pembangunan di IKN.

"Kalau saya melihat bangunan-bangunan tersebut sangat esensial untuk bisa dipakai ketika pemerintahan pusat pindah ke IKN," katanya.

Selain itu, lanjut Bonie, ASN juga bisa hidup dan berkegiatan sebagai layaknya penghuni pertama di IKN.

"Jadi itu memang ekosistemnya sudah sedemikian rupa, sehingga itu sebaiknya harus dikejar. Menurut saya itu target yang realistis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：belanja4d、rtp idnscore、buku herek herek

Terkait：situs infini88、slot paling gacor maxwin、situs game slot gacor hari ini、situs gacor new member、merdeka99、hoki108、slot raja slot、raja99、erek 90、pede4d

---

---

bab terbaru：link slot terbaik 2023（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07