seribu mimpi 94

buku mimpi 4d 1001 156Jutaan kata 227368Orang-orang telah membaca serialisasi

《seribu mimpi 94》

Banjarmasin siap sambut tujuh negara pada gelaran MTQ Antar Bangsa******

“Kita berupaya mendorong kemajuan islam dan melayu dengan berbagai kegiatan, termasuk melalui pelaksanaan MTQ antar bangsa ini,”

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin siap menyambut para peserta perwakilan dari tujuh negara pada gelaran kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Antar Bangsa yang dilaksanakan pada 28-31 Maret 2024.

“Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dari pusat datang ke Banjarmasin beberapa waktu lalu. Selain membicarakan gelaran MTQ antar bangsa, kami membahas tentang upaya memajukan islam di kota multikultural seperti Banjarmasin,” kata Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Banjarmasin, Sabtu.

Ia menyebutkan pada pertemuan itu, BKPRMI pusat memintanya aga menjadi penasehat pengurus organisasi Dunia Melayu dan Dunia Islam (DMDI) Kalimantan Selatan.

“Kita berupaya mendorong kemajuan islam dan melayu dengan berbagai kegiatan, termasuk melalui pelaksanaan MTQ antar bangsa ini,” ujarnya.

Ibnu Sina menyatakan Pemkot Banjarmasin mendukung penuh kegiatan yang berkaitan kemajuan islam di Kalimantan Selatan khususnya di daerah yang berjuluk “Kota Serbu Sungai” tersebut.

Ia mengungkapkan Kota Banjarmasin merupakan daerah yang sangat toleransi terhadap perbedaan, yang mana memiliki sebanyak 34 etnis suku bangsa dan beragam agama.

Keberagaman suku dan agama itu, kata dia, merupakan warisan sejarah yang luar biasa dan telah terpelihara sejak dahulu sehingga kerukunan antar golongan masih terjaga dengan harmonis.

Lebih lanjut, keberagaman itu pula yang mengantarkan Kota Banjarmasin memperoleh predikat sebagai kota toleran.

Ibnu Sina menekankan meskipun Banjarmasin dinobatkan sebagai kota toleran, tetapi harus belajar lebih banyak lagi dari daerah lain dalam upaya mencegah konflik sosial agar tidak terjadi gesekan kecil yang dapat menimbulkan perpecahan.

“Saya mengajak semua pihak khususnya kepala daerah di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk menyukseskan acara MTQ antar bangsa yang akan digelar pada akhir bulan ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPKRMI Said Aldi Alaydrus saat silaturahmi dengan Wali Kota Banjarmasin, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh MTQ antar bangsa yang akan digelar di Kota Banjarmasin.

Dia menyebutkan Wali Kota Banjarmasin merupakan kepala daerah yang mendukung penuh kegiatan islam, bahkan DMDI akan menganugerahi Wali Kota Banjarmasin penghargaan Tun Perak yang rencananya diberikan saat kegiatan di Bangkok, Thailand, pada September mendatang.

“Wali Kota Banjarmasin telah memberikan dedikasi terhadap kemajuan islam, sehingga perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan,” kata Said.
Baca juga: Kalsel jadi contoh sukses gelar MTQ Nasional di tiga kota
Baca juga: 34 provinsi ikuti kompetisi hapal Al-Quran 10-20 juz MTQN ke-29
Baca juga: 13 provinsi ikut cabang hafal Al-Quran 30 juz di MTQN ke-29 Kalsel

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

IDI diskusikan konsolidasi etik kedokteran******

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar seminar etik kedokteran bertema ‘Dilema Terapi Kedokteran dengan Pendekatan Penelitian Berbasis Pelayanan’ untuk mengkonsolidasi soal etik dalam profesi kedokteran.

“Seminar etik sekaligus sebagai upaya untuk konsolidasi etik di dalam profesi kedokteran, karena saat ini di dalam aspek pelayanan kesehatan diperlukan inti di dalam pelayanan, yakni etik profesi. Sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat penting, yakni upaya untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Adib menjelaskan dalam pelayanan kesehatan, etika profesi kedokteran menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi.

Baca juga: IDI tekankan pentingnya penguatan kode etik kedokteran

Baca juga: Menkes harap IDI bantu wujudkan transformasi sistem kesehatan

Pelayanan yang didasarkan pada bukti ilmiah dan dilakukan oleh dokter sesuai dengan kompetensinya, serta tetap memperhatikan etika profesi, menjadi jaminan bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.

Berdasarkan tema yang diangkat pada seminar ini, IDI menyoroti soal dilema etik yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan, baik di Indonesia maupun secara global. Era digitalisasi, sosial media, dan regulasi yang berlebihan telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga etika dalam pelayanan kesehatan.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menjadi lembaga otonom yang bertugas menjaga etika profesi kedokteran.

“Dalam unsur organisasi profesi, kita bicara soal berbagai permasalahan internal dan yang paham adalah kelompok sebayanya. Jadi kenapa ada majelis kehormatan etik? Karena untuk menjaga profesi ini tetap di dalam koridor yang juga kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakat,” jelas Adib.

Seminar ini juga menjadi wadah bagi dokter untuk memahami betapa pentingnya menjaga etika dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan memperkuat pemahaman tentang etika profesi, diharapkan dokter dapat terus menjaga kualitas pelayanan dan menjadi teladan yang baik bagi profesi kedokteran.

“Perlindungan soal pelayanan kepada masyarakat, perlindungan juga supaya menjamin dokter dokter di Indonesia tetap menjadi dokter yang baik, dokter yang sesuai dengan kompetensinya,” ujarnya.

Baca juga: Kode etik dan disiplin tak beri jaminan dokter hati-hati bertugas
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：qqfunbet、situs terpercaya thailand、bocor88

Terkait：website judi gacor、cara pinjam uang、situs judi paling gacor、cara menggunakan home credit di shopee、situs slot baru gacor、slot yang minimal deposit 5000、markas slot、slot pragmatic、cara buat akun slot gacor、sgp slot88

---

---

bab terbaru：slot gacor resmi（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03