indoplay88

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

10 Rangkaian KRL Bakal Pensiun, Berpotensi Ganggu Layanan******

Sebanyak 10 rangkaian kereta KRL commuter line Jabodetabek disebut akan masuk masa pensiun dan harus diganti.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan jika armada berkurang maka kemungkinan layanan transportasi tersebut bakal terganggu.

"Kalau dibilang apakah 10 itu akan pengaruhi layanan, ya pasti," kata Anne, dikutip dari detikcom, Senin (27/2).

Sebelum pandemi covid-19, KCI mampu mengangkut 1,2 juta penumpang dengan 92 kereta dan sekitar 106 rangkaian kereta. Artinya, apabila 10 kereta yang pensiun tadi tidak bisa digantikan, KCI masih punya 96 rangkaian kereta.

Di sisi lain, penumpang KCI saat ini jumlahnya baru cuma sekitar 800-900 ribu orang saja per hari.

"Kalau dibilang cukup ya mungkin cukup, cuma kalau jam sibuk tetap hal yang krusial di pengelolaan commuter. Kalau ini siap nggak (dipensiunkan) ya siap, tapi ada kenyamanan pelayanan yang berbeda," kata Anne.

Anne menjelaskan jika 10 kereta tadi tak bisa digantikan, pihaknya akan memaksimalkan pengaturan rekayasa operasional khususnya dengan melakukan peningkatan frekuensi kereta.

"Pasti akan ada rekayasa pengoperasian yang dilakukan. Yang perlu diantisipasi adalah tadi kita harus melakukan peningkatan frekuensi dan headawaysehingga terlayani dengan baik jam sibuk bisa cepat terurai," kata Anne.

[Gambas:Video CNN]

Tidak di masa muda

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Rekor dunia alien komputer binatang roh

Tepatkah Langkah Jokowi Bubarkan Merpati?******

Nasib PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) setelah sekarat selama beberapa tahun belakangan ini akhirnya terang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines akhirnya membubarkan maskapai pelat merah tersebut.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowi pada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby 2 Juni 2022 yang menyatakan perusahaan pailit.

Selanjutnya, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perseroan Merpati Airlines dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Lalu, peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan aturan tersebut, setelah dibubarkan, semua kekayaan sisa hasil likuidasi Merpati Airlines disetorkan ke kas negara.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi memaparkan 1.225 karyawan eks maskapai Merpati Airlines akan mendapatkan hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Ia menyebut pembagian hasil penjualan aset tahap pertama ini akan diberikan kepada kreditur, termasuk eks karyawan.

"Pembagian ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban Merpati Airlines kepada para kreditur dengan mengedepankan asas keadilan bagi seluruh pihak, termasuk kepada eks karyawan," kata Yadi.

Selain itu, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai pembubaran ini sudah tepat. Maklum, penyakit keuangan Merpati Airline sudah kronis sejak 2008 lalu.

Kala itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun. Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Menurut Rizal, apabila Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengambil langkah strategis dalam upaya penyehatan perusahaan tetapi tetap tak 'nendang', tentunya keputusan pailit menjadi tepat. Asalkan bisa mendorong kesehatan perusahaan plat merah yang lainnya di bidang perhubungan udara.

Meski begitu, kata Rizal, pembubaran ini ada konsekuensi berkaitan dengan sisa aset dan nasib pekerjanya. Hal ini tentu harus diselesaikan dan diberikan kompensasi yang tidak menjadi beban berikutnya pasca dibubarkan.

"Terutama bagi para pekerja yang dirumahkan. Pun demikian, sisa aset setelah dipenuhi kewajiban bagi pekerja dan perusahaan, harus segera dikembalikan ke negara," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan sebenarnya sekarang ini masih banyak BUMN yang kondisinya seperti Merpati. Ia mengatakan pemerintah juga harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah itu.

Kalau masih bisa diselamatkan, ia mengatakan pemerintah bisa mengobati BUMN itu berbagai treatment dan pengobatan. Terutama injeksi berkaitan dengan keuangan perusahaan.

"Setidaknya dapat memberikan 'darah segar' bagi perusahaan plat merah yang makin turun penerimaan usaha dan laba nya," imbuh Rizal.

Ia juga mengatakan kalau pemerintah tidak mampu, tentunya mesti cermat dan tepat dalam memilih perusahaan mana yang akan dipailitkan berikutnya.

Hal ini tentu dengan segala pertimbangan yang panjang, baik terkait dengan bisnis strategis, penyelamatan perusahaan negara, dan agen pembangunan sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Sudah Miliki Garuda dan Maskapai Swasta

Shihuang Daluo

Astra Umumkan 84 Pemenang Lomba Foto dan Anugerah Pewarta 2022******

Astra mengumumkan pemenang Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022 dengan tema 'Bangkit Bersama untuk Indonesia' di Galeri Astra, Menara Astra, Jakarta, Selasa (28/2).

Para pemenang terpilih dari 9.987 foto dan 1.008 artikel dari total 3.097 peserta Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022. Setelah menyeleksi seluruh foto dan artikel dari kategori umum dan wartawan, akhirnya dewan juri memilih 84 pemenang.

Chief of Corporate Affairs Astra, Riza Deliansyah, mengatakan pihaknya menyambut baik antusiasme peserta Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022. Dibandingkan ajang sebelumnya, terdapat kenaikan pendaftaran jumlah foto sebesar 63 persen dan artikel yang meningkat sebanyak hampir empat kali lipat.

Dewan juri Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta 2022 terdiri dari para ahli yang kompeten di bidangnya. Beberapa di antaranya adalah Fotografer Profesional Muhammad Fadli, Dewan Penasehat Pewarta Foto Indonesia dan Kepala Foto Editor Kontan Hendra Suhara, dan Head of Marketing & Branding and Digital Channel Astra Life Windy Riswantyo, menjadi dewan juri yang menilai karya foto.

Sedangkan, untuk karya tulis dijurikan oleh Content Creator Fellexandro Ruby, Managing Director B Universe Apreyvita Wulansari, dan SVP Communication, Event, and Service Management Asuransi Astra Laurentius Iwan Pranoto.

Pada acara kali ini, sesi talk showbersama Muhammad Fadli dan Fellexandro Ruby menjadi pembuka Awarding Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022. Sebagai perwakilan dewan juri Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra, mereka mengatakan bahwa karya foto dan artikel yang masuk sangat beragam dan setiap kategori memiliki kekuatannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini, para pemenang Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022 dari kategori umum dan wartawan mendapatkan hadiah berupa motor Honda PCX e:HEV untuk juara 1, motor Honda ADV 160 untuk juara 2, motor Honda Vario 160 untuk juara 3, drone DJI Mavic Mini 2 untuk juara harapan, dan tablet Samsung Galaxy Tab A7 untuk juara favorit.

Sebagai rangkaian dari Awarding Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022, publik juga berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung pameran karya dari pemenang di Galeri Astra mulai tanggal 1 hingga 6 Maret 2022, ataupun melihat pameran karya secara daring melalui Tur Virtual Astra.

Semangat untuk mengapresiasi anak bangsa yang menyebarkan kisah kebangkitan Indonesia melalui karya foto dan tulis ini sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development GoalsIndonesia.

Pedang dan Lan

Mengenal Lebih Dekat OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI******

Industri kreatif menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Suka tidak suka, industri kreatif juga telah menyerap berbagai tenaga kerja dari beragam usia dan kalangan, termasuk kaum millennial dan Gen Z.

Melihat fakta positif ini, OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali hadir pada tahun ini. OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali digelar sebagai rangkaian talkshow yang memberikan pengalaman seru di tiga kota, yaitu Makassar, Medan, dan Malang mulai akhir Februari dan awal Maret.

Perjalanan Creativepreneur Corner sudah mulai sejak 2014 lalu. Misi utama OPPO Creativepreneur Corner, yakni mendukung ratusan para entrepreneur muda yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mengajak kolaborasi berbagai brand besar yang memiliki dampak positif.

Untuk itu, OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI memilih topik utama sustainability sebagai usaha mendorong masyarakat untuk belajar, menciptakan dampak positif, dan mempraktikkan semangat sustainability keberlanjutan. Terutama dalam aktivitas sehari-hari, baik itu terhadap lingkungan, kesehatan, maupun diri sendiri.

Dalam tiga hari dan tiga kota, kalian akan disuguhkan 17 pembicara yang siap memberikan insight tentang bagaimana menjaga sustainability di dalam bisnis.

Berikut jadwal lengkap OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI:

● Makassar, 25 Februari 2023 di Four Points by Sheraton.
● Medan, 4 Maret 2023 di Medan International Convention Center.
● Malang, 11 Maret 2023 di Ijen Suites Resort & Convention.

Tiket acara ini bisa dibeli di event.detik.com dan stay tuned terus di Instagram @creativepreneurec untuk dapat informasi OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI #OPPOPotraitofLove #CPC2023.

Zootopia Masa Depan

RI Masih Bebas Larang Ekspor Nikel Meski Kalah Gugatan di WTO******

Pemerintah Indonesia mengklaim masih bebas melarang ekspor bijih nikelmeski kalah gugatan dari Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan panel banding WTO belum terbentuk, dan kemungkinan waktu sidang Indonesia masih lama.

"Masih lanjut (banding di WTO), tenang saja. Makanya (AS keluar dari badan banding WTO), panel bandingnya belum terbentuk kan. Estimasi saya mungkin baru 2-3 tahun lagi kita bisa disidangkan," jelasnya di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Arifin mengatakan berdasarkan putusan tertanggal 17 Oktober 2022, dijelaskan bahwa Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kemudian mengatakan pemerintah siap mengajukan banding atas kekalahan Indonesia tersebut.

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri melaporkan Indonesia telah resmi mengajukan banding ke WTO soal gugatan UE terkait larangan ekspor nikel tersebut. Berkas banding didokumentasikan pada 8 Desember 2022, selepas keputusan panel sengketa pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]