situs slot yang lagi gacor hari ini

Meizu terbaik

Penuhi Mau Jokowi Agar Dekat Kertajati, PT DI Siap Pindah ke Subang******

PT Dirgantara Indonesia(PT DI) buka suara terkait rencana Presiden Jokowi memindahkan mereka ke kawasan industri di Subang, Jawa Barat.

Asisten Manajer Komunikasi Eksternal PT DI Kerry Apriawan mengatakan perseroan siap melaksanakan proses pemindahan jika memang itu menjadi arahan Presiden Jokowi.

"Yang pasti kita akan mempersiapkan segala hal untuk mendukung perintah dari Bapak Presiden," ujar Kerry kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/7).

Tak hanya PT DI, Jokowi juga berencana untuk memindahkan PT Pindad ke kawasan yang sama. Tujuannya, agar kedua BUMN tersebut bisa lebih dekat dengan Bandara Kertajati.

"Kalau kita lihat juga bagaimana ketika di Kertajati, Bapak Presiden menginginkan adanya Pindad dan PT DI itu pindah ke kawasan industri Subang supaya terpadu. Karena lokasi Pindad dan PT DI itu sudah di tengah kota," kata Erick ditemui pada acara Festival Hijriah 1 Muharram 1445 H di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (19/7) dikutip dari Antara.

Erick menjelaskan pertemuan dengan Jokowi dan Prabowo itu secara keseluruhan membahas pengembangan industri pertahanan. Mereka membahas upaya mempersiapkan pertahanan di dalam negeri.

"Pertemuan dengan Pak Prabowo dan Pak Presiden itu lebih bicara mengenai industri pertahanan, di mana kita konteksnya, kalau lihat geopolitik, kita tidak boleh ketinggalan dalam membangun industri pertahanan kita," kata Erick.

Sementara, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose yang telah dihubungi melalui pesan whatsapp belum memberikan respons terkait rencana pemindahan ini.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

Erick Thohir Panggil Dirut Pertamina******

Menteri BUMN Erick Thohir memanggil direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) pada Kamis (20/7) kemarin. Beredar kabar pemanggilan tersebut terkait perombakan direksi Pertamina.

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku tidak tahu apakah pemanggilan tersebut terkait rencana perombakan direksi Pertamina ketika dikonfirmasi.

"Saya tidak tahu. Mungkin (tanyakan) ke Kementerian BUMN," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga enggan membeberkan apa yang dibahas Erick dengan petinggi Pertamina. Menurutnya, sah-sah saja jika Erick memanggil direktur utama Pertamina.

"Kenapa kalau Bu Nicke (direktur utama Pertamina) ke sini? Kan biasa Bu Nicke ke sini, masa dilarang," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pelindung Negara Long Shuai

Jangan Lupa! Serbu Transmart Full Day Sale Besok di Gerai Terdekat******

Transmart Full Day Sale kembali lagi dengan diskon gede banget. Diskon seharian ini berlangsung pada Sabtu (22/7) di gerai Transmart seluruh Indonesia.

Di Full Day Sale kali ini, Transmart bakal kasih diskon hingga 50 persen dan ada tambahan diskon lagi 20 persen untuk pengguna Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi 22 Juli, Obral Diskon Gede-gedean!

Mau tahu apa aja produk yang diskon? Mulai dari kebutuhan rumah tangga, daging ayam, camilan, furnitur, pakaian anak hingga dewasa, barang-barang elektronik sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Enggak cuma itu, untuk kamu yang belum gajian tapi kebutuhan di rumah sudah mulai habis dan budget menipis, bisa banget bayar belanjaannya pakai Allo Paylater atau kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Dengan menggunakan Allo Paylater dan kartu kredit di kedua bank tersebut, kamu bisa mendapat dana talangan untuk membayar seluruh transaksi belanja di Transmart.

Apalagi, Transmart Full Day Sale ini berlangsung hanya satu hari saja. Kapan lagi kan belanja murah dengan diskon berlimpah plus bayarnya bisa nanti kalau bukan di Transmart.

Yuk, segera agendakan libur akhir pekan ini dengan belanja sepuasnya di gerai Transmart terdekat kota kamu.

Ji Youjiang Yuchu

Daftar Enam BUMN Tak Patuh Lapor LHKPN******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Lihat Juga : BPKH Kejar Bank Mualamat Melantai di Bursa Awal Desember

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

PNM Buka Suara soal Warga Sekampung di Garut Ditagih Utang Fiktif******

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM buka suara terkait ratusan warga Desa Sukabakti, Garut, yang tiba-tiba diminta membayar cicilan padahal tidak merasa memiliki utang.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary mengatakan pihaknya saat ini sedang mendalami kasus tersebut. PNM berkoordinasi dengan pihak Desa Sukabakti untuk memverifikasi warga yang tercatat sebagai debitur tetapi merasa tidak pernah meminjam uang.

"Saat ini kami melakukan interview, kemudian termasuk di dalamnya ada pengolahan data. Supaya angka yang muncul, katakanlah di masyarakat atau di media itu bisa benar-benar tepat penyelesaiannya," ungkap Dodot, dikutip dari detikJabar, Kamis (20/7).

"Jadi kami tidak akan tutupi kondisi yang ada. Siapapun yang terlibat di dalamnya, nanti akan kita proses," kata Dodot.

Saat ini, PNM masih menunggu masih menunggu hasil penyelidikan internal. Jika oknum perusahaan terbukti terlibat dalam kasus tersebut, maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Seluruh, entah itu pelaporan, entah penyelesaian internal atau eksternal, kami basisnya adalah informasi, dokumen dan fakta. Begitu itu kemudian clear, kami dapat menyampaikan. Beberapa langkah yang akan kita ambil, pasti kita pastikan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Dodot.

Utang fiktif itu terungkap usai beberapa warga Garut ditagih membayar cicilan oleh petugas PNM Mekaar di daerah tersebut. Nilai utang bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Saya enggak pinjam, (cuma) jadi korban. Utangnya Rp2 juta," kata salah satu warga, Aris Solahudin, Kamis (20/7).

Lantaran merasa tak berutang, warga pun mendatangi kantor Desa Sukabakti untuk menghapus data peminjaman utang mereka. Sejak Selasa (18/7) kemarin, kantor desa disesaki warga yang ingin mengklarifikasi perihal utang fiktif tersebut.

Kepala urusan (Kaur) Umum Desa Sukabakti Kartini mengatakan ada 407 warga yang tercatat berutang. Hingga Rabu (19/7), sudah 303 orang sudah melakukan verifikasi guna menghapus data peminjaman.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang bertanda Naga

Pak Luhut, Kalau Gampang Dilacak Kenapa Ada Bijih Nikel Diselundupkan?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan tidak sulit menelusuri pelakupenyelundupanbijihnikel atau mineral mentah lainnya yang terjadi di dalam negeri.

"Itu tidak susah menelusuri sumbernya dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa dan berangkat dari mana. Kita bisa trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace," katanya dalam acara Stranas PK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Namun, nyatanya pernyataan Luhut tersebut tak sesuai dengan fakta. Buktinya masih terjadi ekspor ilegal. Terbaru, sebanyak lima juta ton bijih nikel berhasil diselundupkan ke China.

Meski tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Lihat Juga : Intip Anjlok Ranking Logistik RI yang Bikin Luhut Marah ke Bank Dunia

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman membenarkan yang disampaikan oleh Luhut mengenai gampang menelusuri pelaku ekspor ilegal. Namun, pada praktiknya hal tersebut tidak dilakukan karena ia menduga ada pihak lain yang berkuasa di balik tindakan tersebut.

Yusri mengatakan jika pemerintah tidak bisa mengungkapkan hal yang mudah ditelusuri, artinya ada mafia yang bekerja. Apalagi bijih nikel yang diselundupkan jumlahnya sangat banyak.

"Karena untuk mengangkut sejumlah 5,3 juta wet metric ton bijih nikel itu butuh 250 ribu dump truk mondar mandir dari tambang ke smelter. Itu di luar kebutuhan smelter loh. Masa begitu banyak lalu lalang dump truk tidak terpantau aparat? Tidak masuk akal," ujarnya saat dihubungi.

"Jadi menurut saya, diduga keras pemilik smelter terlibat langsung dengan menggunakan pelabuhan khusus mereka. Itu paling mungkin terjadi," imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, maka ia menduga dalang dibalik kegiatan ekspor bijih nikel tersebut bukan orang sembarangan. Sebab, hal yang sebetulnya mudah ditelusuri menjadi sulit untuk diungkapkan.

"Sebetulnya gampang mengurainya. Periksa data di KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), cocokkan data RKAB setiap tambang dan rekomendasi ekspor dari Ditjen Minerba ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri, cek data Bea Cukai, cek GACC (General Administration China Custom), seharusnya akan terungkap kegiatan ilegalnya," jelasnya.

Yusri sangat mengapresiasi sikap KPK yang berani mengungkapkan praktik ilegal ekspor bijih nikel, yang masih dalam penyelidikan. Menurutnya, KPK terbentur 'tembok tebal' dalam penelusuran, sehingga publikasi menjadi cara paling jitu meski ada kemungkinan pelaku mencari cara agar bisa lepas dari semua tuduhan.

"Sebab lazimnya KPK tidak boleh membuka ke publik proses penyelidikan adanya dugaan kegiatan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Jika dibuka akan jadi bumerang bagi KPK mengungkapkan kejahatan itu, lantaran pihak-pihak yang terlibat berupaya keras menghilangkan jejak atau memusnahkan barang bukti," ungkapya.

Karenanya, ia menyarankan agar niat baik KPK ini didukung oleh pemerintah. Sebab, mafia akan sulit dihilangkan jika tidak ada ketegasan dari pemimpin.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Dugaan ada mafia, pemerintah diminta tegas