paito taiwan harian

Legenda di zaman modern

Alasan Jokowi Angkat Kepala Badan Pangan Jadi Plt Mentan******

Presiden Jokowi mengangkat Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi pelaksana tugas menteri pertanian.

Hal itu ia lakukan setelah Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (5/10) kemarin imbas terseret kasus korupsi penempatan pegawai di Kementerian Pertanian.

Jokowi berdalih penunjukan Arief dilakukan demi memudahkan pekerjaan pemerintah dalam mengurusi sektor pertanian dan pangan.

Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri pertanian karena sedang terseret dalam dugaan kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Kasus korupsi itu kini sedang disidik KPK. KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Thor yang marah

Tony Blair Institute Bakal Dorong Kampus Global Buka Cabang di IKN******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menandatangani kerja sama dengan Tony Blair Institute (TBI) di bidang riset dan pendidikan.

Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adwijaya mengatakan melalui kerja sama itu, Tony Blair Institue akan membantu agar kampus-kampus global membuka 'cabang' di IKN.

"TBI nanti membantu kita mendorong lembaga-lembaga pendidikan besar terutama dari Inggris," katanya di sela-sela penandatanganan MoU OIKN dan TBI di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (18/10).

Jaka mengatakan sudah ada sejumlah perguruan tinggi ternama global yang akan membuka cabangnya di IKN. Namun, ia enggan menyebutkan kampus tersebut.

Tak hanya dengan kampus-kampus ternama, Tony Blair Institute juga akan membantu agar lembaga-lembaga internasional dan pemerintah negara lainnya yang punya hubungan baik dengan mereka untuk berinvestasi di IKN.

"Jadi inti pertemuan ini kolaborasi pihak yang mau bersama-sama membangun di Nusantara, tidak terbatas antara G2B (government to business), G2G (government to government), atau B2B (business to business)," katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan akan ada groundbreaking di IKN pada 1 November mendatang. Namun ia enggan merinci nilai investasi dan siapa saja investor yang terlibat.

"Sabar dulu, soalnya menuju ke tanggal 1 masih ada MoU yang perlu dibereskan, teknis yang perlu dibereskan, dan sebagainya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

Ada Pilpres, Pengusaha Hati******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

Mendagri Respons soal Pembatasan Pembelian Beras 10 kg per Hari******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah jika pembatasan pembelian beras10 kg per hari oleh pengusaha ritel adalah rekomendasi pemerintah. 

"Setahu saya enggak ada rekomendasi mengenai pembatasan. Setahu saya pemerintah berupaya untuk memperkuat persediaan stok dan melancarkan distribusinya," kata Tito usai menghadiri Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

"Saya belum tahu (pembatasan pembelian beras) penyebabnya apa. Ada pembatasan saya juga belum tahu. Kalau ada pembatasan, apa penyebabnya saya juga belum tahu," sambungnya.

Tito menegaskan pemerintah selalu menjaga rantai pasok beras. Ia merinci pengawasan dilakukan dari importasi ke Bulog, turun ke pasar besar, distributor besar, distributor kedua, hingga ke tingkat eceran.

"Nah, ini tugas kita untuk sama-sama, kami Kemendagri, Bapanas, Bulog, kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satgas Pangan Polri, kita cek bersama-sama. Itu termonitor dari daerah mana saja, itu yang kita monitor setiap minggu," tutur Tito.

"Kita harapkan dengan langkah-langkah ini akan bisa tertahan harganya dan menurun, tapi saya minta tadi salah satu kunci yang gak boleh ditinggalkan adalah diversifikasi pangan. Makan makanan pokok nonberas," tutupnya.

Lihat Juga : Mendagri Sebut Selain Takut pada KPK, Pemda Juga Ngeri ke Sri Mulyani

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Senin (2/10), tampak jelas aturan yang membatasi pembeli hanya bisa membawa pulang 2 kemasan beras berukuran 5 kg per harinya.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengatasi panic buying mengingat mahalnya harga beras di tengah pasokan yang mengkhawatirkan imbas El Nino.

Roy menyebut pembatasan sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Bapanas dan Bulog. Namun, ia berjanji mencabut batas maksimal pembelian beras di ritel jika stok sudah melimpah, termasuk dengan terbukanya keran impor.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," kata Roy saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Kebangkitan Jiwa

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

Desainer Impian

Cerita Herni Omzet Melesat Rp2,5 Juta Usai Tiktok Shop Dilarang Jualan******

Kebijakan pemerintah melarang TikTok Shop berjualan di Indonesia memberikan dampak luar biasa bagi pedagang di tanah air. Salah satunya di ITC Cempaka Mas.

Dampak luar biasa salah satunya dirasakan oleh Herni. Pedagang pakaian pria di ITC Cempaka Mas itu mengaku penjualan tokonya mengalami peningkatan yang signifikan sejak TikTok Shop ditutup.

"Alhamdulillahdari penjualan agak meningkat. Kalau ramai banget belum, cuman ada peningkatan pengunjung sejak TikTok Shop ditutup. Pas TikTok Shop masih ada di sini sepi, ramainya Sabtu, Minggu doang. Sekarang sejak ditutup, walaupun weekday, orang lumayan datang ke sini, ada peningkatan," ungkap Herni kepada CNNIndonesia.com,Selasa (10/10).

Sementara setelah larangan TikTok Shop diberlakukan, tokonya bisa meraup omzet hingga Rp2 juta-Rp3 juta per hari.

Senada, Asri yang berdagang produk kecantikan di ITC Cempaka Mas juga mengungkap tokonya sudah mulai ramai pembeli sejak TikTok Shop ditutup. Ia berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan karena sudah menerbitkan aturan terhadap social commerceyang dinilai melakukan praktikpredatory pricing.

"Iya, Alhamdulillah udah mulai tinggi lagi penjualannya. Kan ini baru-baru ini ditutupnya. Semenjak (TikTok Shop) ditutup, baru mulai agak ramai lagi. Terima kasih banget deh, Pak Zulhas (Mendag). Top banget," ungkapnya.

"Berasa banget. Udah agak-agak ramai. Sebelum ditutup, pas masih ada TikTok Shop, itu kita semua merasakan itu sepi. Ini bukan saya doang, pedagang di sini juga merasakan," lanjut Asri.

Menurutnya, larangan TikTok Shop saja sudah cukup. Pemerintah katanya, tak perlu melarang e-commerce lain seperti Shopee dan Lazada.

Pasalnya, harga barang yang dijual di Shopee maupun Lazada tak seperti TikTok Shop yang bisa membunuh pedagang offline.

"Kalau menurut aku sih Shopee dan Lazada itu enggak berpengaruh. Karena harga mereka masih standar. Kalau TikTok itu benar-benar jauh, benar-benar menjatuhkan harga banget," ujarnya.

Di sisi lain, Dwi, yang berjualan produk fesyen wanita di lokasi yang sama, mengungkap bahwa penghasilan tokonya tak terlalu berpengaruh usai TikTok Shop dilarang pemerintah.

"Penjualan kita dari sebelum TikTok Shop (ditutup) dengan sekarang ya sama aja, enggak sepi, enggak ramai, ya standar. Jadi kalau kita, TikTok Shop ditutup atau enggak, kita juga enggak rugi-rugi banget gitu, yang sepi banget enggak, pasti ada aja gitu masuk," kata Dwi.

Ia berpendapat seharusnya pada pedagang offlinesudah harus mengikuti zaman yang kini serba digital. Dwi menilai para pedagang offlineyang memintae-commercelain untuk dilarang terlalu bodoh.

"Pendapat saya, itu terlalu bodoh sih. Rezeki itu kan sudah ada yang mengatur. Orang zaman sekarang, ya mengikuti zaman aja lah, zaman yang lagi (serba) teknologi. Enggak munafik lah, kita yang karyawan toko juga belinya suka online, padahal barang kita ada. Bodoh aja sih," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PerdaganganZulkifli Hasan senang dengan hasil larangan jualan TikTok Shop. Ia mengatakan setelah kebijakan itu berlaku pedagang offline sudah mulai banjir pembeli.

Ia mengungkapkan hal tersebut usai berkeliling menyapa para pedagang di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat.

"Tadi sebagian sudah ada penglaris, sudah mulai banyak yang belanja," ucap Zulhas, Selasa (10/10).