pasar 88 slot

Aku benar-benar iblis

Penerbangan VVIP G20 ke Bali Jadi Raja, Pesawat Biasa Dilarang Inap******

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud/DJPU) Kementerian Perhubungan(Kemenhub) akan melakukan pengaturan operasional pesawat udara di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Baliselama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) Presidensi G20Indonesia mulai 12-18 November 2022.

Pengaturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) No.12 tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia 2022 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Surat diterbitkan pada 3 November 2022.

Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono menjelaskan edaran tersebut diterbitkan untuk memastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan mulai dari kedatangan sampai keberangkatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Lebih lanjut ia menjabarkan, pengaturan operasional pesawat udara akan dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertama, jam operasional ditetapkan selama 24 jam dan penerbangan komersial dilarang melakukan parkir menginap (Remain Over Night/RON).

"Diberlakukan pula pembatasan operasi penerbangan (limited operation) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai untuk penerbangan reguler mulai 13-17 November 2022. Pola limited operation ini untuk memberikan ruang terhadap penanganan penerbangan VVIP sesuai dengan ketentuan regulasi, namun tetap memastikan kebutuhan terhadap penerbangan regular dengan jumlah pergerakan tertentu atau terbatas," ungkapnya sebagaimana dikutip InfoPublik, Rabu (9/11).

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, pihaknya juga telah menetapkan 11 Bandar udara pendukung yang beroperasi selama 24 jam. Bandara pendukung ini akan digunakan untuk kepentingan penempatan pesawat udara VVIP G20 dan pendukungnya, yaitu: Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok; Bandar Udara Juanda, Surabaya; Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar; dan Bandar Udara Syamsuddin Noor.

Selain itu, bandara pendukung lainnya adalah Banjarmasin; Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo; Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan; Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, Semarang; Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo; Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang; Bandar Udara Banyuwangi; serta Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Selama penyelenggaraan KTT Presidensi G20 ini, Ditjen Perhubungan Udara mengharapkan semua operator penerbangan agar aktif memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara terkait penyelenggaraan KTT Presidensi G20 beserta setiap dinamika operasional penerbangan.

"Agar masyarakat yang akan bepergian dari dan menuju Bali, dapat menyesuaikan rencana perjalanannya lebih awal agar tidak mengalami hambatan," ujar Nur Isnin.

Guna memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan KTT G20 ini, ia mengatakan koordinasi dan kolaborasi intensif akan terus dilakukan Kemenhub bersama kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, termasuk Custom, Imigration and Quarantine (CIQ), TNI, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Polda Bali, Pemerintah Daerah Bali, AirNav Indonesia, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, Ground Handling, serta stakeholder penerbangan lainnya.

"Harapan kita bersama, agar penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia dan operasional penerbangan reguler dapat terlaksana dengan selamat, aman, dan nyaman," imbuhnya.

Ahli seni bela diri super

Mengintip Lagi Daerah dengan Besaran UMP 2022 Tertinggi dan Terendah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam waktu dekat ini akan mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Pengumuman rencananya akan dilakukan pada 21 November mendatang.

Sebelum diumumkan, ada baiknya kita melihat lagi besaran UMP 2022. Pada tahun ini,  provinsi dengan upah minimum(UMP) tertinggi ditempati DKI Jakarta dengan Rp4.641.854 per bulan. Sementara itu, UMP 2022 terendah ada di wilayah Jawa Tengah, yakni Rp1.812.935 per bulan.

Adapun rata-rata kenaikan UMP 2022 ditetapkan pemerintah sebesar 1,09 persen. Besaran kenaikan itu berlaku bagi seluruh wilayah kabupaten dan kota di satu provinsi. UMP adalah standar minimum yang dipakai oleh para pemberi pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya.

1. Aceh: Rp3.166.460,00

2. Sumatra Utara: Rp2.522.609,94

3. Sumatra Barat: Rp2.512.539,00

4. Riau: Rp2.938.564, 01

5. Jambi: Rp2.698.940,87

6. Sumatra Selatan: Rp3.144.446,00

7. Bengkulu: Rp2.238.094,31

8. Lampung: Rp2.440.486,18

9. Bangka Belitung: Rp3.264.884,00

10. Kepulauan Riau: Rp3.050.172,00

11. DKI Jakarta: Rp4.641.854,00

12. Jawa Barat: Rp1.841.487,31

13. Jawa Tengah: Rp1.812.935,43

14. DI. Yogyakarta: Rp1.840.915,53

15. Jawa Timur: Rp1.891.567,12

16. Banten: Rp2.501.203,11

17. Bali: Rp2.516.971,00

18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.207.212,00

19. Nusa Tenggara Timur: Rp1.975.000,00

20. Kalimantan Barat: Rp2.434.328,19

21. Kalimantan Tengah: Rp2.922.516,09

22. Kalimantan Selatan: Rp2.906.473,32

23. Kalimantan Timur: Rp3.014.497,22

24. Kalimantan Utara: Rp3.016.738,00

25. Sulawesi Utara: Rp3.310.723,00

26. Sulawesi Tengah: Rp2.390.739,00

27. Sulawesi Selatan: Rp3.165.876,00

28. Sulawesi Tenggara: Rp2.576.016,96

29. Gorontalo: Rp2.800.580,00

30. Sulawesi Barat: Rp2.678.863,10

31. Maluku: Rp2.619.312,83

32. Maluku Utara: Rp2.862.231,00

33. Papua Barat: Rp3.200.000,00

34. Papua: Rp3.561.932,00

[Gambas:Video CNN]

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Keseharian saya

Luhut Singgung Manfaat Besar Dana Desa: Banyak Ekonom Tak Paham******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menuding pengamat ekonomitidak paham pentingnya kehadiran dana desa.

Luhut memaparkan Dana Desa sudah memberikan dampak besar untuk ekonomi di desa. Dampak antara lain berbentuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, irigasi, hingga fasilitas kesehatan yang terintegrasi.

"Saya sudah singgung tadi, dana desa itu apa dampaknya. Lihat ini, semua jadi ini jalan. Dana desa itu berpengaruh luar biasa. Banyak yang tidak tahu, pengamat-pengamat ekonomi (ekonom) itu tidak paham ini, tidak paham bahwa dampaknya itu begitu besar," kata Luhut dalam 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022, Kamis (10/11).

Dalam data yang dipaparkan Luhut, Dana Desa yang terhimpun sejak 2015 mencapai lebih dari Rp460 triliun. Hasil dari penyaluran dana itu meningkatkan desa atau daerah mandiri dari 173 pada 2015 menjadi 3.269 pada 2021.

Selanjutnya, daerah terbelakang dan sangat terbelakang berkurang dari 41.315 pada 2015 menjadi 23.028 pada 2021. Lalu, jumlah orang miskin di desa tercatat menurun dari 17,89 juta pada Maret 2015 menjadi 15,37 juta orang pada 2021.

"Saya juga waktu selesai (pandemi) Covid-19, saya pikir kenapa sih ekonomi kita ini hebat. Saya pikir hanya karena industrialisasi kita makin maju, karena harga komoditas, ternyata karena dana desa yang kita bikin hampir Rp500 triliun selama 7 tahun itu berdampak kepada 74 ribu desa seluruh Indonesia yang setiap tahun menerima kurang lebih Rp1 miliar. Itu membuat ekonomi bertahan di desa," kata Luhut

Luhut menjelaskan di setiap desa ada kegiatan ekonomi berkat penyaluran dana desa ke 74 ribu desa lebih sebesar Rp1 miliar per tahun. "Jadi uang itu berputar di dalam, tanpa melalui kementerian, dia langsung dari Kementerian Keuangan turun ke pedesaan tadi," ujar Luhut.

Rincian manfaat dari adanya dana desa antara lain sebagai berikut, pembangunan jalan sepanjang 308 km, jembatan sepanjang 1,58 ribu meter, 12.244 unit pasar desa, 29.210 fasilitas olahraga, 1,30 juta unit air bersih, 80 ribu unit irigasi, 42 ribu kegiatan BUMD, dan 42 ribu unit fasilitas kesehatan yang terintegrasi.

[Gambas:Video CNN]

Naruto Uzumaki Lima Daun

Harga Kripto Bervariasi, Solana Keluar dari 10 Papan Utama******

Harga kripto bergerak bervariasi pada Selasa (8/11) pagi, setelah bitcoin dkk kompak meradang pada hari sebelumnya.

Bitcoin merosot 1,72 persen dalam 24 jam terakhir mendarat ke posisi US.581 per keping, sedangkan ethereum jatuh 0,39 persen menjadi US.570 per keping.

XRP dan dogecoin juga rontok masing-masing 1,82 persen dan 3,30 persen. Sekeping XRP saat ini dibanderol USMenaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Mengutip coinmarketcap.com, polygon melesat 5,99 persen dalam 24 jam terakhir atau 37,10 persen dalam sepekan terakhir ini. Saat ini, sekeping polygon dipatok US,24.

Cardano yang ada di urutan ke-9 pun selamat setelah mencetak kenaikan 0,22 persen semalam. Sekeping cardano saat ini dibanderol US<句子>,4047.

Tak ketinggalan, BNB dan binance juga masih bertahan di zona hijau meski pertumbuhannya tipis, yakni masing-masing 0,49 persen dan 0,03 persen. BNB dihargai US7,94 per keping dan binance dipatok US per keping.

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

<句子>