buku mimpi 2d bergambar lengkap erek erek 00 99

Penyihir Serbaguna

Buruh Sindir Pengusaha Tekstil: Fasilitas Bintang Lima, Upah Kaki Lima******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyindir pengusaha tekstildan sepatu dengan menyebut mereka cengeng.

Sindiran ia sampaikan terkait keluhan sejumlah pengusaha terkait beberapa beban usaha, salah satunya upah. Sindiran juga ia sampaikan terkait gembar-gembor yang mereka sampaikan kalau beban upah tak dikurangi, badai PHK di industri padat karya bakal menimpa pekerja di Indonesia.

Pasalnya, beban terjadi di tengah penurunan permintaan akibat tekanan ekonomi global.

Sejumlah pengusaha, khususnya dari industri tekstil belakangan ini mengeluh. Keluhan mereka sampaikan terkait tekanan ekonomi global belakangan ini.

Mereka menyebut masalah itu telah menurunkan permintaan sampai dengan 30 persen. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan karena penurunan permintaan tersebut, pihaknya akhirnya harus mem-PHK sekitar 45 ribu pekerja. 

Supaya ancaman PHK itu tidak meluas, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Relokasi

Said mengatakan mengurangi beban produksi sebenarnya bisa dilakukan pengusaha dengan merelokasi usaha mereka dari daerah dengan biaya tinggi ke rendah. Sebenarnya kata Said, relokasi ini sudah ia usulkan sudah dilakukan sejak sepuluh tahun yang lalu.

"Saya sudah usulkan 10 tahun lalu, untuk labour intensive, padat karya itu memang harus dibangun ke daerah-daerah kawasan industri yang standard living costatau biaya hidup masih rendah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia menyebut sejumlah daerah seperti Subang, Pantura, Indramayu di Jawa Barat. Selain itu juga beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih berbiaya hidup rendah.

Sementara jika perusahaan tekstil atau garmen masih bersikukuh menetap di Jakarta, akan sulit mengimbangi upah yang diberikan.

"Nggak papa karena memang labour intensive padat karya memang biayanya itu 30 persen, labour costnya. Naik 10 persen udah kerasa," katanya.

Said menyinggung bahwa relokasi ini tidak menyebabkan PHK massal sebab pada akhirnya jumlah tenaga kerja yang direkrut akan sama hanya berbeda lokasi. Selain itu, perusahaan pun akan menawarkan pindah kepada karyawannya.

Ia pun menekankan bahwa relokasi pabrik padat karya ini akan menimbulkan upah dan produktivitas yang merata. Sebab, kesenjangan upah di tiap daerah akan dikejar oleh pemerintah.

"Kesenjangan disparitas upah akan dikejar pemerintah untuk tidak terlalu melebar. Cuma hati-hati relokasi tidak semua SDM siap. (Ada) 10-20 perusahaan di Jawa Barat hengkang, terus kembali lagi, karena SDM tempat mereka menuju belum siap," tegasnya.

Ruang tamu iblis

Basuki soal Food Estate: Sudah Bisa Ditanami, tapi Gak Ada Orangnya******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan food estatedi beberapa wilayah, seperti Kalimantan Tengah hingga Papua.

Khusus untuk food estatedi Kalimantan Tengah dengan fokus komoditas padi dan tanaman pangan termasuk singkong, Basuki menjelaskan lahan seluas 43.500 hektare itu sudah bisa ditanami.

"Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) membuktikan lahannya sudah bisa ditanami, hanya karena memang mungkin orangnya gak ada, jadi agak lambat. Jadi kita setop di 43.500 hektare," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Selanjutnya, Basuki melaporkan progres pembangunan food estate di Sumatera Utara yang berfokus pada komoditas bawang merah, bawang putih, dan kentang. Luas potensialnya 1.000 hektare, tapi yang akan dikelola hanya 748,6 hektare.

Di food estate Sumatera Utara, PUPR melakukan pembangunan irigasi tetes seluas 143,5 hektare di Blok B Desa Ria Ria dan sudah ditanami budidaya bawang merah seluas 17 hektare.

Selain itu, Basuki juga menjelaskan pemerintah memberikan bantuan 7 unit eskafator untuk masyarakat melakukan land clearing mandiri di lahan 785 hektare. Tadinya itu tugas PUPR, tapi Kabupaten Humbang Hasundutan meminta bantuan eskafator saja untuk melakukan land clearing mandiri.

Ada juga pembangunan fasilitas Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH) yang menelan biaya Rp82,27 miliar. Sudah dilaksanakan sejak Desember 2021, progres fisik pembangunan kini menyentuh 61,4 persen.

Bergeser ke Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Basuki melaporkan food estate dengan fokus komoditas sorgum, seperti jagung, tomat, kacang hijau, sedang dikembangkan dengan jaringan irigiasi air tanah (JIAT) dari Bendungan Haekrit.

Proyek pembangunan jaringan irigasi dan pipa transmisi juga dilakukan di kawasan food estate NTT lain, seperti Sumba Tengah hingga Sumba Timur.

Terakhir,food estatedi Kirom, Papua yang terbagi dalam 11 zona. Luas potensialnya 10 ribu hektare, dengan 7.000 hektare merupakan area penggunaan lain (APL) berupa hutan dan sisanya merupakan area eks plasma sawit di 7 kampung yang akan ditangani proses irigasinya.

Basuki mengatakan pada tahun ini tengah memasuki tahap land clearing di lahan seluas 496 hektare dengan progres 67,2 persen. Nantinya,food estateini bakal berfokus pada komoditas jagung.

"Pembangunan jaringan saluran drainase untuk 2022-2023 seluas 3.000 hektare, ini yang kami utamakan. Selain melakukan land clearing, sudah langsung diolah tanah dan disiapkan bibitnya untuk kita mulai tanam," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Mengintip Implementasi Smart Economy Menuju Jakarta Smart City******

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut ekosistem perkotaan dapat beradaptasi dan memberikan kemudahan bagi warganya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari situ, muncullah konsep "Kota Cerdas" (Smart City), sebagai upaya inovatif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat.

Pembangunan dan pengembangan ekonomi merupakan hal yang esensial agar sebuah kota dapat berjalan serta tetap hidup. Kehadiran Jakarta Smart City, sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir 2014, membawa perubahan pada roda ekonomi perkotaan yang dikenal dengan istilah Smart Economy.

Smart Economy merupakan salah satu dari indikator penting yang membuat Jakarta masuk dalam kategori smart city. Enam indikator lainnya antara lain, Smart People, Smart Government, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, dan Smart Branding.

Sebagai kota cerdas, Jakarta tentunya memiliki berbagai program Smart Economy yang bermanfaat bagi warganya. Dalam Jakarta Smart City, Smart Economy yang berusaha diterapkan adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan semangat inovasi kepada masyarakat untuk mencapai produktivitas yang tinggi.

Beberapa program Smart Economy dari Jakarta Smart City antara lain:

• Jakpreneur, yaitu wadah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Jakarta yang mendukung kreasi dan kolaborasi dalam sebuah ekosistem kewirausahaan. Dengan JakPreneur, para pelaku UMKM akan mendapat pelatihan, pendampingan, pemasaran, hingga permodalan. Informasi dan pendaftaran Jakpreneur dapat diakses melalui aplikasi JAKI.

• JakPangan adalah fitur di aplikasi JAKI yang menampilkan informasi harga pangan pokok di Jakarta. Melalui aplikasi ini warga Jakarta dapat membandingkan harga pangan di tiap pasar, sehingga dapat lebih hemat ketika berbelanja.

• Portal Jaknaker merupakan portal yang berisi lowongan-lowongan pekerjaan dan magang untuk memudahkan warga Jakarta mencari pekerjaan. Diharapkan, masyarakat bisa mendapatkan informasi pelatihan untuk pengembangan kariernya. Portal ini juga dapat diakses melalui aplikasi JAKI.

• JakOne Pay diluncurkan dengan bekerja sama dengan Bank DKI sebagai alternatif pembayaran non-tunai yang bisa diakses di aplikasi JAKI. Dengan pembayaran non-tunai ini, warga Jakarta dapat lebih praktis bertransaksi dengan lebih aman, karena tidak bersentuhan dengan uang tunai selama masa pandemi.

• Kartu JakLingko merupakan satu kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran terintegrasi di berbagai moda transportasi umum di Jakarta, mulai dari bus Transjakarta hingga angkot Mikrotrans.

Tentunya inovasi dari Jakarta Smart City tidak akan berhenti sampai di sini saja. Seiring dengan derasnya arus teknologi yang masuk dalam kehidupan, teknologi-teknologi baru akan terus diperkenalkan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani aktivitas.

"Jakarta merupakan salah satu kota di dunia yang terus berusaha mengembangkan indikator Smart Economy agar kualitas hidup warga semakin meningkat," bunyi keterangan resmi tersebut.

Dengan berbagai kemudahan yang telah hadir, ini saatnya untuk kamu menjadi bagian ekonomi yang cerdas. Contohnya bisa dengan menggunakan berbagai fitur Smart Economy di JAKI dan menggunakan fasilitas kartu JakLingko untuk kemudahan mobilitas di Jakarta.

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Menhub: Penerbangan Bandara RI Sudah Pulih, Kecuali Surabaya dan Medan******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan penerbangan dibandara-bandara Indonesia sudah mulai pulih, kecuali Surabaya dan Medan.

Budi membandingkan dengan 2019 silam, di mana penerbangan dalam negeri saat ini sudah mencapai 71 persen. Bahkan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah mencapai tingkat pemulihan 90 persen.

Menurut data yang disampaikan Budi, Bandara Soekarno-Hatta sudah mencatat 81 movement per jam, sedangkan di Denpasar dan Ujung Pandang sebesar 32 movement per jam.

Pada kesempatan itu, Budi mengatakan pihaknya akan merenovasi Bandara Juanda, Surabaya, mengingat banyak penerbangan dalam dan luar negeri yang ingin menggunakan pesawat Boeing 777.

Selain itu, ia mengatakan ditugaskan Presiden untuk melakukan penelitian terhadap Bandara Juanda, Surabaya terkait jumlah atau kekuatan pavement classification number (PCN) yang diperlukan.

"Observasi akan kami lakukan lebih detail seperti yang kami lakukan pada Bandara Halim Perdanakusuma," tegas Budi.

Di lain sisi, Budi juga menyinggung soal titah Presiden Jokowi kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mensubsidi penerbangan domestik agar industri penerbangan RI bisa segera pulih.

Ia mengatakan langkah subsidi tersebut sudah dilakukan oleh beberapa pemda, seperti Pemda Toraja, Lubuklinggau, hingga Banjarnegara.

"Oleh karenanya kepada bandara-bandara atau pemda, kami ditugaskan bersama Mendagri akan kami kumpulkan, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Alasan KCIC Ingin Perpanjang Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyinggung soal waktu balik modal Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) di tengah permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Menurutnya, perpanjangan konsesi dari semula 50 tahun masih belum final. Dwiyana mengatakan masalah perpanjangan menjadi 80 tahun atau tidak itu tergantung dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Pertimbangan KCIC banyak. Situasi dan kondisi di lapangan, di proyek itu sudah berubah. Indikator-indikator investasi itu sudah banyak perubahan, yang paling kritis adalah terkait demand forecast," katanya kepada awak media di Kompleks Gedung DPR RI, Kamis (8/12).

Ada juga kendala di mana rencana setoran modal PT PTPN VIII dalam bentuk lahan tidak disetujui oleh pemilik saham. Menurutnya, kontribusi dalam bentuk lahan perlu dimonetisasi dahulu. Sementara itu, Dwiyana mengatakan waktunya sudah tidak cukup.

Merespons tiga tantangan tersebut dan fakta adanya cost overrun, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Setelah hasil diskusi dengan beberapa konsultan, Dwiyana menegaskan bahwa perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil. Ia lantas menyinggung soal balik modal proyek KCJB.

"Salah satunya ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi. Kalau balik modal kan kita sudah sampaikan bahwa 38-40 tahun, kondisinya seperti itu," tegasnya.

Perpanjangan konsesi ini telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Banjir Turis, Pemerintah Buka Opsi TKI ke Sektor Pariwisata Jepang******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengusulkan amandemen Chapter on MNP pada Basic Agreement IJEPA. Dalam usulannya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) atawa TKIberpeluang bekerja pada sektor pariwisata Jepang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang Yogi Kobayashi pada The 17th Asia Pacific Regional Meeting of the ILO di Singapura, Rabu (7/12).

Pertemuan itu, kata Anwar, akan menghasilkan kepastian terkait dibukanya peluang penempatan PMI di bawah skema IJEPA atau Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement.

Diharapkan, Pemerintah Jepang akan mendorong perluasan sektor penempatan TKI seperti yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia, serta kerja sama dalam pengembangan pelatihan bahasa Jepang dan pelatihan care worker bagi PMI.

Menurut Anwar, penempatan PMI di bawah skema IJEPA yang merupakan mekanisme Government to Government (G-to-G) telah mencapai batch ke-15. Lewat program ini, PMI diberikan pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan sebelum berangkat.

"Dan, pelatihan bahasa Jepang di AOTS (The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership selama 6 bulan di Jepang," terang dia.

Karenanya, ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan pengetahuan dan informasi bermanfaat untuk membangun jejaring kemitraan pasar kerja di Jepang.

"Saya harap hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ketenagakerjaan akan semakin baik dan terus berkembang," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]