erek 17

Rahasia Ilahi

prediksi togel north carolina day

Jangan Sampai Kelewatan Diskon Seharian Transmart Sabtu & Minggu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Luangkan waktumu besok untuk belanja dan berburu diskon di Transmart, ya. Soalnya Transmart kembali dengan pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale selama dua hari berturut-turut, pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2).

Sama seperti gelaran sebelumnya, Transmart kasih diskon gede sampai 50% + 20% untuk beragam produk unggulan.

Lihat Juga : Diskon 20% Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Langsung aja ke Transmart terdekat sekarang juga ya, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini.

Saatnya borong belanjaan dengan banyak diskon di pekan gajian ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Tawarikh Tirus

judi slot online 888

Jokowi: Indonesia jadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan******

Palembang (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.

“Menurut lembaga-lembaga internasional, Indonesia dikalkulasikan dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan,” kata Jokowi saat membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Palembang, Jumat.

Ia menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir landskap politik dan ekonomi global itu berubah karena disrupsi teknologi dan juga adanya perubahan akibat interaksi lewat media sosial.

“Kondisi geopolitik saat ini sangat sulit dihitung bahkan ekonomi global penuh ketidakpastiannya, sulit dikalkulasikan. Tetapi, dengan kondisi ketidakpastian dan adanya tekanan-tekanan di posisi itu justru Indonesia memiliki peluang dan kesempatan melompat untuk menjadi negara maju," jelasnya.

Meski demikian, Jokowi mengatakan tantangan Indonesia menjadi negara maju itu juga sangat besar. Salah satu tantangan itu adalah soal hilirisasi.

Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI

Baca juga: Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN 

"Saya kasih contoh seperti tambang Freeport yang sudah 55 tahun itu hanya mengekspor tembaga, akan tetapi kita tidak tahu apakah mereka mengekspor hanya tembaga atau ada emasnya," ujarnya.

Menurut dia, tidak mudah membangun smelter karena selama ini Indonesia terlalu nyaman mengirim bahan mentah ke Jepang, Spanyol dan sebagainya. Maka, dengan pembelian saham 51 persen PT Freeport oleh BUMN, akan memudahkan program hilirisasi melalui pembangunan smelter.

"Kita kehilangan nilai tambah dan kesempatan lapangan pekerjaan bagi anak bangsa. Maka dari itu, sembilan tahun yang lalu saya paksa mereka membangun yang namanya industri smelter dan Insya Allah pada Juni 2024 smelter PT Freeport akan beroperasi dan akan merekrut sekitar 15 hingga 20 ribu anak bangsa untuk bekerja,” katanya.

Jokowi mengatakan hilirisasi tidak hanya akan didorong industri tambang saja, akan tetapi juga perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan dan industri lainnya.

"Semuanya akan kita hilirisasikan agar dapat nilai tambah dan terbukanya lapangan pekerjaan," kata dia.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Permainan online Raja Fajar

buku mimpi naga

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

maksud limit kredit akulaku

Presiden Turki: Krisis Gaza bukti runtuhnya tatanan global saat ini******

Istanbul (ANTARA) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada Jumat bahwa krisis di Gaza merupakan bukti runtuhnya tatanan global saat ini, seraya merujuk pada konflik di Suriah, Yaman, Libya dan Ukraina.

Saat berbicara di Forum Diplomasi Antalya, Erdogan mengatakan bahwa abad ini telah berubah menjadi era krisis karena tatanan internasional yang berdasarkan aturan telah kehilangan maknanya dan menjadi "tidak lebih dari sekadar slogan."

"Sistem internasional saat ini, tanpa konsep fundamental seperti solidaritas, keadilan dan kepercayaan tidak dapat memenuhi tanggung jawab minimal sekalipun," tambah dia dalam pidatonya di acara itu yang digelar di pesisir Mediterania bagian selatan Turki.

Terkait serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 30 ribu warga Palestina, dia mengatakan bahwa negara-negara Barat yang tanpa syarat mendukung Tel Aviv "terlibat dalam pertumpahan darah dengan kebijakan munafik mereka."

"Yang terjadi di Gaza bukanlah sebuah konflik, itu adalah genosida, karena perang pun bahkan memiliki aturannya sendiri," katanya, seraya menambahkan: "Saya sedang berbicara tentang pengkhianatan, penargetan secara tidak terhormat, kebiadaban yang tidak memiliki rasa hormat."

Erdogan merujuk pada pembunuhan brutal warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, di Gaza, seraya menambahkan bahwa kepercayaan terhadap keadilan dan ketertiban global juga telah ternoda.

Dia menggarisbawahi kebutuhan "mendesak" untuk mendirikan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan integritas teritorial dan ibu kotanya di Yerusalem Timur berdasarkan perbatasan yang ditetapkan pada 1967.

"Masyarakat global hanya dapat membayar utangnya kepada rakyat Palestina melalui pembentukan Negara Palestina," katanya menambahkan.

Dia mengatakan bahwa Turki "melihat barbarisme yang dilakukan Israel dengan keprihatinan yang mendalam," dan mengatakan bahwa yang dia maksud adalah "barbarisme pengecut yang menargetkan warga sipil yang sedang mengantre untuk mendapatkan bantuan."

Sumber: Anadolu
Baca juga: Erdogan sebut serangan Israel di Gaza tak beda dengan kekejaman Nazi
Baca juga: Erdogan: Mereka yang abaikan kekejaman Israel akan sangat menyesal
Baca juga: Erdogan serukan reformasi PBB setelah AS veto gencatan senjata di Gaza

Penerjemah: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

lupa situs slot online

KPPU: Kenaikan Harga Pakan Jagung di Sumut Ancam Peternak Mandiri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga rata-rata jagung untuk pakan ternakdi Sumatera Utara (Sumut) terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga mengancam eksistensi peternak mandiri karena tak sanggup bersaing dengan pelaku usaha terintegrasi.

Kepala Kanwil I Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Ridho Pamungkas mengatakan harga jagung di Sumut pada 2 Februari 2024 sebesar Rp6.119 per kilogram. Harga ini lebih tinggi dari Harga Acuan Penjualan (HAP) jagung di konsumen yang diatur pemerintah yaitu Rp5.000 per kilogram.

"Harga jagung saat ini masih bergerak fluktuatif, sempat mencapai puncaknya pada 23 Januari 2024 di harga Rp6.500 per kilogram, dan sempat berada di kisaran Rp5.381 pada 1 Januari 2024," kata Ridho di Medan, Sabtu (3/2/2024).

"Yang menarik, fluktuasi harga jagung ternyata tidak selalu berkorelasi positif dengan fluktuasi harga daging ayam ras," jelasnya.

Menurut Ridho kenaikan harga jagung tidak selalu dibarengi kenaikan harga daging ayam. Ada fenomena yang menarik, ketika harga jagung bergerak naik, harga daging ayam justru turun, namun ketika harga jagung turun, harga daging ayam bergerak naik.

"Artinya, pergerakan harga jagung tidak berkorelasi positif dengan pergerakan harga daging ayam" ujarnya.

Ridho menilai kondisi ini sangat mungkin terjadi karena perbedaan pola permintaan di pasar antara jagung dan daging ayam. Permintaan jagung untuk pakan ternak tergantung dari volume ayam hidup di peternakan.

"Sedangkan permintaan terhadap daging ayam dipengaruhi oleh momen-momen tertentu yang dapat mengubah permintaan konsumen serta harga komoditi pangan lain sebagai subsitusinya. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah kondisi struktur pasar dalam industri perunggasan," ungkapnya.

Ridho menyampaikan secara garis besar saat ini terdapat dua kelompok pelaku usaha dalam industri unggas nasional, yaitu pelaku usaha terintegrasi, yang umumnya merupakan pelaku usaha besar dan melakukan seluruh jenis usaha dari dari hulu ke hilir.

"Lalu kelompok pelaku usaha kecil peternak mandiri, yang umumnya berada di tengah-tengah rantai pasok, yakni pada usaha budidaya unggas," pungkasnya.

Ketidaksanggupan peternak membeli pakan ternak yang harganya terus naik, sementara harga daging ayam cenderung stagnan atau malah menurun akan paling memukul kelompok peternak mandiri.

"Peternak mandiri akan kalah bersaing apabila berhadapan head to head dengan pelaku usaha terintegrasi, yang juga memproduksi pakan ternak" tambah Ridho.

Dalam kondisi harga livebird di bawah biaya produksi, tambah Ridho, perusahaan terintegrasi dengan pola kemitraan masih dapat bertahan karena mendapat keuntungan dari penjualan DOC, pakan dan obat-obatan.

"Sementara bagi peternak mandiri, mereka harus mencari pasar yang mampu menyerap produksinya di atas harga pasar untuk mengurangi kerugian," urainya.

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

Ridho berpendapat bahwa dengan konsentrasi pasar yang terus meningkat, pelaku usaha terintegrasi dapat mengendalikan harga, hal itu akan mengakibatkan tingkat persaingan usaha akan menurun. Jika kondisi ini dibiarkan tentunya tidak sehat bagi iklim persaingan.

"Karena itu dalam waktu dekat ini, KPPU Kanwil I bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumut akan melakukan pembinaan dan pengawasan langsung ke lapangan untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta pengawasan terhadap kemitraan sektor unggas," tutupnya.

(fnr/fea)

[Gambas:Video CNN]

Jiuhuang Yantianlu

gambar limit kredivo

Bos BPKP Sebut Banyak Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak.

"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud, tapi kalau K/L itu kalau bikin program itu biasanya tidak mempertimbangkan risiko," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Misal, dia membangun waduk di daerah. Ini kan katakanlah tujuannya untuk pengairan sampai sawah-sawah. Ini kadang gak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier dan tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian (dana) daerah dan desa, itu seringkali tidak dihitung," sambung Ateh.

Hadir pula Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya sebagai pembina.

"Itu BPKP berperan karena punya pengalaman lebih lama, kita sebagai pembina sehingga ada sertifikasi-sertifikasi K/L dan BUMN. Kita melakukan itu dan itu kita awasi penyelenggaraannya," jelas Ateh.

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya (yang dirasakan masyarakat) akan jadi lama," tambahnya.

Bos BPKP itu merinci beberapa fokus Komite MRPN yang dihasilkan dalam rapat pertama pada Selasa (30/1). Ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sampah.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)