jasaqq

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

DPR Akan Panggil Bos Lippo dan Pengembang Meikarta 13 Februari Besok******

DPR bakal mengirimkan panggilan kedua kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta, sekaligus memanggil bosLippo Group James Riady untuk hadir ke DPR pada 13 Februari mendatang.

Komisi VI DPR RI meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) Rabu ini (25/1). Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.

"Komisi VI akan mengundang kembali Meikarta. Di dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Karena agenda (Komisi VI) padat, kemungkinan 13 Februari," kata Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

Andre meradang saat RDPU di Komisi VI tersebut dimulai tanpa kehadiran pihak Meikarta. Menurutnya, mangkirnya pihak Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di Indonesia.

Bahkan, Andre mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) Meikarta jika PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.

Ia menegaskan tidak ada satu pun kelompok yang bisa mengatur negara. Sikap yang ditunjukkan PT MSU dianggap Andre sebagai bentuk kezaliman luar biasa.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam rapat.

Lihat Juga : Alasan Proyek Meikarta Tersendat: Kasus Korupsi hingga Digugat Pailit

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan seharusnya jika tidak bisa hadir maka pihak Meikarta harus memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menegaskan setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya, stakeholderatau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat Indonesia, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU (Developer Meikarta) tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Kedua, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki oleh Mochtar Riady. Sosok ini adalah Presiden Komisaris dari Lippo Group.

Dilansir dari berbagai sumber, Mochtar Riady yang juga dikenal sebagai Lie Mon Tie memiliki putra pertama yang bernama James Riady. Nama James yang disebut-sebut DPR memang ikut menjalankan bisnis Lippo.

Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung usai. Masalah justru memasuki babak baru ketika PT MSU selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen Rp56 miliar usai meminta refund imbas unit apartemen yang tak kunjung diserahterimakan.

[Gambas:Video CNN]

Nona yang luar biasa

Viral Penumpang Menumpuk di Manggarai, Kemenhub Minta Maaf******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta maaf kena penumpukan penumpang KRL Jabodetabek yang terjadi di Stasiun Manggarai Jakarta beberapa hari belakangan. Kondisi stasiun penuh sesak lantaran eskalator mati sehingga.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan ada pekerjaan perawatan eskalator dan elevator untuk penumpang KRL Jabodetabek yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," kata Adita dikutip dari Detikcom, Jumat (27/1).

Adita memastikan eskalator dan elevator di Stasiun Manggarai dapat difungsikan secara optimal. Kini, tinggal satu eskalator di pintu barat stasiun yang masih dilakukan perawatan dan tidak akan berdampak signifikan kepada perjalanan penumpang.

"DJKA akan terus berkoordinasi dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator untuk melakukan pemantauan, perawatan, serta rekayasa alur penumpang jika dibutuhkan," imbuhnya.

Lihat Juga : ANALISISMenyorot Kinerja BPKH di Tengah Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta

KCI pun bersuara soal membludaknya penumpang di Stasiun Manggarai. Manajer External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter Leza Arlan mengatakan Stasiun Manggarai sampai saat ini masih dalam proses pembangunan menjadi stasiun sentra.

"Untuk pengguna commuteryang membludak dapat disampaikan bahwa Stasiun Manggarai masih proses pembangunan sebagai stasiun sentral," ungkapnya kepada Detikcom, Jumat (27/1/2023).

Oleh karena itu, kata Leza, kapasitas stasiun belum sepenuhnya bisa dioperasikan. Penumpukan penumpang tak terhindarkan, terutama di jam-jam sibuk seperti pagi pukul 05.30 - 07.30 WIB dan sore mulai pukul 16.00 - 18.00 WIB.

"Maka di jam-jam itu akan banyak pertemuan pengguna di Stasiun Manggarai secara bersamaan kedatangan commuterline," kata Leza.

KCI mengklaim berupaya semaksimal mungkin untuk mengurai kepadatan seperti mengoperasikan lebih banyak perjalanan commuterline. Masyarakat diimbau untuk menghindari jam-jam sibuk.

"Untuk memantau kepadatan Stasiun dan perjalanan secara real time dapat menggunakan KRL Access," pungkasnya.

Sebelumnya, penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai viral di Twitter. Banyak orang yang mengunggah utas serta foto yang menggambarkan kepadatan penumpang di stasiun sentral tersebut. Mereka mengeluhkan kondisi stasiun yang penuh sesak.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

Belanja Iklan di Twitter Anjlok 70 Persen Buntut Akuisisi Elon Musk******

Angka belanja pengiklan di platfom Twitter tercatat menurun drastis hingga 71 persen pada Desember 2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pemicunya, para pengiklan top memangkas iklanmereka setelah Twitter diakuisisi olehElon Musk.

Standard Media Index datang (SMI) mencatat belanja iklan di Twitter pada November 2022 turun 55 persen dari tahun lalu. Padahal, bulan-bulan tersebut biasanya menjadi waktu belanja iklan yang lebih tinggi karena merek atau brand harus mempromosikan produk mereka selama musim liburan.

Sementara itu, menurut proyeksi Pathmatics, ada sekitar 14 dari 30 pengiklan teratas di Twitter yang menghentikan semua iklan di platform media sosial tersebut, tepat setelah Musk mengambil alih Twitter pada 27 Oktober 2022.

Namun, Bos Tesla itu juga menyalahkan kelompok aktivis yang dianggap menekan pengiklan di Twitter untuk mencabut iklan setelah ia memimpin Twitter.

Berdasarkan laporan Reuters, penjualan iklan di Twitter amat signifikan. Iklan menyumbang sekitar 90 persen dari pendapatan media sosial tersebut. Imbas penurunan pemasukan dari sektor iklan membuat pendapatan kuartal keempat 2022 Twitter turun sekitar 35 persen.

Padahal, Musk dan Twitter telah memperkenalkan banyak inisiatif untuk menarik kembali hati pengiklan. Mereka menawarkan beberapa iklan gratis, mencabut larangan iklan politik, dan memungkinkan perusahaan pengiklan memiliki kontrol yang lebih besar atas posisi iklan mereka.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

Spotify Ditaksir Tanggung Pesangon Karyawan hingga Rp731 M******

Spotify mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 6 persen dari total karyawan. Perusahaan diperkirakan akan menanggung beban pesangon sekitar 35 juta euro-45 juta euro atau Rp568 miliar-Rp731 miliar (kurs rupiah Rp16.253 per euro).

"Pada 23 Januari 2023, Spotify Technology S.A. ("perusahaan") mengumumkan pengurangan basis karyawan perusahaan sekitar 6 persen di seluruh perusahaan. Perusahaan memperkirakan akan dikenakan biaya sekitar 35-45 juta euro terkait pesangon," ujar Spotify dalam pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), dikutip Selasa (24/1).

Dalam keterangan di situs resminya, Spotify mengatakan langkah PHK dilakukan karena perusahaan perlu meningkatkan efisiensi dan mengendalikan biaya di tengah tantangan ekonomi.

Daniel menambahkan saat ini ia fokus memastikan setiap karyawan yang keluar dari Spotify diperlakukan secara adil. Karyawan yang terkena PHK akan menerima 5 bulan pesangon. Pesangon akan dihitung berdasarkan persyaratan periode pemberitahuan lokal dan masa kerja karyawan.

Selain itu, semua masa libur yang masih harus dibayar dan tidak terpakai akan dibayarkan kepada setiap karyawan yang keluar dari Spotify. Perusahaan juga akan terus menanggung perawatan kesehatan bagi karyawan selama masa pesangon mereka.

Kemudian, perusahaan juga akan membantu karyawan yang terkena PHK dalam proses mendapatkan pekerjaan baru.

Tak hanya PHK terhadap sejumlah karyawan, perusahaan juga mengumumkan bahwa sebagai bagian dari reorganisasi yang lebih luas, Chief Content & Advertising Business Officer Dawn Ostroff akan keluar dari perusahaan. Sementara Ms. Ostroff akan menjadi penasihat senior perusahaan untuk membantu memfasilitasi transisi reorganisasi perusahaan.

Dengan reorganisasi ini, perusahaan yakin akan berada pada posisi yang lebih baik untuk di masa depan. Perusahaan memiliki tujuan yang ambisius dan tidak ada yang berubah dalam komitmen perusahaan untuk membangun platform komprehensif bagi pembuat konten dari semua tingkatan.

"Untuk benar-benar menjadi tujuan utama bagi kreator, kami perlu terus meningkatkan fitur dan teknologi kami, mengeksplorasi cara baru untuk membantu kreator berinteraksi dengan penontonnya, mengembangkan kariernya, dan memonetisasi karya mereka," ujar Daniel.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Mekanik

Kemendagri ke Kepala Daerah: Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan******

BPJS Ketenagakerjaan menggelar acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 di Hyatt Sanur Hotel Denpasar Bali. Acara ini dibuka langsung Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, pada Kamis (19/1).

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri menjadi keynote speaker dalam acara ini pada Jumat (20/1).

Teguh mengatakan, kegiatan ini merupakan media pembekalan strategis bagi seluruh pejabat di BPJS Ketenagakerjaan. Baik di tingkat pusat maupun wilayah dan cabang di seluruh Indonesia.

Dalam Inpres 2/2021, Presiden menginstruksikan kepada 24 K/L, Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jamsostek.

"Kemendagri berperan antara lain dalam sinkronisasi NSPK dan mendorong kepala daerah agar pekerja di wilayahnya terdaftar Jamsostek. Selain itu, Kemendagri berperan dalam penyediaan akses NIK utk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan," kata Teguh dalam keterangannya, Rabu (25/1).

Adapun manfaat yang diterima dari lima program jamsostek (JHT, JKK, JKM, JP dan JKP) dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru, atau bahkan miskin ekstrem ketika mereka mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi.

Selain itu manfaat tersebut memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

"Media massa memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pentingnya manfaat program Jamsostek," tuturnya.

Menurut data, terlihat bahwa jumlah kecelakaan kerja dari Tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan. Di Tahun 2021 sebanyak 234.270 kasus. Bahkan di periode Januari-Maret 2022 sudah ada 61.805 kasus.

Kondisi pengangguran Indonesia per Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau 8,41 juta orang. Sementara itu jumlah penduduk miskin per September 2022 sebanyak 26.363.260 jiwa (9,57 persen), dan penduduk miskin ekstrem per Maret 2022 2,04 persen (5.590.724 jiwa).

Arahan Presiden pada Rakornas Forkopimda bahwa ada 14 provinsi (angka kemiskinan ekstremnya) masih cukup tinggi. Padahal target di tahun 2024, kemiskinan ekstrem harus berada pada angka 0 persen.

Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga menjadi salah satu upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; Peningkatan pendapatan masyarakat; dan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada November 2022, jumlah total kepesertaan dari sektor Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) dan jasa konstruksi sebesar 36.902.788 jiwa.

Sedangkan untuk Non ASN sebesar 3.972.261 jiwa dan pekerja rentan per Oktober 2022 sebesar 1.405.617 jiwa. Persentase kenaikan kepesertaan bagi pekerja rentan, tertinggi berada di Provinsi Papua 160,55 persen dan terendah berada di Provinsi Jawa Barat 1,55 persen.

Sedangkan jumlah Pekerja Rentan tertinggi di Bulan Oktober 2022 yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan berada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 288.227 orang dan terendah di Banten 1.476 orang.

"Kemendagri sebagai koordinator binwas secara nasional melakukan binwas umum penyelenggaraan urusan pemda di daerah. Kemendagri mendukung pelaksanaan jamsostek dalam Permendagri 90/2019 tentang Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur, Permendagri 81/2022 ttg RKPD 2023, Permendagri 84/2022 ttg APBD 2023 serta SE Mendagri No. 842.2/5193/SJ Tgl. 23 Sept 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah," papar Teguh.

Teguh menambahkan, kolaborasi antara Kemendagri, BPJS Ketenagakerjaan, dan K/L, telah dilakukan, diantaranya melalui rapat koordinasi dalam menyusun SE Mendagri dan Permendagri untuk mendukung pelayanan BPJS Ketenagakerjaan; Penyusunan strategi pencapaian target rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian monitoring dan evaluasi perlindungan non ASN pemda dan pekerja rentan; perancangan gerakan nasional perlindungan pekerja rentan; sosialisasi perlindungan jamsostek bagi pekerja rentan; dan dukungan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan sail tidore.

"Kemendagri akan melakukan percepatan penerbitan Kepmendagri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk kode anggaran JHT, JP, dan pekerja rentan; mendorong penganggaran Jamsostek Pekerja Rentan dari APBD/APBDes; dan pemberian perlindungan kepada Aparatur Desa," ujarnya.

Arahan Wapres pada acara Paritrana Award 2022: Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus memperluas cakupan peserta.

BPJS Ketenagakerjaan harus mengelola program perlindungan ini secara profesional dan akuntabel. Perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial. Seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

"Tindak Lanjut yang perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi bersama: sosialisasi secara masif kepada masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan; monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan jamsostek di daerah; mendorong penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem," pungkas Teguh.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri mewakili Mendagri, Direktur SUPD IV beserta tim, serta para pimpinan di BPJS Ketenagakerjaan dari level pusat, wilayah dan daerah yang hadir secara hybrid.

Paviliun Tianxuan

Ketahanan Pangan RI Hanya Ranking 63 di Dunia, Kalah dari Malaysia******

Data Global Food Security Index (GFSI) mencatat ketahanan panganIndonesia ada di peringkat 63 dari 113 negara, lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam dan Malaysia. Kendati, lebih baik ketimbang Thailand dan Filipina.

GSFI menyebut ada empat indikator utama dalam mengukur ketahanan pangan suatu negara. Yaitu, keterjangkauan harga pangan (affordability), ketersediaan pasokan (availability), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety), dan ketahanan sumber daya alam (natural resources and resilience).

Hasilnya akan ditampilkan dengan nilai 0-100, di mana semakin tinggi nilainya berarti semakin kuat ketahanan pangan negara tersebut.

Meski begitu, Indonesia menempati urutan ke-10 dari 23 negara Asia Pasifik yang masuk dalam daftar. Secara rata-rata, nilai ketahanan yang diperoleh negara Asia Pasifik ada di angka 63,4.

"Performa terbaiknya (Indonesia) ada di pilar keterjangkauan harga pangan dengan skor 81,4," tulis laporan GFSI 2022, dikutip Kamis (26/1).

Jika dibandingkan dengan rata-rata keterjangkauan di Asia Pasifik, Indonesia unggul jauh. Pasalnya, negara-negara Asia Pasifik hanya mencatat nilai rata-rata 73,4 untuk masalah keterjangkauan harga pangan.

Namun, Indonesia dinilai masih lemah di tiga sektor lain dibandingkan dengan rata-rata negara Asia Pasifik, yakni ketersediaan pasokan pangan yang hanya mendapat skor 50,9 (berbanding 61,9), kualitas nutrisi hanya 56,2 (berbanding 63,7), dan faktor keberlanjutan dan adaptasi skornya cuma 46,3 (berbanding 51,2).

"Indonesia unggul dalam memastikan pangan yang terjangkau di sisi konsumen melalui program jaring pengamat yang kuat. Namun, ada kesenjangan mendasar dalam kemampuan negara untuk menciptakan lingkungan yang berwawasan maju dan menjamin ketahanan pangan," tulis laporan tersebut.

Sejak periode pelacakan indeks ketahanan pangan diukur pada 2012, Indonesia hanya mengalami sedikit peningkatan. Bahkan, nilai untuk indikator kualitas nutrisi dan keamanan makanan tercatat menurun. Kendati, tiga indikator lain mencatat peningkatan.

Selama satu dekade, indikator keterjangkauan harga pangan (affordability) naik 12,4 poin ke angka 81,4 dan menaikkan klasifikasi dari 'sedang' menjadi 'sangat baik'. Kemudian, indikator ketersediaan pasokan (availability) naik rata-rata 3,9 ke 50,9, meski masih berstatus 'lemah'.

Lalu, indikator ketahanan sumber daya alam (natural resources and resilience) tumbuh 3,3 menuju 46,3, masih di klasifikasi 'lemah'. Sedangkan aspek kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety) merosot 2,9 ke angka 56,2, tetapi masih ada di klasifikasi 'sedang'.

Sementara itu, Indonesia masih unggul dari beberapa negara ASEAN, antara lain Thailand yang ada di urutan 64 dunia dengan skor 60,1, Filipina di posisi 67 dengan skor 59,3, hingga Laos di urutan 81 dengan skor 53,1.

Namun, RI kalah dari Vietnam di posisi 46 dengan skor 67,9 dan Malaysia yang menempati urutan 41 dunia dengan skor 69,9.

[Gambas:Video CNN]