erek2 10

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Kerja Sama dengan Universitas Xihua, Mahasiswa UNS Solo Bisa Dapat Dua Gelar******

SOLO—Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret atau FIB UNS Solo, Warto, mengatakan kerjasama dengan Xihua University memungkinkan mahasiswa Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok mendapat dua gelar.

“Kerja sama hari ini menandatangani program double degree, yang berarti mahasiswa menyelesaikan kuliah dua tahun di sini, dua tahun di sana, nanti dua-daunya akan memberikan gelar,” kata Warto selepas acara penyambutan rektor Xihua University, Senin (13/3/2023).

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Dia mengatakan sudah ada perencanaan dan penyesuaian kurikulum agar selaras dengang yang ada di Xihua University. “Dalam jangka penjang ini jelas sangat penting untuk pengembagan masing-masing universitas,” kata dia.

Warto mengatakan kerja sama ini dalam rangka menambah jejaring lintas negara atau internasional, sekaligus pengembagan budaya. “Bahasa mandarin bisa saja sebagai bahasa komunikasi untuk kepentingan ekonomi dan diplomasi,” ujar dia.

Menurut dia, program double degreeyang ditawarkan sangat diminati oleh mahasiswa. Apalagi ketika mahasiswa kuliah dua tahun biaya kuliah dan akomodasi akan ditanggung oleh Xihua University.

“Tapi maksimal kuotanya hanya 20 mahasiswa, yang lain itu bisa namun dengan biaya sendiri atau separuh, nanti akan didetailkan lagi bagaimana skemanya,” tutur dia.

Dia mengatakan mahasiswa yang diberangkatkan ke China akan terlebih dahulu diseleksi. ‘Tidak hanya seleksi akademik, tentu ya kerelaan orang tua, kesehatannya bagaimana,” ujar dia.

Sementara itu, kata Warto, mahasiswa dari Xihua University juga akan belajar di UNS. Para mahasiswa yang dikirim menurut dia akan belajar bahasa, seni, dan budaya Jawa. “Tapi tidak mengambil kredit atau SKS,” kata dia.

Menurut dia, ini menjadi lanjutan kerja sama untuk mengenbangkan kajian budaya Jawa dan budaya Bashu, China. “Budaya itu ada di wilayah Sichuan di tempat Universitas Xinhua berada,” ujar dia.

Warto mengatakan kerja sama ini memang sejak awal dimaksudkan agar sama-sama mempelajari budaya Jawa dan budaya Bashu. Meski begitu, dia mengatakan hubungan kedua budaya itu masih terus dipelajari dan digali.

Sebelumnya, FIB UNS Solo dan Fakultas Sastra dan Jurnalistik Xihua University resmi menjalin kerja sama program double degree. Perjanjian Kerja Sama atau PKS kedua belah pihak dilakukan oleh Dekan FIB UNS, Warto dan Dekan Fakultas Sastra dan Jurnalistik Xihua University, Pan Shuxian, Senin (13/3/2023). Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Rektor UNS, Jamal Wiwoho dan Rektor Xihua University, LIU Shugen di Ruang Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS.

kebangkitan orang mati

Dukung KBM Berbasis Teknologi, Tim Dosen FKIP UNS Latih Guru SD di Soloraya******

SOLO – Tim Pengabdian dari RG Inovasi Kompetensi Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menggelar pelatihan yang diikuti para guru di Soloraya untuk mendukung program Kurikulum Merdeka dan percepatan integrasi teknologi di dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).

Tim dari UNS beranggotakan Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, S. Pd., M.Si, Dr. Matsuri, M. Pd, Dr. Chumdari, M. Pd, Dr. Fadhil Purnama Adi SH MH., Roy Ardiansyah, M.Pd, dan Dwi Yuniasih Saputri, M.Pd. Integrasi Teknologi merupakan sesuatu yang penting di era sekarang, khususnya di dalam pelaksanaan pembelajaran.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Di era teknologi seperti sekarang ini, setiap komponen yang terlibat di dalam dunia pendidikan harus mampu memanfaatkannya dengan menggunakan konsep TPACK yakni Teknologi, Pedagogik, And Content Knowledge dalam setiap pembelajarannya baik di perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini kemudian menjadi fokus dan perhatian dari Tim Pengabdian UNS Solo.

Selain itu, dalam upaya mengakselereasi implementasi Kurikulum Merdeka maka integrasi teknologi ini menjadi penting. Kurikulum Merdeka membutuhkan supportdari setiap elemen yang ada agar keberjalananya maksimal dan mampu berdampak secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas mutu pembelajaran.

Oleh karenanya. Tim Pengabdian RG Inovasi Kompetensi Guru Sekolah Dasar FKIP UNS yang diketuai oleh Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, S.Pd., M.Si;  menggelar pelatihan untuk  meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi saat pembelajaran di Kota Solo khususnya dalam menginternalisasi model pembelajaran ke dalam Learning Management System (LMS).

Pelatihan ini digelar di SD ICT Al Abidin, pada Senin (19/6/2023). Ketua Tim Pengabdian, Dr. Idam Ragil WA mengatakan pelatihan ini bertujuan memberikan wawasan dan pengalaman yang berharga kepada bapak ibu guru untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka khususnya dalam menerapkan model pembelajaran di dalam system LMS.
“Dalam kegiatan pengabdian ini, bapak ibu guru SD dilatih membuat dan mengembangkan Learning Management System (LMS) yang memadai dan tentunya menerapkan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi terkini,” jelas Dr. Idam Ragil pada Senin (19/6/2022). Dr. Idam Ragil menjelaskan peserta sangat tertarik dan bersemangat mengikuti pelatihan ini.

Tidak hanya itu, para peserta juga turut mendiskusikan beberapa cara-cara efektif dan modern dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Selain membantu guru, program ini juga akan membantu pemerintah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Master catur bersih

Dianggap Tidak Berdasar, Beberapa Pihak Pertanyakan Pembekuan MWA UNS Solo******

SOLO—Beberapa pihak menilai pembekuan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo tidak sesuai prosedur atau bermasalah secara hukum. 

Advokat di MT&P Law Firm yang juga pernah menjadi Kuasa Hukum MWA UNS Solo, Muhammad Taufiq, mengatakan dalam ketentuan PP PTN BH UNS yang tertuang dalam PP 56/2020, tidak ada dasar untuk melakukan pembekuan. 

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

“Sesuai PP itu organ PTNBH UNS meliputi MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor. Kalau sekarang salah satu organ tidak ada maka status PTNBH hilang,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (4/4/2023).

Menurut dia, pemberhentian anggota MWA UNS limitatif dibatasi oleh ketentuan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56/2020. 

Maka, kata dia, secara hukum tidak dikenal pemberhentian anggota MWA oleh organ lain, atau dalam hal ini oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara sepihak.

“Dasar hukum tidak kuat, mosok peraturan menteri mengalahkan PP. Itu secara norma salah, ibarat mengadakan kompetisi sepakbola enam bulan lalu semua aturan [dari] panitia dan induk organisasi dipakai, akhirnya [sudah] ada satu juara. Giliran penyerahan piala kejuaraan, dianggap batal,” lanjut dia.

Taufik mempertanyakan jika salah satu organ dibekukan, dalam hal ini MWA, artinya status PTNBH juga terhapus. Menurutnya ini bisa berdampak pada operasional kampus.

“Lah yang urus gaji dan lain-lain siapa. Peraturan menteri itu dibuat atas dasar kepentingan politik, bukan hukum. Maka nggak nyambung. Solusinya ya permen itu ditarik lagi,” kata dia.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau BEM UNS, Hilmi Ahs Shidiqi. BEM UNS mempertanyakan Peraturan menteri Pendidikan dan Teknologi yang membekukan MWA dan membatalkan pelantikan rektor UNS.

Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

“Apakah mentetri itu memiliki hak atau wewenang untuk membekukan itu, atau mungkin membatalkan pemilihan rektor. Perlu dikaji ulang lah [kenapa] menteri mengeluarkan peraturan itu,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Hilmi yang sempat menyambangi kantor MWA, Senin, mempertanyakan apakah Permen tersebut apakah sudah sesuai undang–undang yang berlaku.

“Saya sendiri tanya kalau MWA itu dibekukan terus UNS sebagai PTN BH itu seperti apa, aku cuma bertanya itu aja [ke MWA],” terang Hilmi

Hilmi mengatakan pembekuan MWA dan pembatalan rektor dari Kemendikbudristek dasarnya tidak terlalu kuat. “Sedangkan PTNBH UNS PP 56 peraturan pemerintah,” lanjut dia.

Penyihir Dewa Terlarang

Kemendikbud******

SOLO–Kelompok Alumni Peduli UNS Solo angkat bicara dengan munculnya Permendikbud No. 24/2023 tentang Penataan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo yang menyebabkan dibekukannya Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo dan dibatalkannya pelantikan rektor terpilih.

Kelompok Alumni Peduli UNS yang diwakili Wiweka Thevar dan Deny Fajar ini menyatakan mendukung terbitnya Permendikbudristek No 24/2023 dengan harapan agar UNS sebagai kampus berstatus PTNBH dapat dikelola dengan lebih baik dan profesional sesuai prinsip good university governance.

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

“Selain itu, UNS Solo mendapat predikat sebagai kampus benteng Pancasila harus tetap dipertahankan,” ujar Wiweka yang juga menjabat Kepala RSAL Mintoharjo Jakarta ini.

Kelompok Alumni Peduli UNS juga meminta pihak rektorat menjaga kegiatan belajar mengajar di kampus tetap dapat berjalan lancar dan tertib. Di samping itu, semua pihak untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi terbitnya Permendikbudristek No. 24/2023 demi kebaikan dan kemajuan UNS Solo.

Sebelumnya, melalui Permendikbudristek No. 24/2023 Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo dibekukan dan pelantikan Rektor UNS Solo dibatalkan karena dinilai pemilihan rektor cacat hukum.

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Dibekukan Kemendikbud, Anggota MWA UNS Solo: Saya Pahami Dulu******

SOLO–Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo, Mahendra Wijaya, mengatakan pihaknya baru akan memahami Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud) tentang pembekuan dan pembatalan pelantikan Rektor UNS Solo. 

Sedianya, pelantikan tersebut direncanakan dilaksanakan pada 12 April 2023 mendatang, yang mana masa jabatan Rektor UNS saat ini, Jamal Wiwoho berakhir pada 11 April 2023.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

“Saya belum baca. MWA sudah menerima suratnya pagi ini, selanjutnya nanti memahami dulu suratnya isinya apa,” kata dia ketika ditemui wartawan, Senin (3/4/2023).

Pantauan Solopos.com, ketika didatangi wartawan beberapa anggota MWA berkumpul di ruang Ketua MWA di Gedung Rektorat UNS. 

Namun, ketika anggota MWA satu per satu keluar ruangan, hampir semua memilih bungkam dan tidak mau memberikan keterangan terkait pembekuan MWA UNS dan pembatalan pemilihan rektor UNS Solo.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Tuan Keselamatan

Korpri: PNS Bagian dari MWA UNS Berbuat di Luar Kewenangan Bisa Disanksi Berat******

SOLO–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi bagian majelis wali amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berbuat di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat.

“Sudah dibekukan, tapi masih melakukan perbuatan itu. Artinya melakukan perbuatan di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat itu,” ujar Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023) siang.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Sebagai informasi, MWA UNS Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa. Meskipun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Zudan mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) mentaati regulasi yang berlaku menyusul adanya rencana perlawanan MWA UNS terhadap Permendikbud No.24/2023.

Dia mengatakan Permendikbud No.24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor merupakan regulasi yang berlaku serta harus ditaati.

“Kalau keberatan bisa diuji dulu dalam Mahkamah Agung terkait aturannya,” jelas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini.

Dia mengatakan Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.24/ 2023 merupakan aturan yang sah. Regulasi itu tidak bisa didebat, namun bisa dilakukan uji materi ke MA apabila keberatan.

“Saya sebagai Ketua Umum Korpri mengimbau semua ASN untuk taat asas dengan peraturan yang masih berlaku. Selama Permen itu belum dicabut atau dibatalkan masih sah,” papar Alumnus FISIP UNS ini.

Menurut Zudan, ASN dalam bekerja harus mentaati sistem aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi pegawai negeri itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilanggar,” ujar dia.

Misalkan, lanjut Zudan, tidak boleh menyalahi kewenangan, mentaati aturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila PNS melanggar aturan peraturan menteri bisa mendapatkan sanksi.

“Sanksinya bisa sanksi berat dipecat tak hormat, dipecat dengan hormat, atau turun pangkat. Sanksi sedang, sampai ringan seperti teguran,” papar dia.

Menurut dia, sanksi itu bisa dikenakan bagi semua PNS yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atau peraturan menteri.