pinjol bangkrut

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan abadi

Mendag Zulhas Yakinkan Investor AS untuk Berinvestasi di IKN******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mempromosikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada para investor Amerika Serikat (AS) dalam forum bisnis Indonesia-AS yang berlangsung di New York beberapa waktu lalu.

"Pembangunan IKN ini merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi dan kolaborasi berbagai pihak," kata Zulhas dikutip Kamis (30/11).

Zulhas mengatakan, IKN Nusantara yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dapat menjadi super hub karena akan dilengkapi dengan kawasan industri dan jalur perdagangan strategis.

Dengan kondisi tersebut, Zulhas meyakinkan para investor agar tidak ragu dalam menjajaki peluang perdagangan dan investasi di Indonesia.

"Investasi swasta sangat terbuka lebar di berbagai sektor, termasuk sektor pendukung perdagangan seperti infrastruktur, transportasi, dan logistik," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan ini, Zulhas menyampaikan terima kasih atas antusiasme yang positif dari pelaku usaha dalam forum ini dan berharap semakin banyak kerja sama Indonesia-AS yang akan terjalin.

Hal tersebut sejalan dengan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden yang telah berkomitmen meningkatkan status kerja sama kedua negara dari Strategic Partnership ke Comprehensive Strategic Partnership (CSP).

"Kementerian Perdagangan juga akan bekerja secara berkesinambungan bersama Otorita IKN dan seluruh instansi terkait, dalam menciptakan Ibu Kota Negara Nusantara yang berasaskan pada pemerataan ekonomi, dan memanfaatkan IKN dalam mewujudkan sektor perdagangan yang lebih kuat dan transformatif," kata Zulhas.

Adapun forum bisnis tersebut diinisiasi oleh Urbahn Architecs, firma arsitektur bergengsi yang memiliki spesialisasi dalam perencanaan dan desain master (grand design) untuk fasilitas publik bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).

Sementara itu, Director of ASEAN Business Development Urbahn Architects, Rafi Haikal mengaku sangat antusias bisa membantu serta memfasilitasi Kemendag dan OIKN bertemu para investor di AS.

Arsitek muda Indonesia yang sedang meniti karir di New York ini menyebut Urbahn Architects siap membantu pembangunan dan perkembangan IKN sesuai yang diharapkan pemerintah Indonesia.

"Urbahn Architects menyatakan kesiapannya dalam menjembatani desainer, pengembang, dan calon investor ke IKN. Keterlibatan Urbahn Architects dalam pembangunan IKN bertujuan untuk mengintegrasikan standar desain dan pembangunan dengan kualitas arsitektur setingkat New York untuk ibu kota baru Indonesia," kata Haikal.

Lebih lanjut, alumnus Pratt Institute di Brooklyn, New York, ini menjelaskan bahwa Urbahn Architects juga telah mengkurasi 100 peserta untuk hadir di dalam Forum Bisnis dan Investasi Indonesia-AS. Partisipasi tersebut bertujuan untuk menjembatani pasar arsitek dengan pengembang dari Indonesia dan AS.

Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Hasibuan.

Tuan Kerajaan Dao

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Pesta Diskon Seharian di Transmart Datang Lagi, Cuma Hari Ini Lho******

Jangan sampai lewatkan pesta diskon seharian bertajuk Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (26/11). Soalnya ada diskon berlipat, 50 persen dan ekstra diskon 20 persen.

Promo ini cuma berlangsung satu hari, mulai jam operasional sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Full Day Sale Hari ini, Banyak Diskon

Kalau belum punya kartu kredit Bank Mega tidak perlu khawatir. Kamu bisa datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Belum punya Allo Prime? Tenang, cukup downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan lupa belanja hemat cuma di Transmart Full Day Sale hari ini ya, dan nikmati beragam diskon menariknya!

Saya tidak terkalahkan

Ladies Apparel Diskon sampai 30% + 20% di Transmart Full Day Sale******

Ladies apparel lagi ada diskon 30 persen plus ekstra diskon 20 persen nih, di Transmart Full Day Sale. Selain diskon ada juga harga khusus, loh.

Transmart Full Day Sale cuma berlangsung satu hari ini, Minggu (26/11), mulai dari toko buka sampai tutup di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Belanja Bebas Khawatir di Transmart Pakai Bank Mega atau Allo Bank

Jangan lupa bayarnya pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah biar bisa langsung dapat diskon 20 persen.

Caranya cukup unduh Allo Bank di Google Play atau App Store, laluu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengajukan Allo Paylater.

Selain pakai Allo Paylater, bisa juga belanja sekarang bayar nanti dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Kapan lagi belanja banyak diskonnya kalau bukan di Transmart Full Day Sale. Mumpung masih ada waktu, segera kunjungi gerai Transmart terdekat dan bawa pulang baju incaranmu!

Penjahat penjelajah waktu

Induk TikTok Akan Mundur dari Bisnis Game dan PHK Ratusan Karyawan******

ByteDance, raksasa teknologi Chinayang menjadi induk TikTok akan merestrukturisasi bisnis game mereka dengan menyuntik mati Nuverse pada bulan depan.

Keputusan itu diambil karena mereka ingin fokus ke bisnis inti. Kebijakan tersebut berdasarkan sumber yang mengetahui rencana itu akan mengakibatkan ratusan karyawan terkena PHK.

Mengutip CNN.com, sumber itu mengatakan informasi itu ia buat berdasar pengumuman internal perusahaan yang dirilis pada Senin (27/11).

Namun, ia tak merinci jumlahnya. Selain melakukan restrukturisasi bisnis, ByteDance sebelumnya juga dikabarkan akan menjual Moonton, perusahaan pengembang permainan Mobile Legends: Bang Bang yang mereka beli pada 2021 lalu.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (28/11) ini, juru bicara ByteDance mengonfirmasi bahwa perusahaannya memang telah melakukan peninjauan bisnis.

"Kami telah membuat keputusan sulit untuk merestrukturisasi bisnis game kami. Kami secara teratur meninjau bisnis kami dan melakukan penyesuaian untuk fokus pada area pertumbuhan strategis jangka panjang," katanya.

ByteDance terjun ke dunia game pada 2019. Namun, sejak itu, ByteDance gagal membuat terobosan signifikan melawan pemimpin industri game; Tencent dan NetEase.

Padahal, mereka sudah mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk itu.

"Dalam kasus ByteDance, perusahaan tersebut telah berinvestasi banyak dalam bisnis game tetapi tidak meraih kesuksesan besar," kata  CEO Niko Partners Lisa Hanson.

[Gambas:Video CNN]