erek erek obeng

Dewa perang terkuat

Jokowi soal RI Kalah di WTO: Nggak Apa******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan Uni Eropa mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di Uni Eropa, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

Sandiaga Ungkap Strategi Pemulihan Pariwisata Indonesia di WTTC******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memaparkan sejumlah strategi memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi di World Travel & Tourism Council (WTTC), Rabu (30/11). Pada kegiatan yang digelar di Riyadh, Arab Saudi itu, Sandiaga menjadi pembicara kunci.

Sandiaga mengatakan, pariwisata berkelanjutan menjadi salah satu kunci pemulihan.

"Pertama, kami harus mengubah pola pikir, Bali khususnya, harus menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Jadi kami harus mengubah pola pikir untuk menjadikan pariwisata yang ramah dan berkelanjutan," katanya.

Tak hanya meningkatkan pendapatan, strategi tersebut juga mampu menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Menurut Sandiaga, peluang usaha dan lapangan kerja itu berasal dari pergerakan 800 juta wisatawan lokal.

"Tahun ini, saat kita berbicara tentang pekerjaan, Indonesia sudah dalam jalur yang tepat untuk menciptakan 1,1 juta lapangan kerja dalam sektor pariwisata, dan kekuatannya berasal dari wisatawan lokal," ujar Sandiaga.

Diskusi bertajuk 'Travel for Better Future' tersebut dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kerajaan Arab Saudi Abdulla bin Touq Al Morri, Penasehat Khusus Kementerian Pariwisata Kerajaan Arab Saudi Gloria Guevara, Chairman and CEO Accor Hotel Sebastien Bazin, dan CEO The Hertsz Corporation Stephen Scherr.

Selain itu, sejumlah menteri pariwisata dari negara sahabat seperti Bahrain, Bahama, Barbados, Costa Rica, Yunani, Guatemala, Jamaika, Jordan, Seychelles, serta Spanyol juga turut hadir.

Tidak di masa muda

Buruh soal Kenaikan UMP DKI: Tak Layak, Akan Selalu Miskin******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menolak kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6 persen. Presiden Aspek Mirah Sumirat menilai kenaikan UMP jauh dari kelayakan hidup buruhyang tinggal di Jakarta.

Menurut Mirah, jika kenaikan UMP masih jauh dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, buruh akan selalu berada dalam kehidupan yang miskin.

"Alasan penolakan karena angka tersebut masih sangat jauh dari kata layak untuk biaya hidup seorang buruh yang tinggal di Jakarta. Artinya, buruh akan selalu miskin dan tak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya," tutur Mirah lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

"Aspek Indonesia mendesak Pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk berani menerbitkan Surat Keputusan Gubernur yang baru untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022," ucapnya.

Mirah meminta agar Surat Keputusan Gubernur yang baru perlu segera diterbitkan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja.

Apalagi, rekomendasi kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 10,5 persen telah disampaikan oleh unsur serikat pekerja dalam sidang Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada Selasa (22/11) di Balai Kota DKI Jakarta.

Mirah juga meminta kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk melihat langsung ke masyarakat dan mengetahui sulitnya kehidupan buruh jika kenaikan upah terus ditekan. Ia menyebut SK Gubernur tersebut tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan sampai kehilangan kepekaan dan kehilangan empati, ketika menerbitkan keputusan yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas," tegasnya.

Diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah mengungkapkan besaran UMP 2023 mempertimbangkan usulan Sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (22/11) yang dihadiri oleh berbagai pihak berkepentingan.

[Gambas:Video CNN]

Seorang pencuri ulung

BPS Catat Inflasi 5,42 Persen pada November******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 5,42 persen (year on year/yoy) pada November 2022. Sedangkan, inflasibulanan terealisasi sebesar 0,09 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok di Tanah Air.

"Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year adalah komoditas bensin (BBM), bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, termasuk tarif angkutan dalam kota," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Berdasarkan provinsi, inflasi di Sumatera paling tinggi ada di Kota Bukittinggi sebesar 7,01 persen. Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Tanjung Selor sebesar 9,20 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Jember sebesar 7,76 persen. Inflasi di Bali Nusa Tenggara tertinggi ada di Kota Kupang sebesar 7,30 persen.

Selanjutnya, inflasi di Sulawesi tertinggi ada di Kota Parepare sebesar 7,11 persen. Lalu, di Maluku dan Papua inflasi tertinggi ada di Jayapura sebesar 6,81 persen.

"Inflasi terendah dari 90 kota yang kami amati ada di Ternate sebesar 3,26 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Infinity dimulai dengan horor

Basuki soal Food Estate: Sudah Bisa Ditanami, tapi Gak Ada Orangnya******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan food estatedi beberapa wilayah, seperti Kalimantan Tengah hingga Papua.

Khusus untuk food estatedi Kalimantan Tengah dengan fokus komoditas padi dan tanaman pangan termasuk singkong, Basuki menjelaskan lahan seluas 43.500 hektare itu sudah bisa ditanami.

"Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) membuktikan lahannya sudah bisa ditanami, hanya karena memang mungkin orangnya gak ada, jadi agak lambat. Jadi kita setop di 43.500 hektare," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Selanjutnya, Basuki melaporkan progres pembangunan food estate di Sumatera Utara yang berfokus pada komoditas bawang merah, bawang putih, dan kentang. Luas potensialnya 1.000 hektare, tapi yang akan dikelola hanya 748,6 hektare.

Di food estate Sumatera Utara, PUPR melakukan pembangunan irigasi tetes seluas 143,5 hektare di Blok B Desa Ria Ria dan sudah ditanami budidaya bawang merah seluas 17 hektare.

Selain itu, Basuki juga menjelaskan pemerintah memberikan bantuan 7 unit eskafator untuk masyarakat melakukan land clearing mandiri di lahan 785 hektare. Tadinya itu tugas PUPR, tapi Kabupaten Humbang Hasundutan meminta bantuan eskafator saja untuk melakukan land clearing mandiri.

Ada juga pembangunan fasilitas Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH) yang menelan biaya Rp82,27 miliar. Sudah dilaksanakan sejak Desember 2021, progres fisik pembangunan kini menyentuh 61,4 persen.

Bergeser ke Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Basuki melaporkan food estate dengan fokus komoditas sorgum, seperti jagung, tomat, kacang hijau, sedang dikembangkan dengan jaringan irigiasi air tanah (JIAT) dari Bendungan Haekrit.

Proyek pembangunan jaringan irigasi dan pipa transmisi juga dilakukan di kawasan food estate NTT lain, seperti Sumba Tengah hingga Sumba Timur.

Terakhir,food estatedi Kirom, Papua yang terbagi dalam 11 zona. Luas potensialnya 10 ribu hektare, dengan 7.000 hektare merupakan area penggunaan lain (APL) berupa hutan dan sisanya merupakan area eks plasma sawit di 7 kampung yang akan ditangani proses irigasinya.

Basuki mengatakan pada tahun ini tengah memasuki tahap land clearing di lahan seluas 496 hektare dengan progres 67,2 persen. Nantinya,food estateini bakal berfokus pada komoditas jagung.

"Pembangunan jaringan saluran drainase untuk 2022-2023 seluas 3.000 hektare, ini yang kami utamakan. Selain melakukan land clearing, sudah langsung diolah tanah dan disiapkan bibitnya untuk kita mulai tanam," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

KPPU Siap Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Demi Cegah Monopoli******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap melakukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk di sektor konstruksi, demi mencegah praktik monopoli.

"Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti terjadi praktik monopoli, atau persaingan tidak sehat," kata Ketua KPPU M Afif Hasbullah, Kamis (1/12), dikutip dari Antara.

Gus Afif, sapaan akrabnya, menjelaskan KPPU telah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan menyatakan kesiapan melakukan pengawasan di IKN.

"Kita dorong mengikuti program kepatuhan, misalnya dengan KPPU. Sehingga saat ramai-ramai mengerjakan IKN, semua pelaku usaha yang ada di sana sudah well-informed terkait dengan persaingan usaha yang sehat," tuturnya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN dibagi ke dalam lima tahap hingga 2045.

Rinciannya, pembangunan tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua pada 2025 hingga 2029, tahap ketiga pada 2030-2034, tahap keempat pada 2035-2039, dan terakhir tahap kelima pada 2040 hingga 2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022. Tercatat ada 18 proyek baru yang akan terkontrak.

Ada 18 kegiatan yang akan terkontrak pada November sampai Desember 2022 senilai Rp9,68 triliun. Mulai dari 1 kegiatan sumber daya air (SDA) senilai Rp500 miliar, 4 kegiatan bina marga sebesar Rp1,59 triliun, 12 cipta karya senilai Rp7,08 triliun, dan 1 kegiatan perumahan sebesar Rp510 miliar.

Basuki juga meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu sejalan dengan minat investasi di IKN yang meningkat.

Ia menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land development dan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land development dan jalan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

[Gambas:Video CNN]