slot96

Penyelamat Pesawat

Kemendag Klaim Harga Bahan Pokok Turun Signifikan Usai Lebaran******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim harga bahan pokok usai Lebaranmengalami penurunan yang cukup signifikan. Daging ayam dan daging sapi yang sempat melonjak saat Lebaran juga mulai turun harga.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyatakan klaim tersebut berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag.

"Daging ayam pada saat Lebaran mencapai harga Rp39 ribu -Rp40 ribu per kg, saat ini menuju harga normal sesuai harga acuan di kisaran Rp37 ribu per kg. Daging sapi yang saat Lebaran mencapai hampir Rp150 ribu per kg, saat ini turun signifikan hingga 6,11 persen menjadi Rp139 ribu per kg," kata Isy kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

"Tidak ada perbedaan yang signifikan," ujarnya.

Menurutnya, Kemendag bersama pemangku kepentingan terkait berupaya terus menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di masyarakat. Caranya dengan meningkatkan produksi, manajemen stok, optimalisasi pasar murah hingga tata kelola angkutan barang pokok.

"Selain itu, rakor pengendalian inflasi yang rutin diselenggarakan setiap minggu turut memastikan agar koodinasi dan kerja sama antardaerah berlangsung dengan optimal," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang itu menembus sembilan langit

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Penuhi Kebutuhan Lebaran, Pemerintah Impor 18 Ribu Ton Daging Kerbau******

Perum Bulog mendatangkan 18 ribu ton daging kerbau beku dariIndia untuk memenuhi kebutuhan saat puasa dan Lebaran. 

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan jumlah itu merupakan bagian dari penugasan untuk mengimpor 100 ribu ton daging kerbau beku tahun ini.

"Dari alokasi 100 ribu ton, ini baru datang 18 ribu ton. Seyogyanya kita harapkan 20 ribu ton tapi yang datang baru 18 ribu ton. Ini nanti bertahap," kata Buwas, sapaan akrabnya, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (12/4).

Daging kerbau tersebut akan tersedia di pasar tradisional dan ritel modern dengan kemasan yang sudah diberi label harga eceran tertinggi (HET) sehingga pedagang tidak bisa menjual dengan harga tinggi.

Buwas juga menyebut daging kerbau impor akan didistribusikan langsung oleh Bulog di seluruh Indonesia dan distributor yang memenuhi syarat. Saat ini, Buwas menyebut baru 11 distributor yang memenuhi syarat untuk mendistribusikan daging kerbau impor tersebut.

"Yang minta lebih dari 100, tapi yang memenuhi syarat baru 11," kata Buwas.

Menurutnya, daging kerbau beku impor tersebut memiliki kualitas yang bagus dan sudah melewati proses karantina. Daging tersebut juga dijamin bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).

Ke depan, Buwas mengatakan daging kerbau beku impor yang menjadi bagian penugasan Bulog akan masuk secara bertahap hingga 100 ribu ton. Daging kerbau impor akan masuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Misalnya tiap bulan kebutuhannya 20 ribu ton, ya kita datangkan tiap bulan 20 ribu ton, 20 ribu ton, sampai 100 ribu ton," kata Buwas.

[Gambas:Video CNN]

Sistem dewa pedang terkuat

Erick Beber Untung Indonesia Jika Tambah Saham Freeport 10 Persen******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan keuntungan negara jika berhasil menambah 10 persen kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Saat ini, pemerintah mengempit saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. PTFI merupakan perusahaan afiliasi dari perusahaan AS, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX).

Erick mengklaim jika Indonesia berhasil menambah kepemilikan saham di PTFI, maka pendapatan negara pun bisa bertambah.

Selain penambahan porsi saham, kata Erick, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat direksi PTFI yang berasal dari warga Papua. Menurutnya, PTFI sudah puluhan tahun beroperasi dan sudah saatnya putra-putra daerah terbaik Papua mendapat kesempatan.

"Saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur," kata Erick.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga meminta PTFI turut meneruskan hilirisasi. Oleh karena itu, Erick mengatakan agar PTFI komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur.

Tak hanya itu, Erick juga meminta agar ada tambahan pembangunansmelterdi Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.

"Karena itu kami mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu," jelas Erick.

Wacana permintaan tambahan kepemilikan saham pada PTFI disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang kontrak pengelolaan Freeport di Indonesia, dengan catatan RI mendapatkan 10 persen saham tambahan.

Menurutnya, rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin membaik dan grafik produksi yang peakpada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.

Pemerintah akan menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Bahlil mengatakan pemerintah ingin produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti.

"Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil," jelas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan pulang sang penyihir

PUPR Sebut Butuh Rp30 T untuk Bangun Tol Sepanjang Jawa******

Dirjen Bina MargaKementerian PUPR Hedy Rahadian mengungkapkan pemerintah butuh Rp30 triliun untuk membentangkantoldi sepanjang Pulau Jawa.

Ia menjelaskan dana itu dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan tol dari Probolinggo-Banyuwangi. Sebab, saat ini tol Trans Jawa baru beroperasi dari Merak hingga Probolinggo sepanjang 1.056,38 kilometer (km).

Saat ini, Bina Marga mulai membangun tol Probolinggo-Banyuwangi. Namun, baru tahap 1 Gending-Besuki sepanjang 49,7 km.

Meski demikian, ia belum yakin pemerintah mau menggelontorkan dana sebesar itu.

"Ini kelihatannya belum ada keputusan apakah negara akan melakukan itu (mengeluarkan Rp30 triliun)," katanya.

Kementerian PUPR sendiri menilai pembangunan tol hingga ke Banyuwangi itu bisa semakin melancarkan pendistribusian barang dan jasa serta meningkatkan roda penggerak perekonomian bagi masyarakat di Jawa.

Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, manfaat dari terbangunnya tol Trans Jawa ini tidak hanya menjadi jalur penghubung transportasi antarkota. Tetapi, dapat diintegrasikan dengan kawasan-kawasan industri dari Merak hingga Jawa Timur serta mendukung banyak akses ke destinasi pariwisata yang ada.

Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terdiri dari dua tahap pelaksanaan konstruksi.

Pertama, tahap satu ruas Gending-Besuki sepanjang 49,7 km yang saat ini dimulai pembangunannya, ditargetkan konstruksinya selesai pada 2024 mendatang.

Tol ini juga memiliki tiga seksi yaitu seksi 1 Gending-Kraksaan (12,88 km), seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,20 km) seksi 3 Paiton-Besuki (25,60 km).

Kedua, tahap dua dari ruas Besuki-Banyuwangi sepanjang 125,72 km dan ditargetkan konstruksinya selesai setelah 2024.

Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi tahap 1 dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp10,8 triliun yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi.

Dalam pembangunan itu telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada 24 Januari 2023 lalu dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang telah diterbitkan pada 3 Februari 2023.

[Gambas:Video CNN]

Tentang mimpi musim panas

Raup Cuan Rp2,75 T, Jasa Marga Tebar Dividen Rp549 M******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk membagikandividensebesar Rp549,38 miliar kepada pemegang saham setelah dua tahun terakhir tidak membagi dividen. Jumlah itu setara 20 persen darilaba bersih perseroan pada 2022, yakni Rp2,75 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga Pramitha Wulanjani mengatakan pembagian dividen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan performa perseroan yang mulai pulih seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi covid-19.

"Besaran dividen per lembar yang diperoleh pemegang saham adalah sekitar Rp75,69. Jasa Marga akan menggunakan sisa laba bersih tahun 2022 sebagai cadangan lain," ujar Mitha dalam keterangan resmi, Rabu (10/5).

Kemudian ex dividen di pasar tunai pada 24 Mei 2023, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 23 Mei 2023, dan pembayaran dividen pada 9 Juni 2023.

Sementara itu, EBITDA perseroan mencapai Rp8,7 triliun atau tumbuh 13,1 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan realisasi EBITDA Margin yang mencapai 63 persen seiring dengan peningkatan kinerja perseroan karena telah beroperasinya sejumlah ruas tol baru dan peningkatan mobilisasi masyarakat yang menjadi katalis positif atas kenaikan volume lalu lintas perseroan.

[Gambas:Video CNN]