game server thailand

badai setan

Geliat Ekonomi Desa Mekar Mukti Lewat Inovasi Cuanki hingga Abon Lele******

Cuanki Lele, kuliner olahan bawang goreng pedas, hingga peternakan domba menjadi primadona Desa Mekar Mukti di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Inovasi usaha yang dilakoni itu telah menggeliatkan perekonomian warga.

Berkat bergeraknya roda perekonomian warga dan pemaksimalan BUMDes menjadikan Desa Mekar Mukti sebagai salah satu di antara 15 desa pemenang utama Program Desa BRILian 2022.

Desa BRILian merupakan program pemberdayaan desa oleh BRI yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa. Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

"Beberapa kelompok usaha tengah berinovasi untuk membuat kuliner abon lele, setelah sukses berinovasi di cuanki lele," ujar Kepala Desa Mekar Mukti, Juhana saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Menurutnya, usaha cuanki lele dan abon lele tengah dioptimalkan warga desa. Termasuk juga olahan bawang goreng pedas dengan varian rasa jeruk serta jahe serbuk plus madu.

Juhana menyebut, untuk inovasi-inovasi ini sejumlah pihak banyak terlibat, mulai dari aktor-aktor di Bumdes, BRILink, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, hingga penyuluh yang ditunjuk oleh pihak kecamatan.

"Gotong royong dan diskusi yang terus menerus membuat warga turun aktif menawarkan ide-ide brilian terhadap hasil pertaniannya," tegas dia.

Belakangan, Juhana menyebut sebanyak 30 petani juga tengah mengembangkan persemaian kacang bintang sebagai komoditas baru di sektor pertanian.

"Pada April tahun ini sejumlah petani akan mencoba bibit baru tembakau sebagai produk unggulan baru," ujar Juhana menambahkan.

Di sisi lain, sektor lainnya juga terus dikembangkan Desa Mekar Mukti. Salah satunya sektor budaya, mulai dari kegiatan terbang, tutunggulan, sampai pencak silat.

Juhana menjelaskan, untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Desa Mekar Mukti membentuk BUMDes, yakni BUMDes Jayamukti.

Juhana mengatakan, awal usaha yang dikelola Bumdes hanya usaha berupa perdagangan skala kecil/warung ATK dan Brilink. Berbekal kenyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes, perlahan namun pasti Bumdes mengalami pergerakan yang lebih baik.

"Pendekatan kelompok dan motivasi yang diberikan tiada henti kepada warga menjadi kiatnya," ujar dia.

BUMDes Jayamukti total telah memiliki enam unit usaha, yakni Wisata Edukasi Harapan Mulih, Peternakan Lebah Madu, Pengelolaan Air Bersih oleh KP-SPAM, Agen Brilink dan Warung ATK, Pertanian dan Perkebunan serta Pengelolaan UMKM.

Untuk unit usaha Jasa Keuangan Agen Brilink melalui Agen Brilink dan Warung ATK hadir di tengah masyarakat. Unit usaha ini ditujukan mendukung inklusi keuangan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam mengakses layanan perbankan.

Unit usaha selanjutnya yang dikelola oleh BUMDes Jayamukti yaitu Toko Perdagangan, serta unit usaha terakhir yang dikelola adalah Gelanggang Olahraga (GOR) Desa Mekarmukti.

"Insya Allah demi pertumbuhan ekonomi warga yang makin baik," pungkas Juhana.

Hunyuan Wuzong

Pengamat Buka Suara Soal Perppu Ciptaker yang Dianggap Rugikan Buruh******

Pengamat Ketenagakerjaan menjelaskan soal beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang dianggap merugikan buruh, seperti upah, hak cuti dan alih daya.

Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menilai pasal-pasal dalam Perppu Ciptaker sebenarnya baru akan dijelaskan lebih lanjut di peraturan pemerintah (PP) sebagai turunannya. Sehingga, seharusnya buruh fokus pada aturan turunan Perppu tersebut. 

"Jadi kalau nanti perppu ini sudah ditetapkan oleh DPR sebagai UU, soal isinya baru akan diturunkan dari situ. Misalnya, soal upah minimum bisa nanti diperbaiki di PP 36/2021. Jadi di situ diperbaiki," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).

Dalam hal ini, Payaman menjelaskan soal hak cuti haid dan melahirkan yang dihapus dalam beleid tersebut. Menurutnya, hak cuti tersebut bisa muncul di peraturan-peraturan turunan.

Sementara itu, terkait penjelasan jatah libur yang cuma sehari dalam seminggu, Payaman berpendapat bahwa pengertian yang dimaksud adalah minimum.

"Jadi tidak dikatakan hanya 1 hari libur dalam 1 minggu, gak begitu. Jadi kalau misalnya perusahaan memilih yang 5 hari kerja dalam 1 minggu, itu tetap boleh. Gak ada berubah itu," jelasnya.

Menurutnya, saat ini buruh lebih baik untuk memfokuskan kepada peraturan pemerintah (PP) yang menjadi turunan Perppu Ciptaker tersebut.

Payaman juga menanggapi soal 9 tuntutan buruh yang diklaim Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai kesepahaman dengan unsur pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Difokuskan ke PP saja. Misalnya ada 9 poin yang sudah mereka sepakati dengan pengusaha, itu diserahkan saja kepada pemerintah supaya nanti itu diterjemahkan dan dimasukkan ke dalam PP," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan menilai pasal 88F Perppu Ciptaker yang menyebutkan pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu.

Alih-alih menolak, Hadi beranggapan hadirnya pasal tersebut bisa menjadi keuntungan untuk buruh. Sebab, pemerintah bisa menetapkan kebijakan yang berbeda dari formula normal jika ada keadaan khusus.

Ia berkaca dengan penetapan formula upah minimum tahun lalu. Hadi menilai buruh diuntungkan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mengeluarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

"Perpu (Ciptaker) malah lebih baik daripada UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja semua pekerjaan bisa di-outsourcing-kan, tapi di perppu justru dibatasi," ujar Hadi soal pasal outsourcing yang dianggap merugikan buruh.

Hadi menilai Perppu Ciptaker mencoba membuat jalan tengah dengan merevisi beberapa ketentuan dari UU Cipta Kerja, termasuk soal upah minimum dan outsourcing yang dianggap menguntungkan.

"Perppu ini justru lebih baik dibanding dengan UU Cipta Kerja. Karena perubahan dalam perppu itu malah menguntungkan buruh dibanding dengan UU Cipta Kerja. Tapi kalo perppu dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, ya tentu lebih menguntungkan UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Tak jauh beda, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono tak bermasalah dengan pasal-pasal Perppu Ciptaker yang dianggap merugikan buruh.

Soal kewenangan baru di pasal 88F di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu, Aloysius tak menganggap hal tersebut bermasalah karena hanya berlaku dalam keadaan tertentu.

Terkait tenaga ahli daya atau outsourcing yang tidak disebutkan batasan jenis pekerjaannya, Aloysius berpendapat alih daya pekerjaan terbuka untuk macam-macam pekerjaan. Di dalam perppu hanya mengatur alih daya pekerjaan, bukan alih daya pekerja.

"Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat 'tetap' atau 'terus menerus'. PKWT untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya dalam waktu tertentu. Jadi di sini masalah pengawasannya, bukan waktunya yang dipermasalahkan," tegasnya.

Terakhir, soal penghapusan cuti haid dan melahirkan bagi buruh atau pekerja perempuan, Aloysius menegaskan bahwa kedua cuti tersebut tetap ada dan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

SAP Express Buka Suara soal Viral Kurir Meninggal Ketika Antar Paket******

PT Satria Antaran Prima Tbk atau SAP Expressbuka suara soal viral kurir paketnya yang meninggal saat sedang bertugas.

Presiden Direktur SAP Express Budiyanto Darmastono menjelaskan kurir bernama Yulan Susilo (YS) itu memiliki sakit jantung. Meski sudah diminta dokter untuk pasang ring, Yulan merasa takut dan hanya bersedia meminum obat.

"Sebelum jalan kirim barang, yang bersangkutan (YS) juga minum obat jantung. Saat di lokasi, yang bersangkutan berhenti, turun dari sepeda (motor) sambil memegang dada, langsung pingsan," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (16/2).

Staf SAP Jakarta Barat pun langsung meluncur ke lokasi kejadian, bersama dengan mobil ambulans. Sementara itu, staf lain menjemput istri korban sebelum akhirnya almarhum dilarikan ke rumah sakit.

"Selama ini yang bersangkutan bekerja baik sopan dan tidak pernah ada masalah. Proses (pencairan) BPJS berjalan, diproses," ungkap Budiyanto.

"Semoga almarhum diampuni dosanya, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan iman dan ketabahan, serta ditempatkan di tempat yang layak," pungkasnya.

Sebelumnya, viral gambar berisi seorang kurir meninggal saat mengantar paket pelanggan. Narasi yang berkembang di media sosial adalah kurir tewas karena kelelahan ketika mengantar paket pelanggan.

YS (42) ditemukan meninggal dunia di sebuah perumahan di daerah Kembangan, Jakarta Barat sekitar pukul 14.09 WIB pada Rabu (15/2).

Kapolsek Kembangan Kompol Ubaidillah mengatakan YS tewas saat akan mengantarkan paket ke salah satu rumah di perumahan tersebut. Korban pertama kali ditemukan oleh satpam perumahan.

Melihat hal itu, satpam dibantu dengan warga sekitar kemudian melakukan pengecekan terhadap korban. Saat dicek, korban sudah meninggal dunia. Peristiwa itu pun dilaporkan ke Polsek Kembangan.

"Hasil pemeriksaan awal di lokasi tidak adanya bekas penganiayaan atau kekerasan pada tubuh korban," ucap Ubadillah dalam dalam keterangannya hari ini.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Wapres Ma'ruf: Penyediaan Pangan ke Depan Semakin Berat******

Wakil PresidenMa'ruf Amin mengatakan beban sektor pertanian semakin berat lantaran harus mampu menyediakan pangan untuk lebih dari 275 juta jiwa di Indonesia.

Ma'ruf menyebut ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan RI menjadi persoalan kritikal. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengelola masalah ini dengan baik, seiring dengan meningkatnya tren pertumbuhan penduduk.

"Meskipun inflasi di Indonesia dalam batas terkendali, sebesar 5,51 persen pada Desember 2022, tantangan penyediaan pangan ke depan semakin berat. Belum semua sektor pulih dari pandemi, termasuk produksi dan distribusi pangan global," katanya saat membuka Rakernas Pembangunan Pertanian 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Oleh karena itu, ia memberikan tiga wejangan utama yang bisa dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk menghadapi tantangan ke depan. Pertama, identifikasi komoditas pangan yang tepat oleh Kementerian Pertanian.

Ma'ruf mencontohkan soal data jumlah surplus beras cenderung menurun dari tahun ke tahun. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana jumlah beras turun dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada 2022.

"Saya minta fokus kita agar jangan hanya pada surplusnya saja, tetapi juga pada besaran angkanya. Harapannya jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya produksi beras juga meningkat dari tahun ke tahun," tegas Ma'ruf.

Kedua, Ma'ruf menyinggung fakta di mana lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Menurutnya, ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan RI jika tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi.

Ketiga, Ma'ruf meminta giat program diversifikasi pangan lokal secara masif. Saat ini, masyarakat Indonesia masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok.

Di lain sisi, Kementan menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020.

Ma'ruf menegaskan selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, upaya menjaga ketahanan pangan perlu diikuti dengan penggalakan kembali program diversifikasi pangan. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan hulu-hilir pangan lokal.

"Bapak Presiden telah menegaskan hal ini, termasuk pada berbagai kesempatan saya juga mengingatkan agar percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal ini didukung dengan riset," ungkapnya.

"Regulasi dan insentif pemerintah juga perlu dimanfaatkan untuk menarik partisipasi investor atau swasta dalam program diversifikasi pangan, serta mendorong produksi pangan lokal maupun pengembangan produk turunannya," sambung Ma'ruf.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Produk Es Krim Mixue Dinyatakan Halal oleh MUI******

MUI menyatakan produk es krim Mixueresmi halal. Mixue merupakan perusahaan waralaba yang menjual es krim dan teh berasal dariChina.

Keputusan itu dikeluarkan usai Komisi Fatwa melaksanakan sidang produk halal pada Rabu (15/2) kemarin.

"Produk Mixue telah sesuai produk halal. Bahannya berasal dari produk yang suci dan prosesnya terjamin," Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh di laman resmi MUI.

Asrorun mengatakan bahan produk Mixue telah memenuhi standar halal yang ditetapkan MUI. Termasuk semua bahan yang digunakan halal dan suci, serta proses produksinya terjamin kesuciannya. Ia pun memastikan ketetapan halal MUI terhadap Mixue meliputi semua outlet dan menu.

MUI telah menetapkan standar halal baru terhadap produk makanan dan minuman yang memiliki cabang dengan berbagai menu. Audit produk halal dilakukan pada semua outlet dan menu di dalamnya.

Lebih jauh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda mengapresiasi langkah manajemen Mixue karena telah mengupayakan proses sertifikasi halal terhadap semua produk.

Setelah terbitnya surat Ketetapan halal MUI ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag akan mengeluarkan sertifikat halal terhadap Mixue.

"Sebelumnya, proses pemeriksaan halal terhadap Mixue membutuhkan konfirmasi ulang karena ada salah satu bahan yang harus ditelusuri, yaitu bahan flavour yang berasal dari China," ujar Miftahul.

Ketetapan Halal merupakan produk MUI pasca adanya sistem jaminan produk halal yang baru. Ketetapan Halal ini menjadi domain/wilayah MUI sebagai lembaga yang diberikan mandat Undang-Undang untuk melaksanakan Sertifikasi Halal.

[Gambas:Video CNN]

latihan kecil

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]