ag4d

Zhanye Panjang

Pengusaha Tuding Mafia Impor Bawang Putih Menjamur Jelang Pemilu 2024******

Himpunan PengusahaMuda Indonesia (HIPMI) menuding mafiaimpor bawang putih merajalela jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan M Hadi Nainggolan menuding ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih rawan dimanfaatkan mafia.

Bahkan, Hadi menuding para mafia tersebut memiliki beking atau pihak yang melindungi untuk melancarkan aksi tak terpuji tersebut.

"HIPMI mendesak pemerintah kiranya segera bisa menghentikan dan menindak praktik-praktik kartel mafia impor bawang putih dan hortikultura agar tidak merugikan negara, pelaku usaha lainnya, serta masyarakat yang menjadi konsumen," tegas Hadi.

Hadi menyebut pemerintah tak bisa membiarkan ekosistem yang tidak sehat. Ia menuding impor bawang putih yang sangat dikuasai para kartel mafia bakal makin menjamur dan punya beking kuat jelang Pemilu 2024.

Ia mengutip data Kementerian Pertanian (Kementan) yang merinci kebutuhan konsumsi bawang putih nasional sebesar 560 ribu ton per tahun ini, di mana data produksi dalam negeri pada 2020 lalu hanya sanggup menyediakan 81.800 ton. Dengan begitu, ada celah untuk mafia bermain dalam importasi ini.

"Kita berharap pemerintah dan penegak hukum bisa bertindak tegas demi menjaga tata niaga yang lebih sehat. Apalagi komoditas ini menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia," harap Hadi.

Ia mengatakan pemicu harga bawang putih yang mahal dan kerap langka adalah permainan kartel. Pada akhirnya, tak jarang kenaikan harga komoditas ini menjadi penyumbang inflasi.

Selanjutnya, HIPMI berharap pemerintah bisa melibatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk menyelesaikan masalah ini. Hadi berharap suara pengusaha bisa lebih didengar agar tata niaga komoditas hortikultura bisa lebih transparan.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag Suhanto untuk mengonfirmasi tudingan mafia bawang putih tersebut. Namun, belum ada tanggapan dari pihak terkait.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Freeport dan AMINEF Lanjut Sediakan Beasiswa untuk Pelajar Papua******

PT Freeport Indonesia (PTFI) melanjutkan kerja sama dengan American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar Papua, belum lama ini.

Kerja sama yang berjalan selama lima tahun itu disepakati langsung oleh Direktur PTFI, Tony Wenas, dengan Direktur Eksekutif AMINEF, Alan Feinstein. Melalui program Community College Initiative, PTFI menyediakan 50 beasiswa, masing-masing untuk 10 pelajar per tahun.

Sebelumnya, dalam 25 tahun terakhir PTFI telah memberikan beasiswa bagi 12 ribu masyarakat Papua, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga program doktor. Tony menjelaskan, program beasiswa selama dua semester ini sekaligus mengokohkan komitmen perusahaan di bidang pendidikan.

"Kami ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang, khususnya orang Papua yang mempunyai kesempatan lebih rendah untuk mengakses pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih sedikit untuk belajar di luar negeri," ujarnya.

Direktur PTFI, Tony Wenas saat kerja sama antara Freeport Indonesia dan American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar Papua. (Foto: Arsip Freeport Indonesia).

Nantinya, para pelajar yang mendapatkan beasiswa program CCI dapat memilih sendiri program studi yang diikuti. Saat ini, penerima beasiswa telah mencapai 99 orang, baik dari Papua maupun Indonesia bagian Timur lainnya, dengan 73 di antaranya mengikuti program CCI.

Ruth, salah seorang penerima beasiswa PTFI, mengaku memperoleh banyak ilmu dan pengalaman selama belajar di AS.

"Selama di Amerika, saya mendapat banyak sekali pengalaman, baik profesional maupun pengembangan diri. Antara lain, saya bisa bekerja sama dengan berbagai profesor, kita di sana diajar level profesor, bukan S1 S2. Saya belajar mengembangkan diri," tutur Ruth.

Tony kemudian menambahkan, dalam program beasiswa ini, PTFI berperan sebagai sponsor korporat swasta terbesar.

Alam Dewa Kegelapan

Said Aqil Diangkat Jadi Komisaris PT IBFN******

PT Intan Baru Prana Tbk (IBFN) mengangkat mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama.

Hal itu disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022.

Emiten yang telah mengubah bisnis usahanya dari sektor pembiayaan ke bidang perdagangan dan pengangkutan komersial itu juga mengangkat Petrus Halim sebagai Direktur dan Alexander Reyza sebagai Komisaris Independen.

Direktur IBMF Petrus Halim mengatakan alasan memilih Said Aqil sebagai komisaris utama karena kemampuan dan sifat kebijaksanaan yang dimiliki Said sangat dibutuhkan oleh perseroan saat ini.

"Kami sudah kenal selama 2-3 tahun. Kami mengenal sebagai sosok yang arif, bijaksana yang dibutuhkan IBFN," ujarnya dalam konferensi pers seperti dikutip dariCNBC Indonesia, Rabu (10/5).

Menurut Petrus, kemampuan Said itu dapat memperkuat jaringan perseroan dalam memperluas pangsa pasar dan jaringan bisnisnya.

"Dari sisi bisnis kami, berjejaring luas. Bisa memberikan sudut pandang yang beda dari bisnis sebelumnya, memberikan warna dan ada hal-hal yang belum kita lihat sehingga bisa memberikan terobosan bagi IBF," pungkas Petrus.

[Gambas:Video CNN]

Said Aqil sebenarnya sudah menduduki sejumlah kursi komisaris utama usai dirinya kalah dari Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam pemungutan suara pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Muktamar NU ke-34 pada akhir 2021 lalu.

Tak hanya satu perusahaan, Said menjadi komisaris utama di tiga perusahaan. Pertama, di PT MNC Televisi Network (iNews). Kedua, PT MNC Portal Indonesia (MPI).

Ketiga, PT KAI.

Saya bukan orang baik dalam sistem

Wajib Ada Izin Mendag untuk Muluskan Restu Jokowi soal Ekspor Pasir RI******

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ekspor pasir lautRI harus mendapatkan izin menteri perdagangan (mendag).

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat (2).

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid yang diteken Jokowi 15 Mei 2023 tersebut.

Terlepas dari itu, sikap Jokowi yang merestui ekspor pasir laut ini bertentangan dengan pelarangan pada 20 tahun lalu. Kala itu, pasir laut dilarang diekspor di masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Agung

Viral Aksi Bos Blue Bird Nyamar Jadi Sopir Taksi Keliling Jakarta******

Aksi Direktur Utama PT Blue Bird Tbk (BIRD) Sigit Djokosoetono menyamar jadisopirtaksi viraldi media sosial. Momen menjadi sopir Blue Bird itu Sigit unggah di instastory Instagram pribadinya @sigitdjokosoetono.

Aksi Sigit lantas menarik perhatian netizen di Instagramnya maupun Twitter. Beberapa orang berkomentar ingin jadi penumpang beruntung yang disopiri dirut Blue Bird.

Bagaikan sopir sungguhan, ia mengenakan seragam perusahaannya dan berkeliling Jakarta mencari penumpang. Dalam unggahannya, Bos Blue Bird itu bercerita ia telah mengangkut 6 penumpang dan melewatkan 2 orderan.

Pada unggahan selanjutnya, Sigit membagikan pengalaman berkenalan dengan penumpang. Ia mengangkut tiga orang penumpang perempuan dari pusat perbelanjaan Thamrin City.

"Alhamdulillah kenalan dengan pelanggan yang sudah pesan taksi Blue Bird dan masih pesan melalui call center. Naik dari Thamrin City. Belanjaannya banyak, untung masih muat di transmovernya," ucap Sigit, diiringi emoticon tersenyum.

Selain mengangkut penumpang, Sigit juga membagikan aktivitas mangkal di beberapa titik seperti Epicentrum dan Kota Kasablanka. Ia juga memamerkan momen bertemu dengan beberapa sopir taksi Blue Bird saat berkeliling Jakarta mencari penumpang.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Tuhan

Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.

Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.

Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.

Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.

Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.

Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.

"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.