mandiri188

cr7vip slot 252Jutaan kata 378877Orang-orang telah membaca serialisasi

《mandiri188》

Polda Bali periksa tiga saksi dugaan ujaran kebencian oleh Senator AWK******

Denpasar (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Bali telah memeriksa tiga orang saksi atas laporan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh anggota senator Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK).

Kepala Sub Direktorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali AKBP Nanang Prihasmiko di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan laporan tersebut masih diproses di Polda Bali dalam tahap pemanggilan saksi-saksi.

"Masih proses. Sudah diperiksa tiga saksi," kata Nanang.

Nanang mengatakan tiga saksi yang dipanggil dan diperiksa, termasuk satu diantaranya adalah pelapor atas nama M. Zulfikar Ramly.

Namun, Nanang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pemanggilan dan pemeriksaan tersebut, termasuk mengenai apa saja hal yang diperiksa dari ketiga saksi tersebut.

Terlapor dalam laporan tersebut Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) belum dipanggil oleh penyidik.

"Terlapor belum dipanggil. Masih saksi-saksi semua yang diperiksa," katanya.

Laporan terhadap senator Bali AWK terdaftar di Polda Bali dengan nomor register STTLP/B/10/2024/SPKT/POLDA BALI tertanggal 3 Januari 2024.

Dalam laporan tersebut, tercantum bahwa AWK dilaporkan atas ucapannya dalam sebuah unggahan video siaran langsung di media sosial Instagramnya yang diduga mengandung konten ujaran kebencian dan menyinggung isu SARA.

Senator Bali tersebut pun diduga melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156a KUHP.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya tersebar luas.

Dalam video yang beredar luas tersebut, AWK meminta agar staf penyambut tamu atau frontliner di Bandara Ngurah Rai merupakan putra-putri asli Bali yang tidak menggunakan penutup kepala.

Hal itu diungkapkan AWK saat mengadakan rapat bersama Komite 1 DPD RI bersama jajaran Bandara Ngurah Rai, Kantor Wilayah Bea Cukai Ngurah Rai serta instansi lainnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat 29 Desember 2023.

Potongan video AWK yang kini dijadikan alat bukti oleh pelapor dinilai menyebabkan perpecahan di antara umat beragama di Bali. Ucapan tersebut pun memantik unjuk rasa yang dilakukan oleh 200 Muslim di Bali beberapa hari lalu.

Laporan terhadap AWK tidak hanya di Bali. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali juga melaporkan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh AWK di Bareskrim Polri.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

BNPB: Rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Cianjur capai 80 persen******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Cianjur, Jawa Barat saat ini sudah mencapai 80 persen.

“Pada 2023 yang dilakukan oleh BNPB juga adalah proses rehabilitasi rekonstruksi pasca gempa Cianjur. Sekarang yang sudah terbangun itu mungkin 80 persen baik yang bersifat infrastruktur maupun rumah masyarakat,” katanya dalam Kaleidoskop Bencana 2023 dan Outlook Bencana 2024 di Jakarta, Jumat.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri melalui empat tahap yang meliputi tahap pertama dengan dana Rp251,35 miliar, tahap kedua Rp436,14 miliar, tahap ketiga Rp1,22 triliun, dan tahap keempat yang kini sedang berjalan Rp846,42 miliar.

Dana tahap pertama sampai ketiga yang secara total sebesar Rp1,91 triliun digunakan untuk membangun dan memperbaiki 15.070 unit rumah yang rusak berat, 14.754 rumah rusak sedang, dan 33.103 rumah rusak ringan.

Baca juga: Pemerintah Pusat sudah salurkan dana Rp1,8 triliun untuk gempa Cianjur

Baca juga: Pemerintah tambah nominal bantuan rumah rusak akibat gempa Cianjur

Dana tersebut juga digunakan untuk merelokasi 541 unit rumah yang meliputi 200 unit rumah sudah terisi di Desa Sirnagalih Cilaku, 151 unit rumah yang terisi bertahap di Desa Jammal Mande, dan 190 kartu keluarga (KK) dalam proses penyiapan di Desa Babakan Karet.

Menurut Suharyanto, proses penanganan gempa Cianjur ini termasuk yang tercepat dibanding dengan penanganan tempat-tempat sebelumnya seperti di Palu dan Nusa Tenggara Barat.

“Artinya bukan berarti yang lama itu kurang baik, tidak. Artinya kita memang harus semakin ke sini semakin baik karena bencana ini kan akan ada terus,” ujarnya.

Baca juga: BNPB pantau percepatan penanganan pascabencana gempa Cianjur 

Baca juga: Banyak rumah rusak akibat gempa, BNPB soroti teknik pembangunan rumah
 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU******

Yogyakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa partainya sudah melaporkan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dana kampanye PSI sempat menjadi perbincangan hangat setelah KPU merilis rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye (LADK) semua partai politik nasional peserta Pemilu 2024 pada 9 Januari lalu.

PSI tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran terkecil, yakni Rp180 ribu, sedangkan total penerimaannya Rp2 miliar.

Raja Juli mengatakan bahwa angka yang diinput itu bukan yang sesungguhnya, dan PSI sebetulnya sama sekali belum melaporkan dana kampanye lantaran laporan dari daerah yang belum lengkap.

“Rp180 ribu itu biaya bank, sekarang sudah dimasukkan kemarin Jumat (12/1) dan tunggu saja pengumuman dari KPU,” kata dia kepada wartawan di sela-sela kampanye PSI di Yogyakarta, Minggu.

Raja Juli yang juga menjabat wakil menteri agraria dan tata ruang itu enggan memberikan bocoran berapa angka pasti dana awal kampanye PSI, tetapi dia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan apa adanya, dan PSI adalah partai yang transparan dan akuntabel.

Anggota KPU Idham Holik pada Kamis (11/1) mengatakan bahwa partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mau mengumpulkan atau telat menyelesaikan revisi LADK dari tenggat waktu terancam dikenai sanksi. KPU juga akan mengumumkan nama partai yang tidak mau melaporkan LADK.

Tak hanya itu, ada pula sanksi berupa diskualifikasi caleg jika mereka tak kunjung melaporkan LADK kepada KPU.

KPU telah menetapkan tenggat waktu perbaikan laporan awal dana kampanye, yang semula berakhir pada 7 Januari, menjadi 12 Januari 2024.

Baca juga: Ketum PSI Kaesang bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X

Baca juga: Kaesang: Anak muda yang bekerja di luar negeri tetap bawa Indonesia

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot bonus 20 20、rtp honda4d、uangme tutup

Terkait：situs judi slot gampang menang、gemoy88、kilat365、id server thailand slot、rtp angsa4d、akulaku limit awal、situs slot resmi、cicilan shopee pinjam 500 ribu、gajian123 situs slot、live22 slot online

---

---

bab terbaru：manis 888 slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07