demo slot isoftbet

situs slot gampang maxwin 435Jutaan kata 228535Orang-orang telah membaca serialisasi

《demo slot isoftbet》

Idrus Marham sebut tidak etis JK wakili Golkar saat bertemu Megawati******

"Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis,"

Jakarta (ANTARA) - Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyebut tidak etis bila Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mewakili partainya saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
 
 "Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis," kata Idris di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis.
 
 Oleh sebab itu, Idrus menanyakan kapasitas JK jika pertemuan dengan Megawati benar-benar terjadi.
 
 "Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong. Akan tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar?" ujarnya.
 
 Idrus mengatakan bahwa jika JK mewakili Partai Golkar maka harus ada mandat dari Ketua Umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto.
 
 "Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar," katanya.
 
 Walaupun demikian, Idrus meyakini kalau JK sadar dengan kapasitas dan etika, sehingga tidak mungkin melakukan pertemuan dengan Megawati dengan mengatasnamakan Partai Golkar.
 
 Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.
 
 "Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-JK)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat (23/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******

Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen 
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak
 

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rtp yuk88、voucher transmart、situs slot rtp tertinggi hari ini

Terkait：pinjam uang mudah、king spin gacor、situs web gacor、situs slot hari ini gacor、zonagaming77、situs slot gacor terpercaya 2022、populer4d、erek kadal、cara bayar kredivo dicicil、situs slot cepat menang

---

---

bab terbaru：ggbola88（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30