pinjaman 50 juta langsung cair

Pengumuman terakhir China Entertainment

Melihat Impor Senjata yang Bikin Jokowi Sentil Kemenhan dan Polri******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyentil Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI karena masih impor senjata. Padahal, industri dalam negeri sudah memproduksi senjata sendiri. 

Sebab itu, ia pun melarang kedua instansi keamanan negara tersebut untuk impor senjata, kecuali barang dengan teknologi tinggi seperti pesawat tempur.

"Kalau yang canggih-canggih, silakan. Kalau mau beli pesawat tempur, karena kita belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" kata Jokowi pada pembukaan Penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (20/3), memang masih ada impor senjata meski Jokowi mengklaim Indonesia sudah bisa membuatnya. Misalnya, pada Februari 2023, impor senjata tercatat sebanyak 28.289 kilogram (kg) dengan nilai mencapai US,38 juta.

Jumlah memang turun dibandingkan impor pada Januari 2023 sebanyak 133.013 kg dengan nilai US,87 juta.

Sedangkan, jika melihat periode yang sama dari tahun sebelumnya impor ini turun tipis. Pada Februari 2022, impor senjata tercatat sebanyak 29.433 kg dengan nilai sebesar US,07 juta.

Sementara, jika melihat polanya, impor senjata pada Januari memang sangat besar dan turun tajam di bulan berikutnya. Ini tercermin dari impor senjata pada Januari 2022 mencapai 279.416 kg dengan nilai US,9 juta.

Berikut rincian lengkap impor senjata dan amunisinya berdasarkan data BPS:

Januari 2022
Berat= 279.416 kg
Nilai= US,9 juta

Februari 2022
Berat= 29.433 kg
Nilai= US,07 juta

Januari 2023
Berat=133.013 kg
Nilai= US,87 juta

Februari 2023
Berat= 28.289 kg
Nilai= US,38 juta.

[Gambas:Video CNN]

superstar terbatas

KPPU Temukan Pelanggaran Penjualan Minyakita di Kalimantan******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V Balikpapan menemukan pelanggaran dalam penjualan minyak goreng Minyakita di Kalimantan. Bentuk pelanggaran itu adalah penjualan bersyarat atau tying agreement.

Jadi, para distributor Minyakita menjual minyak eceran dengan persyaratan toko pengecer harus membeli produk lainnya dari distributor.

Kepala Kanwil V Balikpapan Manaek Pasaribu mengungkapkan pihaknya telah melakukan observasi pasar selama tiga bulan, dari November 2022 hingga Januari 2023.

Menurutnya, pelanggaran itu ditemukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Ia tidak menutup kemungkinan pelanggaran serupa juga terjadi di daerah lain di Kalimantan.

Setidaknya terdapat dua bentuk penjualan dengan syarat yang ditemukan KPPU. Pertama, membeli Minyakita dalam jumlah tertentu harus disertai dengan membeli produk minyak goreng merk selain Minyakita.

Kedua, membeli Minyakita dalam jumlah tertentu harus disertai dengan membeli produk non minyak goreng seperti sabun cuci piring.

"Praktik ini disinyalir diterapkan dari atas (level produsen), tengah (distributor/agen), bawah (riteler/pengecer). Minyakita yang didistribusikan oleh distributor di Kalimantan ada yang berasal dari produsen di Surabaya," tuturnya.

Manaek mengamati keberadaan Minyakita di Kalimantan berdasarkan secara acak, banyak toko yang mengaku tidak memiliki stok Minyakita karena belum dikirim oleh distributor atau agen di wilayahnya.

Ia memastikan para distributor yang terlibat akan segera dipanggil untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Pemanggilan itu direncanakan berlangsung Senin (13/2) depan.

"Kami mengimbau ekepada produsen, distributor maupun retaileruntuk tidak melakukan pemaketan, pembelian Minyakita dengan produk lain seperti minyak goreng merk premium atau sabun cuci piring," tegas Manaek.

[Gambas:Video CNN]

dewa serigala liar

Okupansi Kantor DKI di 2022 Capai 74 Persen, Ditopang Sektor Logistik******

Konsultanproperti Knight Frank Indonesia melaporkan tingkat keterisian perkantoran CBD Jakarta mencapai 74,1 persen pada semester akhir 2022. Sektor logistik yang menjadi penyumbang okupansiyang cukup agresif di akhir tahun lalu.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan bisnis ruang kantor masih menghadapi tantangan. Namun, stok perkantoran masih bertambah di tengah pemulihan ekonomi.

"Tercatatnya okupansi dari sektor logistik yang agresif di akhir tahun 2022 juga turut memberikan secercah harapan untuk pertahanan di sektor perkantoran CBD Jakarta ke depannya," ujar Syarifah dalam keterangan resmi, Kamis (23/2).

Menurutnya, konsep ini diminati dan diperkirakan jumlahnya bertambah.

"Terdapat lima dari lima gedung perkantoran yang akan hadir hingga 2025 merupakan gedung berkonsep green building," imbuhnya.

Selain sektor logistik, Knight Frank Indonesia melaporkan beberapa sektor lain yang juga cukup potensial dalam mendorong tumbuhnya tingkat okupansi di 2022.

"Sektor-sektor tersebut antara lain sektor information technology(IT),fintech, mining, insurance, agrobusiness, automotive, oil and gas, energy, healthcare dantrading," ujarnya.

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip menyebutkan pencabutan kebijakan PPKM diharapkan menjadi sinyal positif terhadap perbaikan performa subsektor perkantoran di area CBD Jakarta.

Namun, ia mewanti-wanti munculnya potensi resesi global berdampak pada tingkat kewaspadaan konsumen sehingga menahan ekspansi dari perusahaan global pada ruang-ruang kantor di CBD Jakarta.

"Dalam skala regional seperti di Singapura dan Seoul, pertumbuhan sektor perkantoran berada di situasi membaik seiring dengan terbukanya kembali jalur transaksi dari Cina seiring dengan dicabutnya kebijakan zero covid policy," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

Petani Sebut Wilmar Untung Rp14 T, Musim Mas Rp1 T dari Program B35******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebut program B35menguntungkan 9 dari 12 raksasa korporasi, di mana Wilmar menjadi yang paling banyak meraup cuan hinga Rp14,42 triliun.

Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

Berikut rincian hitung-hitungan SPKS terhadap 12 raksasa yang diklaim diuntungkan proyek B35:

1. Wilmar (untung Rp14,42 triliun)
Subsidi: Rp22,14 triliun
Pungutan ekspor: Rp7,71 triliun

2. Musim Mas (untung Rp920 miliar)
Subsidi: Rp11,15 triliun
Pungutan ekspor: Rp10,23 triliun

3. Royal Golden Eagle (minus Rp8,25 triliun)
Subsidi: Rp6,28 triliun
Pungutan ekspor: Rp14,53 triliun

4. Sinar Mas (untung Rp130 miliar)
Subsidi: Rp5,42 triliun
Pungutan ekspor: Rp5,29 triliun

5. Permata Hijau (untung Rp1,94 triliun)
Subsidi: Rp5,4 triliun
Pungutan ekspor: Rp3,46 triliun

6. Darmex Agro (untung Rp5,15 triliun)
Subsidi: Rp5,34 triliun
Pungutan ekspor: Rp188 miliar

7. Louis Deyfus (untung Rp1,24 triliun)
Subsidi: Rp2,85 triliun
Pungutan ekspor: Rp1,61 triliun

8. Sungai Budi (untung Rp2,21 triliun)
Subsidi: Rp2,5 triliun
Pungutan ekspor: Rp283 miliar

9. Best Industry (untung Rp880 miliar)
Subsidi: Rp1,96 triliun
Pungutan ekspor: Rp1,08 triliun

10. First Resources
Subsidi: Rp1,87 triliun
Pungutan ekspor: tidak diketahui

11. KPN Corp (minus Rp810 miliar)
Subsidi: Rp1,6 triliun
Pungutan ekspor: Rp2,41 triliun

12. Johnlin
Subsidi: Rp189 miliar
Pungutan ekspor: tidak diketahui

CNNIndonesia.com masih mencoba menghubungi Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia Erik Tjia dan sejumlah pihak yang disebut oleh petani tersebut.

[Gambas:Video CNN]

peradaban yang jauh

Kuasa Hukum Konsumen Meikarta Respons Skema Refund via Titip Jual******

Pengacara Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Rudi Siahaan merespons soal skema titip jual apartemen sebagai opsi refundkepada konsumen.

Menurut Rudi, konsumen tak mempermasalahkan skema yang ditawarkan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta asalkan uang kembali maksimal akhir Februari 2023.

"Ya itu (titip jual) kan teknis dari mereka (Meikarta). Kami kan sebagai korban gak mau tahu seperti apa. Mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang dimintarefundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah disepakati," jelas Rudi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/2).

Selain itu, uang yang telah disetor dikembalikan utuh tanpa ada pinalti atau denda dan pertimbangan inflasi.

Ia menegaskan harapan dari para korban masih tetap ada, meski muncul istilah titip jual demi bisa mendapatkanrefund. Rudi juga mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pihak Meikarta soal kemungkinan refundtersebut.

Meski tak merinci sudah sejauh mana pembahasan tersebut, Rudi mengapresiasi langkah Meikarta mencabut gugatan perdata Rp56 miliar kepada 18 konsumen yang menuntut haknya. Ia pun meyakini itikad baik itu akan dibarengi upaya refundkepada konsumen.

"Pasti kami akan memikirkan langkah-langkah hukum ke depan (kalau tetap tidak bisa refund melewati batas kesepakatan), tetapi saya yakin dengan dicabut gugatan itu sudah itikad baik, pasti berbarengan dengan itikad baik pemenuhan hak-hak para konsumen Meikarta ini," jelasnya.

Refund dengan skema titip jual ini mencuat setelah anggota DPR lintas komisi berbondong-bondong datang ke lokasi proyek Apartemen Meikarta. Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco mendapatkan laporan dari pihak PT Lippo Cikarang Tbk dan MSU bahwa ada solusi refund untuk 130 konsumen yang meminta uang mereka kembali.

"Tadi kami sudah dipaparkan supplydan demanddi Meikarta dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin dananya kembali itu, 130 untuk dalam proses titip jual melalui manajemen," katanya di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

"Jadi keseluruhannya bukan refund, tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," imbuhnya.

Dasco lantas meminta manajemen untuk segera menyelesaikan refund dengan skema titip jual itu dalam waktu paling lama 4 minggu atau sebulan, terhitung setelah kunjungan tersebut.

Di lain sisi, Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade yang ikut dalam kunjungan tersebut mengatakan pihaknya bakal melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini. Jadi supaya BPKN tidak jadi lembaga negara yang mandul, ada tapi keberadaannya tak dirasakan masyarakat," jelas Andre.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Dewa Terlarang

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]