daftar pinjol legal 2022

Selamat jangkar

oasis99

Jangan Kelewatan Transmart Full Day Sale Diskon 50% + 20% Hari Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart balik lagi bagi-bagi diskon untuk pelanggan setianya di seluruh Indonesia di gelaran bertajuk Transmart Full Day Sale.

Kali ini Transmart kasih diskon sebesar 50 persen dan masih ada diskon tambahan sebesar 20 persen. Jangan sampai kelewatan, ya!

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Kasih Diskon Belanja Aneka Kebutuhan Harian

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Belum punya Allo Prime? Tenang, caranya gampang banget. Cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Catat tanggalnya ya, promo Transmart Full Day Sale ini berlangsung pada dua hari pada Sabtu (17/2) dan Minggu (18/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan sampai kelewatan promo ini ya. Langsung saja kunjungi Transmart terdekat di kota Anda. Selamat berbelanja!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

perang total tanpa akhir

halo138 slot

Malaysia mulai antisipasi dampak kesehatan serangan cuaca panas******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) mengeluarkan imbauan kesehatan untuk mengantisipasi cuaca panas dengan suhu maksimal hingga 40 derajat Celsius yang diprakirakan dapat melanda tujuh negara bagian dan satu wilayah persekutuan.

Direktur Jenderal Kesehatan KKM DR Muhammad Radzi dalam pernyataan media yang diakses di Kuala Lumpur, Sabtu, mengatakan kementeriannya melakukan pemantauan sejak Minggu Epidemi (ME) 1 tahun 2024 hingga ME 9 dan mendapati jumlah kumulatif penyakit akibat cuaca panas sebanyak 13 kasus, dan empat di antaranya terkena serangan panas sedangkan sembilan lainnya kelelahan akibat panas.

Tujuh kasus kesehatan karena cuaca panas terjadi di Perak, lima kasus di Kedah, dan satu di Sabah. Dan seluruh kasus kesehatan tersebut, menurut dia, disebabkan oleh aktivitas fisik di luar gedung saat cuaca panas.

Saat ini, terdapat satu kasus serangan cuaca panas yang harus dirawat di ruang perawatan intensif (ICU) dan satu kasus kelelahan akibat cuaca panas yang dirawat di bangsal normal Rumah Sakit Sultanah Maliha, Langkawi, Kedah. Sementara 11 orang lainnya sudah mendapat perawatan dan sembuh.

Oleh karena itu, ia mengatakan KKM mengingatkan masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan saat cuaca panas, khususnya pada bulan Ramadhan. Rencanakan aktivitas luar ruang dan menghindari waktu puncak cuaca panas antara pukul 11.00 hingga 16.00 petang.

KKM mengimbau masyarakat menjaga asupan air setidaknya delapan gelas per hari khusus bagi mereka yang berpuasa guna mengatur suhu tubuh. Serta mengurangi minum air manis, berkafein, dan berkarbonasi karena tidak baik untuk hidrasi tubuh.

Baca juga: Tiga kiat lawan cuaca panas di bulan Ramadhan

KKM juga menyarankan masyarakat sering mendinginkan suhu tubuh dengan kipas angin, penyejuk udara atau sering mandi.

Paparan cuaca panas dalam jangka waktu lama dan kurang minum air putih dapat berdampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi kelompok risiko tinggi seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis.

Ia mengatakan gejala penyakit akibat panas ekstrem mulai dari sakit kepala, mudah lelah, kurang konsentrasi, pusing, otot lemah atau kram dan mual. Kondisi semakin ekstrem dapat menyebabkan dehidrasi, kebingungan dan koma.

Departemen Meteorologi Malaysia (METMalaysia) mengeluarkan status cuaca panas pada Jumat (29/2), dan sejumlah negara bagian serta wilayah dilaporkan berada pada Level Peringatan 1 Waspada dengan suhu maksimum dapat mencapai 35 hingga 37 derajat Celsius selama tiga hari berturut-turut.

Negara bagian itu antara lain Perlis, Kedah, Penang, Perak, Selangor, Sarawak, Sabah, serta Wilayah Federal Kuala Lumpur.

MET Malaysia juga mengeluarkan status cuaca panas Level Peringatan 2 Gelombang Panas untuk daerah Pokok Sena di Kedah, dengan suhu maksimal harian dapat melebihi 37 hingga 40 derajat Celsius selama minimal tiga hari berturut-turut.

Baca juga: Cuaca panas ekstrem tingkatkan risiko karhutla di Victoria, Australia

Baca juga: Penelitian ungkap cairnya es di Antartika terkait musim panas di Eropa

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

setengah dongeng

mbc303

Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024******

Semarang (ANTARA) - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai jadwal secara konsisten.

"Meski menolak permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting," kata Titi Anggraini melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Sabtu pagi, ketika merespons putusan MK terkait dengan uji materi Undang-Undang Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Sebelumnya, Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan, kedua pemohon ini mahasiswa Universitas Indonesia, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
 

Kendati Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis (29/2) 2024 pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, lanjut Titi, MK menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

"Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.

Substansi penting lainnya, lanjut pakar kepemiluan ini, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Baca juga: KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024
Baca juga: KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU


 

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

kuy4d

Kakorlantas: 80 persen korban kecelakaan lalu lintas berusia produktif******

"80 persen korban kecelakaan berusia produktif antara 15 sampai 59 tahun,"

Semarang (ANTARA) - Kakorlantas Polri Irjen Pol.Aan Suhanan menyebutkan 80 persen korban kecelakaan lalu lintas di sepanjang 2023 masuk dalam kategori berusia produktif

"80 persen korban kecelakaan berusia produktif antara 15 sampai 59 tahun," kata Aan di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, 152 ribu kecelakaan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia di sepanjang 2023.

Dari jumlah kecelakaan sebanyak itu, lanjut dia, tercatat 27 ribu lebih orang meninggal dunia.

"Berarti tiap hari ada 76 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas," katanya.

Selain itu, lanjut dia, 75 persen korban kecelakaan berjenis kelamin laki-laki.

Ia menilai terdapat dampak ekonomi maupun sosial dari tingginya jumlah korban tersebut.

"Sebagian besar merupakan laki-laki, berarti banyak yang harus kehilangan tulang punggung keluarganya," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan komitmen berbagai pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam melaksanakan aksi keselamatan.

"Seluruh elemen masyarakat, tidak hanya unsur Polri maupun TNI," tambahnya.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

pinjaman online legal ojk cepat cair

Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024******

Semarang (ANTARA) - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai jadwal secara konsisten.

"Meski menolak permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting," kata Titi Anggraini melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Sabtu pagi, ketika merespons putusan MK terkait dengan uji materi Undang-Undang Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Sebelumnya, Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan, kedua pemohon ini mahasiswa Universitas Indonesia, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
 

Kendati Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis (29/2) 2024 pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, lanjut Titi, MK menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

"Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.

Substansi penting lainnya, lanjut pakar kepemiluan ini, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Baca juga: KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024
Baca juga: KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU


 

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

988 slot gacor

Bahaya APBN dan Peringatan Pakar soal Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung cepat (quick count) Pilpres 2024.

Dari sejumlah versi lembaga survei, Prabowo-Gibran unggul telak dari paslon lain. Rata-rata suara pemilih paslon nomor 2 ini di atas 50 persen.

Berdasarkan hasil quick countLitbang Kompas, misalnya, dengan perolehan suara 95,60 persen per Kamis (15/2) pukul 17.01 WIB, Prabowo-Gibran bertengger di posisi pertama dengan raihan suara 58,51 persen.

Jika hasil perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti tak jauh dari hasil quick count, maka Prabowo-Gibran bisa terpilih sebagai pemimpin negara ini. Sebelum mencapai perolehan suara yang tinggi itu, Prabowo-Gibran getol berkampanye soal program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil.

Program ini pun disinyalir jadi magnet yang menarik masyarakat memilih pasangan tersebut. Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari tiga golongan masyarakat.

Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua,4,3 juta santri.Ketiga,4,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam '8 program hasil terbaik cepat' dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat 'pohon duit' atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.

Lihat Juga : Daftar 6 Janji Prabowo-Gibran di Tengah Unggul Versi Quick Count

Sumber pertamadidapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.

Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).

Keempat,digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.

"Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya," kata Drajat beberapa waktu lalu.

Lantas, jika Prabowo-Gibran benar-benar menang benarkah program makan siang dan susu gratis bisa dilaksanakan? Lalu akan dari mana anggarannya?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan jika memang harus dikomparasikan dengan kapasitas fiskal yang ada, ia yakin Prabowo-Gibran akan dipaksa untuk bernegosiasi dengan keadaan keuangan negara.

Pasalnya, kebutuhan anggaran program itu menurut rancangan awal tim Prabowo-Gibran mencapai Rp400 triliun. Tentu, itu akan menimbulkan beban berat bagi APBN.

Dengan begitu, kalau mereka mau benar-benar melaksanakan program itu, besar kemungkinan program makan siang gratis akan dijalankan secara bertahap, sesuai dengan ruang fiskal yang ada.

Lihat Juga : ANALISISPrabowo Unggul Versi Quick Count, Ekonom Prediksi Ekonomi RI ke Depan

"Bertahap bisa berarti dilakukan secara segmental, sampai sumber pembiayaannya benar-benar jelas dan terjamin secara multiyear," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya program itu akan dimulai dari kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tambahan. Kelompok ini seperti masyarakat miskin yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) atau di Kementerian Sosial atau di Kementerian Kesehatan dulu.

Setelah itu, program bakal menyasar segmen masyarakat rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Ronny menilai idealnya sumber anggaran program makan siang dan susu gratis itu berasal dari pajak. Jadi, pemerintah sebisa mungkin jangan menciptakan utang demi program tersebut.

Lihat Juga : Menghitung Uang Makan Gratis Ala Prabowo, Sehari Rp13 Ribu per Orang

Adapun alokasinya sebaiknya masuk pada program Kementerian Kesehatan. Sebab, program ini sebenarnya ditargetkan untuk menekan angka stunting.

Dengan demikian, anggaran akan masuk ke dalam anggaran wajib negara. Apalagi, sektor kesehatan adalah salah satu sektor publik dan sifatnya adalah layanan dasar, sama dengan pendidikan dan infrastruktur dasar.

Untuk itu, kata Ronny, jika memang bisa dari pajak, maka mau tak mau tax ratioharus terus digenjot ke level dua digit, baik via ekstensifikasi maupun intensifikasi objek pajak. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Prabowo-Gibran sebelumnya.

Lihat Juga : Menteri Basuki Akhirnya Bersuara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

Lekat di ingatan, semasa kampanye lalu, Gibran menargetkan rasio pajak RI sebesar 23 persen.

"Tax ratioharus ditingkatkan, maka solusi fiskal untuk makan siang gratis seharusnya bisa didapat dari kenaikan penerimaan pajak di tahun-tahun selanjutnya. Tinggal kita tunggu saja apa solusi kongkret mereka dalam menggenjot tax ratiotersebut," tutur Ronny.

Namun, kalau Prabowo-Gibran ingin tancap gas dan siap mencari dukungan penuh di parlemen untuk program ini, maka cara termudah tentu diambil dari penerbitan surat utang baru.

Ronny menilai secara prinsipil tentu tak salah juga, karena program ini masih bisa dikatakan program produktif, tapi jangka panjang.

"Dikatakan produktif karena targetnya adalah perbaikan kualitas SDM, yang dalam jangka panjang tentu akan memberikan kontribusi kepada produktivitas ekonomi nasional," kata dia.

Lihat Juga : Anak Buah Ungkap Alasan Basuki Temui Jokowi di Istana usai Nyoblos

Ia menambahkan bahwa utang ini sifatnya relatif. Selama pertumbuhan ekonomi baik, maka utang tetap bisa dijadikan sumber pembiayaan, tanpa menambah rasio utang terhadap PDB.

Jadi, kata Ronny, kunci utamanya ada pada PDB. Jika pemerintah ingin tetap mendapatkan pembiayaan signifikan dari utang tapi tetap dalam batas aman, maka PDB-nya harus naik cukup tinggi.

Dengan begitu, ruang untuk utang semakin besar, tapi rasionya tetap di bawah batas aman.

"Misalnya di bawah 30 persen atau 40 persen. Jika ini bisa dicapai, tentu ketakutan akan penumpukan utang bisa dicegah," sambung Ronny.

Soal apakah program baru itu akan menjadi sumber korupsi baru, Ronny menilai di sana lah peran DPR dan lembaga pengawasan lainya.

Selain itu, desain program ini harus dideliberasi atau diperdebatkan dulu secara intens, agar mendapatkan desain program yang lebih aman dari korupsi.

Infografis Janji-janji Ekonomi Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Bisa Bahayakan APBN

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2