mpokic

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Menaker Ungkap Alasan Driver Ojol Tak Dapat THR******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah menjelaskan alasan sopir (driver) ojek online (ojol) dan taksi online tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran.

Ia menerangkan salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driver ojol bergabung dalam skema kemitraan.

"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4).

"Saya kira kita sudah punya Posko Pengaduan THR. Teman-teman yang mengalami tidak dibayar THR-nya saya kira bisa mengadu ke posko yang ada," ujarnya.

Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti drivel ojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Asimilasi Tertinggi

Basuki Minta Pengelola Tol Perbanyak Diskon Tarif Mudik Lebaran 2023******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ingin agar lebih banyak pengelolajalan tolyang memberikan diskon tarif saat mudik Lebarantahun ini.

Ia mengatakan saat ini Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) baru mengusulkan diskon tarif diberikan di Tol Jakarta-Cikampek dan Kalihurip sebesar 20 persen.

"Yang diusulkan oleh ATI untuk diskon tarif tol di ruas Tol Cikampek. Ini masih menunggu, mudah-mudahan di ruas lain juga ada diskonnya," kata Basuki di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (6/4).

Basuki sudah menyetujui usulan diskon tarif di Tol Jakarta-Cikampek dan Kalihurip itu. Diskon diberikan pada H-5 sampai H-6 Lebaran atau dari 16-17 April.

Sedangkan diskon tarif saat arus balik diberikan pada H+4 dan H+5 atau 27-28 April. Diskon diberikan untuk mengurangi kemacetan saat mudik Lebaran.

Lihat Juga : Jokowi Kembali Bubarkan 2 BUMN

Ia juga memastikan jalan yang akan dilintasi pemudik sudah aman. Misalnya, lubang-lubang di Tol Cipali diperkirakan akan selesai diperbaiki H-10 Lebaran. Sementara itu, beberaparest areamasih belum jadi semuanya, tetapi diperkirakan rampung sebelum Lebaran.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan puncak arus mudik 2023 jatuh pada Jumat (21/4) atau H-1 lebaran. Saat itu, jumlah pergerakan diperkirakan mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran tahun ini.

Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+2 (Selasa 25 April 2023) dan diprediksi pergerakan yang masih cukup tinggi hingga H+3 (Rabu 26 April 2023).

Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5 persen atau 77,3 juta orang.

Adapun lima daerah asal pemudik terbanyak yaitu Jawa Timur 17,1 persen (21,2 juta orang). Kemudian, Jawa Tengah 15,1 persen (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8 persen (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1 persen (14,9 juta orang), dan Sumatra Utara 3,6 persen (4,4 juta orang).

Sementara, lima daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi yaitu Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Kemudian, Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).

Terkait moda, Kemenhub memperkirakan akan didominasi oleh moda darat yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang).

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Rhodes

Kemenhub Tambah 5 Dermaga Pelabuhan Ciwandan Saat Musim Mudik Lebaran******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengatakan sebanyak lima dermaga akan ditambahkan di Pelabuhan Ciwandan, Banten, pada mudikLebaran tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak.

Ia karena itu meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempersiapkan kedua pelabuhan itu dengan baik.

"Merak-Ciwandan insyaAllahkarena ada tambahan lima dermaga di sana. Kami akan kontrol, saya akan mengamati, karenanya saya minta ASDP mempersiapkan dengan baik," kata Budi di Gedung DPR, Selasa (4/4).

Sementara untuk mudik melalui jalur darat, Kementerian Perhubungan memetakan Tol Cipali menjadi titik yang paling berpotensi terjadi penumpukan pemudik. Maka dari itu, Korlantas Polri menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas sebagai antisipasi kemacetan saat mudik.

"Nanti kami akan informasikan bersama Jasa Marga hari-hari itu (rekayasa lalu lintas)," kata Budi.

Di lain sisi, Budi mengimbau masyarakat untuk tidak mudik menggunakan motor karena berpotensi tinggi mengalami kecelakaan. Ia mengatakan pemerintah, BUMN, dan swasta sebenarnya sudah menyediakan program mudik gratis untuk mengurangi jumlah pemudik menggunakan motor, tetapi tetap tidak mencukupi.

"Sekali lagi dengan kerendahan hati kami mengimbau masyarakat tidak pulang dengan motor," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Senjata kekaisaran

Transaksi di Mal Diramal Naik 30 Persen Ramadan dan Lebaran 2023******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memproyeksi transaksi dipusat perbelanjaanakan meningkat hingga 30 persen selamaRamadandan Lebaran 2023.

"Diperkirakan akan terjadi peningkatan sekitar 20 persen sampai 30 persen," kata Ketua APPBI Alphonzus Widjaja kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/3).

Aphonzus mengatakan ada perbedaan produk yang dicari konsumen saat Ramadan dengan Lebaran. Saat Ramadan, konsumen cenderung mencari produk nonmakanan dan minuman. Sedangkan saat Idulfitri, konsumen lebih banyak mencari produk makanan dan minuman.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mewanti-wanti pedagang untuk tak asal menaikkan harga pangan selama puasa hingga Lebaran 2023.

"Oleh karena itu kami minta betul, pengusaha, pedagang, jangan main-main ini. Naik (harga pangan) sih oke, tapi kalau berlebihan awas. Kita ada satgas," kata Zulkifli di Kids Republic School, Jakarta Timur, Sabtu (1/4).

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan menyebut masyarakat harus memahami gejolak harga pangan kala Ramadan hingga Lebaran nanti.

Menurutnya, siklus kenaikan harga memang terjadi di masa Ramadan. Tugas pemerintah adalah memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga.

"Jangan sampai pemerintah hanya berpihak pada konsumen karena produsen juga harus diperhatikan. Kalau harga ditekan terlalu rendah, yang rugi produsen. Jadi jangan sampai hanya berpihak pada masyarakat," ungkap Kasan.

[Gambas:Video CNN]

Hati iblis yang tak terbatas

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]