oasis99 629Jutaan kata 435011Orang-orang telah membaca serialisasi
《akulaku cicilan 0 persen》
Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******Jakarta, CNN Indonesia--
Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).
Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).
Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.
"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.
Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.
"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.
"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.
Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.
"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)238 Petani Sawit APSSA Raih Sertifikasi RSPO Lewat Program SMILE******Jakarta, CNN Indonesia--
Sebanyak 238 petani dari Asosiasi Petani SawitSwadaya Anugrah (APSSA) mendapat sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO) melalui program The Smallholder Inclusion for Better Livelihood and Empowerment (SMILE)pada Rabu (22/11).
Sertifikasi RSPO merupakan simbol kredibilitas dan bukti praktik berkelanjutan dalam operasi.
Sertifikasi itu membantu petani kecil meningkatkan hasil panen, mendapatkan eksposur ke pasar internasional, meningkatkan penghidupan mereka, dan mengurangi risiko konversi lahan.
Program SMILE atau program Inklusi Petani untuk Penghidupan dan Pemberdayaan yang Lebih Baik itu sendiri diluncurkan pada 2020 silam. Program tersebut telah berhasil meningkatkan semangat petani dan mendukung praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit Indonesia.
Melalui program SMILE, petani swadaya seperti Sutoyo, ketua APSSA di Indragiri Hulu, Provinsi Riau telah mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam perjalanan mereka menuju keberlanjutan. Di APSSA, Sutoyo bertanggung jawab atas 238 anggota dengan total lahan budidaya lebih dari 571 ha.
Dalam kesempatan sama, Sutoyo mengaku telah mengatasi rintangan besar dalam meraih sertifikasi RSPO. Ia menjelaskan bahwa perjalanannya tak mudah pada awalnya, karena banyak anggotanya yang tidak memahami keberlanjutan.
"Namun upaya pendampingan yang dilakukan oleh team dari program SMILE sangat luar biasa, membantu dan membimbing anggota dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, dan memberikan solusi terbaik untuk membuat pelatihan dan audit dapat dicapai," kata Sutoyo.
Saat Program SMILE memasuki fase ketiga, program ini berkomitmen dengan misi memberdayakan petani swadaya dan mendorong praktik berkelanjutan di industri kelapa sawit Indonesia.
Melalui pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi yang berkelanjutan, program tersebut bertujuan untuk mengangkat lebih banyak koperasi, memungkinkan untuk mencapai Sertifikasi RSPO dan berkontribusi pada sektor minyak sawit yang berketahanan dan berkelanjutan.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******Jakarta, CNN Indonesia--
Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.
"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).
Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.
Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.
Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.
"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:laris4d、situs sedang hoki、slot depo 20rb dana
Terkait:jp77 slot login、rajaspin、toyibslot、situs slot gacor dan terpercaya、semargrup、erek erek 70 2d、nama nama pinjol、buku tafsir 1001 mimpi、skor kredivo、tglhk
bab terbaru:cara pasang bb campuran(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《akulaku cicilan 0 persen》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pracmatic88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《akulaku cicilan 0 persen》bab terbaru。