slot gampang jp maxwin

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Jadwal Terbaru Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Ditutup 20 Mei******

Rekrutmen Bersama BUMN 2023 resmi dibuka pada Kamis (11/5) setelah sempat ditunda pekan lalu. Pendaftaran berlangsung hingga 20 Mei 2023.

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN selaku penyelenggara menerangkan pendaftaran dilakukan melalui situs resmi https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/.

"Terbuka lebih dari 2.000+ lowongan pekerjaan dan diikuti oleh lebih dari 120+ Perusahaan BUMN Group untuk jenjang SMA/Sederajat, D3, S1/D4, dan S2," tulis FHCI BUMN dalam unggahan akun Instagram resmi @fhci.bumn.

Berikut jadwal dan tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023 seperti dikutip dari situs resmi:

1. Registrasi dan Seleksi Administrasi

Di tahap registrasi ini meliputi proses pendaftaran dan seleksi administrasi oleh PIC BUMN dilakukan pada 11-20 Mei 2023. Pengumuman tahap ini dilakukan pada Juni 2023.

2. Tes TKD dan Akhlak (Tes Online Tahap I)

Tahap kedua ada Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Akhlak Dengan pembobotan TKD (40 persen) dan akhlak (60 persen).
Tes TKD dan Akhlak dilakukan pada 12 Juni - 21 Juni 2023 dan diumumkan hasilnya Juli 2023.

3. Tes Bahasa Inggris (Tes Online Tahap II)

Tahap ketiga yaitu tes kemampuan berbahasa Inggris. Pelamar harus mencapai skor yang ditentukan yaitu >450 dan mendapat ranking sesuai ratio.
Tes Bahasa Inggris berlangsung pada20 Juli - 22 Juli 2023 dan diumumkan hasilnya pada Agustus 2023.

4. Tes oleh BUMN

Tahap keempat, para pelamar akan mengikuti tes yang diadakan oleh BUMN dan dilakukan pada 9 Agustus-24 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Tes Kompetensi Bidang
- User interview
- SosmedAnalytic & Digital
- Mindset
- Medical Check Up(MCU)

5. Pengumuman Final

Tahap kelima yaitu pengumuman berdasarkan hasil kelulusan tes oleh BUMN, dan di-input melalui sistem yang akan dilakukan pada Agustus 2023.

Syarat pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023:

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia maksimal per 11 Mei 2023 mengikuti jenjang pendidikan sebagai berikut:
- SMA/Sederajat : 25 tahun;
- Diploma III : 27 tahun;
- S1/Diploma IV : 30 tahun;
- S2 : 35 tahun;

3. Nilai IPK minimal 3.00 (skala 4.00) untuk D-III/D-IV/S-1 dan minimal 3.25 (skala 4.00) untuk S2
4.Nilai Rata-rata Ujian Sekolah minimal 75 (skala 100) untuk lulusan SMA
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
6. Jenis kelamin menyesuaikan kebutuhan posisi masing-masing BUMN
7. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba
8. Dokumen SKCK dari Kepolisian (Jika Ada)
9. Sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada
10. Rekomendasi Komunitas (berprestasi di Bidang Olahraga/Seni/Digital Creator/Start Up) apabila ada.

[Gambas:Video CNN]

Mulai penjara bawah tanah

Pasar Modal RI Himpun Rp84 T hingga April 2023******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pasar modal mampu menghimpun Rp84 triliun dengan 33 emiten baru pada April 2023.

"Di pipeline,masih terdapat 115 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar Rp135,31 triliun dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 63 perusahaan," terang Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam keterangan resmi, Jumat (5/5).

Pasar saham tercatat menguat 1,62 persen (mtd) ke level 6.915,72 dengan non-resident mencatatkan inflow sebesar Rp12,29 triliun (mtd). Kinerjanya membaik setelah Maret 2023 turun 0,55 persen mtd di level 6.805 dengan inflow Rp4,12 triliun.

Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,02 persen mtd dan 3,49 persen ytd ke level 356,80. Pada Maret 2023 lalu, indeks menguat 0,96 persen mtd dan 2,44 persen ytd.

Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp173,3 miliar (mtd) atau Rp388,3 miliar (ytd).

Di pasar SBN, non-resident mencatatkan inflow Rp4,16 triliun mtd sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 7,8 bps mtd di seluruh tenor.

Secara ytd, yield SBN turun rata-rata sebesar 22,8 bps di seluruh tenor dengan non-resident mencatatkan net buy sebesar Rp60,50 triliun ytd," jelasnya.

Di industri reksa dana, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat sebesar Rp497 triliun atau turun 0,76 persen (mtd) dengan investor Reksa Dana membukukan net redemption sebesar Rp4,49 triliun (mtd). Secara ytd, NAB menurun 1,56 persen dan masih tercatat net redemption sebesar Rp9,3 triliun.

Lebih lanjut, untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, hingga 28 April 2023 telah terdapat 16 penyelenggara yang mendapatkan izin dari OJK dengan 383 penerbit, 147.142 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp828,58 miliar.

Secara keseluruhan, Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 3 Mei 2023 lalu menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga dengan permodalan dan likuiditas yang baik, sehingga mampu membantu Indonesia bertahan dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Bintang Bumi

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Sekolah sihirku

Kementan: Singapura Siap Buka Kembali Impor Karkas Babi dari Indonesia******

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Singapura siap membuka impor daging dengan tulang (karkas) babi asal Indonesia yang berasal dari Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Pada prinsipnya mereka menyatakan siap membuka kembali impor babi dalam bentuk karkas dari Pulau Bulan, Indonesia," kata Dirjen PKH Nasrullah dalam keterangan seperi dikutip dari Antara,Sabtu (6/5).

Pulau Bulan merupakan penyuplai terbesar kebutuhan babi bagi Singapura.

Kedua pihak menggelar diskusi mengenai hasil investigasi terkait temuan kasus demam babi Afrika (African Swine Fever/ASF) pada ternak babi dari peternakan di Pulau Bulan yang diekspor ke Singapura.

Kendati ekspor babi hidup dari Pulau Bulan masih ditutup sementara karena ASF, sambung Nasrullah, potensi ekspor dalam bentuk karkas masih terbuka.

Selain dalam bentuk karkas, peluang ekspor dalam bentuk babi hidup setelah lolos pemeriksaan kesehatan hewan juga terbuka.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin selaku Otoritas Veteriner Nasional Indonesia menyampaikan, pihaknya bergerak cepat mengirimkan tim investigasi ke peternakan babi di Pulau Bulan. Usai ditemuan kasus ASF di Pulau Bulan tersebut, tim investigasi turun pada 24-29 April.

"Dari hasil Laboratorium Veteriner Kementan di Bukittinggi mengonfirmasi memang ditemukan adanya kasus ASF di salah satu perusahaan peternakan yang berdampak terhadap penutupan impor babi hidup dari Pulau Bulan ke Singapura," katanya pul.

Otoritas Veteriner Provinsi Kepri pun telah membatasi lalu lintas babi hidup dan produknya dari Pulau Bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan depopulasi, disposal, dan disinfeksi.

Sebenarnya, Kementan telah mengantisipasi kemungkinan kejadian kasus ASF di Pulau Bulan tersebut dengan penetapan peternakan menjadi Kompartemen Bebas ASF.

Bahkan, Kementan telah menyetujui adanya 22 unit di dalam peternakan di Pulau Bulan sebagai sub-kompartemen bebas ASF, sehingga jika ada salah satu unit perusahaan terkena ASF, unit lain yang tidak terkena masih dapat melanjutkan ekspor ke Singapura.

[Gambas:Video CNN]

Arena Manju

Microsoft Tunda Kenaikan Gaji Tahun Ini Demi Hemat Biaya******

Microsoft mengumumkan tak akan ada kenaikan gajiuntuk pekerja tetap mereka pada tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh CEO Microsoft Satya Nadella melalui e-mailkepada parastaf.

Langkah ini diambil Microsoft untuk mengurangi biaya karena pendapatan yang tumbuh lambat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran meningkat.

Selain itu, pada awal Januari kemarin, perusahaan pembuat perangkat lunak ini juga sudah mengumumkan rencana untuk memangkas hingga 10 ribu pekerja atau sekitar 5 persen dari jumlah pegawai nya di seluruh dunia.

Peningkatan pengeluaran Microsoft terjadi karena strategi yang salah pada tahun lalu. Di mana saat ekonomi masih sulit dan inflasi melanda, perusahaan justru menaikkan anggaran untuk prestasi atau bonus bagi karyawan.

Tahun ini, Microsoft akan tetap memberikan bonus seperti tahun lalu, namun memang jumlahnya kembali normal, serta tidak ada kenaikan gaji.

"Kami akan mempertahankan anggaran bonus dan penghargaan saham kami lagi tahun ini, namun, kami tidak akan terlalu banyak mendanai sejauh yang kami lakukan tahun lalu, membawanya lebih dekat ke rata-rata historis kami," tulis Nadella melalui e-mail, dikutip CNBC.com, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Dunia pedang pertama

58 Proyek Strategis Nasional Jokowi Belum Kelar Hingga Kini******

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan ada 58 proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum rampung hingga saat ini. Namun, mereka mengklaim proyek tersebut tidak mangkrak.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan 27 PSN masih ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini. Sementara itu, 31 sisanya bakal dikebut hingga semester I 2024.

"Tidak mangkrak, yang penting pembiayaan sudah ada. Pengadaan tanah masih berlangsung, tapi bukan berarti mangkrak kan permintaan Presiden (Jokowi) sampai semester I 2024 itu akan kita dorong terus. Pak Presiden bilang financial closing, pengadaan tanah, atau perizinan beres semua. Sama semua prioritasnya," tutur Wahyu di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Kedua, masalah pembiayaan. Ketiga, masalah perizinan yang menurutnya sudah bisa diatasi dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 alias UU Cipta Kerja.

"Jadi pengalaman kami, permasalahan di setiap sektor itu berbeda-beda. Tapi saya lihat ada permasalahan yang sudah general, masalah pembiayaan, pengadaan tanah, dan perizinan. Ini masalah-masalah utama dalam pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan ada 156 proyek strategis nasional (PSN) yang sudah rampung sejauh ini. Bahkan, ia menegaskan PSN bakal lanjut terus, siapapun pemimpin di 2024 nanti.

"PSN sudah berjalan 8 tahun, total sudah selesai sekitar 156 PSN dengan nilai lebih dari Rp1.000 triliun di seluruh Indonesia. Kalau saya lihat beberapa pembangunan yang sifatnya infrastruktur akan terus berjalan. Publik infrastruktur, apakah busway (Transjakarta), MRT, saya yakin jalan terus siapapun pemerintahnya," jelasnya.

Airlangga mengatakan sampai akhir 2024 masih ada 27 lagi PSN yang akan dikebut. Jika rampung, total nilai PSN tersebut bakal menembus sekitar Rp1.360 triliun.

[Gambas:Video CNN]