proses verifikasi julo

Seratus ribu cerita pendek

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Thor yang marah

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.

Conan Sistem Detektif Saya

Erick Thohir Blacklist Peserta Rekrutmen BUMN Jika Terbukti Curang******

Menteri Badan Usaha Milik NegaraErick Thohir mengancam bakal mem-blacklistpeserta seleksi calon pegawai BUMNyang terbukti melakukan kecurangan.

Ia memastikan akan menindak tegas segala bentuk praktik kecurangan yang terjadi dalam proses Rekrutmen BersamaBUMN(RBB). Sebab, ia menerima laporan ada peserta yang terindikasi menyewa joki dalam ujian praktik perekrutan pegawai BUMN tersebut.

"Jika terbukti tindakan itu melanggar hukum, maka jangan segan melaporkannya ke penegak hukum. Jika terbukti bersalah, yang bersangkutan akan kami blacklist di BUMN," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/1).

Erick berharap para peserta ujian rekrutmen, yang umumnya generasi muda, menanamkan sikap jujur dan amanah sejak awal. Praktik curang adalah benih sikap buruk yang tidak sejalan dengan nilai agama dan budaya, serta juga merusak pembangunan karakter bangsa.

"Kita menghadapi tantangan global yang membutuhkan generasi muda yang mau bekerja keras, serta dipandu etika kejujuran sebagai dasar sikap profesionalisme. Mereka yang curang sudah gagal di tahap paling awal," jelas Erick.

Sementara, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata membenarkan memang telah menerima laporan aktivitas perjokian dalam sebuah grup aplikasi pesan singkat berkedok bimbingan belajar.

"Berdasarkan penyelidikan, kami mengidentifikasi 39 nama yang tergabung dalam grup tersebut, otomatis seluruhnya gugur, dan bukan hanya digugurkan, namun juga kami blacklist agar ke depannya tidak dapat mengikuti seluruh program lainnya yang dilakukan Kementerian BUMN dan BUMN," ujar Tedi.

Ia menyampaikan dari awal rekrutmen bersama telah dilengkapi sistem pengawasan yang dapat mendeteksi aktivitas kecurangan yang dilakukan peserta saat mengerjakan tes RBB secara daring.

Karena itu, senada dengan Erick, ia berharap para peserta bisa mengikuti proses rekrutmen bersama ini dengan jujur.

"Selain kasus perjokian yang sedang ramai diperbincangkan, kami juga menekankan bahwa sejak awal sistem dapat mendeteksi kecurangan secara otomatis ketika peserta sedang mengerjakan tes. Semisal di layar ada dua orang, melakukan tangkapan layar, menggunakan multi-tab, hingga gerak-gerik mencurigakan semuanya terdeteksi oleh sistem," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Laksamana Gadis Siru

Menaker Buka Suara soal Bentrok Berujung Maut di PT GNI******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menyatakan tengah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerahuntuk mengetahui penyebab bentrokan maut di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) Sabtu (14/1) lalu.

Kericuhan pekerja di perusahaan tambang nikel tersebut menyebabkan dua orang karyawan PT GNI meninggal dunia. 

"Kami secara intensif terus koordinasi dengan Disnaker provinsi Sulawesi Tengah dan Disnaker Kabupaten Morowali Utara, dan meminta kedua pihak yakni perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan PT GNI segera melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/1).

Atas insiden tersebut, Kemnaker akan menurunkan tim investigasi dari unsur pengawas ketenagakerjaan, mediator dan pengantar kerja ke lokasi PT GNI.

"Tim Kemnaker akan terus melakukan pendampingan kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Daerah untuk penanganan masalah permasalahan yang terjadi, termasuk menyusun langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa," imbuhnya.

Lihat Juga : PT GNI Buka Suara Soal Bentrok yang Tewaskan Pekerja Lokal dan Asing

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mengungkapkan bentrokan di PT GNI dipicu kemarahan pekerja karena sikap arogan pihak perusahaan saat berunding kenaikan upah, yang hanya Rp75 ribu.

Berdasarkan informasi yang diterima KSPI, bentrokan itu terjadi setelah karyawan melakukan mogok kerja. Selain arogan, pihak perusahaan juga sempat mengancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Laporan yang kami terima dari pimpinan serikat buruh di sana, pada 14 Januari dengan arogannya. Pak Muklis sebagai perwakilan kantor pusat, arogan dalam perundingan itu, bahkan mengancam tim manajemen. Itu membuat makin marah buruh," kata Presiden KSPI, Said Iqbal, Senin (16/1).

Menurutnya, bentrokan juga tak lepas dari rasa kekecewaan pekerja terkait sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT GNI yang buruk sehingga sempat menewaskan dua pekerja saat smelter meledak beberapa waktu lalu.

Pada 22 Desember 2022 lalu, terjadi ledakan di smelter GNI dan menewaskan dua orang karyawan. Salah satu korbannya bernama Nirwana Selle, yang dikenal sebagai seleb TikTok. Korban lainnya adalah teman kerja Nirwana, yang bernama I Made Defri Hari Jonathan.

"Ada latar belakang terjadinya (kerusuhan itu), seperti kecelakan kerja, K3 buruk, upah murah, dan kecongkakan head office yang mengancam akan PHK," tegas Said.

[Gambas:Video CNN]

latihan kecil

23 Peternak Ayam Terlilit Utang Rp74 M ke Perusahaan Penyedia Pakan******

Ombudsman RI menerima aduan dari sekitar 23 peternakayam RI yang  stres akibat terjerat utangke perusahaan penyedia pakan sampai dengan Rp74,7 miliar.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan lilitan utang yang menjerat peternak itu diketahui saat lembaganya menerima audiensi dari Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan).

Dalam audiensi itu, Gopan melaporkan bahwa anggota mereka terlilit utang. Karena lilitan utang itu, peternak terpaksa harus menghadapi gugatan di pengadilan.

"Peternak datang ke Ombudsman untuk meminta solusi terkait situasi ini karena peternak yang menghadapi gugatan sidang PKPU ini sangat membuat stres dan beberapa kasus justru tidak produktif sehingga langkah-langkah penyelesaian utang menjadi semakin terhambat," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/1).

"Ada 74,7 miliar (utang peternak), kami mendata peternak sedang menjalani sidang gugatan PKPU dengan perusahaan-perusahaan terkait," sambung Yeka.

Berdasarkan hasil identifikasi Ombudsman, ada 4 perusahaan penyedia pakan yang mengalami sengketa utang dengan peternak. Keempat perusahaan tersebut juga dipanggil ke Gedung Ombudsman untuk melakukan audiensi.

Yeka merinci 4 perusahaan penyedia pakan yang dipanggil oleh Ombudsman, yakni Cargill Indonesia, Farmsco Feed Indonesia, CJ Cheil Jedang, dan Gold Coin. Hanya saja katanya, perusahaan yang disebut terakhir absen dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan untuk membantu peternak, Ombudsman RI bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang diwakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah menyepakati adanya skema yang mendukung kemudahan pembayaran utang tersebut.

"Kami bersama Kementan akan berdialog dengan perusahaan satu per satu untuk membuat skema penyelesaian (utang peternak) seperti apa agar situasi kerja peternak menjadi semakin kondusif. Kami sudah menyampaikan kepada wakil perusahaan, didampingi oleh Kementan," ungkap Yeka.

Kendati demikian, Ombudsman, Kementan, perusahaan penyedia pakan, dan peternak yang terlilit utang belum menyepakati skema kemudahan pembayaran utang tersebut bakal seperti apa. Di lain sisi, Kementan menegaskan utang tersebut tetap harus dibayar oleh peternak.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Agung Suganda yang mewakili Dirjen PKH menyampaikan bahwa bakal dicari sebuah skema yang bisa disepakati pihak-pihak terkait dan akan menyelesaikan permasalahan utang peternak tersebut.

"Beliau (Dirjen PKH) tegas menyampaikan utang tetap utang, tetapi perlu dibuat suatu skema pembayaran yang tentu bisa disepakati dan menyelesaikan permasalahan ini. Peternak juga bisa diberi kesempatan untuk melakukan usaha sehingga mampu menyelesaikan skema pembayaran utang," kata Agung.

Sementara itu, Sugeng Wahyudi selaku perwakilan Gopan menyampaikan pertemuan yang berlangsung sudah berjalan ke arah yang cukup baik. Ia juga menyinggung soal rencana pembentukan kelompok kerja (pokja) dari pemerintah untuk membahas kesejahteraan dan perlindungan peternak RI.

Pihak Gopan mengatakan para peternak belum mampu membayar utang karena kondisi usaha yang tidak begitu bagus. Sugeng sepaham dengan rencana Ombudsman dan Kementan untuk membuat skema pembayaran utang peternak. Ia menilai rancangan tersebut harus segera diselesaikan.

Negeri dongeng

Pemerintah Tugaskan Bulog Serap 2,4 Juta Ton Beras Petani Tahun Ini******

Perusahaan umum (Perum) Bulogditugaskan untuk menyerap beras petaniuntuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2,4 juta ton tahun ini. Jumlah itu naik dua kali lipat dari yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BPN) pada tahun lalu sebanyak 1,2 juta ton.

"Tahun ini ditugaskan serap bukan cuma 1 juta ton lagi, tapi 2,4 juta ton (dalam) satu ton. Kemudian yang untuk stabilisasi kita targetkan 1,2 juta ton sehingga nanti di akhir tahun stok Bulog bisa sudah juta ton," ujar Kepala BPN Arief Prasetyo di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jumat (13/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan untuk memenuhi target itu, Bulog akan memaksimalkan penyerapan hingga 70 persen saat puncak panen pada Maret hingga Mei, di mana diperkirakan terjadi surplus beras.

Sementara itu, untuk memenuhi target CPB 1,2 juta ton tahun lalu, Bulog mengimpor 500 ribu ton dari berbagai negara. Beras impor tahap pertama sebanyak 200 ribu ton yang ditargetkan rampung masuk ke Indonesia pada Desember lalu, baru masuk masuk 120 ribu ton karena kendala cuaca.

Beras impor tahap pertama diperkirakan akan masuk seluruhnya dalam satu hingga dua pekan ke depan. Sementara beras impor tahap kedua sebanyak 300 ribu ton akan masuk ke Indonesia paling lama pada Februari mendatang.

"Yang 300 ribu ton akan datang segera. Kesempatan kita sampai Februari ini. Setelah itu kita semua panen raya. Panen raya tidak ada kita alternatif impor lagi. Kita akan setop," ujar Arief

Arief menambahkan beras impor sebanyak 500 ribu ton yang terbagi atas 200 ribu ton pada tahap pertama dan 300 ribu ton tahap kedua digunakan sebagai bridging untuk memenuhi kebutuhan beras sebelum panen raya.

Adapun beras impor tahap kedua sebesar 300 ribu ton berasal Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

[Gambas:Video CNN]