voucher goride januari 2022

Penjahat terkuat di alam semesta

Erick Thohir Respons soal Saham WIKA Disuspensi BEI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perdagangan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA yang dihentikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ia hanya menjawab singkat dengan mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari restrukturisasi.

"Itu kan bagian dari restructuringwaktu itu," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (18/12).

"Tapi sebagian besar setuju dengan apa yang diajukan WIKA. Tapi ada yang enggak setuju," katanya.

BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA pada Senin (18/12) kemarin. Penghentian itu dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada hari ini.

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI.

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan segala bencana

Daftar Proyek IKN yang Bakal Groundbreaking Hari Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan groundbreaking tahap keempat di ibu kota negara (IKN) Nusantara pada Rabu (17/1) ini.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan ada 10 proyek yang akan groundbreaking hari ini.

Proyek-proyek tersebut di antaranya, studio siaran radio yang digarap Radio Republik Indonesia (RRI). Kemudian Nusantara Logistic Hub milik PT Pos Indonesia.

Selanjutnya area pergudangan milik SUN HUB dan Nusantara Warehouse Park yang digarap oleh PT Wulandari Bangun Laksana.

Selain itu, ada Jambuluwuk yang akan membangun hotel bintang lima dan Benihbaik.com membangun Green Pesantren.

Selanjutnya, untuk groundbreaking lembaga negara besok akan terdiri dari pembangunan kantor OIKN, masjid negara, dan memorial park. Ketiga proyek itu akan dibangun oleh Kementerian PUPR dan dananya berasal dari APBN.

Proyek lembaga negara lainnya yang groundbreaking hari ini adalah kantor Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Meski demikian, Agung belum membocorkan berapa biaya investasi dari groundbreaking 10 proyek di atas. Menurutnya, hal itu kan disampaikan Jokowi secara langsung.

"Ini menu yang akan kita hadapi besok, detailnya bisa kita lihat esok hari bapak presiden ada di sana sehari penuh," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Kamp pelatihan iblis

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Superstar Xuankai

Baim Wong Buka Suara soal Jual iPad Rp1 Juta yang Diselidiki Bea Cukai******

Baim Wong mengklarifikasi iPad seharga Rp1 jutayang akan ia jual di tengah penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Ia mengklaim seluruh gawai keluaran Apple yang belum jadi dipasarkan itu bukan produk ilegal.

"Saya cuma mau bilang, itu fakturnya ada. Ini resmi semuanya. Sebenarnya kan kalian juga belum tahu ya iPad yang dijual apa, berapanya. Saya juga bingung sih opini-opini yang menggiring itu," ucap Baim dalam video di Instagram pribadinya, dikutip Kamis (28/12).

Meski bersikukuh iPad yang akan dijual tersebut barang resmi, Baim tidak merinci spesifikasi gawai itu. Ia juga tak menyebutkan dari mana barang tersebut dibeli.

Pada akhirnya, Baim menyebut dirinya batal melakukan live TikTok dan Instagram untuk menjual iPad murah tersebut. Akan tetapi, ia masih menantikan jawaban dari para pengikutnya apakah kudu tetap live jualan iPad tersebut atau tidak sama sekali.

"Akhirnya sekarang saya harus enggak live, takutnya salah lagi. Jadi, mudah-mudahan saya sih berdoanya jangan sampai apa yang kita rencanakan baik ke orang itu malah enggak jadi karena pemikiran-pemikiran negatif," tuturnya.

[Gambas:Instagram]

"Ini kan beritanya ke mana-mana ya, cuma kalau saya enggak live juga enggak apa-apa. Sebenarnya saya juga mau bantu. Pokoknya saya enggak live dulu ya. Yang penting saya sudah jawab, takutnya ke mana-mana lagi," tandas Baim.

Dalam video tersebut terlihat puluhan kardus berisi iPad yang akan dijual oleh Baim. Gadget tersebut mulanya akan dijual seharga Rp1 juta pada 26 Desember 2023.

Namun, aksinya mendapat sorotan netizen, bahkan Baim diadukan kepada Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Kemenkeu diminta menelusuri aksi jual beli tersebut yang dinilai berkedok 'impor elektronik bekas'.

"Siap. Terima kasih. Kemarin sudah kami sampaikan ke rekan-rekan DJBC. Semoga segera dikoordinasikan dan tertangani dengan baik," jawab Prastowo dalam akun X pribadinya.

DJBC Kemenkeu pun turun tangan untuk menindak aksi Baim Wong. Pihak Bea Cukai akan menyelidiki gaduh iPad Rp1 juta tersebut.

"Saya juga baru dapat (infonya), kita lagi telusuri," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto, Rabu (27/12), dikutip dari detikcom.

Sebelum berencana menjual iPad murah, Baim terkenal dekat dengan Raja Giveaway Putra Siregar. Putra punya bisnis elektronik berharga miring bernama PS Store dengan tagline 'HP Pejabat Harga Merakyat'.

Namun, Putra sempat tersandung kasus dan menjadi tersangka tindak pidana kepabeanan pada Juli 2020 lalu. Ratusan ponsel ilegal serta rumah Rp1,15 miliar disita negara sebagai denda atas kelakuannya itu.

Menurut jaksa, ponsel yang dijual PS Store diperoleh dari Batam, Kepulauan Riau dengan cara ilegal yakni didatangkan bukan dari wilayah kepabeanan, sehingga tidak membayar PPN atau PPh sebagaimana aturan Kementerian Keuangan.

Ia didakwa melanggar Pasal 103 huruf d Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Beberapa bulan berselang, tepatnya pada November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas Putra Siregar. Hakim menilai Putra tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Putra memang sempat menggaet sejumlah artis papan atas untuk meng-endorse produk ilegalnya itu. Berdasarkan akun Instagram miliknya, para artis yang sempat diajak bekerja sama ada Raffi Ahmad, Baim Wong, hingga Atta Halilintar.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Dewa Darah Asli

WIKA Respons soal Perdagangan Saham Disetop Sementara BEI******

PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA buka suara soal penghentian sementara perdagangan sahamdi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Senin (18/12).

Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya membenarkan penghentian sementara perdagangan saham merupakan konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo hari ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk.

Ia pun menyebut suspensi perdagangan saham sementara ini juga tidak bersifat tetap. Mahendra mengatakan perdagangan saham dapat dibuka kembali apabila sudah dilakukan pembayaran.

Selain itu, perdagangan juga bisa kembali dijalankan jika ada kesepakatan kembali antara emiten dengan para pemegang surat utang WIKA ke depan.

Mahendra lantas menjelaskan dua pertimbangan manajemen perseroan mengajukan penundaan tersebut.

Pertama,pemberlakuan equal treatmentkepada para kreditur perseroan, khususnya kepada para pemegang obligasi PUB I Tahap 1 Tahun 2020 yang telah menyetujui perpanjangan jatuh tempo pokok obligasi Seri A selama 2 tahun dengan opsi beli (call option) sejak tanggal jatuh tempo.

"Dengan perseroan tetap membayarkan bunga tanpa melakukan perubahan terhadap tingkat bunga dan jadwal pembayarannya," imbuh Mahendra.

Kedua,proyeksi arus kas di akhir 2023 di mana WIKA memiliki keterbatasan dan memprioritaskan penggunaan kas untuk modal kerja dan pembayaran mitra kerja sebagai bagian dari langkah penyehatan perseroan.

BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA pada hari ini. Penghentian itu dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Menurut BEI, Hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Beli Kulkas Side by Side di Transmart Full Day Sale Hemat Rp3 Jutaan******

Kulkas side by side diobral dengan diskon sampai Rp3 jutaan, pembelian hanya berlaku di Transmart Full Day Sale, pada Minggu (17/12).

Selama periode Transmart Full Day Sale berlangsung, berbagai macam merek kulkas di Transmart didiskon gede-gedean. Mulai dari LG, Panasonic, Sharp, sampai Samsung.

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Hari Ini, Ada Diskon 50%+20%

Sementara kulkas side by side 472L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung, harga normal Rp12.649.000, harga diskon menggunakan Allo Prime, Bank Mega, Bank Mega Syariah jadi Rp9.239.200. Pembeli jadi hemat sebesar Rp3,4 juta dan harga tersebut khusus pembelian di Transmart Luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

Gimana, jadi hemat banyak bukan untuk pembelian kulkas ini. Jadi tunggu apalagi? Yuk segera miliki Allo Bank, kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah sekarang juga supaya bisa belanja dengan harga miring.

Caranya gampang, download aplikasi Allo Bank melalui App Store atau Play Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime.

Kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa didapatkan secara mudah dengan pengajuan instan di setiap booth yang ada di seluruh gerai Transmart.