slot gacor 95

Wanita muda terkemuka

Pengusaha Tuding Beras di Ritel Langka Gara******

Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beraslangka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

Billy mengatakan karena diserbu caleg, maka pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan blm dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli sejabodetabek dapilnya," katanya.

Isu beras langka mencuat pertama kali dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Para pengusaha ritel mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beras premium.

Ketua Aprindo Roy Mandey mengaku permasalahan ini terjadi lantaran masa panen yang mundur ke Maret 2024. Di lain sisi, beras impor pemerintah yang dikemas dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kunjung tiba.

Lonjakan harga beras di pasar pun tak terelakkan. Aprindo lantas melobi pemerintah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan lain agar peritel tetap bisa membeli bahan pokok dari produsen.

Roy menjelaskan selama ini toko ritel di bawah naungannya menjual tiga jenis beras.Pertama, beras komersial swasta yang saat ini stoknya menipis.

Kedua,beras komersial Bulog. Ini adalah beras yang diserap Perum Bulog dari para petani, di mana sekarang sedang mengalami kemunduran masa panen.

Ketiga, beras medium alias SPHP. Ini merupakan beras yang dipasok Bulog ke pasar, termasuk toko-toko ritel.

Ia kemudian menyinggung soal stok beras di ritel dan pengaruh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"(Suplai) SPHP lancar, tetapi kemarin kan ada prioritas bansos (bantuan pangan). Jadi, kan beras SPHP (dari beras) impor, impornya belum masuk, tapi pemerintah harus tetap memberikan (bantuan pangan kepada) 22 juta masyarakat marjinal itu yang 10 kg. Selama Januari kemarin sudah terkirim hampir 850 ribu ton, jadi kondisinya utamakan itu (bantuan pangan) harus jalan dong," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (12/2).

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

Menaker: Buruh Kerja di Hari Pemilihan Suara Berhak atas Upah Lembur******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut karyawan yang bekerja pada 14 Februari 2024, atau hari pencoblosan Pemilu2024 berhak mendapatkan uang lembur.

Hak itu ia atur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam edaran yang diterbitkan Ida pada 26 Januari lalu tersebut, hak dapat uang lembur itu terdapat dalam poin ketiga.

Selain hak uang lembur, Ida melalui edaran itu juga mengatur kewajiban pengusaha untuk memberikan hak bagi pekerja mereka untuk menggunakan hak pilih.

"Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ruang tamu Naruto

Makan Gratis Ala Prabowo dalam Sepekan: Masuk APBN 2025******

Perbincangan mengenai program makan siang gratisdari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka gencar dibahas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama sepekan ini.

Awal mula pembahasan itu terjadi saat Jokowi memanggil para menterinya untuk rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Pembahasan program makan siang gratis di Istana itu pun nyatanya menuai kritik. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri masih menghitung perolehan suara di Pilpres 2024.

Lantas apa saja poin-poin perbincangan program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran dalam sepekan ini?

1. Masuk  RAPBN 2025

Dalam rapat di Istana itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang gratis itu masuk dalam RAPBN 2025.

Menurutnya, program populis Prabowo-Gibran itu bisa dilaksanakan meski pemerintah telah memprediksi defisit anggaran APBN 2025 sekitar 2,4 persen-2,8 persen.

"Terkait dengan program (makan siang gratis), kita lihat terkait defisit anggaran yang sekitar 2,4 (persen) sampai 2,8 (persen), itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk," tutur Airlangga saat ditemui usai rapat.

Ia menjelaskan pelaksanaan program makan siang gratis ini bakal dilakukan secara bertahap. Adapun, lanjutnya, tahap pertama dari program tersebut akan menyasar anak usia 0-5 tahun (balita) dan ibu hamil di wilayah tertentu, terutama kawasan dengan tingkat stunting tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Jokowi memasukkan program makan siang gratis di RAPBN 2025. Menurut Bahlil, program tersebut dimasukkan di APBN tahun depan karena pemerintahan 2025 akan dipimpin oleh Prabowo-Gibran.

"Harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025, kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti (masuk APBN 2025)," ujarnya.

Bahlil menambahkan tidak hanya makan siang gratis, tapi hampir semua program yang dijanjikan Prabowo-Gibran langsung dimasukkan di APBN 2025. Tujuannya, agar saat mulai menjabat program bisa langsung dijalankan.

Kendati, Bahlil Bahlil menekankan pembahasan APBN 2025 ini masih tahap awal. Masih bisa banyak perubahan yang terjadi sampai nanti disahkan saat Nota Keuangan pada Agustus 2024.

"Dan pembahasan APBN nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas," pungkas Bahlil.

2. Sri Mulyani ikut komentar

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan siang gratis masih sebatas program capres. Sang bendahara negara menuturkan program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan dalam penganggaran APBN 2025.

"Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail, ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga," tuturnya usai rapat kabinet di Istana.

Ia mengatakan pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.

"Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," ucapnya.

3. Jokowi bantah rapat kabinet bahas program makan siang gratis

Berbeda dari para pembantunya, Jokowi membantah program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran dibahas secara spesifik dalam rapat kabinet.

Menurut Jokowi, pembahasan hanya mengenai program presiden terpilih nanti masuk dalam APBN 2025. Tapi tidak khusus membahas makan siang gratis melainkan program secara keseluruhan.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

[Gambas:Video CNN]

4. Gelar simulasi makan siang gratis di Tangerang

Program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran pun akhirnya diujicobakan di Tangerang, Banten pada Kamis (29/2).

Uji coba dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Simulasi program makan siang gratis ini diberikan kepada siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Ada juga anak-anak SD yang mendapatkan makan siang gratis tersebut.

terdapat empat menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah.

Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Ia mengatakan ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis tersebut. Jumlah calon penerima ini terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah.

5. Kemenko Ekonomi jadi penentu besaran anggaran

Kemenko Ekonomi akan menjadi penentu besaran anggaran yang diperlukan untuk program makan siang gratis tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Karenanya, Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto belakangan 'turun gunung' mensimulasikan program makan siang gratis di Tangerang.

"Kan Undang-undang nya gitu, yang tanggung jawab Pak Menko, namanya Menko Perekonomian," ujar Susi ditemui usai acara CNBC Economic Outlook, Kamis (29/2).

Ia menuturkan Airlangga bertugas melaporkan langsung kebutuhan anggaran untuk semua program di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) kepada Jokowi. Sedangkan, untuk rancangan APBN nya disusun oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

"Kemarin sudah ada KEM PPKF, itu yang bikin menkeu sama bappenas, PP-nya bunyinya menkeu dan bappenas menyampaikan dulu ke pak menko. Keputusan di menko, nanti pak menko yg melaporkan ke presiden," jelasnya.

Susi menuturkan meski makan siang gratis program Prabowo-Gibran, pemerintahan Jokowi saat ini sangat mendukung. Dukungan diberikan dengan langsung menyiapkan anggaran makan siang gratis di APBN 2025.

Jimat kecil vitalitas

Erick Thohir dan BPKP Teken Kerja Sama Bersih******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirdan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (4/3).

Penandatangan MoU dilakukan untuk pengembangan, penerapan, serta penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern (SPI) di BUMN.

"Jadi wujud nyata komitmen kami dengan Pak Jaksa Agung akan memperbaiki terus menerus berkelanjutan perbaikan dan transformasi di BUMN. Tentu saja semua terkait dengan kasus-kasus," kata Ateh usai melakukan penandatanganan.

Menurut Ateh, BPKP selaku auditor menyambut baik komitmen ini dan siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of development sekaligus value creator.

"Saya berharap langkah ini dapat memicu rantai kerja sama berkelanjutan bagi upaya penguatan tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih," lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Erick menyampaikan pihaknya maupun BPKP memiliki niatan yang sama bahwa BUMN harus benar-benar sehat. Sebab, BUMN tak hanya sebagai korporasi, namun juga sebagai pelayanan publik yang dihubungkan dengan keekonomian rakyat dan pembangunan.

"Jadi tentu konteksnya di situ. Dan Alhamdulillah, program yang sudah di-launching dengan Pak Jaksa Agung dan saya, program bersih-bersih ini berjalan dengan baik, dan tentu atas pengawalan BPKP," kata Erick.

Namun, ia menjelaskan program tersebut belum selesai karena proses transformasi masih harus dilanjutkan.

"Apalagi tantangan yang terjadi di dunia sekarang dinamikanya cukup kompleks. Ini yang kita harapkan, tentu dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dengan pengawalan pendampingan bisa lebih baik lagi," jelasnya.

"Tetap ujungnya apa? Korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi, itu konteksnya," tutur Erick lebih lanjut.

Penandatangan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN.

"Ini tadi yang disampaikan kan pembenahan. Artinya, yang telah kemarin kami lakukan dan ditemukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, kita benahi agar tidak terjadi kembali perbuatan-perbuatan itu, itu utamanya," ujar Burhanuddin dalam kesempatan yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Dari ksatria menjadi raja

Jokowi Segera Groundbreaking Proyek Perbankan di IKN******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan melakukan seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk sektor perbankan di IKN.

"Insyaallahdalam 2-3 minggu ke depan presiden akan memimpin kembali groundbreakingyang kelima," kata Bambang dalam seminar Masa Depan Pasca IKN yang disiarkan melalui kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (17/2).

Bambang menyebut groundbreakingitu tercatat kali kelima. Sejauh ini, sudah ada empat kali seremonial groundbreaking di IKN selama periode September 2023 hingga Januari 2024.

"Bocorannya adalah yang akan kitagroundbreaking, sektor perbankan akan masuk di sana, dan beberapa fasilitas pendidikan," kara dia.

Lebih lanjut, Bambang menyebut otorita telah menerima 344 surat pernyataan minat investasi atau letter of intent (LoI) baik dari investor dalam negeri dan luar negeri.

Bambang menambahkan hingga Januari 2024, total investasi yang masuk IKN dari non-APBN adalah Rp42,5 triliun. Kemudian ada 33 perusahaan swasta dan lembaga non-pemerintah yang sudah memulai pembangunan di IKN.

Selain itu, Bambang mengklaim IKN mendapatkan dukungan global sebab membawa tiga kampanye global. Yakni perubahan iklim, biodiversitas, dan sustainable development goals.

"Masyarakat internasional support-nya luar biasa ke IKN," ujar Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Erick Thohir Akan Pangkas BUMN Jadi Tinggal 30******

MenteriBUMN Erick Thohir akan memangkas jumlah BUMN menjadi tinggal 30 saja.

Ia menyatakan kementeriannya telah merancang peta jalan untuk periode 2024-2034 terkait rencana konsolidasi perusahaan pelat merah, termasuk memangkas BUMN menjadi 30 tersebut.

"Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang kan 41. Nah,ke depan 30-an," ucap Erick kepada wartawan di sela-sela acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa (5/3).

Pada Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengurangi jumlah entitasnya dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.

Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.

Erick menegaskan bahwa BUMN harus memiliki tiga pilar. Pertama, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen.

Pilarkedua, BUMN harus memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ia mencontohkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali oleh pemerintah bekerja sama dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney merupakan salah satu upaya BUMN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

KEK Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memanfaatkan potensi kawasan Sanur sebagai destinasi pariwisata kesehatan, dengan menjadikan Bali sebagai landmark dalam peningkatan dan diversifikasi perekonomian Indonesia.

Pilar ketiga BUMN, lanjut Erick, adalah BUMN harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, apalagi saat ini sebanyak 92 persen dari total kredit ultra mikro dan mikro di Indonesia disalurkan oleh BUMN.

[Gambas:Video CNN]