aosbobet

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

Pengurus Istiqlal Bersuara soal Terowongan Toleransi Belum Beroperasi******

Pengelola Masjid Istiqlalmembantah Terowongan Silaturahmi yang terhubung denganGereja Katedralbelum dioperasikan karena perdebatan siapa yang harus membayar listrik.

Kabag Umum Dan Humas Istiqlal Ismail Chawidu mengatakan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu belum dioperasikan karena masih ada pembangunan yang belum rampung.

"Jadi gini. Sekarang lagi dikerjakan ornamennya. Kami lagi mengerjakan ornamen hasil lelang anak-anak ITB (Istitut Teknologi Bandung)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/11).

Ia juga mengatakan pihaknya juga masih mempersiapkan sistem pendingin ruangan di dalam terowongan. Ismail pun menuturkan kelak pengelolaan terowongan termasuk kelistrikan akan melibatkan pihak Katedral, Istiqlal, dan Pemda DKI Jakarta.

"Tak ada urusan listrik itu. Ada yang mengelola. Itu kan aset Pemda DKI tanahnya. Nanti dikasih visual, suara, pasang AC. Masih panjang ceritanya itu," kata Ismail.

Oleh karena itu, ia mengatakan Terowongan Silaturahmi baru bisa dibuka untuk umum pada tahun depan.

"Masih beberapa bulan lagi lah. Iya tahun depan. Sekarang kan masih Desember," ucapnya.

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia.com membenarkan masalah itu. Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan.

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

"Listriknya," kata Endra singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, sore ini.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.

Sistem Vampir di Kota Berbeda

BI Diprediksi Surplus Anggaran Rp27,19 T Tahun Ini******

Bank Indonesia (BI) memperkirakan realisasi AnggaranTahunan BI (ATBI) tahun ini surplus sebesar Rp27,19 triliun.

"Sampai September 2023, realisasi anggaran mencatatkan surplus sebesar Rp34,94 triliun dan diprognosakan mencapai Rp27,19 triliun sampai akhir tahun ini. Prognosa capaian ini lebih baik dari rencana awal pada ATBI 2023 yang pada waktu itu direncanakan defisit Rp19 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/11).

Mengutip data yang dipaparkan, surplus terjadi karena total penerimaan mencapai Rp136,90 triliun hingga September 2023. Angka ini lebih besar dari total pengeluaran, yakni Rp101,96 triliun.

"Sementara anggaran operasional yang mencatatkan surplus lebih tinggi dari rencana dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pengelolaan cadangan devisa yang didukung dengan implementasi reformasi cadangan devisa dan pengaruh suku bunga global yang meningkat tinggi dari asumsi awal," jelas Perry.

Hingga September tahun ini, realisasi penerimaan anggaran operasional mencapai Rp37,93 triliun dan diperkirakan mencapai Rp40,94 triliun pada akhir 2023.

Hal itu terutama berasal dari hasil pengelolaan aset valas yang mencapai Rp40,84 triliun.

Sementara dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran anggaran operasional BI hingga September 2023 mencapai Rp9,56 triliun dan diperkirakan mencapai Rp16,95 triliun.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

Di Depan Ganjar, Rocky Gerung Sebut Statusnya Tersangka Kasus Bajingan******

Rocky Gerung menyebut dirinya telah dijadikan tersangkadalam kasus 'bajingan tolol' di hadapan calon presiden Ganjar Pranowo pada acara sarasehan dan temu alumni Universitas Negeri Makassar (UNM).

"Status saya ini tersangka," kata Rocky, Sabtu (18/11).

Kemudian Ganjar bertanya kepada Rocky. "Tersangka apa? Iya yang itu ( kasus bajingan tolol)," kata Ganjar.

"Konteks penggunaan pasal 14 dan 15 itu tidak tepat melihat dari pasalnya sendiri yang itu dulu hanya untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia, kok sekarang dipakai mengamankan kepentingan pribadi tertentu atau penguasa," katanya.

Lihat Juga : Sidang Berlanjut Usai Permintaan Cabut Gugatan Rocky Gerung Ditolak

Rocky disangkakan dengan Pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Pada Oktober lalu, Mabes Polri menaikkan status penyelidikan ke proses penyidikan kasus 'Bajingan Tolol' yang dianggap menghina pribadi Presiden Joko Widodo.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) atas nama Terlapor RG dkk.

Guru hebat dari kedua dunia

Perbandingan Biaya Haji Tahun Ini dan Tahun Depan******

Biaya hajidi Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 2024, Kementerian Agama(Kemenag) telah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi Rp105 juta per jemaah.

Jika dibandingkan dengan tahun ini, usulan BPIH tersebut naik Rp15 juta dari penetapan tahun sebelumnya, yakni Rp90 juta per jemaah.

"Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (13/11), dikutip dari Antara.

Adapun BPIH meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup.

Lantas bagaimana perbandingan biaya haji tahun ini dan tahun depan?

Per Februari silam, Kemenag dan Komisi VII DPR RI secara resmi menyepakati total BPIH sebesar Rp90.263.104 per jemaah.

Dari total BPIH itu, 55,3 persen atau Rp49,812.700 dibebankan langsung kepada jemaah haji atau yang dikenal dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sementara 44,7 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp40.237.937.

Untuk tahun ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI merinci Bipih sebesar Rp49,8 juta tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup dan sebagian biaya paket layanan masyair.

Kemudian, biaya dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta digunakan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armuzna, perlindungan, dokumen perjalanan serta biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

"Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.090.360.327.213,67," kata Marwan.

Untuk tahun depan, Yaqut menjelaskan BPIH disusun dengan asumsi nilai tukar kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16 ribu. Sementara asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266.

Ia mengatakan kebijakan formulasi komponen BPIH diambil untuk menyeimbangkan besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang.

"Pembebanan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) harus menjaga prinsip istithaah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya," ucapnya.

Meski usulan BPIH tahun depan lebih besar dari tahun ini, namun formulasi Bipih dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji 2024 belum diputuskan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan usulan besaran BPIH tersebut akan menjadi bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH.

Sistem Penukaran Poin Super

Di Depan Ganjar, Rocky Gerung Sebut Statusnya Tersangka Kasus Bajingan******

Rocky Gerung menyebut dirinya telah dijadikan tersangkadalam kasus 'bajingan tolol' di hadapan calon presiden Ganjar Pranowo pada acara sarasehan dan temu alumni Universitas Negeri Makassar (UNM).

"Status saya ini tersangka," kata Rocky, Sabtu (18/11).

Kemudian Ganjar bertanya kepada Rocky. "Tersangka apa? Iya yang itu ( kasus bajingan tolol)," kata Ganjar.

"Konteks penggunaan pasal 14 dan 15 itu tidak tepat melihat dari pasalnya sendiri yang itu dulu hanya untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia, kok sekarang dipakai mengamankan kepentingan pribadi tertentu atau penguasa," katanya.

Lihat Juga : Sidang Berlanjut Usai Permintaan Cabut Gugatan Rocky Gerung Ditolak

Rocky disangkakan dengan Pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Pada Oktober lalu, Mabes Polri menaikkan status penyelidikan ke proses penyidikan kasus 'Bajingan Tolol' yang dianggap menghina pribadi Presiden Joko Widodo.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) atas nama Terlapor RG dkk.

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Wapres Apresiasi ALI 2023, Dorong Investasi Berkelanjutan******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir secara langsung dalam ajang pemberian Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 yang diselenggarakan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/11).

Penghargaan ini dalam rangka memberikan apresiasi atas kinerja serta inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf memberikan apresiasi kepada para pemenang ALI 2023. Selain itu, Wapres juga menekankan pentingnya perbaikan iklim investasi untuk peningkatan realisasi investasi.

"Secara khusus, saya sampaikan penghargaan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM yang berhasil terus mencapai target-target yang dibebankan untuk investasi," ujar Wapres.

Sementara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyatakan, capaian realisasi investasi dari target yang selalu berkembang setiap tahunnya itu juga merupakan atas kerja keras para kepala daerah yang didelegasikan melalui DPMPTSP.

"Mencapai target realisasi 2023 itu bukan pekerjaan gampang. Spesial untuk DPMPTSP saya ucapkan terima kasih dan I love you. PTSP sebagai instrumen dan garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan investasi yang maksimal," kata Bahlil.

Kemudian, kata Bahlil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, maka harus menciptakan kawasan ekonomi baru dan instrumennya adalah investasi. Hal itu, kata dia, agar tidak ada lagi pemahaman Jawa sentris.

Namun demikian, kata Bahlil, hal itu perlu insentif yang berbeda untuk investasi di luar Pulau Jawa. Sebab tidak sebanding, baik dari segi infrastruktur maupun ketersediaan energi untuk mendukung pertumbuhan kawasan luar Pulau Jawa.

Sebagai informasi, Kementerian Investasi/BKPM menyelenggarakan kegiatan ALI setiap tahunnya sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.