anda slot

Tidak ada tulang terminal

caturwin

Benarkah Indonesia Dihantui Perusahaan Zombie Seperti Kata IMF?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Dana MoneterInternasional (IMF) memberi peringatan kepada Indonesia. 

Peringatan terkait munculnya perusahaan zombie di Indonesia. Mereka menyebut ke depan akan banyak perusahaan zombie di tanah air imbas pandemi covid-19 dan kenaikan suku bunga yang terjadi belakangan ini.

Dalam laporan terbarunya yang dikutip Selasa (4/7), IMF mengatakan Indonesia sebenarnya sudah melakukan relaksasi kredit hingga Maret 2024 demi mengurangi beban kenaikan suku bunga. Namun, relaksasi itu tidak berlaku bagi semua perusahaan.

Hal itu lah kata IMF yang meningkatkan risiko makin banyak perusahaan 'zombie' karena mereka hidup segan mati tak mau.

"Memperpanjang relaksasi kredit terus meningkatkan risiko moral hazard, penundaan pengumuman kerugian, dan memperpanjang keberadaan perusahaan 'zombie'," tulis IMF.

Maka dari itu, IMF merekomendasikan agar relaksasi klasifikasi kredit yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lagi diperpanjang setelah berakhir pada Maret 2024 mendatang.

Sebaliknya, IMF mendukung instrumen makroprudensial yang sudah mulai diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan. Tujuannya agar kinerja kredit tetap positif tanpa ada restrukturisasi.

Lihat Juga : Arti Perusahaan Zombie yang Diwanti-wanti IMF Berpeluang Muncul di RI

Mengutip berbagai sumber, perusahaan disebut zombie apabila menghasilkan cukup uang untuk terus beroperasi dan membayar utang, tetapi tidak dapat melunasinya.

Perusahaan tersebut hanya memenuhi biaya seperti upah, sewa, bayar bunga utang, tetapi tidak memiliki modal lebih untuk berinvestasi demi memacu pertumbuhan.

Sebenarnya tidak ada definisi formal tentang perusahaan zombie. Tetapi secara umum ada kesepakatan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak dapat bertahan secara ekonomi dan berhasil bertahan dengan memanfaatkan bank dan pasar modal

Di Amerika Serikat, perusahaan zombie sedikit jumlahnya. Umumnya mereka kecil di antara perusahaan swasta dan publik.

Perusahaan zombie di sana pun sebagian besar terkonsentrasi di sektor manufaktur dan ritel.

Sementara itu menanggapi peringatan IMF, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indoenesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan pernyataan lembaga keuangan internasional itu memang ada benarnya.

Lihat Juga : Jerit Pengunjung Blok M Dipalak Parkir Liar: Kami Merasa Dizalimi

Saat ini memang sudah mulai ada perusahaan zombie di Indonesia. Ia menjelaskan itu terjadi karena Indonesia tidak mengenal sistem hair cutatau potongan terhadap pokok pinjaman perbankan. Perbankan maksimal hanya bisa menghapus denda administrasi dan bunga.

Hal ini terjadi lantaran regulasi perbankan oleh OJK sangat ketat terhadap rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). Alhasil, bila ada perusahaan yang mengalami kesulitan, termasuk tertekan dampak pandemi, tidak punya modal untuk menutup kekurangan pembayaran cicilan ke bank mereka bisa dipailitkan seperti Zombie.

Model seperti inilah yang kata Hariyadi disebut IMF sebagai perusahaan zombie. 

"Bila perusahaan terdampak covid tidak punya modal lagi untuk menutup kekurangan cicilan ke bank, kemungkinannya akan dipailitkan bank atau seperti zombie yang disebutkan oleh IMF. Artinya perusahaan tersebut mencoba memperpanjang selama mungkin untuk cicilannya," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hariyadi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah perusahaan zombie di Indonesia. Namun, ia memastikan jumlahnya tidak banyak.

Lihat Juga : Mengenal QRIS, Layanan Bank yang Kenakan Biaya Transaksi per 1 Juli

Hal berbeda disampaikan Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita. Ia mengatakan perusahaan zombie di Indonesia sejatinya banyak.

Namun fenomena itu juga terjadi di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan China.

Ia menyebut perusahaan zombie yang kesulitan membayar utang, terutama saat kenaikan suku bunga bisa berdampak besar ke kehidupan ekonomi masyarakat. Memang katanya, ada beberapa pilihan yang bisa ditempuh di tengah kondisi itu, seperti; melego sebagian saham, meresetrukturisasi utang dengan menambah masa waktu pembayaran agar bunga tidak terlalu besar.

Tapi, ketika itu tidak berhasil, mereka bisa menempuh cara PHK karyawan. Atau, pilihan paling tragis, tutup sama sekali.

Ketika itu terjadi, masyarakat bisa kehilangan pekerjaan, penghasilan sehingga ekonomi menjadi mandek.

"Jika memang di Indonesia banyak perusahaan semacam itu, akan sangat mungkin risikonya akan terasa dalam waktu-waktu dekat," kata Ronny.

Lihat Juga : Biaya Layanan QRIS Berlaku Juli 2023: Tak Boleh Dipungut ke Konsumen

Kendati demikian, Ronny tak mengetahui pasti berapa jumlah perusahaan di Tanah Air. Menurutnya, sulit untuk mendapatkan data soal perusahaan zombie.

Ia hanya memberikan contoh soal perusahaan zombie itu.

"Contohnya adalah Garuda pada 2020-2021 lalu. Hari ini Wika juga terlilit masalah yang sama. Itu BUMN, swasta tampaknya tak sedikit juga," katanya.

Menghadapi situasi itu, ia meminta pemerintah dan otoritas terkait terutama BI dan OJK  untuk waspada. Kewaspadaan terutama ia harapkan dari sisi kapasitas pengawasan yang baik terkait keberadaan perusahaan-perusahaan zombie.

Lihat Juga : Erick Akan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN ke Kejagung

Pemerintah ia minta mulai mendata, memanggil, dan menawarkan win win solutionagar permasalahan yang dialami perusahaan zombie tidak berdampak buruk, termasuk saat tiba-tiba mereka harus mendadak tutup.

Di sisi lain, Ronny menilai persoalan perusahaan zombie agak dilematis lantaran eksistensi mereka terkait dengan kredit dan bank.

"Kalau mereka kolaps, utangnya ke bank bagaimana. Jika jumlahnya besar, maka banknya pun bisa terkena masalah," kata Rhony.

Perusahaan Zombie di BEI

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Sistem pembukaan kunci tertinggi

maxwin gates of olympus

PUPR Usul Anggaran Rp49 T di 2024, Temasuk Untuk Bandara VVIP IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp49 triliun untuk 2024.

Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedy Rahadian menyebut dana ini untuk membiayai penugasan pembangunan Bandara VVIP serta akses tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pagu indikatif 2024 sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres Nomor 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN, kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B Akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip Antara,Selasa (4/7).

"Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa Inpres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran," ungkap Hedy.

Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp49 triliun.

"Pagu indikatif 2024 adalah Rp49 triliun. Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat committed,yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Ia merinci alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp46,60 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun.

Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp11,85 triliun.

Kegiatan reguler mencakup pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan underpass,preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol.

[Gambas:Video CNN]

(pta/sfr)

Li Shifan

shopee cicil

Arti Perusahaan Zombie yang Diwanti******

Jakarta, CNN Indonesia--

Dana Moneter Internasional (IMF) mewanti-wanti Indonesia potensi munculnya 'perusahaan zombie' usai pandemi covid-19. Dengan adanya pemulihan ekonomi, IMF menilai langkah-langkah dan insentif peraturan harus diperketat.

Lembaga keuangan ini merekomendasikan restrukturisasi kredit yang berakhir pada Maret 2023 lalu diperpanjang hingga Maret 2024, tidak lagi dilanjutkan setelah tahun depan.

"Dengan pemulihan ekonomi yang baik, bank seharusnya berada dalam posisi yang baik untuk menilai risiko kredit," tulis laporan IMF, yang dirilis Juni 2023.

Lantas, apa itu perusahaan zombie?

Sebenarnya, tak ada definisi resmi apa itu perusahaan zombie. Namun, secara informal perusahaan zombie ditujukan pada perusahaan yang kinerja keuangannya terus merugi, operasional mandek, serta beban utangnya lebih tinggi daripada aset perusahaan.

Perusahaan zombie umumnya masih beroperasi meski finansialnya tak sehat dan tak bisa membayar utang perusahaan. Ibarat 'mayat hidup', perusahaan zombie tidak mampu bertahan dari naiknya suku bunga, lesunya pasar dan kondisi ekonomi yang sulit.

Eks menteri keuangan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, mengatakan perusahaan zombie muncul karena beberapa kemungkinan seperti daya beli masyarakat melemah, kelas menengah atas menahan konsumsi, perubahan perilaku, dampak pembatasan aktivitas ekonomi, termasuk kurangnya insentif dan investasi ekspansi usaha.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menjelaskan perusahaan disebut zombie lantaran korporasi sudah sangat kehabisan amunisi.

"Zombie companiesini sangat mungkin muncul karena dari sisi produksi, mereka tidak bisa menghentikan mesin, listrik dan gaji tetap bayar, namun tidak menghasilkan. Masalahnya, lama-kelamaan membuat pengangguran meningkat dan PHK," ucap Fithra kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

(pta/dzu)

Dunia abu-abu yang berbeda

main slot paling gacor

Potensi Tinggi, Otorita IKN Ajak Pebisnis Kazakhstan Bangun Nusantara******

Jakarta, CNN Indonesia--

Para pebisnis yang berasal dari Kazakhstan diajak berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dalam Forum Investasi bertema 'Investing in Indonesia's Future Capital: Smart and Sustainable Forest City Nusantara' di Astana, Kazakhstan pada Selasa (4/7).

Bambang menegaskan, pemerintah Indonesia terus membuka peluang bagi para investor dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Pada saat bersamaan, untuk meningkatkan minat investasi, pemerintah pun mempersiapkan sejumlah insentif terbaik, mencakup tax holiday, skema tax deduction, dan lain-lain.

Senada, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menyatakan bahwa investasi di Nusantara mempunyai insentif pajak yang bersaing dan menarik bagi investor, seperti tax holiday berbatas minimum Rp10 miliar dengan tenggat maksimum 30 tahun. Saat ini, batas minimum mendapatkan tax holiday di luar Nusantara adalah Rp100 miliar dengan tenggat maksimum 20 tahun.

Agung menjelaskan, insentif semacam ini juga mencakup super deduction vocation, super deduction R&D, super deduction donation, pajak penghasilan 0 persen bagi UMKM, PPh 21 yang ditanggung pemerintah, VAT dan pajak penjualan untuk barang mewah, hingga fasilitas kemudahan biaya kepabeanan selama 4-6 tahun.

"Ini semua menjadi lebih menarik (berinvestasi) di Nusantara dibandingkan dengan sektor lain di Indonesia. Ini merupakan sikap bagaimana pemerintah Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa kami mengajak investor berpartisipasi untuk ikut memiliki Nusantara," papar Agung.

Saat ini, setidaknya ada lebih dari 300 proyek investasi yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Berbagai sektor pembangunan Nusantara dinilai dapat menjadi proyek strategis bernilai tinggi dengan mengedepankan pembangunan keberlanjutan.

Agung menegaskan, setiap sektor akan dianalisis sesuai kebutuhan pendanaan, mekanisme pendanaan yang akan digunakan, dan legalitas yang menaungi. Misalnya, sektor perumahan dengan peluang investasi paling signifikan.

Perumahan mempunyai estimasi investasi dengan rentang USCara Melihat dan Membaca Tanda Tempat Kerja Kita Akan Melakukan PHK******

Jakarta, CNN Indonesia--

Gelombang pemutusan hubungan kerja(PHK) marak terjadi pada tahun ini.

Survei Challenger, Gray & Christmas menunjukkan perusahaan dunia telah memangkas 417.500 hingga akhir Mei 2023. Angka ini meningkat 3.015 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Nama-nama besar seperti Disney, Google, Lyft, dan Meta termasuk di antara mereka yang mengumumkan PHK tersebut.

Melansir CNBC, Rabu (21/6), Menasihat Karir dan Kontributor CNBC Suzy Welch mengatakan mencari tahu apakah perusahaan akan melakukan PHK memang tidak gampang. Namun, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan.

"Ada tanda-tanda yang akan membuat Anda merinding," katanya.

Berikut petunjuk yang ia sebut;

1. Analisis industri dan prospek bisnis

Anda bisa mengenali tanda-tanda perusahaan akan melakukan PHK dengan mencari tahu keadaan industri dan prospek perusahaan tempat Anda bekerja.

Hal itu bisa diketahui dengan cara berlangganan buletin, blog, dan outlet yang meliput industri Anda untuk melihat lebih dekat tren di sektor Anda.

2. Perhatikan kesehatan keuangan perusahaan

Pekerja dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan secara finansial dengan memperhatikan laporan pendapatan dan panduan serta pergerakan harga sahamnya.

"Kamu harus memiliki disiplin untuk melihat apa yang dikatakan pasar tentang perusahaan Anda dan ke arah mana harga saham bergerak," kata Welch.

3. Perhatikan atasan Anda untuk mencari petunjuk

Menjalin hubungan baik dengan atasan bisa berdampak positif pada kehidupan kerja Anda. Salah satunya, mengetahui informasi tentang perusahaan, termasuk isu PHK.

Anda bisa mengetahui kabar PHK lebih dulu dibanding karyawan lain.

"Bos Anda adalah manusia. Seorang bos akan membagikan informasi tersebut kepada anggota tim yang benar-benar mereka percayai," kata Welch.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt),67-1,09 miliar, di mana untuk memenuhi kebutuhan itu akan digunakan skema pendanaan PPP atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan penanggung jawab dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

"Misalnya saja kawasan perumahan yang telah saya sebutkan, sebanyak 130 proyek dengan perkiraan investasi ini berdasarkan nilai tanahnya saja. Jadi jangan sampai salah paham, ini bukan total nilai investasi, tetapi ini hanya dari nilai tanah dan biaya bangunan. Sama halnya dengan area komersial, pusat perbelanjaan, pendidikan jelas menjadi sangat penting, transportasi, kesehatan, dan sebagainya," kata Agung.

Adapun dari ke-12 sektor penting investasi di Indonesia, enam di antaranya adalah sektor prioritas teratas yang berfokus pada investasi jangka pendek dan menjadi infrastruktur dasar pembangunan hingga 2024, yakni sektor energi terbarukan, telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengolahan air, dan pengolahan limbah.

Sedangkan enam sektor lain adalah sektor prioritas tinggi yang berfokus pada investasi jangka panjang, di antaranya kota praja (township), teknologi, fasilitas kesehatan, infrastruktur komersial, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri.

Bambang menambahkan, pembangunan Nusantara akan dilakukan dalam beberapa tahap hingga tahun 2045. Fase pertama mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas utama di area inti pemerintahan.

Untuk empat fase berikutnya, yang dijadwalkan mulai tahun 2025 hingga 2045, akan mencakup pembangunan transportasi, perumahan, zona komersial, dan sejumlah industri yang lebih luas dan masif.

"Saya harap (forum) ini juga akan memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan hubungan, setidaknya antara dua kota, Astana dan Nusantara," kata Bambang.

(rea/rea)

[Gambas:Video CNN]

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

slot gacor 138

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

Lihat Juga : Dirayu IMF Hingga Digugat ke WTO, Seberapa Gurih Cadangan Nikel RI?

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

Lihat Juga : Pernyataan Keras Bahlil ke IMF Usai Minta Longgarkan Ekspor Nikel Cs

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Lihat Juga : Bahlil Bersuara Keras soal IMF Minta Jokowi Buka Ekspor Nikel Cs Lagi

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Pria sebelah suka menggoda orang

top up gampang

<句子>