link slot terbaru dan tergacor

Mendampingi Putri Serangga

Luhut Putuskan Impor KRL Baru, Bukan Bekas******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memutuskan Indonesia akan mengimpor tigatrainsetKereta Rel Listrik (KRL) baru untuk mengganti unit yang lama.

Menurut Luhut, keputusan ini diambil setelah pertemuan yang ia lakukan dengan beberapa pemangku kepentingan.

Dengan beberapa unit KRL yang dipensiunkan, Luhut memastikan pemerintah melalui PT KAI (Persero) harus mengimpor tiga unit KRL baru mulai 2024 hingga 2025.

"Ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi. Kritisnya hanya tahun depan dan 2025," sambung Luhut.

Ia menyatakan keputusan untuk mengimpor tigatrainset baru itu dilakukan karena pemerintah tidak mungkin mengimpor KRL bekas dari Jepang, seperti yang telah diwacanakan sebelumnya.

Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi untuk melanggar tiga aturan yakni Peraturan Presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian, serta aturan Kementerian Perhubungan.

"Jadi sudah kita rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar tiga aturan. Satu perpres, yang kedua (Kementerian) Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan," kata Luhut.

Pernyataan Luhut itu sekaligus menjawab polemik soal rencana impor KRL bekas Jepang yang mengemuka belakangan ini.

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio menyebut rencana itu mengemuka lantaran nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip detik.com, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo pun turut merespons keputusan pemerintah melalui ucapan Luhut sebelumnya.

Didiek mengatakan, keputusan untuk tidak mengimpor KRL bekas akan berpengaruh terhadap nilai investasi yang harus dikeluarkan KAI serta biaya subsidi seperti PSO (Public Service Obligation). Dalam hal ini, biaya yang akan dikeluarkan KAI akan meningkat.

"Untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan. Nilai investasi maupun PSO-nya kan. Kita sedang godok dengan semua stakeholder," kata Didiek saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Jumat (23/6), dikutip dari detikfinance.

Namun Didiek menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak akan ada impor kereta dan disuplai oleh PT INKA. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana Rp 9,3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri.

"KCI akan mengikuti arah pemerintah. Karena pemerintah tidak akan mengimpor kereta bukan baru. Jadi kita akan mengikuti peraturan sehingga untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

penerbangan putus asa

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menjadi penulis di Azeroth

Wamen BUMN Rosan Roeslani Jadi Wakil Komisaris Utama Pertamina******

Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslanisebagai Wakil Komisaris Utama (Wakomut) PT Pertamina (Persero) pada Kamis (27/7) sore.

"Iya betul (jadi wakomut Pertamina)," ujar Rosan saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

Mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) itu menggantikan Pahala Nugraha Mansury yang menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri sejak Senin (17/6) lalu.

Ia juga sempat menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Bumi Resources Tbk. Namun, ia mengundurkan diri pada Agustus 2021 lalu karena ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai duta besar RI untuk AS.

Tak hanya itu, Rosan juga merupakan pendiri dan presiden direktur PT Recapital Advisors, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

Sebelumnya, ia juga pernah menjadi ketua Komite Investasi Recapital Asset Management (RCAM), sebagaimana dilansir dari laman resmi perusahaan tersebut.

Rosan menempuh pendidikan Management, General Business and Finance di Oklahoma State University (Amerika Serikat). Ia meraih gelar MBA (Master of Business Administration) dan MA (Master of Arts) di Antwerpen Europe University dengan predikat cumlaude.

Saat menjadi pengusaha, Rosan juga aktif mengajar di berbagai institut keuangan dan berbagai lembaga pendidikan. Ia juga aktif mengikuti berbagai seminar dan kursus dalam bidang pasar modal, pasar uang, dan produk derivatif.

[Gambas:Video CNN]

gadis perunggu di sebelah

Basuki Bakal Jadi Menteri Pertama Tinggal di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku bakal menjadi menteri pertama yang tinggal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, ia akan tinggal di IKN sembari memantau pembangunan proyek yang ada di sana. Sehingga kemungkinan tidak akan lama menjadi warga IKN.

"Insyaallahsaya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN. Walaupun mungkin cuma beberapa bulan," ujar Basuki dalam Sewindu PSN: Sustainable Infrastructure Towards Indonesia Emas 2045, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

Hal ini diharapkan menjadi daya tarik tambahan bagi masyarakat untuk tinggal di IKN. Sebab, jika ingin bolak balik ke Samarinda tak lagi membutuhkan waktu lama.

"Targetnya dari Balikpapan ke IKN bisa kita capai tidak boleh lebih dari 40 menit. Kalau mau jadi model pelopor tinggal di IKN, daftar ke saya," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan ikut tinggal di IKN menemani Basuki.

Ia menjelaskan pembangunan kantor Kemenko Perekonomian juga tengah dilaksanakan di IKN.

"Pembangunan IKN, selain kantornya Pak Basuki, kantor menko pun yang akan pertama di sana. Jadi nanti saya akan ngopi bareng dengan Pak Basuki di ibu kota negara saat selesai ini pertama. Kita nikmati bulan-bulan menjelang Agustus pak ya," pungkas Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

Satgas UUCK Bantu Nelayan Perempuan di Sumut Urus Legalitas Usaha******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UUCK) membantu ratusan nelayan perempuan di Sumatera Utara mengurus legalitas usaha mereka. Para nelayan perempuan ini mengikuti lokakarya atau workshopbertajuk 'Kemudahan Perizinan Berusaha' yang digelar di Lantamal I Belawan, Medan, Selasa (18/7).

Dalam lokakarya tersebut, para nelayan perempuan mendapat penjelasan tentang cara membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Produk Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Mereka juga langsung praktik membuat NIB di lokasi.

Wakil Ketua III Satgas UUCK, Raden Pardede, mengatakan bahwa kehadiran Satgas UUCK ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengurus legalitas usaha mereka.

Raden Pardede juga menegaskan bahwa UUCK memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaku UMK, termasuk kemudahan dalam mendapatkan akses permodalan, pendampingan, dan pelatihan.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu silam yang menjabarkan tiga aspirasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045.

Pertama, mengharap tercapainya pertumbuhan PDB di atas 6 persen per tahun, dan pendapatan per kapita mencapai US.000-US.300. Dua, terjadi peningkatan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, dukungan untuk sektor UMKM dan koperasi, karena lebih dari 55 persen tenaga kerja berada di sektor tersebut (informal).

Namun, Raden menambahkan, ada empat tantangan untuk mencapai aspirasi tersebut, yakni memastikan lapangan kerja untuk masyarakat, terjadi obesitas regulasi yang tumpang tindih, daya saing rendah, serta kondisi global yang cenderung proteksionis.

"Karena itu UUCK melakukan penyederhanaan, kemudahan, mempercepat urusan perizinan, debirokratisasi, serta merampingkan hubungan pusat dan daerah. Kita tidak bisa lagi business as usual. Kita harus transformasi teknologi, yang saat ini melalui digitalisasi," tuturnya.

Sebagai contoh, legalitas usaha yang sebelumnya membutuhkan SIUP dan SKU, kini cukup menggunakan NIB. Pengurusan izinnya pun mudah, dapat diurus secara daring melalui aplikasi OSS Indonesia.

Demikian pula untuk para nelayan di Sumatera Utara, jika sebelumnya mengurus perizinan terdapat 16 jenis, kini hanya tiga jenis. Jika sebelumnya membutuhkan waktu sedikitnya 14 hari kerja, kini rampung dalam hitungan menit.

Dalam UUCK, pemerintah juga akan melakukan pendampingan untuk standarisasi UMK. Proses pengurusan perizinan berusaha pun tanpa biaya atau gratis.

"Lalu ada perlindungan UMK misalnya melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, dan bantuan. Selain itu, ada pemberdayaan UMK. Demikian pula, Sertifikasi Halal tidak dikenakan biaya, karena akan dibiayai APBN, APBD atau peraturan yang tidak mengikat," imbuh Raden.

Pemahaman menyeluruh tentang berbagai perubahan dan kemudahan melalui UUCK patut diketahui seluruh masyarakat, bahkan para pejabat di daerah. Karena itulah, pemerintah melalui Satgas UUCK bergerak cepat memasifkan sosialisasi di berbagai daerah, salah satunya di Medan.

Direktur Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM, Agus Prayitno, mengatakan bahwa kehadiran Satgas UUCK bersama kementerian/lembaga terkait, seluruh pihak seperti pejabat di daerah serta masyarakat diharapkan dapat memiliki satu pemahaman.

"Jadi, sosialisasi ini bukan saja untuk masyarakat, tetapi juga untuk pejabat di daerah," ucap Agus.

Lebih lanjut Agus menjabarkan manfaat dan cara membuat NIB. Sedangkan SPP-PIRT dijelaskan oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Sarmauli Purba.

Adapun Sertifikasi Halal oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Selain mendapat penjelasan tentang cara pembuatan perizinan tersebut, para peserta juga langsung praktik di lokasi.

Setiap tim perwakilan kementerian/lembaga terkait langsung membantu seluruh peserta yang mayoritas kaum perempuan nelayan. Dalam workshoptelah lahir sebanyak 25 orang yang baru pertama kali membuat NIB.

Di sisi lain, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Satgas UUCK kepada para nelayan di Sumatera Utara.

Menurutnya, para nelayan perempuan memiliki peran penting dalam membantu perekonomian rumah tangga, antara lain dengan mengolah hasil tangkapan menjadi ikan asin, kerupuk ikan, dan lainnya.

"Nelayan dan perempuan pesisir, memang perlu mendapat kemudahan perizinan dan kepastian untuk berusaha. Saya bersyukur UUCK menjadikan semua urusan tersebut lebih mudah," kata dia.

Dengan bantuan dari Satgas UUCK, para nelayan perempuan di Sumatera Utara kini bisa lebih mudah dan cepat dalam mengurus legalitas usaha mereka. Hal ini akan membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka.

Anda menyebut ini jari emas

Program Afiliasi Shopee Dominasi Persaingan e******

Lanskap pemasaran digital terus berubah seiring perkembangan perilaku belanja masyarakat. Di sisi lain, para pemain e-commerce di Indonesia terus berinovasi dengan tujuan meningkatkan nilai dan daya tarik.

Salah satu inovasi yang mendapat popularitas tinggi belakangan ini, yakni program afiliasi. Direktur Snapcart Indonesia, Astrid Williadry mengungkapkan program afiliasi menjadi strategi ampuh para pemain e-commerce karena membantu meningkatkan lalu lintas kunjungan ke platform mereka.

"Dampaknya, tidak hanya membantu para pelaku bisnis meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar yang lebih luas, tapi juga turut melahirkan tren dan profesi-profesi baru yang memonetisasi digital," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (13/7).

Sebanyak 59 persen pesanan berasal dari link Shopee Affiliate Program, jauh melampaui pesaingnya seperti Tiktok Affiliate Program (27 persen), dilanjutkan Tokopedia Affiliate Program (11 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Shopee Affiliate Program juga mendominasi dalam indikator penting lainnya. Program ini paling diingat oleh responden (69 persen), paling sering digunakan (70 persen), dan dianggap memiliki komisi paling menguntungkan (68 persen).

Menurut Astrid, keberhasilan Shopee Affiliate Program dalam tiga indikator tersebut membuktikan pengaruh dan peran pentingnya dalam ekosistem e-commerce.

"Melalui performa yang baik, program afiliasi ini dapat membawa dampak bagi seluruh ekosistem sebuah platform e-commerce. Tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, namun juga para pihak yang berperan di dalamnya," lanjut Astrid.

Ringkasan hasil penelitian Snapcart bertajuk Potensi Program Afiliasi dalam Peta Persaingan e-Commerce. (Foto: Arsip Snapcart).

Berdasarkan riset Snapchat, Shopee Affiliate Program menjadi pemenang dalam aspek keberagaman produk dengan persentase 66 persen. Program ini jauh unggul dibandingkan Tiktok Affiliate Program (18 persen), Tokopedia Affiliate Program (14 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Selain keberagaman produk, faktor lain yang menjadi preferensi konsumen adalah penawaran menarik. Pemain e-commerce berlomba-lomba menawarkan harga produk terendah, serta berbagai promo menarik seperti gratis ongkos kirim, diskon, dan cashback untuk meningkatkan daya tarik.

Dalam preferensi pengguna dengan harga produk paling murah, Shopee Affiliate Program mendapat persentase 66 persen, tertinggi dbanding Tiktok Affiliate Program di (19 persen), Tokopedia Affiliate Program di (13 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Kemudian preferensi promosi gratis ongkir paling banyak, Shopee Affiliate Program juga unggul dengan persentase 66 persen, mengungguli Tiktok Affiliate Program di (19 persen), Tokopedia Affiliate Program di (13 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Sementara preferensi diskon/cashback paling besar, Shopee Affiliate Program paling teratas dengan persentase 66 persen, diikuti Tiktok Affiliate Program di (18 persen), Tokopedia Affiliate Program di (13 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Meski program Afiliasi Shopee menang jauh melampaui pemain tedekatnya Tiktok Affiliate Program, tetapi keduanya pemain utama dalam hal penawaran menarik. Baik Shopee, Tiktok, Tokopedia, dan Lazada saling berkompetisi dalam persaingan harga produk paling murah, serta menawarkan berbagai program promo yang menguntungkan.

Menurut Astrid, program afiliasi memberikan kesempatan kepada individu untuk menjadi konten kreator atau afiliator. Ini memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkreasi dan merekomendasikan produk yang mereka sukai kepada pengikut atau followers mereka.

"Metode periklanan ini adalah skema yang tepat untuk membangun awareness dan kepercayaan secara langsung. Maka dari itu, para pemain e-commerce sebagai perantara dalam tren afiliasi ini pun, harus turut mengambil peran melalui kelengkapan produk hingga penawaran paling menarik," papar Astrid.

Fesyen dan Kecantikan

Kemudian dalam kategori Fesyen, program afiliasi Shopee Affiliate Program menonjol dengan pangsa pasar jumlah nilai transaksi tertinggi untuk produk fesyen.

Sebanyak 53 persen dari pesanan yang datang berasal dari link Shopee Affiliate Program. Sementara pesaing terdekatnya, seperti Tiktok Affiliate Program dan Tokopedia Affiliate Program, jauh ketinggalan dengan masing-masing persentase 24 persen dan 7 persen.

Survei juga menunjukkan 72 persen responden memilih Shopee Affiliate Program sebagai program afiliasi yang paling sering digunakan untuk mempromosikan produk fesyen, mengungguli pemain lainnya.

Dalam kategori kecantikan, Shopee Affiliate Program juga unggul dengan pangsa pasar jumlah nilai transaksi tertinggi. Sebanyak 60 persen dari pesanan yang datang berasal dari link Shopee Affiliate Program.

Data tersebut diperkuat dengan fakta bahwa Shopee Affiliate Program adalah program afiliasi yang paling banyak digunakan untuk mempromosikan produk kecantikan dengan persentase 73 persen.

Dari hasil riset Snapchat, indikator program afiliasi yang menawarkan produk fesyen paling lengkap dimenangkan oleh Shopee Affiliate Program dengan persentase 67 persen, unggul dari Tiktok Affiliate Program di (17 persen), Tokopedia Affiliate Program di (13 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Kemudian program afiliasi yang menawarkan harga produk fashion termurah dipuncaki oleh Shopee Affiliate Program dengan persentase 68 persen, diikuti Tiktok Affiliate Program di (17 persen), Tokopedia Affiliate Program di (12 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Sementara Program afiliasi yang menawarkan promosi untuk produk fashion terbesar Shopee Affiliate Program menang dengan persentase 67 persen, dibuntuti oleh Tiktok Affiliate Program di (17 persen), Tokopedia Affiliate Program di (12 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Selanjutnya, program afiliasi yang menawarkan produk beauty paling lengkap Shopee Affiliate Program mendapat persentase 67 persen, mengungguli Tiktok Affiliate Program (17 persen), Tokopedia Affiliate Program (12 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Lalu program afiliasi yang menawarkan harga produk beauty termurah, Shopee Affiliate Program menempati tempat teratas dengan persentase 68 persen, unggul dari Tiktok Affiliate Program (17 persen), Tokopedia Affiliate Program (12 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Terakhir, program afiliasi yang menawarkan promosi untuk produk beauty terbesar, Shopee Affiliate Program meraih persentase tinggi 67 persen, menang dari Tiktok Affiliate Program di (17 persen), Tokopedia Affiliate Program di (13 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

"Melihat pemaparan di atas, dapat dikatakan industri fesyen dan beauty itu layaknya primadona di dalam pasar belanja online," tutup Astrid.

Melalui riset Snapcart kali ini, dapat disimpulkan Shopee Affiliate Program menjadi prorgam afiliasi pilihan masyarakat saat ini dengan berhasil unggul pada beberapa indikator dibanding pesaingnya.