pola dan trik gacor

bocoran admin rtp 688Jutaan kata 227237Orang-orang telah membaca serialisasi

《pola dan trik gacor》

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024******

Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

China kecewa Amerika Serikat lagi******

Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan China kecewa terhadap langkah Amerika Serikat (AS) yang lagi-lagi mengajukan veto terhadap draf Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk gencatan senjata sementara di Gaza.

"Hak veto Amerika Serikat membuat situasi di Gaza menjadi lebih berbahaya. Berbagai pihak, termasuk China, menyatakan kekecewaan dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap veto tersebut," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan rutin kepada media di Beijing, China pada Rabu.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield pada Selasa (20/2) mengajukan veto atas draf resolusi DK PBB yang diajukan Aljazair dan bahkan menyebutnya sebagai omong kosong dan tidak bertanggung jawab.

Veto AS tersebut menjadi yang ketiga kalinya terhadap resolusi terkait Jalur Gaza di Palestina sejak Israel melancarkan agresi pada 7 Oktober 2023.

"Konflik Palestina-Israel yang berkepanjangan telah mengakibatkan situasi kemanusiaan yang buruk di Gaza dan berdampak buruk pada perdamaian dan stabilitas regional," tegas Mao Ning.

DK PBB, ungkap Mao Ning, seharusnya segera mengambil tindakan untuk mendorong gencatan senjata.
Baca juga: Israel larang masuk misi UNRWA untuk kirim bantuan di Gaza utara

"Ini adalah kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan oleh DK PBB dan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh DK PBB. Terlebih, hal ini merupakan persyaratan politik yang harus dipenuhi sesuai dengan Piagam PBB," ucap Mao Ning.

Menurut Mao Ning, Aljazair, atas nama negara-negara Arab, mengajukan rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata secepatnya di Gaza, pembebasan segera semua sandera, jaminan akses pasokan kemanusiaan, dan penolakan terhadap pengungsian secara paksa oleh Israel.

"Rancangan resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota Dewan, China juga memberikan suara mendukung rancangan resolusi tersebut," tutur Mao Ning.

Meski kembali gagal menghasilkan resolusi DK PBB, Mao Ning mengatakan China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendorong DK PBB mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengakhiri konflik di Gaza secepatnya, mengurangi ketegangan situasi kemanusiaan, menerapkan solusi dua negara dan menciptakan perdamaian dan keamanan jangka panjang di Timur Tengah.

Selain AS yang menyatakan veto terhadap rancangan resolusi DK PBB, sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung sementara Inggris abstain.
Baca juga: Kelompok Arab minta DK PBB ambil tindakan terkait Gaza

Greenfield menyebut alasan Washington memveto draf resolusi itu karena rancangan resolusi tersebut justru merusak proses perundingan gencatan senjata yang sedang diupayakan Israel dan Hamas saat ini.

Sementara anggota tidak tetap DK PBB Aljazair sebagai penggagas resolusi menilai penolakan AS menunjukkan bahwa Washington mendukung kekerasan terhadap warga Palestina.

Israel pun masih terus menggempur Gaza bahkan mengincar Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza yang padat pendudunya.

Serangan Israel telah menewaskan setidaknya sebanyak 29.092 warga Palestina dan 69.028 orang lainnya yang terluka sejak 7 Oktober 2023, sebanyak 70 persen korban tewas itu merupakan anak-anak dan perempuan. Sementara sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Baca juga: Kepala HAM PBB kecam tindakan keji Israel di Jalur Gaza

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******

Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu

Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjol ojk bunga rendah tenor panjang、papafa、big288 slot

Terkait：beli hp nyicil tanpa kartu kredit、mgs88 rtp、situs slot terpercaya hari ini、bonus new member 200 di depan、mpo111、slot bonus member baru、buku mimpi tawon、kantinslot、fun77toto、nama link slot gacor

---

---

bab terbaru：contoh pasang togel（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02