syarat kredit hp tanpa dp

Domain Pedang Tak Terkalahkan

bola855

Jadwal Senin: Bali United vs Barito Putera hingga Liga Champions Asia******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pertandingan akan digelar hari ini, Senin, mulai dari Liga 1 Indonesia yang menyajikan dua laga sengit hingga perempat final Liga Champions Asia.

Bali United akan menghadapi Barito Putera sore hari ini pada laga ke-27 Liga 1 Indonesia 2023/2024 di Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelatih Kepala Bali United Stefano Cugurra, dalam konferensi pers Minggu (3/3) mengatakan lebih fokus pada pemulihan para pemain dan mengumpulkan tenaga lebih banyak di tengah jeda yang sempit untuk menghadapi Barito Putera.

Pelatih asal Brasil tersebut menjelaskan skuad dengan julukan Serdadu Tridatu itu memiliki tiga hari jeda setelah menuntaskan laga ke-26 menjamu Persis Solo dengan memetik kemenangan 3-2 pada Kamis (29/2) malam.

Karena jeda istirahat yang singkat, ia memutuskan fokus memberikan waktu untuk pemulihan fisik dan latihan yang tidak banyak menguras tenaga.

Liga 1 Indonesia juga menyajikan laga Persis Solo vs PSM Makassar malam hari ini. Seementara itu, dari mancanegara perempat final liga Champions Asia mempertemukan Al Nassr kontra Al Ain.

Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr ke perempat final Liga Champions Asia setelah tim Saudi Pro League itu mengalahkan rival domestik Al Fayha dengan skor 2-0 (agregat 3-0) di Al Awwal Park pada Rabu (21/2).

Dari cabang olahraga bola basket, liga bola basket putra Amerika NBA masih bergulir dengan sejumlah pertandingan digelar hari ini, termasuk Raptors vs Hornets.

Berikut jadwal pertandingan Senin (4/3).
Sepakbola
Liga 1 Indonesia
15.00 WIB Barito Puter vs Bali United
19.00 WIB Persis Solo vs PSM Makassar

Perempat final Liga Champions Asia
23.00 WIB Al Ain vs Al Nassr

Bola basket
NBA
06.00 WIB Magic vs Pistons
06.00 WIB Raptors vs Hornets
07.00 WIB Spurs vs Pacers
07.00 WIB Cavaliers vs Knicks

Baca juga: Bali United kumpulkan tenaga untuk hadapi Barito Putera

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Penyelamat Pesawat

istana911 slot

PGN dan Conrad Energy jajaki pasokan gas domestik dari Aceh******

kerja sama ini akan memanfaatkan pasokan gas dari dalam negeri untuk berbagai kebutuhan ke depan

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk, selaku Subholding Gas Pertamina, dan Conrad Energy Asia Ltd menjajaki pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik
dari sumber gas di tepi laut Provinsi Aceh, yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi lebih lanjut.

PGN dan Conrad menandatangani memorandum of understanding(MOU) terkait komitmen penyediaan pasokan gas/LNG dan pengembangan infrastruktur gas/LNG yang ditandatangani Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dan Managing Director & CEO Conrad Miltos Xynogalas di Kantor PGN, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Marthunis mewakili Pj Gubernur Aceh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan kerja sama PGN dan Conrad merupakan tonggak bersama untuk mengembangkan lapangan migas di Aceh.

Pemanfaatan migas dapat berkembang di wilayah Aceh bagian barat, sehingga dapat sekaligus menjadi salah satu mesin ekonomi masyarakat sekitar.

"Kalau selama ini PGN ada kawasan timur Aceh, mudah-mudahan dengan proyek ini, ada footprintPGN di sisi barat Aceh. Kami dari pemerintah akan mengawal ini, memfasilitasi setiap prosesnya termasuk juga nanti memastikan bahwa dukungan juga kita peroleh dari masyarakat," ujar Marthunis.

Baca juga: PGN SOR III edukasi P2HIV di Offtake Station Waru Sidoarjo

Baca juga: Kerja sama PGN dan MRT dinilai untungkan UMKM

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan kerja sama akan bernilai penting bagi PGN untuk menjaga ketahanan pasokan gas bumi di berbagai sektor pelanggan.

"Dengan lokasi potensi sumber gas dari Aceh, artinya kerja sama ini akan memanfaatkan pasokan gas dari dalam negeri untuk berbagai kebutuhan ke depan," ujarnya.

Rosa berharap kerja sama dapat berlangsung dengan lancar dan komprehensif agar dapat mencapai komersialisasi gas bumi.

Dengan demikian, lanjutnya, pasokan gas bumi PGN dapat terjaga sekaligus ikut memainkan peran dalam mengisi celah antara sumber pasokan gas domestik dengan konsumen-konsumen gas bumi di berbagai wilayah.

"Kami menyambut kesepakatan dengan Conrad dengan baik untuk kemudian dapat diteruskan pada rencana implementasi, yang tentunya, atas dukungan yang besar dari Pemerintah Aceh. Ke depan, dengan target pemerintah terkait net zero emission di 2060, gas memiliki peranan yang penting," sebut Rosa.

Managing Director & CEO Conrad Miltos Xynogalas mengatakan kerja sama dengan PGN sangat penting untuk dapat menyalurkan gas bumi ke pasar dengan tepat.

"Dengan teknologi yang kami miliki, diharapkan dapat memonetisasi gas maupun LNG bersama PGN ke market. Kami juga ambisius untuk menyalurkan energi yang lebih bersih," ujarnya.

Miltos pun percaya transisi energi membutuhkan gas sebagai energi fosil yang paling bersih dan dapat berperan besar menuju net zero emission.

"Tak terbatas untuk keperluan pemenuhan pasokan gas, kerja sama ini dapat berkenaan dengan pengembangan infrastruktur gas pipa maupun LNG beserta kegiatan pemeliharaan fasilitas gasnya. Dengan pentingnya nilai kerja sama ini bagi PGN, maka dukungan dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Aceh sangat berarti dan kami juga sangat berterima kasih telah dibukakan pintu di Aceh," jelas Rosa.

Baca juga: Kerja Sama PGN-MRT dinilai sesuai komitmen menuju energi bersih

Baca juga: PGN pasok gas bumi ke industri kaca di KIT Batang

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Perang Tianjiao

vip 168 slot

Ekonomi Sumbar tumbuh 4,3 persen meski terdampak erupsi******

Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan ekonomi provinsi setempat pada triwulan IV 2023 tetap tumbuh positif 4,30 persen secara year on year(yoy) meskipun sempat terdampak erupsi Gunung Marapi.

"Kondisi ekonomi Provinsi Sumbar terbukti mampu menghadapi berbagai tantangan di tengah ketidakpastian ekonomi termasuk erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Desember 2023," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumbar Syukriah HG di Padang, Jumat.

Kemudian, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi di Ranah Minang pada triwulan I hingga triwulan IV tahun 2023 tumbuh 4,62 persen jika dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan IV tahun 2022 (c to c).

Syukriah mengatakan kinerja ekonomi 2023 juga menguat dibandingkan dengan 2022 meskipun belum mencapai lima persen seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di akhir 2023 menunjukkan APBN bekerja secara optimal, dan dapat menjadi penopang menghadapi risiko perekonomian global di 2024.

Baca juga: DLH Sumbar motivasi daerah untuk olah sampah jadi barang ekonomi

Di awal 2024, kinerja penerimaan maupun belanja APBN juga mengalami tren positif. Realisasi APBN sampai dengan 31 Januari 2024 tercatat sebesar Rp657,76 miliar atau 8,04 persen terhadap target APBN 2024.

Sejalan itu, belanja negara juga mengalami peningkatan 49,97 persen atau setara dengan Rp932,51 miliar.

Secara nominal, realisasi komponen pendapatan terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp517,25 miliar dan tumbuh 8,63 persen secara yoy. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan positif pada komponen penerimaan pajak dalam negeri sebesar 19,50 persen secara yoy.

"Penerimaan pajak yang sangat baik dipengaruhi aktivitas ekonomi yang terus membaik serta diiringi kenaikan angsuran PPh Badan serta pemberlakuan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024," jelas dia.

Baca juga: Deputi Gubernur BI tekankan tiga aspek untuk kemajuan ekonomi kreatif

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp140,51 miliar (9,76 persen dari target) atau tumbuh 149,53 persen. Peningkatan PNBP tersebut sejalan dengan adanya penetapan dua instansi di wilayah Sumbar sebagai badan layanan umum (BLU) baru.

Lebih lanjut, penerimaan pajak di Ranah Minang bersumber dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri tercatat sebesar Rp508,21 miliar atau mencapai 8,66 persen terhadap target pada APBN 2024.

Ia menjelaskan realisasi penerimaan pajak dalam negeri tumbuh 19,50 persen (yoy) didorong oleh peningkatan signifikan pada komponen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 233,33 persen (yoy). Secara nominal, jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total penerimaan pajak dalam negeri di Sumbar yaitu Pajak Penghasilan dengan realisasi Rp389,73 miliar.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional tercatat sebesar Rp14,04 miliar, terkontraksi sebesar 74,50 persen (yoy). Kontraksi penerimaan pajak tersebut akibat penurunan realisasi komponen bea masuk sebesar 85,81 persen (yoy), dan bea keluar (BK) sebesar 73,49 persen (yoy).

"Penurunan komponen bea keluar salah satunya dipengaruhi penurunan volume ekspor komoditas minyak sawit dan produk turunannya," jelasnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Mitos Asing

macau188

Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono******

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Buku Dunia Lain

duniajp

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Perdamaian di akhir dunia

game slot hadiah dana

Gubernur Kaltara lantik Pj Walikota Tarakan dan minta segera bekerja******

Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara(Kaltara) Zainal A Paliwang melantik Bustan sebagai Penjabat (Pj) Walikota Tarakan, dan memintanya segera bekerja untuk masyarakat Kota Tarakan sampai adanya kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.

“Segera bekerja, turun tampung aspirasi masyarakat, jangan hanya di dalam ruangan,” kata Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Jumat.

Pelantikan Bustan sebagai Pj Walikota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-638 Tahun 2024 Tertanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tarakan.

Pelantikan Bustan dilaksanakan di Tanjung Selor, Jumat (1/3). Bustan adalah ASN aktif yang menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kalimantan Utara.

Gubernur menegaskan, jabatan Pj akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali dan dapat diganti jika hasil evaluasi tidak memenuhi kinerja yang diharapkan.

Pelantikan Pj Walikota Tarakan adalah bagian proses demokrasi di Indonesia untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah, karena masa jabatan walikota dan wakil walikota Tarakan periode 2019-2024 telah berakhir.

Pergantian pemimpin daerah definitif menjadi penjabat kepala daerah juga sebagai momentum penting karena Kota Tarakan merupakan daerah strategis pintu masuk Kalimantan Utara dan memiliki jumlah penduduk terbesar di provinsi ini.

“Untuk itu, saya minta Pj walikota melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan baik untuk menjalankan program pemerintahan, serta mampu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Tarakan,” ujar Gubernur.

Selain tugas rutin dan pelayanan publik kepada masyarakat, Pj Walikota Tarakan juga diberi tugas menyiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang.

Menurut Zainal, Pj Walikota mesti berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menjalankan tugas dengan baik hingga terpilihnya walikota dan wakil walikota definitif hasil pilkada serentak 2024 mendatang.

“Ini adalah tugas penting bagi saudara sebagai penjabat walikota untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2024 agar aman dan damai,” ujar Gubernur.

Gubernur Kalimantan Utara juga berterima kasih kepada Walikota dan Wakil Walikota Periode 2019-2024 Khairul dan Effendhi Djuprianto telah berdedikasi pada penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tarakan selama lima tahun terakhir.
Baca juga: Gubernur Kaltara berikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas TPS
Baca juga: Gubernur Kaltara memberikan 100 bola lampu penerangan di Tarakan

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024