daftar nama situs slot gacor

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

ID Food Butuh Rp16 T untuk Amankan Cadangan Pangan Pemerintah******

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Foodmendapatkan pinjaman Rp1,5 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menguruscadangan panganpemerintah (CPP).

Bos ID Food Frans Marganda Tambunan menyebut kebutuhan untuk CPP menyentuh Rp16 triliun per tahun. Dengan kata lain, holding BUMN pangan ini masih perlu Rp14,5 triliun lagi.

"Ini kami dapat pinjaman dari Himbara dengan skema penjaminan dan subsidi bunga, sehingga kami dapat bunga cukup kecil di bawah 3 persen. Pangan ini harga pembelian pemerintah (HPP) naik banyak, margin kecil, sehingga sangat membantu kami untuk penyimpanan serta distribusi sesuai harga acuan atau harga eceran pemerintah," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Ia mengatakan pihaknya saat ini akan berfokus kepada 3 dari 9 bahan pokok yang diminta Presiden Joko Widodo untuk dicadangkan, yakni gula, minyak goreng, dan daging sapi. Sedangkan 6 komoditas lainnya, seperti daging unggas, cabai, ikan, bawang putih, bawang merah, dan telur akan menyusul.

"Ini (gula, minyak goreng, daging sapi) memang yang selalu bergejolak di akhir tahun. Ke depan mudah-mudahan dari 9 itu kita bisa fulllakukan program, baik komersil maupun penugasan, lewat skema pendanaan lebih besar lagi di tahap 2, di luar Rp1,5 triliun," jelasnya.

Di lain sisi, Frans berkisah soal progres kesehatan keuangan ID Food usai holdingisasi pada 2022 lalu. Menurutnya, perlahan BUMN pangan ini beranjak ke arah yang lebih baik.

Ia merinci pendapatan pada 2020 lalu hanya Rp14,4 triliun dan naik ke Rp15,3 triliun di 2021. Lalu, pendapatan perusahaan beranjak ke Rp15,8 triliun pada 2022 dan diperkirakan akan menyentuh Rp17,2 triliun di tahun ini.

"Bagaimana kita dengan segala keterbatasan mempunyai utang cukup banyak, tata kelola perusahaan yang tentu perlu banyak perbaikan, tapi kita lihat di pendapatan dengan segala keterbatasan kita masih bisa bertumbuh setiap tahun," jelasnya.

"Itu sejalan juga dengan laba bersih di mana tahun ini kami proyeksikan untuk pertama kali dalam lima tahun terakhir, BUMN holding pangan labanya bisa positif di sekitar Rp182 miliar," imbuh Frans.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Pengusaha Respons Langkah MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak permohonan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun permohonan tersebut diajukan oleh 15 organisasi serikat pekerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menuturkan dengan ditolaknya permohonan itu, polemik tentang ketenagakerjaan bisa diakhiri.

Lebih lanjut, Bob mengatakan persoalan saat ini adalah tentang bagaimana cara meningkatkan nilai tambah tenaga kerja RI.

Apalagi, kata dia, jumlah angkatan kerja Indonesia cukup berlimpah, yakni 140 juta orang. Namun, sebanyak 60 persen dari jumlah tersebut, tingkat pendidikannya masih di level SD dan SMP.

Oleh karena itu, Bob menyebut pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menjadi solusi meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia.

"Kemudian juga melalui program sertifikasi, sehingga SDM (sumber daya manusia) kita bisa menjadi driverpergerakan ekonomi kita ke depan," imbuh Bob.

Ia menambahkan saat ini banyak negara maju yang menghadapi krisis jumlah angkatan kerja. Sementara, di Indonesia jumlahnya berlimpah.

Bob mengingatkan para pemangku kepentingan harus saling mendukung peningkatan kualitas SDM yang sudah dimiliki.

"Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kerja sama lebih baik lagi dengan serikat pekerja dan pemerintah, serta pemerintah daerah," pungkasnya.

MK menolak permohonan uji formil Perppu Cipta Kerja menjadi UU.

Permohonan yang diajukan 15 organisasi serikat pekerja ini terdaftar dengan Nomor Perkara 54/PUU-XXI/2023.

Adapun permohonan diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional; Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - SPSI; Federasi Serikat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat.

Lalu, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan; Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia; Gabungan Serikat Buruh Indonesia; Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia; Serikat Buruh Sejahtera Independen '92; Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman; dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Salah satu petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan UU Nomor 6 Tahun 2023.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membaca amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10).

Anwar menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Bahlil Bersiap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Kementerian Investasi/BKPM pimpinan Bahlil Lahadalia bakal mencabut izin usaha PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo atas pengelolaan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan izin usaha PT Indobuildco diproses dalam online single submission (OSS) di bawah komando Kementerian Investasi. Oleh karena itu, Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.

Tina menyebut reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait masalah HGB Hotel Sultan tersebut. Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk enggak? Tiketnya jadi enggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," sambung Tina.

Ia menegaskan ketidaksesuaian dalam izin usaha PT Indobuildco saat ini adalah HGB atas Hotel Sultan. Menurutnya, HGB yang bermasalah itu berdampak pada perizinan Pontjo Sutowo mengelola hotel tersebut.

Pengelolaan Hotel Sultan belakangan ini memang tengah diperebutkan oleh negara dengan Pontjo Sutowo. Kabar terakhir, negara yang diwakili PPKGBK sudah memasang spanduk khusus pada Rabu (4/10) di Hotel Sultan.

Pemasangan spanduk berwarna merah itu dilakukan petugas keamanan GBK dengan kawalan sejumlah aparat kepolisian.

Spanduk itu bertuliskan 'Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia Berdasarkan HPL No.1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011'.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Pontjo Sutowo tapi masih kekeh mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, pemerintah menyebut HGB PT Indobuildco sudah habis dan lahan tersebut kudu dikembalikan ke negara.

Meski Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan status hukum tanah Hotel Sultan tersebut sudah inkrah milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva untuk menanggapi rencana pencabutan izin ini. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Kementan Beber Nasib Lahan 500 Ribu Ha Hadapi El Nino di Era SYL******

Kementerian Pertanian (Kementan) membeberkan progres Program Gerakan Nasional El Nino di lahan 500 hektare yang mereka siapkan sejak era eks mentan Syahrul Yasin Limpo.

Plt Mentan Arief Prasetyo Adi sejatinya berharap gerakan dilakukan di lokasi berbeda dari yang sudah ditetapkan.

"Saya pengin gernas harusnya di lokasi berbeda, sehingga menambah area lain. Kalau area sama kan hanya mempercepat produksi, tetapi tidak apa-apa kita teruskan. Yang jelas tadi musim tanam 1 targetnya bagus, gernas tetap," katanya usai memimpin rapat pimpinan (rapim) di Gedung A Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/10).

Ia mengatakan izin importasi tersebut sudah siap dan disetujui Kementan, Kemenko Perekonomian, hingga Kementerian Perdagangan. Arief menyebut saat ini pemerintah tinggal melakukan percepatan bidding di Bulog.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyebut gernas El Nino dilakukan bukan di lahan baru, melainkan luas tambah tanam. Ia menegaskan program ini menambah luas tanam padi.

"Targetnya 500 ribuan hektare, progres sampai malam Minggu (8/10) kemarin 310 ribu hektare sudah ditanam. Yang ditanam di Agustus akan dipanen di November, ditanam September kemarin akan dipanen Desember. Kita bantu terus pertanaman itu, sisanya dari 500 ribu hektare sekarang akan ditanam bulan ini," jelas Suwandi.

"Jadi, ini luas tambah tanam. Kalau lahan baru cetak sawah, ini bukan cetak sawah. Luas tambah tanam yang biasanya gak ditanam jadi ditanam. Terus yang biasanya ditanam sekali jadi dua kali. Jadi, menambah luas tanamnya dalam setahun akan menambah 500 ribu hektare," imbuhnya.

Soal keinginan Arief bahwa gernas El Nino dilakukan di lahan baru, Suwandi menyebut memang ada. Menurutnya, langkah ini umumnya menyasar lahan-lahan terlantar.

[Gambas:Video CNN]

Ia menegaskan penanaman di 10 provinsi ini dilakukan di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, soal lahan 500 hektare ini diungkap Syahrul Yasin Limpo pada Juli 2023 lalu. Namun, SYL mengundurkan diri sebagai mentan pada Kamis (5/10) karena sedang tersandung kasus hukum dugaan korupsi yang dilakukannya di Kementan.

Tepat sehari setelahnya, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjadi Plt Menteri Pertanian

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Jokowi Tunjuk Erick Thohir Jadi Menko Marves Ad Interim Gantikan Luhut******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim menggantikan sementara Luhut Binsar Pandjaitan.

Penunjukan itu dilakukan karena Luhut sedang beristirahat. Luhut menjalani perawatan sejak pekan lalu karena kelelahan.

"Karena saat ini Pak LBP, Menko Marves, sedang menjalani perawatan kesehatan, maka Presiden Jokowi telah menunjuk Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, sebagai Menko Marves Ad Interim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat, Rabu (11/10).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut sedang mengalami kelelahan. Namun, dia menyebut Luhut dirawat di Jakarta.

Kemarin, Luhut muncul di publik melalui unggahan di akun Instagramnya. Dia mengaku sedang menjalani pemulihan dan tidak boleh melakukan aktivitas berat.

"Dengan kondisi yang seperti itu, praktis selama beberapa hari saya tidak diizinkan oleh tim dokter untuk beraktivitas seperti biasa. Bahkan untuk sekedar mengecek kabar dan berita terkini yang rutin saya lakukan setiap pagi, saya tak diperbolehkan oleh istri," ujar Luhut dalam unggahan itu.

Luhut berkata mendapat saran dari beberapa sahabatnya, termasuk Menlu Singapura Vivian Balakhrisnan, untuk menjalani pemulihan di Singapura. Luhut pun memutuskan untuk menjalani pemeriksaan medis sembari pemulihan di sana.

Lihat Juga : Luhut Dianjurkan Dokter Bedrest Pulihkan Kesehatan

Grandmaster Dewa Super

Cuan Ekspor Kratom Tembus Rp114, 9 M pada Januari******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor kratom mencapai US,33 juta atau setara Rp114,92 miliar (asumsi kurs Rp15.678 per dolar AS) sepanjang Januari-Mei 2023.

Berdasarkan bahan paparan Kemendag yang dirilis pada 24 Juli 2023, volume ekspor kratom pada Januari-Mei 2023 itu mencapai 3,41 ribu ton. Angka ini tumbuh 51,49 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Nilai ekspor kratom ini mengalami tren kenaikan secara sejak 2019 hingga 2022. Tercatat pada 2019 nilai ekspor kratom mencapai US,95 juta dengan volume 5,33 ribu ton.

Selanjutnya, pada 2022 nilai ekspor kratom naik lagi menjadi US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton. Namun, pada 2022 nilai ekspor kratom anjlok menjadi US,82 juta dengan volume 2,25 ribu ton.

Kemendag menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta BNN.

Menurut Didi, wacana ini sudah beberapa kali dibahas dalam rapat. Namun, belum ada keputusan mengenai aturan perdagangan kratom.

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code (kode HS).

[Gambas:Video CNN]