petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjaman koperasi online tanpa biaya admin

slot 868 609Jutaan kata 303782Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman koperasi online tanpa biaya admin》

DJKA: Motor listrik belum masuk layanan mudik gratis dengan kereta api******

DJKA: Motor listrik belum masuk layanan mudik gratis dengan kereta api
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Arif Anwar memberi keterangan soal angkutan motor gratis pada mudik Lebaran 2024 di Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Harianto
Untuk saat ini kami memang belum melayani (mudik motor gratis) untuk motor listrik
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa layanan mudik motor gratis melalui transportasi kereta api pada Idul Fitri 1445 Hijriah belum mencakup motor listrik.

“Untuk saat ini kami memang belum melayani (mudik motor gratis) untuk motor listrik,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Arif Anwar di Jakarta, Sabtu.

Arif menyampaikan belum ada kejelasan regulasi mengenai standar operasional prosedur (SOP) untuk pengangkutan motor listrik, sehingga layanan tersebut belum tersedia.

“Seperti yang disampaikan bahwa regulasinya belum jelas dari rekan rekan Ditjen Darat (Kemenhub). Kami pun juga belum mengetahui secara pasti SOP membawa motor listrik seperti apa,” jelas Arif.

Menurut Arif kekhawatiran terkait risiko kesalahan dalam pengangkutan motor listrik, yang cenderung lebih rawan daripada motor konvensional. Oleh karena itu, untuk tahun ini, Kemenhub belum memperkenalkan layanan mudik gratis untuk pemilik motor listrik.

“Khawatirnya salah pengangkutan dan sebagainya karena memang rawan. Oleh karena itu, untuk tahun ini kami belum memberikan layanan untuk motor listrik,” ucap Arif.

Namun, Arif menekankan bahwa ke depannya, ketika penggunaan motor listrik semakin meningkat, Kemenhub akan mempersiapkan diri untuk menyediakan layanan yang sesuai.

Seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan motor listrik sebagai bagian dari program energi terbarukan, pelayanan untuk motor listrik diharapkan akan tersedia ketika permintaannya sudah mencukupi.

“Ke depan karena ini juga menjadi produk pemerintah untuk menggalakkan motor listrik dan sebagainya, tentunya ini akan kami persiapkan agar motor listrik pun nanti bisa juga bisa dilayani kalau memang pengguna motor listrik sudah cukup banyak,” tutur Arif.

Kemenhub memberikan layanan mudik motor gratis pada Lebaran 2024, namun bagi penumpang akan dikenakan tarif mulai Rp10.000 jika perjalanannya di bawah 290 kilometer dan Rp20.000 jika melebihi jarak tersebut.

Kemenhub akan mulai membuka pendaftaran layanan ini sejak Senin 4 Maret dan akan melakukan pengangkutan kendaraan mudik motor gratis mulai tanggal 2-8 April, sedangkan untuk pengangkutan arus balik dilakukan pada 13-19 April 2024.

Masyarakat bisa mendaftar melalui website resmi yakni mudikgratis.dephub.go.id dengan persyaratan pertama adalah KTP, kartu keluarga, SIM dan STNK yang masih berlaku atau tidak mati pajak, serta besaran motor kurang dari 200 cc.

Selain itu, masyarakat juga bisa mendaftar secara langsung di 18 stasiun yang telah ditetapkan yakni Stasiun Cilegon, Jakarta Gudang, Tanggerang, Depok Baru, Bekasi, Kiaracondong, Kutoarjo, Lempuyangan, Purwosari, Semarang Tawang, Madiun, Cirebonprujakan, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Kroya, Gombong, dan Kebumen.

DJKA juga menyebut orang yang bisa menumpangi kereta hanya dua orang dari motor yang akan diangkut yaitu pengendara dan pembonceng. Lebih dari itu diperbolehkan dengan catatan orang ketiga merupakan anak dibawa usia 2 tahun.

Baca juga: DJKA tegaskan STNK motor mudik gratis lewat kereta wajib sesuai KTP
Baca juga: Kemenhub siapkan 18 stasiun kereta api layani mudik motor gratis
Baca juga: Kemenhub perluas lintas kereta api jalur mudik motor gratis Lebaran

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pemkab Natuna buka pelatihan kerja berbasis kompetensi secara gratis******

Pemkab Natuna buka pelatihan kerja berbasis kompetensi secara gratis
Ilustrasi pelatihan teknik otomotif (ANTARA/Muhamad Nurman)
Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi para pencari kerja yang ingin menambah keterampilan secara gratis. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna Raja Antoni saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Batam, Sabtu, mengatakan para pencari kerja yang ingin menambah keterampilan bisa mendaftarkan diri ke link https://siapkerja.kemnaker.go.id. "Batas pendaftaran sampai dengan 14 April, seleksi wawancara 16 April, pengumuman hasil 18 April," ucap dia.

Baca juga: Pemkab Kudus sediakan 26 jenis pelatihan kerja secara gratis Adapun pelatihan kerja yang dibuka yakni teknik otomotif dan fashion technology. Menurut dia, untuk pelatihan tersebut pihaknya mengutamakan masyarakat yang belum pernah mengikuti pelatihan baik di Disnakertrans Natuna maupun di UPTD BLK Natuna, tidak sedang bekerja, memiliki minat dan kemauan, pria dan wanita usia produktif atau minimal 17 tahun. "Pelaksanaan pelatihan dimulai 22 April, untuk teknik otomotif dilaksanakan selama 280 jam pelajaran atau 35 hari, dan untuk fashion technology 180 jam pelajaran atau 23 hari," ujar dia.

Baca juga: Disnaker Kepri prioritaskan warga terdata DTKS ikut pelatihan kerja Pelatihan akan dilakukan di UPTD BLK dan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan akan diberikan uang saku dan pakaian pelatihan. "Uang saku, makan siang, pakaian kerja, sepatusafety(untuk kejuruan teknik), BPJS Ketenagakerjaan, dan perlengkapan pelatihan lainnya," kata dia. Ia menyebut pelatihan kerja diberikan secara gratis atau tanpa dipungut biaya apapun. Masyarakat diimbau untuk segera mendaftarkan diri karena kuota peserta terbatas.

Baca juga: Disnaker Mataram alokasikan Rp300 juta untuk pelatihan kerja "Peserta sebanyak 16 orang per kelas," ujar dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara dapat uang 5 juta dalam sehari

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
slot39
situs judi slot yang gacor
trik bermain higgs domino slot fafafa
samudra 123 slot
situs gacor bonus new member 100
link gacor hari ini
buku mimpi togel 2d abjad
kode 138 slot
id slot demo
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot dijamin wd
Bab 2 link slot kamboja
Bab 3 login maxwin
Bab 4 nasa4d situs slot online resmi terpercaya
Bab 5 erek erek ikan duyung
Bab 6 pesaing kredivo
Bab 7 pinjaman aman
Bab 8 rtp live menang123
Bab 9 slot mudah maxwin
Bab 10 86 slot
Bab 11 bonus new member oxplay
Bab 12 erek erek 3d az
Bab 13 vodka138
Bab 14 pt kredivo indonesia
Bab 15 slot rupiah 77
Bab 16 slot gacor minimal deposit 5rb
Bab 17 giga138
Bab 18 mantapslot
Bab 19 halte4d
Bab 20 cuan 5000 slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1283bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

bonus new member 50 persen
Ketum PB FORKI komitmen akan siapkan atlet untuk tingkatkan prestasi
Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) Marsekal TNI Purn Hadi Tjahjanto saat pelantikan jajaran pengurus PB FORKI yang berlangsung di Kwik Kian Gie School of Business Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/Fajar Satriyo/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) Marsekal TNI Purn Hadi Tjahjanto berkomitmen akan siapkan atlet untuk tingkatkan prestasi Indonesia di ajang multi nasional.

“Saya akan mempersiapkan seluruh atlet terbaik untuk bisa memberikan medali pada event nasional maupun internasional, saya targetkan segera kita bisa mendapatkan kembali medali emas (Asian Games)," kata Hadi Tjahjanto usai beserta jajarannya dilantik oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman di Kwik Kian Gie School of Business Sunter, Jakarta, Sabtu.

Hadi Tjahjanto mengungkapkan untuk memperoleh prestasi tersebut maka diperlukan kerja sama antar perguruan yang saling bahu membahu menciptakan atlet.

“Saya berpesan kepada seluruh perguruan untuk bisa saling bahu membahu untuk mencapai apa yang kita inginkan bersama, saya yakin FORKI bisa menunjukkan prestasi terbaiknya,” kata Hadi Tjahjanto yang juga merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI).

Baca juga: Hadi Tjahjanto kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PB FORKI

Ketua Umum KONI Pusat berharap prestasi karate dapat terus meningkat baik di ajang single event maupun multi event.

“Rangkaian prestasi Karate Indonesia pada single dan multi event internasional sudah terbukti baik di SEA Games maupun Asian Games, besar harapan saya di bawah kepemimpinan Pak Hadi ke depan, karate betul-betul bisa menunjukkan prestasinya pada masyarakat Indonesia, karena karate masuk cabor unggulan pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)," kata Marciano Norman.

“Ke depan bisa berkontribusi medali pada setiap keikutsertaannya pada single maupun multi event internasional,” sambungnya.

Dalam satu tahun kalender event terakhir, Karate-Do Indonesia telah mencatatkan tinta emas dengan menjadi juara di berbagai ajang single event hingga multi event, diantaranya;

Kontingen Indonesia meraih dua emas, empat perak, dan tujuh perunggu pada SEA Games Kamboja 2023. Lalu meraih satu perunggu, pada Kejuaraan Dunia WKF tahun 2023.

Baca juga: Timnas karate Indonesia raih capaian positif di SEAKF Filipina

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

makhluk abadi

situs slot vip
Tindak Pelanggaran Perdagangan Karbon Hutan, Demi Jaga Tata Kelola yang Baik
Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ir. Khairi Wenda (tengah)
Jakarta (ANTARA) - Pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Dengan demikian anggapan bahwa pasar karbon Indonesia untuk luar negeri tertutup adalah tidak benar, dan bahwa perdagangan karbon luar negeri melalui transfer unit karbon dapat dilakukan tanpa otorisasi Pemerintah juga tidak benar. Salah satu sebabnya karena ketaatan kepada konstitusi yaitu penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang mengharuskan pasar karbon Indonesia diatur Pemerintah. Di sisi lain konvensi internasional menyerahkan kepada negara masing-masing untuk mengatur perdagangan internasional berdasarkan prinsip-prinsip yang telah digariskan menurut kepentingan nasional termasuk untuk memenuhi kewajiban pemenuhan NDC negara yang telah menjadi komitmennya.  
 Untuk itu maka telah diterbitkan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, serta beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain melalui PermenLHK 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tata kelola perdagangan karbon di Indonesia. “Berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur karbon dimaksud, maka entitas bisnis pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang akan melakukan perdagangan karbon, diwajibkan mengikuti regulasi tersebut, dan bagi entitas bisnis pemegang PBPH yang tidak mentaati regulasi tersebut akan dikenakan sanksi,” demikian disampaikan Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ir. Khairi Wenda di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis, 29 Februari 2024. Lebih lanjut Khairi Wenda menyatakan bahwa salah satu bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut telah dilakukan pembekuan dan pencabutan izin konsesi kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Antara lain pencabutan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.146/Menhut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam kepada PT. Rimba Raya Conservation atas Areal Hutan Produksi seluas + 36.331 Ha (Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Hektar) di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pencabutan tersebut disebabkan oleh karena PT. Rimba Raya Conservation selaku pemegang PBPH antara lain telah melakukan pemindahtanganan perizinan kepada pihak ketiga melalui tanpa persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan transaksi perdagangan karbon lebih luas dari areal perizinan (PBPH) yang dimilikinya termasuk melanggar perjanjian kerja sama dengan Taman Nasional Tanjung Puting serta PT Rimba Raya Conservation juga dinilai tidak membayarkan PNBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Penegakan PeraturanPenerapan Sanksi ini merupakan penegakan peraturan dalam perdagangan karbon di Indonesia yang selain merupakan ketaatan terhadap konstitusi, juga dalam rangka mencegah double counting dan double claim antar negara dalam upaya bersama menurunkan emisi karbon sesuai Paris Agreement yaitu membatasi kenaikan suhu global di bawah 2.0 derajat Celcius dan berusaha untuk menuju 1.5 derajat Celcius. Perlu ditegaskan bahwa dalam Perpes 98 Tahun 2021 serta PermenLHK 21/2022 secara ketat diatur tata cara pelaksanaan perdagangan karbon antara lain sebagai berikut : a. Pelaku usaha/kegiatan mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN); b. Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK harus sesuai dengan prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable) cara penghitungan yang sesuai dengan standard nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI) merujuk kepada metodologi IPCC serta sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK. Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur yang sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon. c. Apabila penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. d. Untuk melakukan perdagangan karbon luar negeri perlu dilakukan otorisasi sehingga dapat diketahui seberapa besar karbon yang diperdagangkan, kemana karbon tersebut akan di tujukan, termasuk berapa harga atau nilai karbon dimaksud. Otorisasi tersebut dilakukan juga untuk menghindari terjadinya kontrak karbon yang tidak terkendali yang selain dapat mengakibatkan hilang potensi negara juga mempengaruhi tata kelola pengelolaan hutan. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

di akulaku
Menkominfo bahas percepatan filing satelit CAKRA-1 dengan ITU
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi membahas percepatan untuk penyelesaian dokumen penggunaan slot orbit (filing) satelit CAKRA-1 bersama perwakilan dari International Telecommunication Union (ITU) di MWC 2024. ANTARA/HO-Kemkominfo/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membahas percepatan untuk penyelesaian dokumen penggunaan slot orbit (filing)satelit CAKRA-1 bersama perwakilan dari International Telecommunication Union (ITU).

Dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2024 di Barcelona, Budi yang didampingi petinggi dari Kementerian Kominfo berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal ITU Doreen Bogdan-Martin dan Direktur Biro Radio Komunikasi ITU Mario Maniewicz.

“Tentang concernIndonesia melakukan transformasi digital. Kita perlu mendapatkan dukungan dari lembaga internasional. ITU berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam melakukan transformasi digital,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Baca juga: Menkominfo bahas percepatan Filing Satelit CAKRA-1 dengan Sekjen ITU

Baca juga: Menkominfo sebut BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" untuk hubungkan RI

Dalam diskusi itu, Budi mengutarakan bahwa Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengoptimalkan satelit sebagai teknologi untuk memantau sumber daya maritim nasional.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia mengharapkan ITU bisa menyetujui pengajuan fillingsatelit CAKRA-1 yang akan digunakan untuk memantau kondisi maritim Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Indonesia meminta bantuan ITU untuk mempercepat proses evaluasi dan publikasi satelit CAKRA-1 tersebut, agar sesuai dengan jadwal peluncuran CAKRA-1 yang ditargetkan pada akhir Juni 2024,” kata Budi.

CAKRA-1 merupakan Satelit Low Earth Orbit(LEO) yang akan dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti nelayan dan perikanan.

Budi menekankan terobosan teknologi satelit perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan sektor maritim nasional.

“Kita ini negara kepulauan, laut kita luas sehingga memang memerlukan sarana dan infrastruktur komunikasi berbasis satelit. Akan di-follow uplagi,” ujarnya.

Pembahasan mengenai filingsatelit dengan ITU merupakan langkah administratif yang diperlukan sesuai dengan prosedur standar ITU agar satelit KKP bisa diluncurkan dan terlindungi.

Kementerian Kominfo berupaya membantu peluncuran CAKRA-1 dijadwalkan pada 28 Juni 2024. Satelit CAKRA akan terdiri dari beberapa unit satelit dan secara teknis akan dibahas dalam pertemuan Kementerian Kominfo dengan ITU selanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen ITU Doreen Bogdan-Martin juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Telecommunication Development Conference (WTDC) Tahun 2025 yang akan dihadiri sekitar kurang lebih 1.200 orang.

“Termasuk juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah World Telecommunication Development Conference 2025. Nanti kita rapatkan dulu,” tutup Budi.

Baca juga: BAKTI tengah timbang gunakan satelit GEO atau LEO untuk SATRIA-2

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

dewitogel
Pengamat: Peningkatan lantamal harus diiringi perbaikan infrastruktur
Komandan Lantamal XIII Laksamana Pertama TNI Deni Herman memimpin secara langsung apel gelar pasukan, yang bertempat di lapangan apel Mako Lantamal XIII, Tarakan, Senin (29/1). ANTARA/Dispen Lantamal XIII Tarakan.
"Harus dilengkapi dengan pasukan tempur dan personil yang mempunyai kemampuan pemukul karena orientasinya bukan lantamal lagi,"
Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai naiknya predikat beberapa pangkalan utama angkatan laut (lantamal) menjadi komando daerah maritim (kodamar) harus diiringi dengan perbaikan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM)

"Tentu harus ada perbaikan fasilitas-fasilitas di bidang komando dan pengendalian," kata Khairul saat dihubungi di ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kodamar harus dilengkapi dengan fasilitas tempur dan deteksi yang canggih karena bertanggung jawab atas skala yang lebih besar yakni keamanan wilayah maritim.

Tidak seperti lantamal yang berfokus menjadi pangkalan yang hanya sebagai tempat pasukan alutsista, kodamar harus memiliki fasilitas lain yang berfungsi untuk mengawasi seluruh teritorial laut.

Tidak hanya infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya manusia (SDM) para personel yang ditempatkan di kodamar juga harus dipersiapkan.

"Harus dilengkapi dengan pasukan tempur dan personil yang mempunyai kemampuan pemukul karena orientasinya bukan lantamal lagi," kata dia.

Karenanya, dia berharap peningkatan dua unsur itu harus diutamakan Panglima TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali sebelum mendapuk beberapa lantamal menjadi kodamar.

Sebelumnya, Laksamana Ali menyebut belum semua pangkalan utama TNI AL (lantamal) berubah nomenklatur-nya menjadi komando daerah maritim (kodamar) pada Tahun 2024.

Dia menjelaskan lantamal yang berubah menjadi kodamar hanya pangkalan utama yang siap dari segi fasilitas dan berada di daerah yang rawan terhadap ancaman.

"Untuk lantamal, seperti yang disampaikan Bapak Panglima TNI, beberapa lantamal menjadi kodamar, terus ada lanal (pangkalan TNI AL) kelas A. Kalau dari validasi organisasi itu yang kami siapkan. Kodamar-kodamar mungkin tidak semua lantamal jadi kodamar, tetapi ada beberapa yang kami siapkan, yang paling rawan dan yang paling siap dari segi fasilitas," kata Laksamana Ali menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL Tahun 2024 di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Walaupun demikian, Ali belum dapat menyebutkan lantamal di mana saja yang diproyeksikan menjadi kodamar. Sejauh ini, ada Lanal Balikpapan, lokasinya dekat Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diproyeksikan menjadi lantamal kemudian kodamar.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2), menyebut rencananya mengubah delapan lantamal menjadi kodamar kelas A dan enam lantamal menjadi kodamar kelas B.

Rencana validasi organisasi lantamal itu juga yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rapim TNI AL Tahun 2024 di Mabesal hari ini. Rapim TNI AL, yang diikuti jajaran pimpinan TNI AL, merupakan tindak lanjut atas Rapim TNI, Rapim TNI-Polri, dan Rapim Kementerian Pertahanan yang seluruhnya digelar pada bulan ini.


 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Satu pukulan kawan

voucher toko tokopedia
PJT I apresiasi aplikasi BrantaSae hasil kolaborasi Indonesia-Belanda
Proses indentifikasi di Sungai Brantas yang melibatkan sejumlah pihak. (ANTARA/HO-PJT I)
Surabaya (ANTARA) - Perum Jasa Tirta (PJT) I mengapresiasi aplikasi BrantaSae yang menjadi program kolaborasi Indonesia dengan Belanda melalui Universitas Brawijaya dan Universitas Teknologi Delft (TU Delft).

Kepala Sub Divisi Humas dan Informasi Publik PJT I Yulia Puspitaningroem dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu mengatakan hadirnya BrantaSae menjadi wujud kepedulian bersama menjaga kelestarian sumber daya air di Sungai Brantas.

"PJT I sangat mendukung program pengembangan aplikasi BrantaSae karena mengelola Sungai Brantas tidak bisa kami lakukan sendiri. Kolaborasi dan kerja sama pentahelix yang melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah, akademisi dan masyarakat ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kelestarian SDA Sungai Brantas," kata Yulia.

Ia menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan oleh PJT I untuk menjaga kualitas dan kuantitas SDA di Brantas. Pihaknya secara aktual telah memantau kuantitas debit air secara daring dan realtime dari ruang Command Centermenggunakan Smart Water Management System.

Baca juga: Menteri PUPR berpesan ke PJT I untuk kembangkan Smart Water Management

Baca juga: PJT I latih petani Blitar optimalkan hasil tanaman hortikultura

"Dalam pengembangan SWMS juga terdapat fitur SIKUALA atau Sistem Informasi Kualitas Air yang memberikan pelaporan rutin kualitas air di beberapa titik pemantauan serta informasi adanya pencemaran," ujarnya.

Dengan adanya aplikasi BrantaSae, kata dia, dapat menjadi tambahan data dan informasi untuk pemantauan Sungai Brantas.

"Kelebihan dari BrantaSae ada pada proses partisipasi masyarakat untuk memasukkan data. Tentunya informasi tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung upaya pelestarian Sungai Brantas yang terus kami lakukan selama ini," tuturnya.

Dalam upaya pemantauan Sungai, khususnya di Kali Surabaya yang merupakan hilir Sungai Brantas, PJT I sejak 2009 telah melakukan kegiatan Patroli Air dengan melibatkan lintas instansi.

Dengan konsep susur sungai memantau pencemaran, khususnya dari sektor industri menjadi upaya bersama menjaga kualitas air.

Dukungan bagi TU Delft yang mulai mengoperasikan aplikasi BrantaSae juga diberikan oleh PJT I. Salah satunya dengan memfasilitasi tiga perahu untuk susur sungai dari Pintu Air Gunungsari hingga Desa Cangkir, Driyorejo Gresik.

Proses identifikasi yang juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, DLH Kota Surabaya, DLH Kabupaten Gresik dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas itu selayaknya kegiatan rutin Patroli Air.

Berbagai temuan selama menyusuri Kali Surabaya itu juga menjadi catatan informasi yang diunggah di aplikasi BrantaSae.

Ia berharap ke depan kerjasama lintas instansi bisa lebih dioptimalkan.

"Kami sangat senang dan menyambut baik hadirnya TU Delft dengan aplikasi BrantaSae. Semoga sinergi dalam menjaga kelestarian air di Sungai Brantas bisa terus dilakukan dan diupayakan secara bersama," katanya.*

Baca juga: Jasa Tirta I paparkan alokasi air wilayah Jatim pada musim kemarau

Baca juga: Warga alami kekeringan di Lamongan dan Ngawi dibantu air bersih PJT 1

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Tangkap Alam Abadi

target 88 slot
Pemkab Natuna buka pelatihan kerja berbasis kompetensi secara gratis
Ilustrasi pelatihan teknik otomotif (ANTARA/Muhamad Nurman)
Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi para pencari kerja yang ingin menambah keterampilan secara gratis. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna Raja Antoni saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Batam, Sabtu, mengatakan para pencari kerja yang ingin menambah keterampilan bisa mendaftarkan diri ke link https://siapkerja.kemnaker.go.id. "Batas pendaftaran sampai dengan 14 April, seleksi wawancara 16 April, pengumuman hasil 18 April," ucap dia.

Baca juga: Pemkab Kudus sediakan 26 jenis pelatihan kerja secara gratis Adapun pelatihan kerja yang dibuka yakni teknik otomotif dan fashion technology. Menurut dia, untuk pelatihan tersebut pihaknya mengutamakan masyarakat yang belum pernah mengikuti pelatihan baik di Disnakertrans Natuna maupun di UPTD BLK Natuna, tidak sedang bekerja, memiliki minat dan kemauan, pria dan wanita usia produktif atau minimal 17 tahun. "Pelaksanaan pelatihan dimulai 22 April, untuk teknik otomotif dilaksanakan selama 280 jam pelajaran atau 35 hari, dan untuk fashion technology 180 jam pelajaran atau 23 hari," ujar dia.

Baca juga: Disnaker Kepri prioritaskan warga terdata DTKS ikut pelatihan kerja Pelatihan akan dilakukan di UPTD BLK dan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan akan diberikan uang saku dan pakaian pelatihan. "Uang saku, makan siang, pakaian kerja, sepatusafety(untuk kejuruan teknik), BPJS Ketenagakerjaan, dan perlengkapan pelatihan lainnya," kata dia. Ia menyebut pelatihan kerja diberikan secara gratis atau tanpa dipungut biaya apapun. Masyarakat diimbau untuk segera mendaftarkan diri karena kuota peserta terbatas.

Baca juga: Disnaker Mataram alokasikan Rp300 juta untuk pelatihan kerja "Peserta sebanyak 16 orang per kelas," ujar dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024