situs slot ultimate gaming

wangi4d 77Jutaan kata 142114Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot ultimate gaming》

Jokowi: Negara lain tak ada bantuan pangan beras seperti RI******

Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan

Bekasi (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan di negara lain tidak ada bantuan pangan beras layaknya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

"Kalau di negara lain kan nggak ada bantuan pangan beras seperti yang kita miliki. Kita hitung-hitung, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita (bisa)," tutur Jokowi.

Dia mengatakan fungsi negara adalah memberikan bantuan pangan manakala ada kenaikan harga beras.

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 kg per keluarga, per bulan.

Dia mengaku dapat memahami apabila bantuan beras 10 kg tidak mencukupi untuk kebutuhan per bulan. Namun dia mengatakan setidaknya bantuan bisa membantu masyarakat.

"Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan," ujar dia.

Baca juga: Presiden sebut bansos pangan bantu kendalikan harga beras

Dia juga berjanji apabila APBN mencukupi maka bantuan akan terus disalurkan setelah Juni.

"Nanti kita lihat di APBN kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu. Nanti hitung-hitung APBN kira-kira, masih punya duit, bisa ditambah," imbuh Jokowi.

Pada kesempatan itu Presiden menyalurkan secara simbolik bantuan pangan beras kepada perwakilan masyarakat yang hadir.

Sebelumnya, pada Kamis (15/2), Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membantu dalam pengendalian harga beras di pasar.

"Tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan harga beras) dengan bantuan beras. Karena justru ini (bansos pangan) yang bisa mengendalikan, karena suplai-nya lewat bansos ke masyarakat," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).

Menurut Presiden, bansos pangan yang diberikan pemerintah memenuhi kebutuhan beras di masyarakat, sehingga menahan atau membantu mengendalikan harga beras agar tidak naik.

Joko Widodo mengatakan penyebab kelangkaan beras dan meningkatnya harga beras belakangan disebabkan beras hasil panen belum masuk ke pasar.

Selain itu, distribusi juga terpengaruh oleh banjir, misalnya, yang terjadi di Grobogan, Demak, Jawa Tengah.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI komitmen awasi proses rekapitulasi berjenjang Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawasi proses rekapitulasi berjenjang Pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan di tingkat kecamatan.

"Sampai nanti selesai di tanggal 20 Maret, ya, untuk seluruh tahapan rekapitulasi ini menjadi tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada Bawaslu," kata Lolly saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat malam.

Lolly menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan pada seluruh tahapan Pemilu, termasuk tahapan rekapitulasi. Oleh sebab itu, dirinya mengaku bahwa Bawaslu telah menyiapkan beragam strategi terbaik.

"Tentu kami menyiapkan berbagai strategi terbaik. Selain melakukan pengawasan secara melekat, kami juga lalu meng-collect (mengumpulkan), mendokumentasi dengan upaya-upaya terbaik, sehingga kalau nanti ada perselisihan berkenaan dengan hasil, kami memiliki basis data yang akurat," ujarnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: Bawaslu RI sebut KawalPemilu tunjukkan kesadaran demokrasi meningkat
Baca juga: Bawaslu bantu urus pemakaman petugas KPPS yang meninggal
Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap
Baca juga: Bawaslu sebut petugas terus mengawasi proses rekapitulasi manual

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs gacor pagi hari、situs slot deposit pulsa 5000 tanpa potongan、link situs gacor

Terkait：deposit pulsa tanpa potongan、go88、tektok77、pinjol ilegal bunga rendah、bolahiu、fanta 168 slot、situs slot hari ini gacor、telolet4d、slot dapat uang dana、pasti200m

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：web paling gacor（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

pinjaman tunai cepat

nama situs slot paling gacor

situs slot terbaik gampang menang

demo slot 888

link alternatif asia 88

cendana88

pinjol resmi limit besar

99angpau

warga88

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Evolusi senjata super

Bawaslu bantu urus pemakaman petugas KPPS yang meninggal******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia dan telah memerintahkan untuk membantu pemakaman jenazah. "Kami perintahkan untuk mengurus seluruh proses, baik pemakaman maupun santunan. Jadi, ada juga yang kami harus mengurus hal sedemikian. Ada juga bantuan dari pemerintah kota dan juga teman-teman kepolisian yang membantu dalam mengurus jenazah dan lain-lain," kata Rahmat di Kantor Bawaslu RI di Jakarta, Jumat. Rahmat menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pemakaman petugas KPPS itu. "Kami berterima kasih kepada semua pihak yang membantu keluarga penyelenggara pemilu dalam melakukan proses-proses demikian," ucapnya. Langkah-langkah antisipasi telah dilakukan pihaknya guna mencegah kejadian tersebut, seperti pemeriksaan kesehatan dan pengecekan rekam kesehatan yang bersangkutan. Namun, menurut dia, ada faktor lain di luar kendali pihak KPU dan Bawaslu. "Kami minta 'kan agar menjaga kesehatan, tetapi, ya, kami tidak tahu kondisi pada saat itu. Mungkin sedang banjir kemudian hujan. Itu faktor-faktor yang harus kami hitung," ujarnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024. Kasus tersebut ditemukan di sejumlah daerah, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Jumat pukul 14.00 WIB, tercatat sembilan kematian, di antaranya kematian yang berkaitan dengan penyakit jantung.

Baca juga: Anggota KPPS di Jakarta Selatan meninggal saat persiapkan pencoblosan
Baca juga: Legislator desak KPU berikan santunan Rp46 juta kepada KPPS meninggal
Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Guizhi Tongjian

cara kerja di internet dapat uang

Kompolnas sebut Polri bekerja maksimal amankan tahapan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut jajaran Polri bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan di setiap tahapan Pemilu 2024.

“Termasuk saat proses pencoblosan tanggal 14 Februari lalu,” kata Poengky dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Kompolnas, kata Poengky, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024 yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka menjaga dan mengawal pesta demokrasi berjalan aman, damai dan lancar.

Pengawasan dilakukan oleh Kompolnas dengan mendatangi sejumlah Polda untuk memantau langsung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024.

Selain itu, kata dia, pada hari pencoblosan, para komisioner Kompolnas melakukan pengawasan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi tempatnya menyalurkan hak pilih.

“Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tugas pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pengamanan pelaksanaan coblosan Pemilu,” kata Poengky.

Setelah menyalurkan hak pilih, masing-masing komisioner berkeliling mengawasi di wilayah tempatnya mencoblos.

Terkait adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu, Poengky menyebut hal tersebut menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menanganinya.

Polri, lanjut dia sudah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan dan mengawal pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar.

“Dimohon kepada masyarakat yang menduga ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, dipersilahkan untuk melapor ke Bawaslu agar segera dapat ditindaklanjuti,” ujar Poengky.

Baca juga: Kompolnas sebut masyarakat masih taruh perhatian kepada Polri
Baca juga: Polres Majene intensifkan patroli pengawasan logistik pemilu
Baca juga: Polri pastikan usai pemungutan suara masih kondusif

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

slot gacor untuk pemula

Ahli Gizi: Konsumsi kedelai sebabkan kanker hanya mitos******

Jakarta (ANTARA) - Ahli Gizi dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono Novita Sabuluntika mengemukakan bahwa anggapan konsumsi kedelai dapat meningkatkan risiko kanker hanya mitos.

"Faktanya justru terbalik ya. Ternyata, kedelai itu mengandung senyawa anti-kanker, senyawanya itu ada flavonoid, kemudian genistein, daidzein, dan ini memiliki fungsi menghambat perkembangan sel kanker payudara," katanya dalam diskusi tentang gizi yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Menurut Novita, berbagai penelitian juga menyebutkan konsumsi kedelai yang tinggi dapat berpengaruh pada penurunan risiko kanker prostat.

Baca juga: Dokter: Dukungan keluarga penting penyembuhan anak yang kanker

Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan penyakit kanker payudara dan prostat yang cenderung lebih banyak diderita oleh orang-orang Eropa dan Amerika, karena konsumsi kedelai masyarakat Asia lebih sering melalui sejumlah panganan kedelai seperti tahu dan tempe.

Selain mitos soal kedelai, ia juga mengungkapkan mitos lain soal penyebab kanker, yakni mitos soal konsumsi susu dan produk susu dapat meningkatkan risiko kanker.

"Nah ini, konsumsi susu malah memiliki potensi untuk mencegah kanker kolorektal," ucapnya.

Baca juga: Dokter: Lebam tanpa sebab dan pucat bisa jadi gejala awal kanker anak

Menurut Novita, konsumsi susu atau produk susu baik untuk tubuh dan tidak meningkatkan risiko kanker, selama tidak dikonsumsi secara berlebihan. Ia menyebutkan takaran konsumsi susu pada orang dewasa per hari paling banyak adalah tiga gelas.

Adapun berbagai jenis makanan yang dapat meningkatkan risiko kanker, menurut dia, antara lain makanan yang diawetkan dengan tinggi garam, alkohol, serta makanan daging olahan seperti sosis dan daging asap.

"Kenapa sih kok nggak boleh kebanyakan konsumsi daging olahan? Soalnya pengawet buatan nitrat ditambahkan untuk mengawetkan olahan daging nitrat ini kemudian direduksi menjadi nitrit, akhirnya menghasilkan nitrosamin dan nitrosamida yang merupakan senyawa karsinogenik pemicu kanker," ujarnya.

Baca juga: Dokter: Nutrisi seimbang penting guna cegah kanker pada anak

Untuk itu, Novita mengimbau masyarakat agar tidak takut mengonsumsi kedelai dan susu, karena keduanya memiliki kandungan yang baik untuk tubuh.

Manual Pengembangan Tuhan

undang 1 teman dapat saldo dana

KPU NTB kaji PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Bima******

Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat masih mengkaji kemungkinan digelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, menyusul insiden perusakan dan pembakaran kotak suara yang terjadi saat penghitungan suara legislatif pada Rabu malam (14/2).

Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid mengatakan kemungkinan PSU bisa saja dilakukan, namun sebelum memutuskan hal tersebut maka pihaknya membutuhkan laporan yang komprehensif terkait peristiwa yang terjadi

"PSU bisa saja tapi kita harus dapatkan hasil atau gambaran secara utuh dulu, tentu kita lihat prosesnya," kata Khuwailid di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan secara ketentuan pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu syaratnya, apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

"Kalau hasilnya tidak bisa dihitung dan secara regulasi sesuai UU Nomor 7 tentang Pemilu maka pilihannya itu akan melakukan PSU atau melakukan pemilu susulan atau lanjutan. Nanti kita akan lihat dulu fakta yang terjadi di lapangan," terangnya.

Khuwailid menjelaskan kasus yang terjadi di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ini sebetulnya akibat ada pihak (tim calon legislatif) yang kalah saat proses penghitungan suara dan tidak menerima, kemudian melakukan perusakan dan pembakaran kotak suara.

"Informasi yang kita dapatkan meminta dilakukan penambahan suara kepada KPPS, tapi keinginan itu tidak bisa dilaksanakan sehingga menimbulkan emosi dan yang berujung pada pembakaran terhadap beberapa kotak suara," ujar Khuwailid.

Menurutnya, eskalasi pertama kali berasal dari Desa Parado Wane yang kemudian bergeser dan meluas ke Desa Parado Rato dan Panca dan Mere.

"Saat ini situasinya sudah reda sejak Rabu malam pukul 23.30 Wita, berkat kesigapan aparat Polri dan TNI dan Bawaslu dan KPU kabupaten kerja sama untuk amankan situasi. Seluruh logistik pemilu yang masih aman sudah dipindahkan ke KPU Kabupaten Bima," ujarnya.

Dari laporan yang diterima KPU NTB, terdapat sejumlah kotak suara yang berisi surat suara yang dirusak dan dibakar. Sementara, untuk pelakunya sebanyak dua orang dan saat ini sudah diamankan Polres Kabupaten Bima.

"Apakah dengan terbakarnya surat suara tidak bisa dihitung atau ada akibat-akibat lain nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pleno untuk kami menentukan sikap selanjutnya," ucap Khuwailid.

Oleh karena itu, belajar dari kasus Kecamatan Parado, kata Khuwailid, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gangguan dan hambatan agar tidak terjadi di tempat lain.

"Mudahan-mudahan dari kasus ini kita semua semakin bisa antisipasi seluruh potensi yang ada terhadap ancaman gangguan dan hambatan dalam proses rekapitulasi suara yang saat ini masih berproses," katanya.

Pak, saya akan bertengkar di rumah

rich77bet

KPU siapkan santunan bagi penyelenggara "ad hoc" meninggal dunia******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

KPU telah mencatat ada ribuan petugas penyelenggara ad hocyang sakit serta puluhan individu meninggal dunia selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada periode 14-15 Februari.

Berdasarkan data, per Jumat (16/2), pukul 18.00 WIB, ada 35 petugas meninggal dunia.

Rinciannya, tiga orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 23 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan sembilan orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bertugas itu masing-masing seorang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas

Kemudian, ada dua orang di DKI Jakarta, enam orang di Jawa Barat, tujuh orang di Jawa Tengah, tujuh orang di Jawa Timur, serta dua orang di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, petugas ad hoc yang jatuh sakit selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) maupun di tingkat kecamatan ialah sebesar 3.909 orang.

Rinciannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 119 orang, 596 anggota PPK, 2.878 petugas KPPS, dan 316 anggota Linmas.

Provinsi terbanyak dengan jumlah petugas ad hoc dirawat karena sakit ialah di Jawa Barat dengan 1.995 orang; Sulawesi Selatan 289 orang, Jawa Tengah 265 orang, Jawa Timur 182 orang, Gorontalo 128 orang, dan Aceh 122 orang.

Sehingga, Jawa Barat jadi provinsi terbanyak di mana petugas ad hoc penyelenggara pemilu jatuh sakit maupun meninggal dunia, sebanyak 2.001 orang; kemudian disusul Sulawesi Selatan 291 orang, dan Jawa Tengah 272 orang.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

malam slot

Jokowi: Negara lain tak ada bantuan pangan beras seperti RI******

Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan

《situs slot ultimate gaming》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，erek erek gunting rambutHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot ultimate gaming》bab terbaru。