99macan

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Bahlil Minta DPR Tambah Anggaran Demi Tercapainya Target Investasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan butuh tambahan anggaran sebesar Rp875 miliar untuk bisa mengejar target investasisebesar Rp1.600 triliun di 2024.

Menurutnya, setiap tahun target investasi selalu naik tapi tidak diiringi dengan kenaikan anggaran. Tercatat pada 2022 target investasi sebesar Rp1.200 triliun, 2023 sebesar Rp1.400 triliun dan 2024 sebesar Rp1.600 triliun.

Padahal, ia menilai kenaikan anggaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja BKPM sehingga mengejar target investasi lebih mudah.

Bahlil menceritakan salah satu yang butuh perbaikan adalah Online Single Submission (OSS). Sistem yang berperan penting karena digunakan untuk mempercepat pendaftaran investasi yang terintegrasi antar lembaga pemerintah (K/L).

Meski memiliki peran penting, namun OSS hanya dibangun dengan anggaran Rp30 miliar. Hal ini lah yang dinilai menjadi penyebab kecepatan sistem OSS belum maksimal sehingga perlu ditambah anggarannya.

Ia mengibaratkan pembangunan OSS ini seperti Avanza bekas yang diberikan ke BPKP, namun diharapkan bisa memberikan performa atau kecepatan seperti mobil Mercy saat dibawa ke jalanan.

Lihat Juga : Suharso Buka Suara soal Belum Restui Program Rice Cooker Gratis

"Negara kasih ke kami hanya beli Avanza second. Jadi kalau ada kekurangan memang nggak ada barang bagus yang harganya murah. Saya nggak menemukan teori ekonomi sejak saja SD kelas satu sampai sekarang. Kalau kita mau bagus dikasih anggaran juga yang bagus," jelasnya.

Karenanya, ia meminta DPR menyetujui usulan tambahan anggaran. Sebab, jika tidak disetujui, maka ia berharap tidak ada yang protes jika target investasi tahun depan tidak tercapai.

"2024 itu target investasi kami mencapai Rp1.600 triliun tapi uangnya nggak tambah-tambah pimpinan. Saya juga nggak ngerti, kita bingung. Jadi kalau nggak sampai (target investasi) jangan salahkan kementerian investasi pimpinan," pungkasnya.

Adapun alokasi anggaran untuk Kementerian Investasi/BKPM ditetapkan sebesar Rp1,22 triliun dalam RAPBN 2024. Namun jumlah tersebut dinilai kurang sehingga minta tambahan sebesar Rp875 miliar.

Pada akhir rapat, Komisi VI DPR RI akhirnya menyepakati tambahan anggaran tersebut, sehingga pagu indikatif BKPM menjadi Rp2,1 triliun di 2024.

[Gambas:Video CNN]

Kode Istri Militer

Peritel Kecewa Utang Minyak Goreng Mandek Meski Ada Perintah Kejagung******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan sampai saat ini pemerintah belum juga membayar utangselisih harga minyak goreng (rafaksi) sebesar Rp344 miliar. Padahal, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memberikan hasillegal opinion(LO) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hasil LO tersebut mewajibkan Kemendag untuk membayar utang minyak goreng kepada pengusaha sesuai dengan kesepakatan pada 2022 lalu, saat harga minyak goreng naik signifikan.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pihaknya bahkan belum menerima keterangan resmi apapun dari pemerintah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang adanya keputusan Kejagung tersebut.

Selain itu, Roy menyatakan sangat kecewa dengan pernyataan Zulikfli Hasan atau Zulhas, pada rapat kerja dengan VI DPR RI pada 7 Juni 2023 lalu. Zulhas mengatakan LO Kejagung tentang pembayaran rafaksi tidak cukup substantif sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada BPK Dan BPKP.

"Aprindo sangat menyayangkan pernyataan Mendag ini padahal sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa jika LO sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan," jelas Roy.

Menurutnya, jika memang ada ketidakcocokan data maka seharusnya sejak awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo. Bukan malah memverifikasi data ke BPK ataupun BPKP.

Lihat Juga : Harga BBM Terbaru Pertamina, BP Hingga Shell per 12 Juni 2023

"Jargon kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah sepertinya terjadi dalam kasus rafaksi ini. Kami memprediksi praktek mengulur waktu yang tidak dengan komitmen dan pertanggungjawaban jelas menjadi signal serius atau tidaknya pemerintah melalui Kemendag, hendak menyelesaikan utang rafaksi migor kepada peritel modern Aprindo di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan sudah menerima surat hasil putusan Kejagung mengenai LO. Isinya mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

Meski sudah ada putusan dari Kejagung, namun Kemendag belum bisa memastikan berapa nilai pembayaran yang akan diganti kepada peritel, termasuk Aprindo

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Yang klaim secara sesuai dengan mekanisme yang mengklaim seharusnya produsen, produsen mengklaim Aprindo," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Itu adalah total gabungan utang untuk ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini tentu berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng nilainya mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

Nelayan Kritik Izin Ekspor Pasir Laut: Barbar dan Sangat Purba******

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengkritik kebijakan ekspor pasir lautyang diizinkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai izin ekspor pasir laut itu bentuk praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak beradab dan sudah kuno.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," ujar Dani dalam diskusi virtual yang disiarkan akun YouTube KNTI, Minggu (11/6).

"Agar penggunaan diksi yang disampaikan pemerintah, terutama KKP, itu memiliki posisi yang jelas. Jangan menganggap rakyat ini bodoh, enggak ngerti apa-apa. Jangan menganggap nelayan-nelayan kecil tradisional yang pernah menjadi (tempat) praktik eksploitasi pasir laut itu gak ngerti dampak yang terjadi," kata Dani.

"Sudah saatnya (pemerintah) mengakui, jangan buat istilah-istilah yang akan membuat mereka bodoh sendiri," imbuhnya.

Ia juga curiga dengan perumusan PP tersebut yang dinilai senyap tanpa melibatkan aspirasi rakyat. Dani mengatakan pengerukan dan ekspor pasir laut bertentangan dengan niat pemerintah yang menggemakan hilirisasi demi menambah nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa besar tingkat kerahasiaan PP ini? Jika ini adalah wujud kebijakan publik, seharusnya melibatkan rakyat," katanya.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Dalam kesempatan itu, dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran berpendapat kaum oligarki dan kapitalis diuntungkan dalam beleid baru pemerintah tersebut.

Ia mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut aturan tersebut prematur. Zulhamsyah juga menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kata Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," ucapnya.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Standard Chartered PHK Lebih dari 100 Karyawan Demi Hemat Rp14 T******

Standard Chartered melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada lebih dari 100 karyawannya di Singapura, London, hingga Hong Kong. Ini dilakukan demi menghemat biaya lebih dari US miliar alias Rp14,8 triliun (asumsi kurs Rp14.897 per dolar AS).

Mengutip Channel News Asia (CNA), PHK ini adalah bagian dari program efisiensi perusahaan. Meski belum diputuskan berapa jumlah korban PHK, pengurangan karyawan diklaim menimpa lebih dari 100 karyawan bank asal Inggris tersebut.

"Ini adalah bagian dari aktivitas bisnis normal untuk meninjau persyaratan peran kami secara berkelanjutan di seluruh bank," kata Juru Bicara Standard Chartered kepada Reuters, Kamis (8/6).

Standard Chartered selama ini memperoleh sebagian besar pendapatannya di Asia. Mereka melaporkan lonjakan laba pada kuartal pertama 2024 sebesar 21 persen, di mana capaian tersebut mengalahkan ekspektasi.

Laba bank tersebut sebelum pajak pada Januari-Maret mencapai US,81 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar US,49 miliar. Bahkan, catatan ini mengalahkan rata-rata US,43 miliar dari perkiraan 14 analis.

Meski sukses mencatat laba kuartal pertama terbesar dalam sembilan tahun, penghasil pendapatan terbesarnya melalui perdagangan pasar keuangan mengalami pelemahan dibandingkan tahun lalu ketika pasar mengalami rekor volatilitas.

[Gambas:Video CNN]

Patriark Wandao

Buktikan Tak Ada Masalah, Luhut Ajak Ketua Banggar Naik Kereta Cepat******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ajak Ketua Badan Anggaran serta anggotaDPRlainnya ikut uji cobaKereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) pada 15 Juni ini.

"Jadi kalau bapak-bapak (anggota Banggar) sekalian mau ikut, karena saya akan coba 300 km/jam tanggal 15-16 (Juni) ini , saya persilakan (kalau mau ikut)," ujar Luhut dalam Rapat Banggar, Jumat (9/6).

Ajakan Luhut ini sekaligus untuk membuktikan proyek yang tengah dibangun tersebut tidak bermasalah, serta akan beroperasi normal sesuai dengan jadwal pada 18 Agustus 2023.

Setelah uji coba, ia mengatakan kereta api cepat ini akan disiapkan untuk operasi Agustus. Tahap awal, operasi akan digratiskan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur rel kereta api.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km/jam," katanya.

Sebelumnya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikabarkan dilanda masalah baru. Mengutip Reuters.com, Kamis (8/6), Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut, yaitu Mott Macdonald, PwC, dan Umbra, dikabarkan menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia-China memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

[Gambas:Video CNN]

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

BEI Ancam Setop Sementara Perdagangan Saham Krakatau Steel******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengancam akan menghentikan perdagangan sahamsementara atau suspensi saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) apabila mereka tidak menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2022 sampai dengan akhir Juni 2023.

"Apabila belum menyampaikan atau belum bayar denda, KRAS bisa di-suspend," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna seperti dikutip dari Antara, Senin (12/6).

Nyoman menyebut pihaknya telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1), serta Surat Peringatan Kedua (SP2) yang disertai dengan pemberian denda sebesar Rp50 juta kepada KRAS, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2022.

Sampai saat ini, PT Krakatau Steel Tbk belum menyampaikan penjelasan terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2022 teraudit.

Namun demikian, Krakatau Steel telah menyampaikan laporan keuangan kuartal I- 2023 pada 30 April 2023, yang mencatatkan rugi bersih senilai US,263 juta atau memburuk dibandingkan membukukan laba bersih US,459 juta pada periode sama 2022.

Perseroan membukukan pendapatan yang meningkat 2,05 persen (yoy) menjadi US9,8 juta pada kuartal I-2023, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US5,9 juta.

Berdasarkan Ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, BEI memberikan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50 juga kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Teraudit yang berakhir 31 Desember 2022 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

[Gambas:Video CNN]