ggbola88 72Jutaan kata 805202Orang-orang telah membaca serialisasi
《sukatoto》
Tembus Rp2,9 T, Warga Jateng Terbanyak Terima Ganti Pembebasan Lahan******Jakarta, CNN Indonesia--
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyebut wargaJawa Tengah(Jateng) menjadi yang paling banyak menerima ganti untungpembebasan lahansepanjang 2023 ini.
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan salah satu upaya LMAN mengubah ganti rugi menjadi ganti untung. Menurutnya, pemerintah mencoba memastikan harga wajar tercipta di masyarakat saat LMAN membayar pembebasan lahan.
Lebih lanjut, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara merinci ganti untung yang dilakukan pihaknya sejak awal Januari hingga 25 Agustus 2023 berdasarkan wilayah.
"Wajar, Bawen wilayah Jawa Tengah. Solo-Klaten wilayah Jawa Tengah, Semarang-Demak juga Jawa Tengah. Itu hanya beberapa saja, makanya (uang ganti untung) Jawa Tengah Rp2,9 triliun," sambung Qoswara.
Setelah Jawa Tengah, ada Jawa Barat yang menerima ganti untung Rp2,23 triliun. Selanjutnya, ganti rugi pembebasan lahan yang besar juga diterima warga DI Yogyakarta.
Mereka mengantongi ganti untung sebesar Rp1,39 triliun.
Selain warga di tiga daerah tersebut, Qoswara menyebut orang Kalimantan Timur mendapatkan Rp723,78 miliar. Ia menambahkan masyarakat Banten juga mengantongi dana ganti untung pembebasan lahan proyek senilai Rp511,44 miliar.
LMAN secara total merealisasikan Rp116,04 triliun dari alokasi Rp144,46 triliun untuk pendanaan pengadaan lahan 114 proyek strategis nasional (PSN) sejak 2017. Realisasi tersebut paling banyak untuk pembebasan 52 PSN jalan tol sebesar Rp98,10 triliun.
LMAN mengatakan angka realisasi tersebut akan terus bergerak sampai akhir 2023 nanti.
[Gambas:Video CNN]
Luhut Pede Wajib Parkir Dolar Dongkrak Cadangan Devisa RI Jadi US0******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini kebijakan Presiden Jokowi yang mewajibkan eksportir 'memarkir' dolar di dalam negeri minimal tiga bulan bisa meningkatkan cadangan devisa hingga US0 miliar.
Dalam aturan itu eksportir wajib menyimpan devisa hasil ekspor minimal US0 ribu di dalam negeri paling tidak selama tiga bulan.
"Diberi bunga oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian cadangan devisa kita saya kira lebih dari US0 miliar dalam setahun ini," kata Luhut di Jakarta, Kamis (27/7).
Dalam Pasal 5 ayat (1), eksportir wajib memasukkan devisa berupa DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.
Adapun DHE SDA berasal dari hasil barang ekspor pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
Lihat Juga :Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI |
Pasal 6 ayat (2) menyebutkan penempatan DHE SDA dalam rekening khusus diwajibkan terhadap eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor pada PP itu paling sedikit US0 ribu atau setara dengan nilai tersebut.
Sementara itu, Pasal 7 mencantumkan besaran DHE yang harus disimpan dalam rekening khusus tersebut.
"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan oleh eksportir ke dalam Rekening Khusus DHE SDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen (tiga puluh persen) dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," bunyi Pasal 7.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang ditahan selama tiga bulan bisa mencapai US miliar.
"Jadi devisa hasil ekspor diwajibkan ditahan tiga bulan, yang ditahan itu sekitar 30 persen. Dari situ, angka hitungan kami menunjukkan, kita bisa simpan dalam setahun sekitar US sampai US miliar," papar Airlangga, dikutip dari CNBC Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.
"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.
Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.
Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.
Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu
Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.
"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.
Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.
RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.
Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.
Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.
Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Label:harimau emas slot、pinjaman online amanah、cara pinjol tanpa ktp
Terkait:warung vip slot、tafsir mimpi 56、slot gacor sore hari ini、erek 65、cara dapat uang 200 ribu、shio88 daftar、cicil hp bunga rendah、beli iphone pakai kredivo、100 bonus new member、pialaqq
bab terbaru:maxwin88(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
《sukatoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kredivo madiunHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sukatoto》bab terbaru。