selain kredivo dan akulaku

Dongeng dunia yang berbeda

Bahlil Minta Tukin PNS Kementerian Investasi Naik Seperti Kemenkeu******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Investasidan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) di daerah.

Bahkan, ia membandingkannya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kalau menteri kan enggak perlu bayar tukin Pak (Jokowi), tapi kalau mereka-mereka di depan saya ini pak kata mereka 'kenapa kementerian lain yang menerima pajak saja tukinnya tinggi tapi yang mendatangkan kok enggak naik-naik," ujar Bahlil saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Balai Kartini, Kamis (7/12).

Namun, Bahlil mengingatkan peran kementeriannya yang penting dalam mendatangkan pemasukan bagi negara. Tanpa instansinya, penanaman modal tidak bisa masuk dan membayar pajak di Indonesia.

"Mereka juga bilang sama saya, 'Pak, yang tukang petikan enggak pernah tahu susahnya bagaimana merayu orang untuk masuk. Kok yang bagian merayu dengan yang bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu ini," ujarnya.

Di tempat yang sama, Jokowi berpesan agar Kementerian Investasi bisa melayani investor dengan baik, termasuk dalam menyelesaikan keluhan dan permasalahan. Dengan demikian, target investasi 2024 sebesar Rp1.650 triliun bisa tercapai.

"Mereka (investor) sudah berbicara dengan teman-teman mereka, karena investor global itu bisa dihitung. Pasti mereka akan berbicara, wah kita berinvestasi di Indonesia, dibantu pengurusan perizinan, dibantu pengurusan pembebasan lahan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Bahlil Jawab Timnas AMIN soal IKN Sepi Investor: Itu Halusinasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menanggapi pernyataan co-captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Lembong, yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sepi investor.

Bahli mengatakan pernyataan Thomas itu halusinasi.

"Itu halusinasi. Jadi orang-orang yang merasa benar terhadap pemikirannya tanpa melihat kondisi objektif, tapi memaksakan kehendak untuk orang percaya terhadap apa yang disampaikan itu namanya halusinasi," ujarnya, dikutip dari detikcom, Kamis (6/12).

"Coba cek Tom Lembong kapan ke IKN. Kalau belum pernah ke IKN, jangan banyak ngomong," katanya.

"Kalau dia kan jadi kepala BKPM kan belum ada IKN. Jadi ya dia saja punya pikiran begitu. Saya kan enggak. Yang hari ini jadi menteri investasi/kepala BKPM kan saya, bukan Tom. Jadi itu pikirannya keliru," tegas Bahlil.

Thomas Lembong mengatakan investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun. Hal itu ia sampaikan menanggapi Bahlil yang menyebut investor sekarang bimbang menanamkan modalnya imbas pernyataan kubu AMIN yang tak ingin melanjutkan IKN.

"Itu (ucapan Bahlil) nonsense (omong kosong) lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan ragu sekarang, ya kan?" jelas Thomas usai Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent (LOI) dari investor asing yang tak kunjung terealisasi. Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN.

"Sekarang dibilang 'Oh kita fokus ke investor lokal saja dulu', tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal (pembangunan IKN), bukan mulai dari sekarang (setelah pernyataan AMIN)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Beda TKN Prabowo dan Timnas AMIN soal Larangan Ekspor Nikel Cs******

Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut calon presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi larangan ekspor nikelCs yang merupakan kebijakan di bawah Presiden Jokowi saat ini.

Pernyataan ini diungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Drajad H. Wibowo. 

"Export bans(larangan ekspor bahan mentah) apakah menjadi andalan? Off course, no!" tegas Drajad dalam Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Sementara itu, Co-Captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong mengkritisi larangan ekspor nikel yang diterapkan Jokowi. Ia mengatakan kebijakan tersebut tidak pro-pasar.

Pria yang akrab disapa Tom itu menegaskan negara lain tak suka disandera. Pada akhirnya, mereka akan mencari substitusi bahan mentah yang bisa menggantikan peran nikel Indonesia.

"Karena mahalnya nikel, tidak stabilnya pasokan karena ekspor nikel kita kerannya dibuka tutup, akhirnya industri mencari solusi lain. Yang sekarang menjadi semakin luas, baterai mobil listrik lithium ferro phosphate (LFP) yang menggunakan besi dan fosfat, tidak mengandung sama sekali nickel manganese cobalt (NMC)," tuturnya.

Senior Fellow CSIS Haryo Aswicahyono sepakat dengan apa yang disampaikan Thomas Lembong. Ia mengatakan ada berbagai jenis baterai listrik di dunia, tidak hanya mengandalkan nikel yang dikuasai Indonesia.

Haryo menilai jika harga nikel dibuat mahal, pasti akan muncul inovasi baru yang menggantikan bahan mentah kebanggaan Indonesia tersebut.

"Kita juga perlu memperhatikan bahwa di dunia ini semakin fragmented karena ada perang dagang Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan AS. Kalau kita mau masuk ke electric vehicle (EV)itu value chain dunia, tidak mungkin hanya mengandalkan pasar dalam negeri. Harus menembus AS dan Uni Eropa (UE)," jelasnya.

"Jadi walaupun kita punya market powerdi nikel, kita tetap butuh yang lainnya dengan cukup besar, lithium terutama dan itu rebutan di dunia. Jangan hanya strateginya mengandalkan nikel, nikel, nikel, tapi input lainnya bagaimana? Dan itu lithium-nya sudah dikuasai China misalnya, sudah kontrak berapa tahun," tandas Haryo.

[Gambas:Video CNN]

Ekspor bijih nikel sejatinya sudah dilarang Presiden Jokowi sejak Januari 2020 lalu. Larangan ini sampai membuat Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Namun, Jokowi menyatakan tak akan berhenti dengan kebijakan itu. Pasalnya, kebijakan itu telah memberikan manfaat ekonomi besar ke Indonesia.

Jokowi memaparkan sebelum hilirisasi, nilai ekspor hanya US,1 miliar atau Rp30 triliun per tahun. Setelah kebijakan hilirisasi dimulai pada 2020, nilai tambah melonjak ke US,8 miliar atau setara Rp510 triliun.

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

Geng Konglomerat Aguan, Prajogo Pangestu Cs Kumpul Bahas IKN******

Sejumlah konglomeratkenamaan Indonesia berkumpul bersama dan membahas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu diketahui dari informasi yang disampaikan oleh politisi PDIP Maruarar Sirait melalui akun Instagramnya @maruararsirait pada Kamis (7/12).

Melalui unggahan foto yang di akun Instagram tersebut setidaknya ada 4 konglomerat yang hadir dan membahas IKN.

Ketiga, Bos Sinarmas Franky Widjaja. Sedangkan yangkeempatadalah Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang merupakan Kakak Menteri BUMN Erick Thohir.

Mereka membicarakan IKN sambil makan malam.

"Sambil makan malam, kami berdiskusi dengan pengusaha senior yang sangat sukses, Pak Aguan, Pak Prajogo Pangestu, Pak Franky Wijaya dan Pak Boy Thohir. Berdiskusi tentang IKN, bagaimana membuat Indonesia sentris, pemerataan dengan membangun IKN serta dampak positif kepada masyarakat di sekitar IKN dan membuat pusat ekonomi baru di kawasan Kalimantan yang punya dampak semakin baik kepada masyarakat luas," kata Maruarar seperti dikutip dari akun tersebut.

"Senang berdiskusi dengan senior-senior pengusaha sudah puluhan tahun berkiprah dalam perekonomian Indonesia, mendapatkan banyak pengalaman.
Maju terus IKN," tambahnya.

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Sejumlah pengusaha RI bahu membahu membantu Jokowi dalam membangun IKN. Pengusaha tersebut tergabung dalam konsorsium yang dipimpin oleh Aguan.

Presiden Jokowi menyebut pengusaha itu menggelontorkan Rp20 triliun untuk membantu Jokowi dalam membangun IKN.

Berikut daftar yang disebut Jokowi saat groundbreaking Hotel Nusantara

1. Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos Agung Sedayu Group
2. Franky Wijaya, Bos Sinarmas Group
3. Prajogo Pangestu, Bos Barito Pacific
4. Eka Tjandranegara, Bos Mulia Group
5. Pui Sudarto, Bos Pulauintan
6. Boy Thohir, Bos Adaro
7. Kuncoro Wibowo, Bos Kawan Lama Group
8. Djoko Susanto, Bos Alfamart Group

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan pakaian wanita

Kadin Dukung Perpanjangan Izin Tambang Freeport di Indonesia******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dukungan terhadap perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi menyebut PTFI merupakan salah satu investor penanaman modal asing (PMA) yang sudah berada di Indonesia cukup lama.

Ia meyakini pembangunan smelter dengan target volume yang telah disepakati dari PTFI akan membutuhkan waktu 30-40 tahun.

Tak ayal, Yukki menegaskan Kadin mendukung Freeport terus berlanjut untuk beroperasi dan memberikan kontribusi di Indonesia.

"Karena sebenarnya kalau kita lihat tidak hanya dari segi ekonomi ya, tapi sosial pun saya rasa Freeport juga cukup banyak untuk berkontribusi untuk Indonesia. Jadi mungkin kita perlu captain-captaininvestor seperti Freeport untuk bisa terus berusaha di negara ini," sambung dia.

Ia menegaskan bahwa Kadin dan jajarannya mendukung hal-hal yang bersifat keberlanjutan.

Maka itu, ia menyatakan dukungan penuh jika proses perpanjangan izin tambang Freeport sudah terpenuhi sesuai dengan persyaratan dan disetujui pemerintah.

"Kita butuh banyak champion, salah satu champion-nya adalah PT Freeport," kata Yukki.

Ia pun menilai perpanjangan kontrak itu bisa memberikan dampak positif bagi kepastian dan investasi di Indonesia.

Saat ini proses pembahasan soal izin perpanjangan itu sedang dibahas oleh Pemerintah Indonesia dengan Freeport.

Terkait pembahasan perpanjangan izin tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bertemu Chairman Freeport McMoRan Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11) lalu

Usai pertemuan, Jokowi melalui akun instagramnya @jokowi mengatakan selain perpanjangan izin tambang, pemerintah dengan Freeport juga sedang membahas rencana penambahan 10 persen saham Freeport ke Indonesia.

"Saya menyambut baik pembahasan mengenai penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang selama 20 tahun yang telah mencapai tahap akhir," katanya Selasa (14/11) seperti dikutip dari akun Instagram tersebut.

Selain masalah penambahan saham dan perpanjangan izin tambang, Jokowi mengatakan dalam pertemuan itu dirinya juga membahas program hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport di Indonesia.

Ia mengatakan Freeport sudah berkomitmen dalam mendukung pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi. Komitmen mereka jalankan dengan membangun smelter di tidak hanya Gresik, Jawa Timur, tapi juga Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

"Saat ini Freeport tidak hanya melakukan penambangan emas dan tembaga saja, tapi telah membangunsmelteruntuk mengolahnya. Dan pihak Freeport pun menunjukkan komitmennya untuk membangunsmelterdi lokasi lain di Indonesia, tidak hanya di Surabaya, tapi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat misalnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

CEO bertemu dengan gadis malang itu

Ma'ruf Amin Bakal Panggil Amran dan Sri Mulyani Bahas Masalah Sawit******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas permasalahan kelapa sawit.

Hal tersebut diungkapkan setelah Ma'ruf menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo).

Apkasindo melaporkan berbagai kendala dalam upaya hilirisasi industri sawit, termasuk belum terealisasinya pembangunan pabrik mini minyak kelapa sawit.

"Inginnya presiden dan wapres bagaimana agar petani yang tergabung dalam Apkasindo ini juga bisa mendirikan pabrik-pabrik kecil sehingga mereka bisa mandiri. Dan keuntungannya bisa lima kali lipat kalau misalnya mereka punya pabrik sendiri," ujar Masduki melalui keterangan resmi, Jumat (8/12).

Oleh sebab itu, kata dia, Ma'ruf akan memanggil Amran dan Sri Mulyani, termasuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menghimpun dana- dana sawit guna membahas persoalan tersebut, serta melaporkan hasilnya kepada Jokowi.

"Karena dana-dana sawit itu sekarang sudah cukup besar, lebih dari Rp100 triliun, banyak digunakan oleh (program B35) biodiesel yang pada akhirnya mengalir kepada pengusaha-pengusaha sawit besar, sementara para petani sawit menengah dan kecil ini ingin mendirikan pabrik mini belum bisa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Masduki mencontohkan akibat petani sawit belum dapat membangun pabrik mini minyak kelapa sawit sendiri, para petani sawit di Pegunungan Arfak, Papua Barat, merugi sekitar Rp30 miliar per tahun.

"Ini saya kira sangat mengenaskan, tadi ada perwakilan dari Papua Barat yang bilang bahwa kami lapar karena kami tidak bisa menjual dan memproduksi (minyak) sawit melalui pabrik mini," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan berbagai kendala dalam program hilirisasi industri sawit, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung melaporkan usaha sawit saat ini memiliki prospek yang cukup baik.

Bahkan, program santripreneur berbasis sawit yang digagas Wapres diduplikasi kalangan gereja dengan nama pastorpreneur berbasis sawit.

"Jadi pastor-pastor, suster-suster, mengangkat angkong, membawa bibitan (sawit) di suatu daerah, di Riau agak pelosok, mereka membawa bibitan sudah 100 ribu batang. Dan tujuan mereka sebenarnya bukan berbisnis, tetapi tujuan mereka adalah memberikan bibit ke masyarakat dengan sertifikasi unggul dengan harga diskon," ucap Gulat.

Untuk itu, ungkap Gulat, DPP Apkasindo menyampaikan plakat penghargaan kepada Ma'ruf atas perhatian dan kiprahnya dalam memajukan usaha dan menyejahterakan petani sawit.

Gulat juga menuturkan saat ini rata-rata petani sawit per hektar lahan memperoleh pendapatan Rp1 juta sampai Rp2 juta per orang.

"Kalau rata-rata petani itu memiliki 4,14 hektar, per petani sudah mendapatkan uang minimum 8 juta rupiah per bulan. Sudah bisalah untuk menyekolahkan anak," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]