game paling gacor hari ini

kuy4d rtp 748Jutaan kata 976179Orang-orang telah membaca serialisasi

《game paling gacor hari ini》

Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan******

Seoul (ANTARA) - Aparat kepolisian Korea Selatan, Jumat, menggerebek beberapa kantor pimpinan dan mantan pimpinan ikatan dokter yang dituduh melanggar undang-undang kedokteran di tengah pemogokan massal dokter dalam pelatihan yang tengah berlangsung.

Kepolisian Metropolitan Seoul mengirim sejumlah penyidiknya ke beberapa kantor, termasuk kantor komite darurat Ikatan Dokter Korea (KMA) dan Ikatan Dokter Seoul untuk mengamankan informasi relevan dari telepon seluler dan komputer para pejabat.

Penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Kesehatan yang mengajukan pengaduan ke polisi terhadap Ketua Komite Darurat KMA Kim Taek-woo, dua anggota pimpinan KMA lainnya, mantan ketua KMA, dan Ketua Ikatan Pediatri Korea Lim Hyeon-taek.

Kementerian Kesehatan menuduh mereka menghasut pengunduran diri massal para dokter dalam pelatihan dengan menyatakan dukungan dan memberikan bantuan hukum dalam tindakan hukum pertama yang diambil pemerintah sehubungan dengan pemogokan tersebut.

Penyelidikan terhadap mereka tersebut dilakukan ketika ribuan dokter magang dan dokter residen mogok kerja di rumah sakit-rumah sakit umum di seluruh negeri sejak Selasa (20/2) pekan lalu.

Hal tersebut dilakukan para dokter sebagai aksi bersama memprotes rencana pemerintah menaikkan kuota penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi pada tahun depan dari jumlah kuota saat ini 3.058 kursi.

Adapun hingga 1 Maret, hampir 10.000 dokter dalam pelatihan di seluruh Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya dalam bentuk pengunduran diri massal.

Pemerintah memberi waktu kepada dokter magang dan dokter residen yang mogok hingga Kamis (29/2) untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukuman, seperti penangguhan lisensi medis mereka.

Namun, dari 9.076 dokter yang melakukan protes, hanya 294 yang kembali bekerja dan tampaknya tidak ada tanda-tanda para dokter dalam pelatihan akan mengakhiri pemogokan tersebut.

Sumber : Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono******

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Melihat proses rekrutmen politik dalam Pemilu AS******

Jakarta (ANTARA) - Amerika Serikat kemungkinan mempertemukan lagi petahana Joe Biden dengan Donald Trump pada Pemilihan Presiden 2024 setelah Trump memimpin dalam perburuan mendapatkan tiket calon presiden dari Partai Republik.

Kontes politik memang jauh untuk memastikan tiket calon presiden itu bisa didapatkan Trump. Tetapi Trump saat ini memimpin dengan sepuluh kali lebih kuat ketimbang pesaing terkuatnya, Nikki Haley, yang merupakan mantan gubernur South Carolina dan duta besar AS untuk PBB.

Sampaiprimaryatau pemilihan pendahuluan di Michigan, Trump memimpin dengan 122 delegasi, sedangkan Haley baru mendapatkan 24 delegasi. Bakal calon-bakal calon presiden AS dari Partai Republik lainnya jauh di bawah Trump dan Haley.

Seorang bakal calon presiden dari Partai Republik membutuhkan minimal 1.215 delegasi untuk bisa dinobatkan sebagai calon presiden dari partai berhaluan konservatif di Amerika Serikat tersebut.

Suara delegasi sebanyak itu mesti didapatkan dari proses yang disebut primarydan kaukus yang kerap diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pemilu pendahuluan.

Proses primarydan kaukus itu diperlukan untuk memilih delegasi dalam Konvensi Nasional Partai Republik 2024 guna menentukan calon presiden Amerika Serikat dari partai ini.

Total dari proses ini terdapat 2.429 delegasi. Trump, Haley dan bakal-bakal calon lainnya cuma perlu meraih separuh dari total delegasi itu, atau 1.215 delegasi, untuk bisa dimaklumatkan sebagai calon presiden kubu republiken.

Proses primary dan kaukus sendiri diadakan di 50 negara bagian AS, ditambah daerah khusus ibu kota Washington District of Columbia, dan lima teritori AS (Puerto Rico, Kepulauan Virgin, Samoa Amerika, Kepulauan Nothern Mariana, dan Guam).

Prosesnya berlangsung dari Januari sampai Juni 2024, sedangkan Konvensi Nasional Republik 2024 diadakan pada Juli di Milwaukee, Wisconsin. Hari pemungutan suara sendiri adalah 5 November 2024.

Proses sama terjadi pada penentuan calon presiden dari Partai Demokrat. Namun karena kali ini proses itu melibatkan seorang petahana, yakni Presiden Joe Biden, maka hampir bisa dipastikan Biden akan dinobatkan kembali sebagai calon presiden. Apalagi sejak tahun 1884 seorang petahana selalu memenangkan perebutan tiket calon presiden.

Proses pemilihan calon presiden di Amerika Serikat cukup panjang. Sebelum mengikuti primary dan kaukus, seorang bakal calon presiden harus terlibat dalam proses debat berjenjang.


Teruji

Mereka juga sangat abai kepada jajak pendapat yang mereka anggap sebagai rujukan untuk menaksir kecenderungan publik terhadap bakal calon.

Dengan panjangnya proses ini, maka calon-calon presiden Amerika Serikat, melewati proses debat puluhan kali di antara sesama partai sendiri, sebelum dipilih partai sebagai calon presidennya.

Proses sama panjang dan rumit terjadi pada pemilihan kepala daerah (gubernur dan wali kota) dan anggota legislatif, sehingga para pemimpin politik tak semata ditentukan oleh popularitas.

Meski Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan kultur pop, popularitas dalam kontestasi politik tidak diukur dari popularitas belaka seperti orang mengenali selebritas.

Namun dengan proses yang begitu lama, dan pastinya sangat mahal, mereka mendapatkan calon-calon yang teruji dalam proses yang panjang yang sejak lama sudah dilembagakan di negara itu.

Hasilnya, proses yang lama itu membuat rekam jejak, sepak terjang dan komitmen politik si calon menjadi sangat penting dan terkomunikasikan dengan terang benderang kepada publik.

Partai politik yang menentukan itu semua, dan kemudian diverifikasi oleh jajak pendapat. Semua hal itu membuat pemilih memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih para calon.

Dalam proses pemilihan calon anggota legislatif pun begitu. Para calon anggota legislatif rata-rata menggunakan model kampanye dari pintu ke pintu, untuk mendekati pemilih dan mengkomunikasikan program-programnya jika nanti terpilih sebagai anggota legislatif.

Banyak negara berusaha meniru proses rekrutmen politik di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, upaya melalui proses konvensi untuk memilih calon presiden pernah dicoba oleh Partai Demokrat pada 2013 guna memilih calon presiden dari partai ini pada Pemilihan Presiden 2014.

Dua tahun lalu Partai Nasdem juga berusaha mengadakan proses yang agak mirip dengan itu ketika mereka merekomendasikan sejumlah nama menjadi calon presiden, termasuk Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Pola rekrutmen politik di AS, tak cuma untuk pemilihan presiden, memang menarik ditiru oleh siapa pun. Tapi kendalanya adalah biaya politik yang sangat mahal yang akan sangat memberatkan bagi negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.


Mendewasakan

Namun filosofi dan pesan paling menarik dari proses sepanjang itu adalah calon pemimpin digodok dalam sebuah proses yang membuat masyarakat dapat melihat dengan jelas pandangan dan komitmen para calon.

Kedewasaan berpolitik masyarakat pun semakin besar, sehingga para politisi atau mereka yang terlibat dalam proses rekrutmen politik, tak tergoda mengambil jalan pintas, seperti menggunakan politik uang dan pembiakan citra yang tak menyentuh kebutuhan pemilih.

Proses politik pun tak lagi merupakan proses elitis di mana suara rakyat hanya dipakai untuk mendapatkan tiket berkuasa.

Sebaliknya, rekrutmen politik menjadi proses yang memang benar-benar melibatkan masyarakat, sehingga keterkaitan antara elite politik dengan pemilih tak hanya terjadi selama pemilu dan kampanye pemilu.

Hampir tak ada upaya untuk merendahkan suara publik ketika seorang calon kalah, kecuali Donald Trump. Tapi dalam kasus Donald Trump sendiri sebenarnya ada faksi-faksi dalam tubuh Partai Republik yang tak berpandangan sama dengan Trump, terutama karena pendekatan yang memecah belah bangsa dan kecenderungan dirinya untuk otoriter.
​​
Uniknya, para pemimpin Republik yang bersuara lain dengan Trump itu tetap menghormati suara rakyat yang memilih Trump. Mereka tak mau terbuka menentang Trump, karena ingin menghormati pilihan rakyat.

Orang-orang yang dahulu mendampingi dan kemudian menyeberang dengan Trump seperti John Bolton yang mantan duta besar AS untuk PBB pun nyaris tak berbalik menyerang orang yang dulu satu perahu dengan mereka. Bukan hanya karena soal etika, tapi juga demi menghormati rakyat yang memilih Trump.

Demokrasi pun menjadi benar-benar dipahami sebagai dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Memang tak perlu meniru sistem politik yang dianut dan diterapkan sebuah negara, karena karakteristik dan kemampuan nasional masing-masing negara berbeda. Tetapi menarik pelajaran baik dari tatanan manapun adalah hal yang tidak salah.

Apalagi jika pelajaran baik itu adalah tentang rekrutmen politik yang transparan dan meninggikan rekam jejak, serta proses politik yang menghormati suara dan pilihan rakyat dalam kaitannya dengan siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan rakyat.

Dengan semua hal itu, semua elemen bangsa, khususnya antara elite politik dan pemilih, justru terlihat berkomitmen saling mendewasakan diri dalam proses rekrutmen politik.

Baca juga: Survei: Trump mengungguli Biden pada pemilu 2024
Baca juga: AS ingatkan Putin tidak ikut campur di pilpres
Baca juga: Muslim Amerika perluas kampanye #abandonbiden agar kalah pemilu

Copyright © ANTARA 2024

---

Label：paito oregon 9 warna angkanet、voucher goride terbaru、bunga cicilan akulaku di shopee

Terkait：kredit easy ojk、idn33、angkanet4d、slot menghasilkan uang dana、judi paling gacor、youtube slot gacor、marga4d、main game slot online、58 erek erek togel、emas188

---

---

bab terbaru：game slot 4d（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08