situs slot play

tahun semenanjung

Erick Thohir Bicara Peluang Harga Tiket Whoosh Rp150 Ribu Diperpanjang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal peluang tiket promo Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) Whooshakan diperpanjang hingga libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ia mengatakan kebijakan terkait tiket Whooshmasih akan didiskusikan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Masih nanti nunggu. Kan kebijakannya itu tidak hanya dari saya, dari menhub nanti. Ini peningkatannya udah habis terus loh tiketnya," katanya.

Karena tingginya minat penumpang Kereta Cepat Whoosh, KCIC menambah layanan memesan tiket via WhatsApp.

Dengan layanan ini, masyarakat yang berencana melakukan perjalanan rombongan, seperti liburan, gathering, study tour atau aktivitas lainnya tidak akan kesulitan mendapatkan tiket kereta cepat Whoosh.

Sejak 17 Oktober hingga 18 November 2023, Whoosh melayani sekitar 670 permintaan perjalanan rombongan, dengan total penjualan tiket perjalanan rombongan sekitar 54 ribu kursi.

Namun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hanya membatasi pembelian lewat WhatsApp minimal 20 penumpang.

"Dengan melakukan pemesanan secara grup ini, calon penumpang tidak perlu repot memesan tiket dengan menggunakan beberapa akun atau khawatir mendapatkan tempat duduk yang terpisah dengan grupnya," kata Eva dalam keterangan resmi, Senin (20/11).

[Gambas:Video CNN]

Legenda di zaman modern

UMK Makassar 2024 Naik 3,41 Persen Jadi Rp 3,6 Juta******

Upah Minimum Kota (UMK) Makassar2024 dipastikan naik 3,41 persen atau sekitar Rp120 ribu dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 3,6 juta.

"Hasil rapat dengan Dewan Pengupahan bersama pihak pengusaha dan buruh yang baru selesai tadi, ditetapkan penyesuaian upah mininum kenaikan 3,41 persen yang setara dengan Rp120 ribu sehingga UMK tahun lalu Rp 3,5 juta disesuaikan menjadi Rp 3,6 juta," kata Kadis Tenaga Kerja Makassar Nielma Palamba kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Penetapan UMK Makassar 2024 ini, kata Nielma, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 yang merupakan formula dan pedoman seluruh provinsi, kabupaten dan kota dalam melakukan perhitungan besaran UMK tahun 2024 ini.

UMK yang telah disepakati ini untuk karyawan yang masa kerjanya antara 0 hingga 12 bulan. Pihak perusahaan harus menerapkan struktur pengupahan yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun.

"Yang harus menjadi kesepakatan kami adalah bagaimana struktur dan skala upah diterapkan oleh pihak perusahaan yang mana memperhatikan karyawan yang bekerja di atas satu tahun. Harus punya struktur dan skala upah yang jelas," ungkapnya.

Didorongnya struktur dan skala pengupahan ini, terang Nielma agar perusahaan memberikan perhatian yang lebih terhadap pekerja yang memiliki masa kerja di atas satu tahun dengan beberapa kualifikasi.

"Jadi upah berbasis kinerja, berbasis kompetensi seperti masa kerja, kemudian kualifikasi jabatan dan seterusnya. Itu harus menjadi pertimbangan dari para pelaku usaha dan harus diperjuangkan para buruh untuk mendesak pelaku usaha untuk menerapkan struktur dan skala upah, sehingga tidak ada upah bagi karyawan dibawa satu tahun dengan diatas satu tahun pasti harus berbeda," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

Pemda Usul UMP DKI 2024 Cuma Naik Rp165 Ribu******

Pemerintah daerah (pemda)DKI Jakartamengusulkan upah minimum provinsi (UMP) UMP 2024hanya naik Rp165 ribu menjadi Rp5.067.381.

Dasar perhitungannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Adapun UMP DKI tahun lalu sebesar Rp4.901.798

Unsur pemda mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023 berdasar formula PP Pengupahan terbaru menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta, sehingga UMP Jakarta 2024 naik menjadi Rp5.067.381.

Unsur pengusaha mengusulkan menggunakan alfa 0,20 dari Pertumbuhan Ekonomi Jakarta. Maka, UMP DKI Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.043.068.

Sementara usulan serikat pekerja tidak mengacu pada PP Pengupahan terbaru. Buruh menginginkan kenaikan 15 persen dengan rincian menggunakan formula Inflasi DKI Jakarta sebesar 1,89 persen, ditambah Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sebesar 4,96 persen, ditambah indeks tertentu sebesar 8,15 persen. Hasilnya, UMP DKI tahun depan Rp5.637.068.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan besaran UMP DKI Jakarta diumumkan paling lambat hari ini (21/11).

"Iya iya, paling lambat. Besok, 21 (November) paling lambat," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11).

Meski begitu, Heru enggan membeberkan besaran kenaikan UMP DKI Jakarta. Ia hanya mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Tadi ada rapat dengan Kemendagri, dengan Kementerian Tenaga Kerja, mengacu ke PP 51 2023," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Mencuri Surga

UMP Sulawesi Tenggara 2024 Naik Rp126 Ribu Jadi Rp2,88 Juta******

Upah minimum pekerja (UMP) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2024 resmi naik 4,6 persen menjadi Rp2.885.964.

Jumlahnya naik Rp126 ribu dibandingkan UMP tahun lalu, yakni Rp2.758.984.

"Jadi, kenaikan UMP Sulawesi Tenggara tahun 2024 ini sebesar Rp126.979,50 sen," kata Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, dikutip Antara, Selasa (21/11).

Ia menambahkan keputusan gubernur mengenai penetapan UMP ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, imbuh Andap, perusahaan tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum provinsi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra LM Ali Haswandy menjelaskan penghitungan UMP mengacu pada formula yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Ali menyampaikan baru tiga dari 17 kabupaten/kota di Sultra yang sudah mempunyai upah minimum kabupaten/kota, yakni Kendari, Kolaka, dan Konawe Utara.

[Gambas:Video CNN]