receh138

bukit 77 slot 365Jutaan kata 287648Orang-orang telah membaca serialisasi

《receh138》

Indonesia dapat dukungan Jepang untuk 24 proyek transisi energi******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendapat dukungan Jepang untuk 24 proyek transisi energi, sebagai hasil konkret dari KTT Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diselenggarakan di Tokyo pada Senin.

“Sebagai deliverables, terdapat 69 kerja sama transisi energi dalam kerangka AZEC di mana 24 di antaranya adalah proyek transisi energi untuk Indonesia atau antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Jepang,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ketika menyampaikan keterangan pers secara daring, usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT AZEC.

Proyek-proyek transisi energi yang mendapat dukungan Jepang merupakan kerja sama dengan sejumlah pihak, antara lain dengan PT PLN (Persero), dengan PPT Energy Trading Co Ltd, dengan Pupuk Indonesia, dan dengan Otorita IKN.

Sementara bidang kerja sama yang dicakup dari 24 MoU antara Indonesia dengan Jepang antara lain meliputi pelatihan untuk mempromosikan transisi energi, waste to energy, dekarbonisasi, pengembangan transmisi listrik, geothermal, serta green ammonia.

AZEC sendiri adalah platform kerja sama untuk mendorong pencapaian emisi nol bersih di kawasan, di mana Indonesia merupakan co-initiatorbersama dengan Jepang.

Negara peserta AZEC selain Indonesia dan Jepang adalah Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

KTT AZEC menghasilkan Leaders’ Joint Statement yang berisi antara lain komitmen memenuhi Paris Agreement yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi dan perlunya pendekatan yang dibuat sesuai kebutuhan dan kondisi setiap negara menuju dekarbonisasi.

Kemudian di dalam Pernyataan Bersama tersebut juga ditegaskan pengakuan berbagai macam teknologi dan inovasi untuk mempercepat transisi energi termasuk melalui CCS dan CCUS, pemanfaatan LNG sebagai bahan bakar transisi, promosi elektrifikasi, dan dekarbonisasi sektor transportasi, serta menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pendanaan transisi melalui AZEC termasuk melalui promosi implementasi perdagangan karbon di kawasan.

“Bagi Indonesia, kesepakatan yang dicapai dalam KTT AZEC ini telah turut mengakomodasi suara Indonesia yang secara konsisten terus mendorong pengakuan berbagai jalan dan teknologi menuju transisi energi,” tutur Retno.

KTT AZEC juga menegaskan pentingnya meningkatkan mekanisme pendanaan untuk menutup kesenjangan pembiayaan di negara berkembang, serta perlunya pengembangan aksesibilitas dan keterjangkauan rantai pasok energi di kawasan.

Baca juga: Presiden Jokowi paparkan panduan AZEC hadapi perubahan iklim

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023

Vaksin dengue sudah ada, ini batas usia penerimanya******

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Dr dr Samsuridjal Djauzi, SpPD-KAI, FINASIM mengatakan vaksin dengue bisa diberikan dua dosis mulai usia enam tahun hingga 45 tahun sebagai pencegahan demam berdarah.

"Vaksin dengue ini sudah ada di Indonesia, siap digunakan, merupakan vaksin hidup digunakan pada usia 6 hingga 45 tahun," kata dia dalam peluncuran Rekomendasi Jadwal Imunisasi Dewasa tahun 2023 dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) di Jakarta, Senin.

Samsuridjal menuturkan jarak pemberian vaksin pertama dan kedua yakni selama tiga bulan. Setelah itu, pemberian vaksin ulangan dalam jangka waktu empat tahun kemudian belum diperlukan karena antibodi masih tinggi.

Baca juga: Kemkes kaji vaksin DBD untuk jadi program vaksinasi nasional

Dalam kesempatan yang sama Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Dr dr Sukamto Koesnoe, SpPD-KAI, FINASIM mengatakan alasan 45 tahun sebagai usia batasan seseorang diberikan vaksin merujuk pada tinjauan Badan POM.

"Kami sangat tertib dengan rekomendasi atau izin edar dari Badan POM, sehingga kami in-linedengan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Badan POM supaya masyarakat tidak bingung," kata dia.

Vaksin dengue dikontraindikasikan pada wanita hamil, menyusui dan kelompok dengan imunodefisiensi seperti HIV yang terbukti dengan adanya gangguan imun, imunodefisiensi bawaan atau yang didapat seperti penggunaan steroid dosis tinggi dan imunoterapi.

Sukamto merujuk studi jangka panjang selama 4,5 tahun setelah vaksinasi mengatakan vaksin dengue dapat mencegah keparahan dan tingkat rawat inap hingga 84 persen serta perlindungan secara keseluruhan terhadap demam berdarah dengan gejala hingga 61 persen.

Dia mewakili PAPDI berharap rekomendasi jadwal imunisasi baru, salah satunya yang memasukkan vaksin dengue dapat membuat semakin banyak masyarakat menyadari pentingnya perlindungan diri dengan vaksinasi.

"Kami mengajak masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter masing-masing untuk mendapatkan perlindungan dengan vaksinasi, terlebih dengan situasi musim hujan saat ini di mana kasus DBD cenderung meningkat, menjadikan pencegahan DBD menjadi semakin penting bagi masyarakat," ujar dia.

Sukamto mengingatkan semua orang berisiko terkena demam berdarah tanpa melihat usia, lokasi tinggal dan gaya hidup. Merujuk Kementerian Kesehatan, sebanyak 143.000 kasus demam berdarah yang tercatat sepanjang tahun 2022.

Sebanyak 39 persen dari jumlah itu merupakan golongan produktif dan dewasa dari rentang umur 15-44 tahun.

"Orang yang usia produktif banyak terkena, tren kasus meningkat dan ada 3M sudah kita lakukan, tetap diupayakan lebih optimal pengawasan dan pembinaanya. Kemudian ada inovasi untuk pencegahan demam berdarah yaitu vaksinasi," demikian pesan Sukamto.

Baca juga: Terapkan 3M dan tingkatkan daya tahan tubuh untuk cegah DBD

Baca juga: Vaksin DBD kini dapat dilakukan di Indonesia, apa syaratnya?

Baca juga: Takeda dan Good Doctor berkolaborasi perluas layanan vaksinasi DBD

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

---

Label：dukunslot、ok google info slot gacor、04 di erek erek

Terkait：judi slot gacor hari ini、koinqq、angka main china pools、pola kakek zeus hari ini、link slot anti rungkad、hokibet188、bocoran admin slot harmonibet、erek erek wayang、tektok77、gbowin slot

---

---

bab terbaru：slot wd 20rb（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09