contoh kredit hp

Hunyuan Wuzong

Daftar 17 Bos Kripto Apes, Cuan Menguap Rp1.814 T Tahun Ini******

Sebanyak 17 investordan pendiri kripto terkaya secara kolektif telah kehilangan US6 miliar atau setara Rp1.814 triliun (asumsi kurs Rp15.642 per dolar) sejak Maret hingga Desember 2022.

Mengutip Forbes, Selasa (27/12), 15 orang di antara mereka telah kehilangan lebih dari setengah kekayaan mereka selama sembilan bulan terakhir. Bahkan, sepuluh orang tercatat telah kehilangan status miliarder mereka.

Penurunan kekayaan para bos kripto itu dipicu oleh anjloknya perdagangan mata uang digital tersebut dalam beberapa waktu belakangan.

Beberapa perusahaan yang ambruk mulai dari stablecoin algoritmik Terra USD senilai US miliar pada Mei 2022 hingga dana lindung nilai crypto Three Arrows yang dinyatakan bangkrut pada Juli 2022.

Selain itu, bisnis pinjaman berbunga Voyager Digital, Celsius, dan BlockFi juga bangkrut. Bitcoin, mata uang kripto terbesar dan pelopor industri, turun 65 persen dari puncaknya US$ ribu pada November 2021.

Sementara itu, sekitar US triliun nilai pasar telah hengkang dari pasar kripto demi mencari aset yang lebih aman.

Berikut daftar bos kripto dan blockchain yang kehilangan aset sepanjang Maret-Desember 2022:

1. CEO Binance Changpeng Zhao kekayaan pada Maret adalah sebesar US miliar sementara pada Desember hanya tersisa US,5 miliar.

2. CEO FTX Sam Bankman-Fried kekayaan pada Maret adalah sebesar US miliar sementara pada Desember hanya tersisa nol.

3. CEO Coinbase Brian Armstrong kekayaan pada Maret adalah sebesar US miliar sementara pada Desember hanya tersisa US,5 miliar.

4. Cofounder FTX Gary Wang kekayaan pada Maret adalah sebesar US,9 miliar sementara pada Desember hanya tersisa nol.

5. Pendiri XRP Chris Larsen kekayaan pada Maret adalah sebesar US,3 miliar sementara pada Desember hanya tersisa US,1 miliar.

6. Salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency Gemini Tyler Winklevoss kekayaan pada Maret adalah sebesar US miliar sementara pada Desember hanya tersisa US,1 miliar.

7. Salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency Gemini Cameron Winklevoss kekayaan pada Maret adalah sebesar US miliar sementara pada Desember hanya tersisa US,1 miliar.

8. CEO Digital Currency Group Barry Silbert kekayaan pada Maret adalah sebesar US,2 miliar sementara pada Desember hanya tersisa nol.

9. Mantan CTO Ripple (XRP) Jed McCaleb kekayaanya pada Maret adalah sebesar US,5 miliar sementara pada Desember hanya tersisa US,4 miliar.

10. CEO Alchemy Nikil Viswanathan kekayaan pada Maret adalah sebesar US,4 miliar sementara pada Desember hanya tersisa US0 juta.

11. Cofounder & CTO Alchemy Joseph Lau kekayaan pada Maret adalah sebesar US,4 miliar sementara pada Desember hanya tersisa US0 juta.

12. CEO OpenSea Devin Finzer kekayaan pada Maret adalah sebesar US,2 miliar sementara pada Desember hanya tersisa US0 juta.

13. CTO & Cofounder OpenSea Alex Atallah kekayaan pada Maret adalah sebesar US,2 miliar sementara pada Desember hanya tersisa US0 juta.

14. Pendiri Coinbase Fred Ehrsam Coinbase kekayaan pada Maret adalah sebesar US,1 miliar sementara pada Desember hanya tersisa US0 juta.

15. Investor Bitcoin Michael Saylor kekayaan pada Maret adalah sebesar US,6 miliar sementara pada Desember hanya tersisa US0 juta.

16. Investor kripto Matthew Roszak kekayaan pada Maret adalah sebesar US,4 miliar sementara pada Desember hanya tersisa US miliar.

17. Investor Bitcoin Tim Draper pada Maret adalah sebesar US,2 miliar sementara pada Desember hanya tersisa US0 juta.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

Perusahaan Kripto Kraken Bakal Setop Operasi di Jepang******

Perusahaan kripto yang berbasis di AS, Kraken, bakal menghentikan operasinya di Jepang mulai bulan depan. Hal ini dikarenakan kondisi pasar kripto di Negeri Sakura yang lemah.

Dikutip Reuters, Rabu (28/12), Kraken pun telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran dari Badan Layanan Keuangan (JFSA) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jepang pada 31 Januari mendatang.

Meski mengambil langkah berat, Kraken memastikan bahwa semua klien yang terdampak dapat menarik aset mereka tepat waktu.

Bulan lalu, Kraken mengatakan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya hingga 30 persen atau sekitar 1.100 karyawan karena kondisi pasar yang sulit telah melumpuhkan permintaan aset digital.

Hal ini tercermin dari turunnya nilai Bitcoin, cryptocurrencyunggulan hingga 60 persen di tahun ini.

Sementara itu, pasar kripto yang lebih luas telah menyusut sebesar US,4 triliun, tergencet oleh runtuhnya kerajaan FTX Sam Bankman-Fried, Celcius, stablecointerra USD dan Luna.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Pedagang Dilarang Jual Rokok Batangan Mulai 2023******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokokper batang alias ketengan mulai tahun depan. 

Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Adapun aturan lain yang akan dicantumkan Jokowi adalah penegakan dan penindakan serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari Keppres itu, Senin (26/12). 

Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Teten Akui Tak Bisa Intervensi Kenaikan Tarif Layanan di Marketplace******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku tak bisa mengintervensi kenaikan tarif layananyang ditetapkan sejumlah marketplacesaat ini.

Menurutnya, jika pemerintah mengintervensi soal tarif layanan, maka akan berpengaruh pada kondisi pasar.

"Yang banyak dikeluhkan itu soal kenaikan tarif. saya kira itu memang pemerintah nggak bisa masuk ke wilayah itu karena kalau pemerintah masuk ke situ, misalnya membatasi tarif komisinya berapa persen, kalau pemerintah ke situ akan mengganggu pasar," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (26/12).

"Supaya mereka tetap bisa kompetitif, supaya mereka bisa menghitung HPP harga pokok penjualan, UMKM mestinya kalau sudah jualan di online dia tidak lagi ada biaya sewa," ucapnya.

Teten menegaskan kementeriannya akan berfokus pada pasar dalam negeri, utamanya menutup keran impor untuk memberikannya pada produk-produk dalam negeri. Ia juga memastikan akan mengurasi, mendampingi, dan membantu proses pembiayaan UMKM yang bergerak ke arah ekspor.

Lebih jauh, ia mengaku tengah mengajukan revisi pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam revisi Permendag ini, pasar akan dilindungi dari produk impor dan mengutamakan produk dalam negeri.

"Pak Presiden sudah mengarahkan kita semua supaya ada pembatasan agar produk-produk luar tidak menyerbu marketplace," ucapnya.

Salah satu yang akan diusulkan Kementerian Koperasi adalah pembatasan retail online. Menurutnya, kemudahan retail online dalam mengirimkan barang tidak diikuti dengan aturan atau terpenuhinya standar nasional Indonesia (SNI). Beberapa barang impor bahkan tidak memiliki izin edar BPOM.

Teten meminta agar retail online harus memiliki perusahaan fisik di Indonesia sebelum menjual produknya secara online. Selain itu, ia meminta agar Permendag ini mengatur batasan harga terhadap produk yang diimpor. Meskipun saat ini batasan harga itu masih dalam diskusi.

"Kita bukan mau melarang mereka berjualan di sini tapi kita ingin ada playing field yang sama," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Transformasi Naga yang Dipanggil

Jokowi Minta Pemda Subsidi Penerbangan Domestik******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk memerintahkan pemerintah daerah (pemda) mensubsidi penerbangan domestik.

Langkah ini disebut Budi sebagai kunci dari arahan Presiden Jokowi untuk memulihkan industri penerbangan domestik Indonesia pascapandemi covid-19.

"Ada satu key dari Bapak Presiden dan memang itu sudah mulai kami lakukan bahwa penerbangan ke seluruh Indonesia, bahkan ke kota-kota atau kabupaten yang membutuhkan penerbangan, kiranya para pemda harus ikut mensubsidi," jelas Budi di Kantor Presiden, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Ia mengatakan langkah subsidi tersebut sudah dilakukan oleh beberapa pemda, seperti Pemda Toraja, Lubuklinggau, hingga Banjarnegara.

Menurutnya, subsidi bersama membuat maskapai penerbangan bersedia terbang ke daerah-daerah tersebut dengan biaya ekonomis. Budi mengatakan langkah tersebut bisa dilakukan setidaknya untuk 3 sampai 4 bulan pertama.

"Oleh karenanya kepada bandara-bandara atau pemda, kami ditugaskan bersama Mendagri akan kami kumpulkan, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Budi menyampaikan bahwa Kemenhub telah memberikan sejumlah stimulus, seperti biaya kalibrasi penerbangan untuk keperluan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan dan peralatan bandar udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada 2020, dan penerapan tarif PNBP sebesar nol rupiah terhadap jasa pendaratan.

Kemudian, ada juga stimulus penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola Kemenhub dengan biaya lebih rendah.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali Naruto

Menteri KKP Akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan Mulai Januari 2023******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.

Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.

Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.

Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.

Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.

Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.

[Gambas:Video CNN]